Kemitraan Strategis Perpustakaan Nasional RI dan National Library of Australia dalam Mendukung Hubungan Bilateral Indonesia dan Australia

A. Pendahuluan
Kemitraan Perpustakaan Nasional RI dan National Library of Australia memasuki momentum baru seiring ditandatanganinya nota kesepahaman pada tanggal 6 Mei 2008. Penandatanganan nota kesepahaman ini bertujuan memperkuat kemitraan yang telah lama terjalin sekaligus menegaskan kembali nota kesepahaman yang telah ditandatangani sebelumnya pada tahun 2002. Area kerja sama yang dimaksud meliputi : pertukaran publikasi, kebijakan pengembangan koleksi, pertukaran data bibliografis, konsultasi informasi mengenai preservasi koleksi, pinjam antarperpustakaan, dan kunjungan staf perpustakaan. Kehadiran Bill Farmer, Duta Besar Australia untuk Indonesia pada acara penandatanganan nota kesepahaman dan kunjungan Ibu Negara Theresia Rein, istri Perdana Menteri Australia, Kevin Rudd ke Perpustakaan Nasional RI pada tanggal 13 Juni 2009 memiliki makna simbolis pentingnya kemitraaan Perpustakaan Nasional dalam hubungan bilateral kedua negara yang kerapkali mengalami pasang surut.

Fungsi Perpustakaan Nasional RI dalam menjalankan kemitraan telah digariskan dalam UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, khususnya pada Bab Ketentuan Umum, Pasal 2 dan 3. Pasal-pasal itu menyebutkan bahwa Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan. Kemudian dilanjutkan, Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa.

 
Di era keterbukaan informasi, pendekatan modern memandang organisasi sebagai sistem yang terbuka yang menjadi bagian dari lingkungannya. Dari pengertian ini maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan organisasi dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh lingkungannya. Sebagai sebuah organisasi yang menjadi bagian dari pemerintah, Perpustakaan Nasional RI harus senantiasa menyesuaikan diri terhadap perkembangan yang terjadi dan bertindak seperti yang diinginkan lingkungannya, salah satunya adalah menjalin kemitraan dengan perpustakaan sejenis.
Di era keterbukaan informasi pula, kemitraan perpustakaan adalah sebuah keniscayaan. Pandangan yang meyakini bahwa kepemilikan pengetahuan berarti kekuatan mulai tergantikan dengan pemahaman yang mengatakan bahwa semakin banyak pengetahuan dapat dibagi, maka semakin terbuka peluang bagi perpustakaan untuk dapat tumbuh dan berkembang. Berdasarkan pemikiran inilah, Perpustakaan Nasional RI sebagai sebuah institusi budaya dan simbol identitas bangsa harus memaksimalkan fungsi budaya dan pendidikannya, yakni dengan tidak hanya sebagai menjalankan peran tradisionalnya sebagai pelestari khasanah budaya bangsa tetapi mampu berperan aktif sebagai mediator budaya di aras internasional demi kepentingan nasional Indonesia.
B. Sejarah Kemitraan Perpustakaan Nasional RI dan National Library of Australia
Rencana awal pendirian Perpustakaan Nasional RI tertuang dalam Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961¬1969 dengan biaya sebesar Rp 453 juta. Namun demikian, realisasi pendirian Perpustakaan Nasional RI baru terlaksana di era kepemimpinan Presiden Suharto melalui Keppres No. 11 tahun 1989.
Perpustakaan Nasional RI yang berdiri pada tahun 1989 sebenarnya merupakan integrasi Pusat Pembinaan Perpustakaan, Perpustakaan Nasional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan Perpustakaan Wilayah. Pusat Pembinaan Perpustakaan didirikan tahun 1975, sebelumnya bernama Lembaga Perpustakaan yang berdiri tahun 1967. Di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Perpustakaan Nasional dibentuk pada tanggal 17 Mei 1980. Sedangkan Perpustakaan Wilayah merupakan metamorfosa dari Perpustakaan Negara yang pertama kali berdiri tahun 1949 di Yogyakarta.
