Isu-Isu Strategi Pembangunan Perpustakaan Digital

Pendahuluan
Perpustakaan digital merupakan tempat penyimpanan koleksi referensi digital seperti jurnal elektronik dan database informasi (Stevenson dan Collin, 2006:57). Saffady dalam Saleh (2010:3) perpustakaan digital merupakan perpustakaan yang mengelola semua atau sebagian yang substansi dari koleksi-koleksinya dalam bentuk komputerisasi sebagai bentuk alternatif, suplemen atau pelengkap terhadap cetakan konvensional dalam bentuk mikro material yang saat ini didominasi koleksi perpustakaan. Dengan demikian, berdasarkan pada definisi di atas, pada dasarnya perpustakaan digital tidak ubahnya seperti perpustakaan konvensional hanya saja memiliki kelebihan berupa adanya koleksi digital baik sebagian atau semuanya sebagai pelengkap dari perpustakaan konvensional itu sendiri.

Saracevic dalam Pendit (2008:15) menyebutkan bahwa fenomena perpustakaan digital baru benar-benar hadir pada akhir 1990an. Baru setelah 10 tahun kemudian perpustakaan digital berada dalam tahap pengembangan. Melihat hal tersebut, maka perpustakaan digital sampai saat ini masih menjadi wacana baru dalam dunia perpustakaan. Namun, meskipun merupakan wacana yang tergolong baru, pertumbuhan perpustakaan digital telah melaju dengan pesat. Saat ini, hampir semua perpustakaan tengah berlomba untuk membangun perpustakaan digital.
Pembangunan perpustakaan digital tidak hanya berhenti pada penyediaan koleksi digital beserta infrastruktur pendukungnya. Pustakawan sebagai pengelola perpustakaan digital juga perlu memperhatikan isu-isu terkait perpustakaan digital. Beberapa isu seperti preservasi digital, hak cipta, plagiarisme, dan kesiapan SDM juga perlu diperhatikan. Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai langkah-langkah pembangunan perpustakaan digital serta isu-isu yang terkait seperti yang telah disebutkan di atas.

Membangun Perpustakaan Digital
Pembangunan perpustakaan digital tidak akan lepas dari keinginan untuk saling berbagi. Dalam hal ini, perpustakaan berusaha untuk berbagi informasi kepada para pemustaka yang membutuhkan. Oleh karena itu, pembangunan perpustakaan digital perlu disesuaikan dengan kondisi pemustaka yang dilayani.
 
Idealnya, sebelum mendesain dan mengaplikasikan sesuatu yang baru, termasuk perpustakaan digital, terlebih dahulu dilakukan analisa terhadap kebutuhan pemustaka (Tedd dan Large, 2005:191). Hal ini dilakukan terutama untuk mengetahui informasi apa yang merea butuhkan ketika berkunjung ke perpustakaan digital. Selain itu, hasil analisa nantinya akan mempengaruhi desain perpustakaan digital yang akan diimplementaskan. Oleh karena itu, dalam implementasinya, sebaiknya perpustakaan digital menyediakan ruang yang akan memberikan kesempatan bagi pemustaka untuk saling berbagi informasi, termasuk bagaimana pengembangan perpustakaan digital ke depan.
 
Langkah selanjutnya adalah perencanaan (Tedd dan Large, 2005:194). Pada tahap ini, pustakawan merencanakan bagaimana desain perpustakaan digital yang akan dibangun. Dalam tulisan ini, penulis menawarkan perpustakaan yang tidak hanya menyediakan koleksi digital yang dapat diakses oleh pemustaka. Lebih dari itu, perpustakaan digital perlu menjamin adanya interaksi di dalam perpustakaan.
 
Masing-masing pemustaka yang mengunjungi perpustakaan digital dapat berinteraksi satu sama lain, termasuk dengan pustakawan. Interaksi antar pemustaka diwujudkan melalui fasilitas tagging, review, komentar, like. Selain itu, antar pemustaka dapat berkomunikasi melalui shoutmix dan forum online yang akan disediakan. Sedangkan interaksi dengan pustakawan diwujudkan melalui fasilitas buku tamu dan  online chat.
 
