Aplikasi Perangkat Lunak Perpustakaan Di Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri Pada Tahun 1990an : kasus Dynix

Pengantar
     Komputer merupakan gawai baru bagi perpustakaan Indonesia. Perpustakaan Indonesia mulai menggunakan komputer sekitar pertengahan tahun 1970an, dimulai ketika  Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional (PDIN LIPI) membuat katalog induk berbantuan komputer dengan menggunakan komputer milik  Dep. Pekerjaan  Umum dan Tenaga Listrik. Kegiatan tersebut kemudian diikuti oleh perpustakaan lain sejak tahun  1980an dan masih berlangsung hingga sekarang. Munculnya komputer serta aplikasi teknologi informasi  pada perpustakaan banyak  berpengaruh pada kepustakawanan.  Maka muncullah kegiatan komputerisasi fungsi perpustakaan dengan menggunakan  berbagai perangkat lunak. Salah satu perangkat lunak tersebut adalah Dynix yang digunakan di perpustakaan perguruan tinggi negeri (selanjutnya disingkat PTN) mulai awal tahun 1990an. Makalah ini bertujuan menguraikan  aplikasi Dynix  pada berbagai perpustakaan PTN beserta hasil dan kendala yang dihadapi. 

Metode pengumpulan data
     Untuk keperluan makalah ini, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan pustakawan, dan kunjungan lapangan langsung ke berbagai perpustakaan PTN yang ada di pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Irian Jaya, Nusa Tenggara Barat serta berbagai dokumen.

Sejarah singkat Dynix
     Dynix merupakan perangkat lunak yang dikembangkan di Amerika Serikat  pada  awal tahun 1980an. Perangkat lunak tersebut mulanya menggunakan sistem operasi PICK (kini sudah versi pada UNIX) dan dirancang sebagai sistem terpadu mengakses berkas bibliografi bersama.  Dynix dapat dijalankan pada sejumlah besar perangkat keras, dari sebuah PC dengan satu atau dua terminal hingga ke minikomputer besar yang mampu melayani sampai 500 terminal. Mula-mula Dynix dijual di AS kemudian ke Inggeris dan mulai tahun 1986 dijual di luar AS dan berhasil dengan baik di Australia dan New Zealand. Perkembangan pesat dari Dynix terlihat pada tinjauan tahunan Library Annual,  yang menyebutkan Dynix mulai dari sebuah perusahaan kecil hingga menduduki pemasang sistem automasi perpustakaan peringkat teratas  selama 4 tahun berturut-turut. Pada tahun 1992 diambil alih oleh Ameritech dari AS.