Sementara itu, National Library of Australia mulai mengembangkan koleksi mengenai Indonesia sejak tahun 1950-an dan membuka kantor perwakilan tetap di Jakarta sejak tahun 1972. Kantor perwakilan National Library of Australia di Jakarta bertugas memfasilitasi kebutuhan informasi yang beragam mengenai Indonesia di kalangan pembaca Australia, misalnya situasi politik dan pemerintahan, sosial ekonomi, kebudayaan, sejarah, hingga penerapan hukum di Indonesia. Dalam perjalanannya, kantor perwakilan National Library of Australia di Jakarta tidak hanya berfungsi sebagai kantor pengadaan publikasi dari Indonesia dan Asia Tenggara tetapi juga menjalin hubungan kerja sama dengan berbagai institusi di Indonesia, termasuk Perpustakaan Nasional RI. Peluang kerja sama pada tingkat yang lebih intens semakin terbuka ketika Presiden Suharto melalui Keppres no. 11 tahun 1989 meresmikan berdirinya Perpustakaan Nasional RI.
Di masa awal-awal berdirinya Perpustakaan Nasional RI hingga tahun 2001, telah ada hubungan kerja sama dengan National Library of Australia meski masih bersifat informal, seperti misalnya pertukaran publikasi, studi banding, dan pelatihan. Tiga belas tahun kemudian setelah berdirinya Perpustakaan Nasional RI atau tepatnya tahun 2002, Kemitraan antara Perpustakaan Nasional RI dan National Library of Australia memasuki momentum baru dengan ditandatanganinya nota kesepahaman untuk mengukuhkan kerja sama yang sebelumnya telah terjalin secara lebih formal. Penandatanganan nota kesepahaman kembali dilakukan pada bulan Mei 2008 untuk semakin menegaskan kembali komitmen kemitraan kedua Perpustakaan Nasional sekaligus mengakomodasi area atau bidang kerja sama yang lebih luas.
Bagi Perpustakaan Nasional RI, kerja sama dengan National Library of Australia berdampak positif terutama pada bidang-bidang yang terkait dengan peningkatan manajemen, layanan, profesionalisme, infrastruktur, aplikasi teknologi informasi, program kerja, maupun pengelolaan sumber daya manusia. Di sisi lain, kerja sama ini menegaskan peran Perpustakaan Nasional RI sebagai salah satu unsur soft power diplomacy sekaligus membangun citra positif di aras regional dan internasional.
 
C. Strategi Kebudayaan Nasional dan Kemitraan Perpustakaan Nasional RI
Relasi antara Perpustakaan Nasional dan strategi kebudayaan nasional dapat dicermati dari definisi Perpustakaan Nasional yang dihasilkan pertemuan Conference of Directors of National Libraries (CDNL) di Bangkok, Thailand tahun 1999. Menurut CDNL, Perpustakaan Nasional adalah sebuah institusi yang didanai oleh negara, yang bertanggung jawab atas pengumpulan secara komprehensif pencatatan bibliografis, dan menyediakan warisan dokumenter yang berasal dan berkaitan dengan negara tersebut. Sementara itu, dalam UU No. 43 Tahun 2007 disebutkan bahwa salah satu tugas dari Perpustakaan Nasional RI adalah mengembangkan koleksi nasional untuk melestarikan budaya bangsa. Sebagai sebuah produk yang tidak statis melainkan dinamis, kebudayaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, politik kebudayaan menjadi menjadi penting adanya bila dikaitkan dengan kepentingan nasional Indonesia.
Politik kebudayaan berarti mempromosikan kekayaan budaya nasional untuk mendukung kepentingan nasional suatu bangsa. Politik kebudayaan lebih menekankan pada pendekatan hubungan antarrakyat (people to people). Tujuannya adalah menjadi penetrasi di tengah kekakuan hubungan politik antarnegara yang mungkin terjadi serta menjadi pengimbang di tengah derasnya arus informasi yang membentuk persepsi masyarakat internasional terhadap suatu negara. Alasan perlunya mengedepankan perlunya politik kebudayaan, antara lain, karena nilai strategis budaya sebagai penyebar standar simbolis dan komunikatif. Politik kebudayaan berdampak positif pada ekonomi dan sosial karena mengembangkan kreativitas di samping perlunya memelihara kekayaan kolektif (budaya, sejarah, tradisi, dan seni).