Selain berinteraksi, pemustaka juga berperan sebagai produsen koleksi digital. Pengadaan koleksi digital tidak hanya berasal dari proses digitasi ataupun dari koleksi digital yang telah dimiliki oleh pustakawan saja. Pemustaka dapat ikut berpartisipasi dalam menyediakan informasi digital yang sesuai dengan visi dan misi perpustakaan. Pemustaka diberi kewenangan untuk mengunggah koleksi digital yang mereka miliki. Hal ini dilakukan, selain untuk mempermudah perolehan koleksi digital, juga untuk mengantisipasi kondisi tertentu yang menyebabkan pemilik koleksi digital tidak dapat menyerahkan koleksi yang mereka miliki ke perpustakaan.
 
Tidak jarang para dosen ataupun peneliti yang memiliki artikel atau hasil penelitian yang menarik. Namun, karena satu dan lain hal, mereka tidak memiliki waktu untuk menyerahkan tulisan mereka ke perpustakaan. Hal ini menyebabkan perpustakaan menjadi terhambat dalam proses pengadaan koleksi. Secara tidak langsung, hal tersebut juga akan menghambat proses pengadaan koleksi digital. Oleh karena itu, dengan adanya fasilitas unggah secara mandiri, diharapkan para peneliti ataupun dosen yang memiliki artikel yang menarik dapat mengunggah tulisan mereka tanpa harus datang ke perpustakaan.
 
Dalam kasus di atas, pustakawan berfungsi sebagai penyaring. Pustakawan memiliki tugas untuk menyeleksi artikel mana yang akan disetujui untuk ditetapkan sebagai koleksi digital yang akan ditampilkan. Selain itu, pustakawan juga bertugas untuk melengkapi koleksi digital tersebut dengan metadata yang sesuai.
 
Langkah selanjutnya adalah menentukan requirement specification (Tedd dan Large, 2005:193-195). Salah satu hal yang perlu dilakukan dalam tahap ini adalah menentukan siapa pengguna dari perpustakaan digital yang akan dibangun. Penentuan ini sangat penting dikarenakan masing-masing pengguna akan memiliki kebutuhan informais yang berbeda.
 
Selain itu, pada tahap ini juga perlu ditentukan tools apa saja yang perlu ada pada perpustakaan digital nantinya. Melihat perencanaan di atas, selain menu pencarian dan unduh koleksi digital, maka beberapa tools seperti registrasi, login, komentar, suggestion, tagging, unggah dokumen, unduh dokumen, dan shoutmix perlu disediakan. Selain itu, untuk mengantisipasi keberadaan pengunjung dari negara lain, maka perlu disediakan tools bahasa yang akan mengubah dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris.
 
Langkah berikutnya adalah proses seleksi (Tedd dan Large, 2005:196). Proses ini merupakan proses pemilihan software aplikasi untuk perpustakaan digital. Tedd dan Large (2005:196) memberikan 10 pertanyaan yang dapat dijadikan pedoman dalam proses seleksi, yaitu:
1. Apakah software tersebut mampu memenuhi kebutuhan yang diinginkan? (Is the product capable of meeting the mandatory needs specified?)
2. Berapa banyak kebutuhan yang diinginkan dapat dipenuhi oleh produk tersebut? (How many of the desired needs will be met by the product?)
3. Apakah standar-standar yang digunakan dalam produk tersebut tepat? Are the standards used within the product appropriate?)
4. Apakah user interface yang disediakan sesuai dan mudah digunakan serta terdapat dalam beberapa bahasa yang diperlukan? Jika tidak, apakah produk tersebut dapat dikembangan berdasarkan bahasa yang dibutuhkan? (Is the user interface appropriate and easy to use and available in the necessary range of languages? If the required language is not available, how challenging would it be to develop the interface in that language.)
5. Apakah fitur yang tersedia dapat digunakanuntuk searching dan browsing informasi yang terdapat dalam perpustakaan digital? (What features are available for searching and browsing the information contained within the digital library?)
6. Bagaimana pengalaman institusi lain yang telah menggunakan produk tersebut? (What have been the experiences of other similar institutions in using this product?)
7. Bagaimana reputasi dari organisasi atau lembaga yang menghasilkan produk tersebut? (What is the reputation of the organization providing the product?)
8. Bagaimana reputasi dari supplier lokal? (What is the reputation of the local supplier?)
9. Apakah support seperti training, bantuan online, dan sejenisnya tersedia, dan dalam bahasa apa? (What support is available in terms of training, documentation and online help, and is this available in the appropriate language?)
10. Bagaimana implikasi dalam hal aspek hukum dari penggunaan produk tersebut? (What are the legal implications of using the product?)