Penggunaan Dynix di perpustakaan PTN
       Pada tahun 1987 dalam sebuah pertemuan di Jakarta, Satuan Tugas Pengembangan Perpustakaan  Perguruan Tinggi (selanjutnya disingkat Satgas) memutuskan bahwa perangkat lunak yang akan digunakan di perpustakaan PTN adalah Micro CDS/ISIS buatan Unesco (selanjutnya disingkat CDS ISIS) dengan  menggunakan format Indomarc  atau Indonesian Machine Readable Catalogue. Keputusan tersebut tidak pernah dituangkan secara resmi namun disebarluaskan melalui berbagai pertemuan.
      Sebagai hasil keputusan tersebut maka perpustakaan PTN mulai menggunakan CDS ISIS yang dapat diperoleh melalui PDII-LIPI ataupun Asian Institute of Technology (AIT) di Bangkok seharga US $70. Sejak tahun 1987   berbagai perpustakaan PTN mulai mencoba CDS ISIS termasuk juga lembaga pendidikan pustakawan. Hasilnya ialah banyak perpustakaan menyimpan data bibliografis di komputer  dengan menggunakan CDS ISIS sehingga pada akhir dasawarsa 80an, beberapa perpustakaan PTN telah memiliki pangkalan data (database) bibliografi.
      Pada tahun 1990, di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi dimulai Proyek Pengembangan Prasarana Pendidikan  Tinggi yang didanai oleh pinjaman Bank Dunia.  Salah satu prasarana yang ditingkatkan adalah perpustakaan termasuk pustakawannya. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut dibentuklah Unit Kerja Koordinasi Perpustakaan (UKKP) dengan tugas antara lain melaksanakan program pelatihan semua aspek automasi 
      Proyek Bank Dunia untuk pengembangan perpustakaan PTN dilaksanakan dalam 2 tahap, masing-masing dikenal sebagai first dan second slice. Proyek tersebut berakhir pada tahun 1996/1997 sehingga timbul pertanyaan bagaimana keadaan Dynix seusai proyek berakhir. Hal itulah salah satu tujuan penulisan makalah ini.
 Salah satu kegiatan UKKP ialah pengembangan pangkalan data bibliografi yang isinya mencakup koleksi seluruh perpustakaan PTN di Indonesia. Waktu itu jumlah PTN masih 49 buah kini meningkat menjadi 52 buah. Untuk memulai mengisi pangkalan data, diadakan pelatihan staf perpustakaan. Materi perpustakaan ialah CDS ISIS dengan format Indomarc. Bagi beberapa perpustakaan, hal ini merupakan pengulangan karena beberapa perpustakaan telah terbiasa menggunakan CDS ISIS sementara bagi yang lain masih merupakan hal baru.
        Bersamaan dengan mulainya penguasaan CDS ISIS, UKKP mengajukan usulan tentang automasi perpustakaan. Salah satu unsur dalam automasi perpustakaan ialah pengadaan perangkat lunak. Seorang konsultan  untuk Ditjen Pendidikan Tinggi bernama Dr John Ashford mengajukan spesifikasi perangkat lunak yang akan dibeli. Dalam proses selanjutnya terpilihlah Dynix walaupun tidak jelas bagaimana dan mengapa Dynix dipilih untuk perpustakaan PTN. Salah satu penawar yaitu VTLS terlambat mengajukan penawaran sehingga manajer untuk Indonesia diganti.
      Setelah Dynix ditetapkan sebagai perangkat lunak resmi yang akan digunakan di perpustakaan PTN, dimulailah persiapan pengadaan perangkat keras, perangkat lunak dan pelatihan staf perpustakaan.   Adapun modul yang ditawarkan Dynix untuk perpustakaan di Indonesia ialah:
1. Modul pengkatalogan (cataloging module), merupakan jantung Dynix. Modul ini mengendalikan, membuat, mengubah dan menelusur semua cantuman terpasang (online records) termasuk berkas berkas resmi atau authoriy list yang digunakan untuk menentukan nama pengarang perorangan, badan korporasi dan pertemuan. Ketepatan dan efisiensi seluruh sistem tergantung pada seberapa jauh modul pengkatalogan dioperasikan.
2.  Modul katalog akses publik  terpasang atau On-line Public Access Catalogue  (OPAC) module. OPAC merupakan modul untuk menelusur terpasang bagi pemakai yang memungkinkan pemakai mengakses katalog perpustakaan dalam jarak jauh sebatas jaringan lokal. Pemakai dapat menelusur menurut nama pengarang, judul, seri, subjek baik berdasarkan abjad maupun kata kunci; atau menelusur menurut nomor panggil (call number), ISBN (International Standard Book Number), ISSN (International Standard Serial Number) atau catatan isi.
3. Modul pengadaan atau Acquisition Module. Entri yang masuk ke modul ini dicocokkan dengan cantuman (record) yang sudah dibuat untuk modul Pengkatalogan. Modul ini berfungsi memesan, mengirim klaim, pembatalan pemesanan, penerimaan dan penagihan, pembayaran, pembuatan berkas penjaja (vendor), berkas desiderata.
4. Modul kontrol terbitan berseri atau Serials control module. Fungsi utama modul ini mencakup "check-in", "routing", klaim, pembatalan langganan majalah, penjilidan, laporan dan statistik dan akuntansi. Modul ini juga memungkinkan interface (antar muka)  dengan katalog induk majalah.
5. Modul sirkulasi atau Circulation module. Modul ini digunakan untuk kegiatan peminjaman mampu mencatat nama peminjam, buku yang dipinjam, tanggal kembali, peringatan keterlambatan buku, pembuatan surat peringatan, denda keterlambatan

Pelaksanaan  di perpustakaan PTN

1. Penggunaan di perpustakaan
Dynix yang dibeli UKKP terdiri atas 2 modul, yaitu modul pengkatalogan dan sirkulasi. Modul pengkatalogan dibagikan kepada 49 perpustakaan PTN sedangkan modul  sirkulasi dibagikan kepada 12 PTN penyelenggara program pascasarjana. Proyek Bank Dunia yang berkaitan dengan pengembangan perpustakaan dilaksanakan dalam 2 tahap (slice). Setelah proyek tersebut selesai pada tahun 1997 berdasarkan survei tampaklah bahwa aplikasi Dynix tidaklah sebagaimana diinginkan (Tabel 1). 