Politik kebudayaan membutuhkan strategi kebudayaan. Strategi kebudayaan adalah sebuah proyek besar yang melibatkan institusi politik, pemerintah, institusi budaya dan masyarakat luas serta pihak-pihak lain yang berkepentingan. Gagasan perlunya perpustakaan sebagai bagian dari strategi kebudayaan pernah disampaikan dalam Kongres Kebudayaan tahun 1948. Gagasan tersebut dipertegas kembali pada Kongres Kebudayaan tahun 1951, 1954, 1957, dan 1960.
Berangkat dari pemikiran inilah, Perpustakaan Nasional RI sebagai sebuah institusi budaya perlu menajamkan peran dan fungsinya sebagai bagian dari strategi kebudayaan nasional. Sasaran kunci dimiliki Perpustakaan Nasional RI adalah mempromosikan kekayaan budaya nasional dan mendorong kemudahan akses sumber daya informasi budaya nasional yang dimiliki. Perpustakaan Nasional RI beroperasi sebagai kepanjangan tangan pemerintah sehingga setiap misi dan program yang dijalankan harus sejalan dengan garis kebijakan pemerintah. Meskipun demikian, Perpustakaan Nasional harus tetap diberikan ruang dan independensi untuk merancang dan menerapkan strateginya sendiri dalam mencapai sasarannya.
Perpustakaan Nasional RI harus mampu menjawab tantangan ini dengan turut aktif mengkomunikasikan keragaman budaya Indonesia pada aras internasional. Dalam realitas hubungan internasional dewasa ini, model pendekatan budaya sangat diperlukan untuk mendukung diplomasi politik dan ekonomi. Pendekatan budaya dipandang lebih membumi dan bersentuhan langsung dengan rakyat sehingga implementasinya sebagai bagian dari strategi kebudayaan sangat penting khususnya yang terkait dengan penciptaan kesan dan persepsi positif masyarakat internasional terhadap Indonesia, termasuk di Australia.
Dengan demikian, Perpustakaan Nasional RI diharapkan dapat memaksimalkan perannya di aras internasional dengan berperan sebagai mediator budaya tanpa harus mengabaikan peran tradisionalnya sebagai penyimpan dan pelestari khasanah budaya bangsa. Keberhasilan Perpustakaan Nasional menjalankan fungsi ini pada gilirannya akan membawa manfaat bagi kepentingan Perpustakaan Nasional itu sendiri maupun kepentingan nasional Indonesia seperti yang tertuang dalam UU No. 43 tahun 2007.
D. Perpustakaan Nasional Mendukung Diplomasi kebudayaan
Dalam Konferensi Australia – Indonesia : Partners in New Era yang diselenggarakan di Sydney bulan Februari 2009 lalu, terdapat pandangan yang mengemuka bahwa selama ini terjadi kesalahpahaman persepsi publik yang mempengaruhi hubungan kedua negara sehingga perlu adanya peran institusi budaya untuk memperbaiki persepsi dan memperkuat hubungan bilateral. Persoalan persepsi publik tentang hubungan kedua negara dapat di atasi lewat dan berbagai unsur masyarakat madani melalui pendekatan budaya atau yang lebih dikenal sebagai diplomasi budaya.
 
Diplomasi kebudayaan (cultural diplomacy) lebih menekankan pada pemantapan, peningkatan, dan kesinambungan hubungan antarnegara melalui pendekatan kebudayaan, seni, dan pendidikan. Diplomasi kebudayaan adalah proses komunikasi proaktif di mana sistem nilai dan kepribadian budaya sebuah bangsa dipromosikan pada aras internasional.