Sebagai tambahan, terutama dalam pemilihan software aplikasi open source, Kochtanek dan Matthews dalam Arianto (2008:12) memberikan beberapa pertimbangan sebagai berikut.
1. Apakah perpustakaan Anda memiliki staf yang berbakat dalam pemrograman software komputer?
2. Apakah staf Anda memiliki waktu untuk menangani dan meningkatkan open source software?
3. Apakah Anda merasa bahwa pengelolaan software seharusnya menjadi kompetensi utama perpustakaan Anda?
4. Apakah Anda perlu melakukan kostumasi sebuah aplikasi?
5. Apakah perpustakaan Anda tidak cukup puas dengan betapa cepatnya instalasi penambahan-penambahan baru atau betapa lambatnya vendor aplikasi komersial perpustakaan melakukan perbaikan-perbaikan?
6. Apakah Anda merasakan perpustakaan Anda tidak dapat mengusahakan pembiayaan dana IT yang besar?
7. Apakah perpustakaan Anda menginginkan fleksibilitas untuk mengganti lingkungan aplikasi di masa mendatang?
8. Apakah perpustakaan Anda tidak mempunyai kesulitan mengajak dan menggaji staf IT?

Setelah mempertimbangkan beberapa hal di atas dan menentukan aplikasi mana yang akan digunakan, tahap selanjutnya adalah proses instalasi (Tedd dan Large, 2005:197-200). Tahap ini tidak hanya berhenti ketika aplikasi perpustakaan digital telah berhasil diinstal. Proses penting yang tidak dapat dilupakan adalah training. Pustakawan selaku pengelola perpustakaan digital perlu diajarkan bagaimana cara menggunakan perpustakaan digital yang telah disediakan. Selain itu, pemustaka juga perlu diajarkan bagaimana menggunakan dan mengakses koleksi perpustakaan digital.

Proses dokumentasi juga masuk ke dalam tahap instalasi. Untuk mengantisipasi terjadinya kegagalan proses dalam menjalankan perpustakaan digital, maka perlu adanya manual yang berfungsi sebagai panduan. Oleh karena itu, dokumentasi mengenai bagaimana perpustakaan tersebut dijalankan juga perlu dibuat. Selain itu, perlu juga diperhatikan masalah hak akses dan masalah sekuritas.
 
Tahap berikutnya adalah running (Tedd dan Large, 2005:200-201). Proses terpenting dalam tahap ini adalah backup file, database, website, dan software secara berkala. Beberapa pengelola perpustakaan sering melupakan proses backup yang berakibat pada hilangnya data-data penting ketika terjadi suatu kerusakan pada perpustakaan digital. Oleh karena itu, sebaiknya perlu ditentukan jadwal rutin backup data pada perpustakaan digital.
 
Selain proses backup, masalah update software juga perlu diperhatikan. Beberapa vendor, baik feeware maupun freeware melakukan pembaharuan terhadap software yang mereka hasilkan. Oleh karena itu, pengelola perpustakaan digital perlu tahu kapan dan apakah ada update software terbaru sehingga dapat diaplikasikan pada perpustakaan digital yang mereka kelola.
 
Tahap terakhir adalah proses evaluasi (Tedd dan Large, 2005:202). Tahap ini penting dilakukan untuk menjaga stabilitas berjalannya perpustakaan digital. Beberapa teknik evaluasi dapat dilakukan seperti berdasarkan pendapat pengguna ataupun melihat catatan transaksi yang dilakukan oleh pemustaka.

Isu-isu Terkait Pembangunan Perpustakaan Digital

ISU 1: Preservasi Digital
Fokus utama dalam pembangunan perpustakaan digital adalah untuk memperbaiki akses terhadap informasi dan koleksi perpustakaan (Tedd dan Large, 2005:210). Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan perpustakaan digital adalah preservasi digital. Melalui preservasi digital, maka diharapkan kebertahanan koleksi digital dapat terjamin.
 