Tabel 1 Penggunaan perangkat lunak Dynix versi PC Modul   Pengkatalogan di UPT Perpustakaan PTN (1998/1999)

Keterangan: *SIPISIS adalah program terpadu yang dibuat oleh IPB berbasis CDS ISIS versi 3.08

2. Temuan lain
Dari Tabel 1 diperoleh temuan  sebagai berikut;
Pertama, Dynix praktis tidak berjalan di semua perpustakaan PTN penerima perangkat lunak tersebut (Tabel 1). Dari 49 perpustakaan PTN yang menerima Dynix untuk pengkatalogan, hanya 1 perpustakaan (UKKP yang akan diserahkan ke UPT Perpustakaan UI) yang berjalan atau hanya 2%, selebihnya sama sekali tidak berjalan. Dengan kata lain 98% proyek Dynix yang dipasang di perpustakaan PTN sama sekali tidak berjalan. Bahkan bila dikaitkan dengan  tujuan penggunaan Dynix, perpustakaan tempat Dynix semi-operasional pun dapat dikatakan tidak berjalan karena semula Dynix akan digunakan sepenuhnya di UPT Perpustakaan. Dengan demikian tujuan aplikasi Dynix tidak mencapai sasaran.
Di samping modul pengkatalogan, Proyek tersebut juga menyerahkan 3 modul lain, masing-masing ialah modul untuk OPAC (Online Public Access Catalogue),  pengadaan dan sirkulasi  bagi perguruan tinggi yang  diserahi tugas   yang menyelenggarakan Pusat Layanan Disiplin Ilmu (Pusyandi) (Tabel 2). Untuk perguruan tinggi negeri bukan penyelenggara Pusyandi hanya memperoleh 1 modul yaitu modul pengolahan (pengkatalogan) yang berharga US $21.000 (harga 1993), selebihnya harus dipesan oleh masing-masing perpustakaan.
 Untuk PTN yang menyelenggarakan Pelayanan Disiplin Ilmu (Pusyandi, Discipline Service Center) dibagikan 2 modul yaitu modul untuk "network" dan pengolahan data bibliografis.
Sekadar ilustrasi, perpustakaan seperti ITB, IPB, IKIP Jakarta, Universitas Hasanuddin, Sam Ratulangie, Tadulako dan banyak perpustakaan PTN lainnya tidak lagi mengoperasikan Dynix.  Dynix yang setengah berjalan berarti bahwa perpustakaan menyimpan data bibliografi pada perangkat lunak CDS ISIS dan Dynix, namun untuk penelusuran menggunakan CDS ISIS.