 
Berangkat dari kenyataan tersebut, Perpustakaan Nasional RI sesungguhnya memiliki andil besar dalam diplomasi kebudayaan Indonesia, yakni dalam membangun citra positif Indonesia dalam pergaulan internasional, khususnya masyarakat Australia. Sebagai unsur soft power diplomacy, Perpustakaan Nasional RI harus mampu mengambil peran yang lebih berani untuk membantu membangun persepsi publik Australia yang lebih segar dan positif dalam melihat Indonesia lewat pendekatan kebudayaan. Kehadiran Perpustakaan Nasional RI dalam diplomasi budaya adalah sebuah investasi jangka panjang bagi hubungan bilateral kedua negara.
 
Beragamnya bidang-bidang kerja sama yang dicakup dalam nota kesepahaman dapat memberikan keleluasaan bagi Perpustakaan Nasional RI untuk menjalankan program-program komunikasi budaya secara kreatif. Tujuan akhirnya adalah mendorong terbentuknya generasi baru masyarakat Australia yang lebih "Indonesia literate". Dalam konteks hubungan bilateral yang sama-sama memiliki kepentingan, Perpustakaan Nasional RI harus mampu menjadi salah satu ujung tombak diplomasi kebudayaan dengan mengembangkan moda komunikasi yang lebih proaktif sebagai aktor dalam strategi kebudayaan nasional. Ada tiga peran yang dapat dilakukan Perpustakaan Nasional RI :
1. Sebagai mediator budaya, yakni secara aktif melakukan kegiatan promosi kebudayaan kepada masyarakat Australia, seperti pameran dan eksibisi, diskusi, seminar, dialog antarbudaya (intercultural dialogue) serta kegiatan lainnya yang mendukung interaksi hubungan antarrakyat di antara kedua negara. Mediasi ini dapat juga melibatkan institusi akademik, seperti universitas, akademi, maupun sekolah di Australia.
2. Sebagai aktor politik kebudayaan, yakni perpustakaan menjadi model bagi perpustakaan-perpustakaan lain (perpustakaan universitas, perpustakaan umum daerah, perpustakaan khusus) maupun institusi lain di Indonesia dalam melakukan kemitraan dengan perpustakaan sejenis, universitas maupun institusi budaya lainnya di Australia.
 
3. Sebagai sumber informasi budaya, yakni Perpustakaan Nasional harus mampu merespon dengan cepat segala informasi budaya yang diperlukan atas dasar kemitraan dengan National Library of Australia. Perpustakaan Nasional juga diharapkan memiliki inisiatif dalam mengkomunikasikan informasi dengan tetap menjunjung tinggi keharmonisan dan perspektif budaya manakala ada gangguan-gangguan yang
muncul dalam hubungan bilateral kedua negara. Perpustakaan Nasional sebagai institusi budaya dinilai lebih bertanggungjawab daripada media massa yang cenderung bersikap pragmatis.
Peluang keberhasilan Perpustakaan Nasional dalam melakukan pendekatan dan komunikasi budaya atas dasar kemitraan dengan National Library of Australia terbuka lebar. Perpustakaan adalah salah satu pusat pendidikan dan interaksi sosial yang paling demokratis dan tidak tersegmentasi oleh profesi, latar belakang pendidikan, pekerjaan, status sosial, etnis dan budaya. Model pendekatan kebudayaan dan hubungan antarrakyat semacam ini cukup efektif menjangkau seluruh lapisan masyarakat Australia tanpa terkecuali.
E. Kemitraan Perpustakaan Nasional di tengah Fluktuasi Hubungan Bilateral Indonesia dan Australia
Hubungan bilateral Indonesia dan Australia mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu. Menurut Collin Brown, seorang pakar Indonesia di Australia menyebutkan bahwa hubungan Indonesia dan Australia seperti roller coaster. Australia pernah menjadi wakil Indonesia pada Komisi Tiga Negara di Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membahas pengakuan resmi PBB terhadap Republik Indonesia pada tahun 1949. Hubungan kedua negara kemudian mengalami pasang surut, mulai dari kasus Timor – Timur, Papua, illegal fishing, terorisme, penyelundupan orang, serta isu-isu perdagangan obat-obatan terlarang dengan seluruh proses hukumnya. Di antara semua itu, kasus Timor – Timur dianggap telah menorehkan luka yang begitu mendalam bagi hubungan kedua negara, khususnya Indonesia.