Untuk menjamin keberadaan koleksi digital agar dapat diakses setiap saat, tidak jarang pengelola perpustakaan perlu menyediakan beberapa format yang berbeda, yaitu format master dan turunannya (Pendit, 2009:116). Misalnya, dokumen dalam bentuk tercetak dipindai dalam bentuk gambar digital. Hasil pemindaian tersebut disimpan dalam format TIFF. Hal ini dikarenakan TIFF memiliki resolusi yang lebih baik dibandingkan dengan format gambar lainnya. Nantinya format inilah yang akan disimpan dan dijadikan sebagai master digital.
 
Selanjutnya, pengelola perpustakaan digital dapat menurunkan format TIFF ke dalam format JPEG. Format inilah yang nantinya dapat diunggah oleh pemustaka. Pemilihan format ini dikarenakan JPEG cenderung memerlukan kapasitas penyimpanan yang lebih kecil dibandingkan dengan TIFF sehingga dapat mempercepat akses oleh pemustaka.

Format lain yang dapat dipilih oleh pustakawan adalah format teks. Sebelum disajikan untuk pemustaka, file master hasil pemindaian terlebih dahulu dirubah menggunakan Optical Character Recognation (OCR) ke dalam bentuk dokumen teks. Selanjutnya, dokumen tersebut dapat diturunkan dalam bentuk PDF atau dapat langsung diunggah ke perpustakaan digital.
 
Hal penting yang perlu dilakukan dalam rangka preservasi digital adalah proses backup. Beberapa kejadian seperti hilangnya data yang menyebabkan terhentinya pross pelayanan terjadi akibat kelalaian pengelola perpustakaan dalam membackup data. Oleh karena itu, proses backup perlu dilakukan secara berkala. Dengan demikian, terhambatnya pelayanan akibat kehilangan data dapat segera diatasi.

Isu 2: Hak Cipta
“……. Kenapa para dosen dan peneliti masih ada yang enggan memberikan ‘file’ hasil karya tulisannya untuk diserahkan kepada perpustakaan yang kemudian bisa diupload, sehingga local content dalam sebuah institusi akan menjadi semakin banyak dalam rangka program repository…. Banyak faktor karenanya, misalnya :
1. Tidak punya artikel yang layak di upload, 2. Tidak punya waktu untuk datang dan menyerahkan ke perpustakaan, 3. Tidak punya email
tidak tau bagaimana cara mengirim email, 4. Tidak berkenan kalau artikelnya di share, 5. Problem hak cipta, dan 6. Perlu kompensasi” (Zulaikha, 2011).
 
Pernyataan tersebut dikutip dari status Facebook salah satu praktisi perpustakaan, Sri Rohyanti Zulaikha. Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa salah satu faktor penghambat berkembangnya local content adalah keengganan untuk menyerahkan file agar dapat diunggah ke dalam perpustakaan digital. Keengganan ini salah satunya dipengaruhi oleh masalah hak cipta.
 
Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Presiden Republik Indonesia, 2002:2). Pemegang hak cipta dalam hal ini memiliki lima hak eksklusif, yaitu hak untuk mengkopi, hak untuk membuat karya ‘jiplakannya’, hak untuk mendistribusikan kopiannya, hak untuk mempertunjukkan karya tersebut kepada publik, dan hak untuk memajang karya teresebut di harapan publik (Wheery, 2002:8). Selain pemegang hak cipta, dalam pasal 15 Undang-Undang Hak Cipta tahun 2001 disebutkan bahwa perpustakaan juga diperbolehkan untuk menggandakan suatu ciptaan karya orang lain selain program komputer. Hal ini berarti, penggandaan yang dilakukan oleh perpustakaan, termasuk dalam hal digitasi dokumen bukan merupakan pelanggaran terhadap hak cipta.