      DISIPLIN ILMU PEMAKAI  MODUL NETWORK*

*Masing-masing menerima 3 modul

Kedua, masih ada perpustakaan PTN yang mengoperasikan Dynix namun fungsinya terbatas. Sebagai contoh perpustakaan FE UGM, FISIPOL UGM kini masih mengembangkan pangkalan data bibliografi; namun sayangnya data tersebut tidak dapat diakses karena untuk mengakses memerlukan modul tersendiri. Untuk membuat pangkalan data bibliografi digunakan modul pengkatalogan, namun untuk penelusuruan menggunakan modul  OPAC yang tidak disediakan untuk keperluan tersebut.
Ketiga, ada perpustakaan yang masih menyimpan data bibliografi berbasis Dynix namun tidak menambahnya lagi; perpustakaan tersebut menggunakan perangkat lunak lain biasanya CDS ISIS. Hal ini banyak dijumpai di perpustakaan PTN.
Keempat, banyak pustakawan PTN menunggu-nunggu bagaimana perkembangan selanjutnya. Pustakawan juga mengharapkan ada kelanjutan Dynix, misalnya penambahan modul OPAC, terbitan berseri, sirkulasi., pengadaan. 
Pimpinan perguruan tinggi  negeri masih memikirkan tentang kelanjutan Dynix karena mereka telah melampau titik tak kembali (point of no return). Di satu  perangkat keras dan perangkat lunak Dynix sudah tersedia, paling sedikit modul pengolahan, namun untuk membeli modul lain memerlukan biaya. Bila sebuah modul berharga US $10,000  maka untuk pengadaan modul pengadaan, OPAC dan sirkulasi memerlukan biaya sekitar $ 60,000 atau hampir Rp60,000,000 (asumsi US $ =Rp10,000) Bagi banyak rektor PTN, penyediaan uang sebesar itu hanya untuk perpustakaan merupakan hal yang sulit dilakukan malahan mungkin menganggap tidak masuk akal karena tidak semua perpustakaan PTN memiliki anggaran besar. 
Kelima, pangkalan data UKKP yang berada di Kampus UI Depok dewasa ini memuat sekitar 400,000 entri. Jumlah ini sebenarnya masih berada di bawah sasaran karena koleksi 52 perpustakaan PTN diduga berkisar  antara 600,000 – 700,000 judul, itupun sudah dengan asumsi bahwa banyak buku ajar untuk  program sarjana memiliki sifat tumpang tindih artinya digunakan di mana-mana, belum mencakup koleksi skripsi, tesis dan disertasi serta laporan penelitian yang termasuk kelompok grey literature.
Keenam, entri yang dimasukkan mencakup lokasi perpustakaan PTN. Namun pengelola melupakan kenyataan bahwa di Indonesia masih ada perpustakaan PTN yang menganut sistem desentralisasi sehingga lokasi yang diberikan kurang dapat digunakan. Sebagai contoh  perpustakaan UI diberi kode lokasi UI namun tidak menyertakan kode fakultas sehingga pangkalan data yang ada tidak dapat membantu pemakai dalam menelusur koleksi UI. 
 Dalam situasi seperti di atas, mungkin timbul pertanyaan mengapa hal tersebut terjadi. Berdasarkan survei, maka hanya satu perpustakaan yang mengoperasikan Dynix  yaitu UPT Perpustakaan Universitas Indonesia, satu perpustakaan bersifat semi-operasional dalam arti menggunakan  perangkat lunak Dynix dan CDS ISIS untuk penyimpanan data namun   untuk penelusuran menggunakan CDS ISIS. Lainnya  sama sekali tidak beroperasi dan ada dugaan bahwa pada perpustakaan yang tidak diperoleh data adalah sama sekali tidak beroperasi. Bila dilihat dari persentase, maka hanya kurang 2% penerima perangkat lunak Dynix yang beroperasi, 12% semioperasional dan sisanya sama sekali tidak beroperasi. Dengan demikian dapat bahwa penerapan Dynix untuk keperluan rumah tangga perpustakaan PTN gagal.

Sebab kegagalan Dynix 
Bila melihat angka operasional Dynix di perpustakaan PTN bahwa kurang dari 10% yang beroperasi maka dapat disebutkan bahwa proyek tersebut gagal. Adapun kegagalan tersebut terjadi karena berbagai faktor seperti:

1. Ketidaksiapan pengelola dalam hal alih teknologi.
Masalah sumber daya manusia (SDM) merupakan kendala utama di perpustakaan PTN. Dalam menghadapi aplikasi teknologi informasi, tidak semua perpustakaan PTN memiliki SDM yang cukup dalam arti tersedia  pustakawan yang memahami komputer. Tenaga yang bekerja di perpustakaan tidak semuanya pernah memperoleh pendidikan formal kepustakawanan serta  hanya sedikit yang memiliki pustakawan bergelar Sarjana Ilmu Perpustakaan. Untuk mengatasi kekurangan SDM, Ditjen Pendidikan Tinggi melalui Proyek Pengembangan Prasarana Perguruan Tinggi mengirim calon atau wakil dari perpustakaan PTN untuk program Master. Tidak semua yang dikirim adalah pustakawan, ada pula dosen, yang seusai pendidikan master  harus bekerja kembali di perpustakaan atau membantu tugas perpustakaan (bagi dosen). Dalam kenyataannya tidak semua dosen yang  lulus sekembali mereka dari luar negeri lalu melaksanakan kontrak kerja bahkan ada tenaga yang lulus Master sama sekali tidak mau membantu perpustakaan.
 Pengenalan komputer sendiri di kalangan perpustakaan PTN belum merata sehingga ada staf yang sudah terbiasa dengan komputer,  ada pula yang sama sekali asing dengannya. Maka ketika perpustakaan PTN menerima  perangkat keras terjadi ketidaksiapan sikap akan teknologi informasi.