Fluktuasi dalam hubungan bilateral Indonesia dan Australia disebabkan oleh berbagai perbedaan di antara kedua negara, yang terkait dengan kebudayaan, tingkat kemajuan pembangunan, serta orientasi politik yang mengakibatkan perbedaan prioritas kepentingan. Rizal Sukma mengatakan setidak adanya tiga isu yang membentuk persepsi publik Australia tentang Indonesia, yakni isu-isu pertahanan dan militer, hak asasi manusia, dan citra Indonesia yang penuh kekerasan.
Bagi Indonesia, Australia dianggap penting selain karena peran Australia dalam sejarah kemerdekaan Indonesia juga adanya konektivitas politik, sosial, ekonomi, pendidikan, hingga kebudayaan. Indonesia saat ini menjadi penerima program bantuan Australia terbesar tahun anggaran 2009/2010 dengan estimasi mencapai 452.5 juta dolar. Nilai perdagangan barang dan jasa kedua negara mencapai 10.3 miliar dolar dengan nilai investasi dua arah menembus 4.5 miliar dolar. Sementara itu, ada sekitar 400 perusahaan Australia beroperasi di Indonesia yang meliputi sektor pertambangan dan energi, kontruksi, finansial, dan industri makanan dan minuman. Pada tahun 2008, tercatat lebih dari 16.000 mahasiswa Indonesia belajar di berbagai perguruan tinggi di Australia. Indonesia berkepentingan agar stabilitas kawasan tetap terjaga yang didukung oleh stabilitas politik dan keamanan guna mendukung pencapaian kepentingan nasional.
Sedangkan bagi Australia, Indonesia adalah negara tetangga yang secara geografis berada di utara Australia dan memiliki posisi yang vital dan strategis, tidak hanya dari sisi politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, sosial ekonomi, tetapi juga budaya dan pendidikan. Bahkan Kevin Rudd, dalam sebuah artikelnya di Surat Kabar Kompas (11/6/2008) menyebut bahwa Indonesia adalah negara tetangga Asia terdekat sekaligus mitra penting. Dalam Australian Defence White Paper 2009, disebutkan bahwa Indonesia telah mengalami perubahan besar sejak tahun 2000 dan hubungan pertahanan telah meluas ke dalam suatu bentuk persekutuan sejak tahun 2008, yakni sejak di tandatanganinya Lombok Treaty. Australian Strategic Policy Institute dalam laporannnya yang berjudul Seeing Indonesia as a Normal Country : Implications for Australia mengusulkan cara pandang baru masyarakat Australia terhadap Indonesia secara lebih bersahabat. Laporan ini layak diapreasiasi meski tidak mencerminkan sikap keseluruhan masyarakat Australia.
Terlepas dari masalah-masalah yang mengandung potensi konflik, intensitas hubungan antara kedua masyarakat dalam berbagai bidang tetap tinggi, seperti bidang pendidikan, perdagangan, dan budaya. Dalam sebuah survei disebutkan bahwa Bahasa Indonesia menjadi bahasa Asia paling populer yang paling sering digunakan. Saat ini tercatat lebih dari 250.000 pelajar/mahasiswa Australia yang mempelajari bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua. Sektor pendidikan diyakini menjadi driver bagi hubungan antar rakyat secara berkelanjutan antara Indonesia dan Australia.
Dari perspektif sosiologis, sebagai sebuah institusi budaya, perpustakaan selalu berada dalam ketegangan dan keteraturan dalam sistem sosial yang bersifat khaotik. Namun demikian, peran perpustakaan sebagai institusi budaya diyakini tetap memiliki kekuatan pembangun informasi meski berada dalam ketegangan antara struktur sosial ekonomi maupun politik. Kondisi ini memungkinkan Perpustakaan Nasional RI sebagai simbol identitas nasional memiliki peran yang sangat signifikan sebagai bagian dari aktor diplomasi kebudayaan. Perpustakaan Nasional dituntut untuk bergerak melampaui peran tradisionalnya sebagai penyimpan khasanah budaya bangsa, tetapi harus hadir sebagai aktor mediasi budaya dalam proses komunikasi masyarakat baik pada internasional.