Berkaitan dengan pasal 15 di atas, pada undang-undang yang sama pasal 49 disebutkan bahwa lembaga penyiaran berhak untuk memberikan izin atau melarang pihak lain untuk memperbanyak suatu karya yang telah mereka siarkan. Dengan fungsi menyebarkan informasinya, perpustakaan dalam hal ini berarti juga memiliki hak untuk memperbolehkan atau melarang penggunanya untuk mengkopi koleksi yang mereka sediakan, terutama berkaitan dengan koleksi digital. Oleh karena itu, perpustakaan juga memiliki andil besar dalam pemberlakuan undang-undang hak cipta ini.
 
Meskipun dalam undang-undang tersebut praktik penggandaan dalam bentuk apapun oleh perpustakaan telah dilegalkan, namun beberapa lembaga terkadang tetap mempermasalahkan pembangunan perpustakaan digital terkait dengan masalah hak cipta ini. Untuk mengatasi hal tersebut, Lombard dalam suatu pertemuan mengenai hak cipta memberikan tiga solusi yang baik (Harris, 2004:30). Pertama, perpustakaan perlu membuat kebijakan khusus mengenai hak cipta dan menindak tegas bagi para pelanggarnya. Kedua, mengajarkan kepada staf mereka mengenai fair use (hal-hal yang diperbolehkan dalam penggunaan suatu karya) dan kapan hal tersebut dapat diterapkan. Ketiga, tunduk terhadap peraturan mengenai hak cipta.
 
Meskipun solusi di atas dapat atau bahkan telah diterapkan dalam pengelolaan dokumen digital di perpustakaan, namun tidak jarang masalah pelanggaran hak cipta masih saja terjadi. Oleh karena itu, sebagai alternatif lain, maka perpustakaan perlu mencantumkan pernyataan hak cipta pada tiap dokumen digital yang telah dipublikasikan. Hal ini dilakukan untuk mempertegas pemberlakuan hak cipta pada dokumen digital yang bersangkutan.
 
Berdasarkan hasil penelitian, dari 29 institusi perpustakaan yang mempublikaiskan koleksi digital, 17 diantaranya tidak menyertakan pernyataan hak cipta (Schlosser, 2009:376). Kondisi ini menunjukkan bahwa perhatian perpustakaan mengenai siapa pemegang hak cipta suatu dokumen digital masih minim. Hal tersebut menyebabkan dokumen digital yang telah dipublikasikan tidak memiliki pemegang hak cipta yang jelas. Secara tidak langsung, kondisi ini juga akan mendukung terjadinya pelanggaran hak cipta.
 
Untuk itu, perpustakaan digital perlu mencantumkan pernyataan hak cipta dalam setiap dokumen digital yang mereka publikasikan. Dalam hal ini, terdapat beberapa pernyataan hak cipta yang dapat dicantumkan (Schlosser, 2009:378-381), yaitu sebagai berikut:
1. Pernyataan kepemilikan dokumen. Pernyataan ini mengidentifikasikan siapa pemilik sekaligus pemegang hak cipta suatu dokumen digital. Pernyataan ini biasanya diwujudkan dengan kalimat ‘© [nama pemegang hak cipta]’.

2. Pernyataan kepemilikan hak cipta yang samar-samar. Pernyataan ini pada dasarnya sama dengan jenis pernyataan pada poin pertama, namun tidak menyebutkan secara langsung siapa pemilik dokumen digital tersebut. Pernyataan ini biasanya diwujudkan dengan kalimat ‘Hak cipta berada pada pemegang hak cipta yang asli’ atau ‘[nama institusi] hanya memiliki hak cipta terhadap dokumen digital saja’.

3. Pernyataan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Pernyataan ini menjelaskan mengenai hak-hak apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pemustaka yang mengakses suatu dokumen digital. Pernyataan ini biasanya diwujudkan dalam kalimat ‘Hak cipta ada pada [nama pemegang hak cipta]. Segala bentuk penggandaan atau penyebaran melalui email dan atau website tidak diperbolehkan tanpa ijin tertulis dari pemegang hak cipta. Namun, pengguna diperbolehkan untuk mencetak, mengunduh, atau mengirim melalui email untuk penggunaan pribadi’.