2. Perubahan  yang mendadak  dari CDS/ISIS ke Dynix.
Satgas mengeluarkan pedoman pada tahun 1987 bahwa perangkat lunak resmi untuk perpustakaan PTN adalah Micro CDS/ISIS (selanjutnya disebut CDS ISIS) dengan format Indonesian Machine Readable Catalogue (selanjutnya disingkat Indomarc). Dengan keluarnya keputusan tersebut maka perpustakaan PTN disarankan CDS ISIS untuk pengolahan data bibliografi.
 Ketidak siapan pengelola dalam menerima teknologi informasi baru terjadi antara lain dalam penerimaan perangkat lunak. Bila pada tahun 1987 menyatakan bahwa perangkat lunak resmi perpustakaan PTN adalah CDS ISIS maka dalam waktu  kurang dari 4 tahun keputusan tersebut diubah dengan menggantikannya dengan Dynix. Pada hal dalam waktu itu belum semua staf perpustakaan menguasai sepenuhnya CDS ISIS sehingga ketika beralih ke perangkat lunak lain, ketidaksiapan menimpa banyak staf perpustakaan PTN. Pustakawan menghadapi kekakuan karena data yang sudah tersimpan pada program CDS ISIS tidak selalu dapat dikonversi menjadi data yang terbacakan oleh Dynix.

3. Kurangnya pelatihan
UKKP melakukan pelatihan, mula-mula dengan CDS ISIS kemudian dengan Indomarc. selanjutnya pelatihan Dynix. Namun pelatihan ini tidak diikuti dengan kajian pasca pelatihan tentang seberapa jauh materi pelatihan terserap oleh peserta serta bagaimana penerapannya di daerah. Ada upaya dari pihak proyek untuk  menggali pengalaman dari rekan di Malaysia yang terlebih dahulu menggunakan Dynix. Upaya itu dilakukan dengan melaksanakan kunjungan kerja [sic] sebanyak 30 pustakawan PTN namun dengan  waktu praktek sekitar 2 hari tentunya tidak banyak yang diperoleh oleh pustakawan Indonesia terkecuali pemborosan uang yang sebenarnya merupakan pinjaman dari Bank Dunia

4. Penyebaran modul yang kurang sesuai dengan kebutuhan.
Modul yang dibagikan ke semua perpustakaan PTN adalah modul pengkatalogan. Modul ini tidak dilengkapi dengan kemampuan mencetak katalog, semua data bibliografi langsung disimpan di pangkalan data. Namun banyak daerah mengalami pemadaman listrik sehingga bila listrik mati, pemakai tidak dapat melakukan penelusuran. Seharusnya, pengembangan pangkalan data  bibliografi dilakukan secara paralel sehingga bila semua data bibliografi sudah dimuat di pangkalan data, baru proses pembuatan kartu dihentikan digantikan dengan katalog tersimpan di komputer.

5. Terlalu berorientasi pada pengadaan perangkat keras
Dynix dibeli dalam rangka kegiatan Pengembangan Sarana Pendidikan Tinggi dengan pinjaman dari Bank Dunia. Dengan adanya pinjaman tersebut, maka pengadaan Dynix dimasukkan sebagai bagian sebuah proyek. Salah satu sifat proyek ialah ketepatan waktu dan anggaran. Karena itu proyek harus mengadakan Dynix sesuai dengan jadwal waktu dan anggaran yang tersedia dengan sedikit memikirkan bagaimana penyerapan perangkat tersebut oleh perpustakaan.

6. Adanya kesenjangan antara spesifikasi yang diminta oleh proyek dengan spesifikasi yang disediakan oleh penjaja (vendor).
Tidak jelas apakah spesifikasi yang diminta Ditjen Pendidikan Tinggi dilaksanakan sepenuhnya oleh penjaja  (vendor) ataukah spesifikasi yang diajukan oleh pihak pembeli kurang memenuhi keperluan perpustakaan. Salah satu contoh ialah modul pengkatalogan yang dibeli tidak didesain untuk mencetak kartu katalog padahal kartu katalog masih diperlukan di perpustakaan sejalan dengan automasi pengkatalogan; bila sudah sepenuhnya automasi berjalan baru pembuatan kartu katalog dihentikan. Pembaca hendaknya ingat bahwa Library of Congress telah lama menjalankan kegiatan automasi pengkatalogan (mulai tahun 1970an) namun pembuatan kartu katalog baru sepenuhnya dihentikan pada tahun 1985.

7. Jasa purnajual penjual Dynix.
Pengguna Dynix tersebar di seluruh Indonesia sesuai dengan penyebaran geografi PTN. Bila pustakawan mengalami kesulitan, tidak ada yang diajak diskusi. Bila terjadi kemacetan, semua pertanyaan diajukan ke Jakarta (penjaja Dynix atau UKKP). Bila pertanyaan belum terjawab maka pertanyaan dirujuk ke Adelaide sehingga memerlukan waktu panjang.  Kesulitan ini bertambah karena penjual Dynix yaitu PT Infodata sudah dilikuidasi sehingga timbul pertanyaan siapa yang bertanggung jawab atas jasa purnajual Dynix sesudah proyek berakhir.

8. Keterikatan pada perangkat keras tertentu yang menyulitkan manakala ada gangguan.
Perangkat lunak maupun perangkat lunak yang digunakan untuk Dynix terikat pada komputer Data General yang diberikan bersama-sama untuk perpustakaan PTN. Bilamana komputer tersebut mengalami gangguan maka data yang ada tidak dapat dipindahkan ke jenis komputer lain. Juga jaringan yang digunakan bukanlah jaringan LAN biasa semacam Novell melainkan jaringan yang terikat pada perangkat keras tertentu (dedicated), demikian pula card serta kabelnya.

9.  Ketidakjelasan menyangkut biaya pemeliharaan (maintenance cost).
 Dynix merupakan perangkat lunak beserta perangkat keras (komputer merek Data General) yang diserahkan oleh UKKP kepada perpustakaan PTN. Setelah proyek selesai maka biaya pemeliharaan harus ditanggung sepenuhnya oleh PTN yang bersangkutan sementara PTN masih mengharapkan bantuan dari proyek. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi pimpinan PTN.