4. Pernyataan yang melindungi perpustakaan dan pemustaka. Hal ini dapat dilakukan jika tidak terdapat kejelasan mengenai siapa pemegang hak cipta terhadap suatu dokumen digital. Pernyataan ini dapat berupa kalimat ‘Perpustakaan tidak memiliki informasi mengenai status hak cipta terhadap koleksi digital ini, oleh karena itu jika peneliti atau pemustaka mengetahui pemegang hak cipta sebenarnya dari koleksi ini atau memiliki pertanyaan mengenai hak cipta terhadap koleksi ini, maka silahkan hubungi [nama lembaga yang bersangkutan].

Masing-masing pernyataan tersebut di atas berlaku untuk jenis dan status dokumen digital yang berbeda. Perpustakaan dapat memilih salah satu dari beberapa peryataan hak cipta di atas sesuai dengan status dokumen digital yang akan mereka publikasikan. Dengan demikian, diharapkan masalah hak cipta dalam pembangunan perpustakaan digital dapat terpecahkan.

Isu 3: Plagiarisme
Purdue University memberikan perumpamaan yang menarik tentang plagiarisme. Plagiarisme diibaratkan dengan ketika seseorang melakukan lip-synching suara orang lain dan mendapatkan tepuk tangan serta penghargaan untuk dirinya sendiri (dalam Western Washington University, 2011:1). Jika perumpamaan tersebut benar-benar diberlakukan maka akan banyak jenis-jenis plagiarisme yang telah dilakukan oleh masyarakat. Di Indonesia sendiri, hal semacam ini justru mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari masyarakat, sebut saja Sinta-Jojo dengan lip-synching Keong Racun-nya dan Briptu Norman dengan Chayya-chayya. Lalu bagaimana dengan pengertian plagiarisme dalam dunia perpustakaan?
 
Plagiarisme atau penjiplakan merupakan suatu kegiatan mencuri karangan orang lain; mengutip karangan orang lain tanpa menyebutkan sumbernya atau mengaku sebagai karangannya sendiri (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008:639). Plagiarisme dalam perpustakaan memang erat kaitannya dalam dunia tulis menulis. Maka tidak heran jika isu ini menjadi salah satu penghambat dalam pembangunan perpustakaan digital. Beberapa pimpinan suatu lembaga berpendapat bahwa pembangunan perpustakaan digital dapat menyuburkan praktek plagiarisme. Hal ini dikarenakan kemudahan akses terhadap dokumen digital yang disediakan.
 
Untuk mengatasi hal tersebut di atas, pustakawan perlu berpartisipasi dalam ragka mencegah terjadinya plagiarisme. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengajarkan kepada pemustaka tentang bagaimana cara mengutip tulisan dengan benar. Dari hasil penelusuran penulis terhadap perpustakaan digital perguruan tinggi yang ada di Yogyakarta, tidak satupun yang mencantumkan bagaimana cara mengutip dokumen digital yag mereka publikasikan. Hal ini menyebabkan pengunjung memiliki cara yang berbeda dalam hal mengutip dokumen digital yang disediakan. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika pada tiap metadata ataupun dokumen digital disertakan bagaimana kutipan yang benar atas dokumen digital tersebut.

Selain itu, pustakawan juga perlu mengajarkan tata cara pengutipan dalam proses pendidikan pemakai. Selama ini, pendidikan pemakai lebih banyak ditekankan bagaimana cara menelusur informasi di perpustakaan. Akibatnya, pemustaka kebingungan mengenai bagaimana memperlakukan informasi yang telah mereka lakukan. Oleh karena itu, pustakawan perlu mengajarkan bagaimana cara membuat suatu karangan yang baik sekaligus bagaimana cara membuat kutipan dalam suatu karangan.
 
Selain mengajarkan masalah sitasi, hal yang dapat dilakukan oleh pustakawan adalah menggunakan software pendeteksi plagiarisme (Wood, 2004 :240). Saat ini, terdapar beberapa software yang dapat berfungsi sebagai pendeteksi plagiarisme. Beberapa software seperti Cloze, Turnitin, dan Midropbox merupakan pilihan yang tepat untuk mendeteksi adanya plagiat (Maurer dan Kulathuramaiyer, 2007:187).
 