10. Penambahan komputer (work station) untuk menjalankan modul Dynix yang sudah dimiliki perpustakaan PTN memerlukan biaya tambahan.
Pada saat 1 US $ sama dengan Rp2400, penambahan 1 workstation memerlukan biaya (fee) sebesar Rp6.000.000,- padahal saat krisis ekonomi menghantam Indonesia  (1998) 1 US dollar sudah di atas Rp10.000,- bahkan sampai Rp16,000,- Sebagai contoh perpustakaan USU sudah memiliki sekitar 20 work stations. Bila perpustakaan USU memiliki modul OPAC maka perlu lisensi penggunaan modul OPAC Dynix sebesar Rp120.000.000,-!
Karena kendala lisensi tersebut maka banyak perpustakaan PTN yang tetap bertahan dengan menggunakan CDS ISIS walaupun tidak secanggih Dynix namun tidak memerlukan biaya tambahan untuk penambahan workstation. Penambahan workstation untuk program CDS ISIS hanya menyangkut perangkat keras bukannya fee seperti Dynix.
Dalam situasi seperti itu  maka penggunaan Dynix di perpustakaan PTN sudah mencapai point-of-no-return sehingga merupakan dilema bagi pimpinan perguruan tinggi maupun UPT Perpustakaan. Pimpinan PTN harus segera mengambil keputusan apakah melanjutkan Dynix atau tidak. Pimpinan PTN dalam hal ini tentunya mengharapkan masukan dari UPT Perpustakaan. namun pihak pustakawan sendiri masih bingung dengan keberadaan Dynix. Kalau melihat modul yang tersedia belum lengkap, terkecuali pada pelaksana Pusyandi, maka untuk membeli modul lain (pengadaan, penelusuran terpasang, sirkulasi, terbitan berseri)  dengan harga rata-rata $10,000 per modul, maka diperlukan biaya sekitar $30,000 untuk tiga modul atau sekitar Rp300,000,000. dengan asumsi 1 US $ sama dengan Rp 10,000. Melihat angka sedemikian besar maka besar kemungkinan banyak pimpinan PTN berpikir-pikir mengeluarkan uang sebanyak 300  juta rupiah hanya untuk perpustakaan padahal sudah merupakan rahasia umum bahwa tidak semua pimpinan PT menaruh banyak perhatian terhadap keberadaan perpustakaan. Dalam hal demikian besar kemungkinan pimpinan PTN mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan Dynix dan menyerahkan pelaksanaan automasi perpustakaan sepenuhnya ke tangan pustakawan  dengan menggunakan perangkat lunak yang ada yang sudah operasional misalnya CDS ISIS yang lebih dipahami pustakawan. Bila keputusan tersebut diambil, maka penggunaan Dynix di Indonesia merupakan biaya yang mahal karena sudah dikeluarkan milyaran rupiah untuk pengadaan perangkat lunak, perangkat keras namun pada akhirnya tidak dapat digunakan. Padahal uang itu semua merupakan pinjaman Bank Dunia yang harus dibayar oleh pemerintah RI atau menggunakan istilah yang sedang populer, hutang akibat kegagalan Dynix harus dibayar oleh anak cucu kita.
    Bila pimpinan PTN mengambil keputusan melanjutkan Dynix, mungkin karena adanya faktor nonteknis atau tekanan ekstern, maka perlu anggaran besar untuk pengadaan modul, pelatihan serta penyediaan perangkat lunak yang mampu mengkonversi data CDSISIS ke Dynix. Biaya yang dikeluarkan untuk kelanjutan Dynix akan berdampak pada pengurangan anggaran belanja untuk pengadaan buku dan majalah padahal selama ini banyak pemakai mengeluh kurangnya buku dan majalah mutakhir di perpustakaan perguruan tinggi.  Jelas situasi demikian tidak menguntungkan justru pada saat negara menghadapi kritis moneter.
   Apapun keputusan yang diambil, penggunaan Dynix di perpustakaan PTN merupakan pengalaman pahit dan berharga bagi pustakawan, pimpinan PTN maupun birokrat di Ditjen Pendidikan Tinggi.

Penutup
Perangkat lunak Dynix yang diperuntukkan bagi perpustakaan perguruan tinggi negeri melalui proyek yang dibiayai pinjaman Bank Dunia merupakan kegagalan total karena hanya 2 dari 49 perpustakaan perguruan tinggi yang masih melaksanakan Dynix. Adapun sebab kegagalan aplikasi perangkat lunak tersebut ialah ketidaksiapan pengelola perpustakaan terutama sumber daya yang berkaitan dengan aplikasi komputer di perpustakaan, perubahan yang terlalu mendadak dari Micro CDS ISIS  ke Dynix, kurangnya pelatihan dari pihak proyek, perangkat keras yang membatasi aplikasi penggunaan perangkat lunak, jasa purna-jual yang tidak baik akibat berbagai faktor, modul yang tidak sesuai dengan kebutuhan perpustakaan. Keadaan ini membawa dilema bagi pimpinan perguruan tinggi maupun pustakawan perguruan tinggi negeri, apakah melanjutkan aplikasi Dynix dengan konsekwensi masih memerlukan pembiayaan yang besar atau kembali ke Micro CDS ISIS dengan akibat terjadi penghamburan milyaran rupiah dalam pengadaan perangkat keras dan lunak serta biaya pendidikan dan pelatihan serta kunjungan kerja ke Malaysia.
 

Pasca Catatan
Pada tahun 2000an tercatat 3 perpustakaan PTN yang menggunakan Dynix versi terkini (2.00 ke atas) yang dibeli setelah perhitungan yang matang. Sampai kini ketiga perpustakaan tersebut yaitu perpustakaan Universitas Jember, Universitas Brawijaya dan Universitas Lampung masih mengoperasikan Dynix versi baru sementara versi lama pemberian UKKP sudah ditinggalkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa proyek automasi memerlukan perencanaan yang baik, pemikiran yang matang, komitmen semua pihak serta kebijakan "top down" tidak selalu sesuai dengan kondisi setempat.