Dalam dunia perbukuan, sebenarnya tanggung jawab terhadap adanya karya jiplakan ini berada pada penerbit. Hal ini dikarenakan terdapat serangkaian kegiatan sebelum buku tersebut diterbitkan (Mansoor, 1993:18-19), yaitu:
1. Keperluan. Penerbit harus melihat apakah buku tersebut dibutuhkan oleh masyarakat.
2. Pembaca sasaran. Perlu ditentukan sasaran dari buku tersebut, apakah anak-anak, remaja, dewasa, pelajar, dan lain-lain.
3. Jumlah pembaca. Sebagi lembaga komersial, penerbit harus mempertimbangkan jumlah calon konsumen mereka.
4. Isi naskah. Naskah yang diterbitkan harus dijauhkan dari hal-hal yang berbau SARA, tidak menentang ideologi negara, pornografi, dan lain-lain.
5. Saingan. Penerbit harus melihat apakah terdapat buku lain yang menjadi saingan.
6. Penyajian. Tata bahasa dan susunan naskah harus sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga mudah diahami oleh pembaca.
7. Kemutakhiran. Kemutkhiran suatu terbitan akan mempengaruhi penjualan suatu terbitan.
8. Hak Cipta. Hal ini berkaitan dengan pengutipan, adanya jiplakan dan lain-lain. Jangan sampai penerbit nantinya dituntut karena menerbitkan karya jiplakan.
9. Kelayakan terbit. Layak tidaknya suatu terbitan akan disesuaikan dengan visi dan misi suatu penerbit.

Dari hal tersebut di atas jelas bahwa sesungguhnya tangung jawab terhadap karya jiplakan berada pada tangan penerbit. Namun, sebagai pengelola informasi, pustakawan tidak boleh berpangku tangan jika menemui hal tersebut. Oleh karena itu, ketika menemukan karya jiplakan, pustakawan dapat menempuh langkah-langkah berikut:.
1. Menghubungi penerbit yang bersangkutan dan melaporkan bahwa buku terbitannya merupakan karya jiplakan. Dalam hal ini, penerbitlah yang nantinya akan menindaklanjuti masalah tersebut dengan penulis buku.
2. Jika terbitan tersebut merupakan institutional repository suatu lembaga pendidikan, maka perpustakaan dapat menghubungi institusi terkait. Hal ini dikarenakan masalah karya jiplakan nantinya akan berkitan dengan masalah gelar akademik dan kode etik akademik intitusi pendidikan yang bersangkutan.
3. Melaporkan temuan tersebut kepada Depkumham sebagai lembaga yang berwenang terhadap masalah hak cipta.
 
Isu 4: Sumber Daya Manusia
Setelah mengaplikasikan perpustakaan digital, pimpinan perpustakaan juga perlu memastikan bahwa para pustakawan yang berada di bawah tanggungjawabnya memiliki kecakapan dalam hal teknologi informasi. Hal yang menarik dan dapat dicontoh adalah apa yang telah dilakukan oleh UK Public Libraries. Setelah berhasil membangun perpustakaan digital, pada tahun 2001-2004, lembaga tersebut memfokuskan penggunaan dana yang ada untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang ada (Tedd dan Large, 2005:198). Dalam hal ini, mereka melakukan beberapa program pelatihan berupa:
• Pelatihan dasar ICT;
• Pemahaman bagaimana ICT dapat membantu pekerjaan pustakawan;
• Keamanan dan kesehatan dalam penggunaan ICT;
• Mengetahui bagaimana cara menemukan sesuatu untuk kepentingan pemustaka;
• Menggunakan ICT untuk mensupport pemustaka dalam mengembangkan kegiatan mereka;
• Menggunakan ICT untuk mensupport pemustaka untuk melakukan pembelakaran yang efektif;
• Menjamin adanya manajemen ICT yang efektif di perpustakaan;
• Bagaimana cara penggunaan ICT untuk memperbaiki profesionalitas dan untuk mengurangi beban birokrasi dan administrasi.

Selain beberapa hal di atas, juga diperlukan beberapa pengetahuan tambahan untuk masing-masing pustakawan seperti:
• Net Navigator–kemampuan dalam hal advanced searching, validasi website, dan menggunakan sinyal-sinyal pelayanan;
• Information Technology Gatekeeper–kemampuan desain web, mengunggah dan memperbaharui informasi, menseting dan mengelola database;
• Information Consultant–menganalisa dan mendiagnosa kebutuhan pemustaka, sadar akan sumber-sumber informasi, membangun hubungan dengan penyedia informasi lain, desain informasi dan kemampuan presentasi;
• Information Manager–perencanaan strategis, memahami isu-isu digitasi, hak cipta, dan hak kekayaan intelektual lainnya;
• Educator–mendesain dan mengembangkan pelatihan dan materi pelatihan untuk staff lain dan pemustaka (Tedd dan Large, 2005:198).

Penutup
Pembangunan perpustakaan digital tidak hanya terhenti pada proses implementasi saja. Proses evaluasi juga menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah mengenai isu-isu terkait dengan pembangunan perpustakaan digital. Diharapkan dengan adanya pemaparan beserta beberapa solusi di atas, masalah-masalah terkait perervasi digital, hak cipta, plagiarisme, dan sumber daya manusia dapat diatasi.
 
DAFTAR PUSTAKA
Arianto, M. Solihin. 2008. “Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga: Pengembangan local content berbasis open source” Makalah disampaikan pada Workshop Pengembangan Perpustakaan pada Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Departemen Agama RI, 2 – 4 Desember 2008, Cimanggis, Depok.

Harris, Lesley Ellen. 2004. “Colleges, Code, and Copyright. (cover story).” Information Today 21, no. 9 (October 2004): 1-30. Library, Information Science & Technology Abstracts, EBSCOhost (Diakses pada 17 Juli 2011).

Maurer, H. dan Narayanan Kulathuramaiyer. 2007. “Addressing plagiarism and IPR violation”. Information Services & Use, 27(4), 185-191, Library, Information Science & Technology Abstracts, EBSCOhost (Diakses pada 17 Juli 2011).

Pendit, Putu Laxman. 2008. “Perpustakaan Digital Perguruan Tinggi : tantangan peningkatan kualitas jasa”. Makalah disampaikan pada Workshop Manajemen Perpustakaan Perguruan Tinggi “Meningkatkan Citra Perpustakaan Guna Membangun Strategi Keunggulan Bersaing”, 25 November 2008, Hotel Santika Premiere Semarang.

Pendit, Putu Laxman. 2009. Perpustakaan Digital: Kesinambungan dan Dinamika. Jakarta: Cita Karya Karsa.

Presiden Republik Indonesia. 2002. “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta” dalam http://www.dgip.go.id/ebhtml/hki/filecontent.php?fid=5011/ diakses pada 20 Juli 2011 pukul 08:52 WIB.

Saleh, Abdul Rahman. 2010. Membangun Perpustakaan Digital: Step by step. Jakarta: Sagung Seto.

Schlosser, Melanie. 2009. “Unless Otherwise Indicated: Survey of copyright statements on digital library collections”. Dalam College & Research Libraries, Vol. 70 Issue 4 Juli 2009.

Stevenson, Janet dan P. H. Collin. 2006. Dictionary of Information and Library Management. London: A & C Black.

Tedd, Lucy A. dan Andrew Large. 2005. Digital Library: Principles and Practice in a Global Environment. Munchen: K.G. Saur.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2008. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa.

Western Washington University. 2011. “Understanding and Avoiding Plagiarism” dalam http://lgdata.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/docs/572/129465/plagiarism.pdf/ diakses pada 21 Juli 2011 pukul 12:54 WIB.

Wheery, Timothy Lee. 2002. The Librarian Guide’s to Intelectual Property in The Digital Age: Copyrights, patents, and trademarks. Chicago: American Library Association.

Wood, Gail dan Warnken P (ed.). 2004. “Managing Technology Academic Original Sin: Plagiarism, the Internet, and Librarians”. Journal of Academic Librarianship [serial online]. May 2004;30(3):237-242, Library, Information Science & Technology Abstracts, EBSCOhost (Diakses pada 17 Juli 2011)..

Zulaikha, Sri Rohyanti. 2011. “Aku juga selalu mengamati….” dalam http://www.facebook.com/perpustakaan/ diakses pada 21 Juli 2011 pukul 09:30 WIB.