Kenyataan bahwa keharmonisan hubungan kerja sama antara Perpustakaan Nasional RI dan National Library of Australia yang tidak banyak terpengaruh oleh gangguan hubungan diplomatik kedua negara merupakan sebuah aset yang perlu dipertahankan bagi hubungan kedua negara. Sejak berdirinya Perpustakaan Nasional RI di tahun 1989, sejumlah staf telah dikirimkan untuk mengikuti program pendidikan lanjutan bidang informasi dan perpustakaan, studi banding hingga magang di National Library of Australia.
Tahun 2005, National Library of Australia turut membantu merekonstruksi koleksi Perpustakaan Provinsi Aceh, dengan menyediakan dana lebih dari 10.000 dolar Australia untuk mengisi kembali koleksi perpustakaan yang hancur akibat tsunami. Nota kesepahaman yang ditandatangani pada tahun 2002 dan 2008 di antara kedua perpustakaan nasional semakin menegaskan komitmen kemitraan dua institusi budaya yang mampu melewati batas-batas kekakuan di tengah ketegangan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Australia yang kerap muncul.
Implementasi dari nota kesepahaman tersebut tidak membutuhkan waktu lama untuk direalisasikan. Di bulan November 2008, delegasi Perpustakaan Nasional RI melakukan kunjungan kerja ke National Library of Australia di Canberra untuk mempelajari aplikasi teknologi informasi dalam pelayanan berbasis elektronis. Selanjutnya, pada bulan Desember di tahun yang sama, Perpustakaan Nasional RI dengan bekerja sama dengan National Library of Australia mengadakan Workshop of Digitisasion of Herritage Materials. Kunjungan delegasi Perpustakaan Nasional RI ke Canberra kembali dilakukan pada Mei 2009. Dengan dipimpin oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI, Bapak Dady P. Rachmananta, delegasi melakukan studi banding mengenai pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, gedung, serta proyek digitalisasi surat kabar di Australia. Di bulan yang sama, seorang staf dari Indonesian Unit, National Library of Australia mengunjungi Perpustakaan Nasional RI untuk mendapatkan informasi lebih jauh mengenai Perpustakaan Nasional RI.
Program kemitraan yang dijalankan oleh Perpustakaan Nasional RI dengan National Library of Australia adalah salah satu pencapaian yang layak diapresiasi. Model pendekatan budaya semacam ini telah terbukti mampu bertahan di tengah gejolak hubungan diplomatik Indonesia dan Australia. Pendekatan kebudayaan yang mengedepankan hubungan antarrakyat dapat menciptakan pemahaman dan persepsi baru sekaligus sebagai pengimbang ditengah derasnya arus informasi yang membentuk cara pandang masyarakat Australia terhadap Indonesia dewasa ini.
 
F. Penutup
Tujuan utama Perpustakaan Nasional RI melakukan pendekatan budaya adalah untuk meningkatkan citra Indonesia di luar negeri khususnya di Australia. Perpustakaan Nasional RI diharapkan dapat menanamkan, mengembangkan dan memelihara citra Indonesia sebagai bangsa yang memiliki kebudayaan yang tinggi, dengan cara sebagai berikut: pertama, menanamkan bila citra yang baik belum ada. Kedua, mengembangkan bila telah ada usaha untuk menumbuhkan citra tersebut. Ketiga, memelihara bila telah lahir suatu citra yang baik mengenai kebudayaan Indonesia.
Fungsi pendidikan dan kebudayaan yang melekat pada Perpustakaan Nasional RI merupakan peluang untuk tetap bisa berperan sebagai kekuatan pembangun informasi bahkan ditengah memburuknya hubungan bilateral Indonesia dan Australia, terlebih dengan adanya nota kesepahaman sebagai penguat kemitraan yang selama ini telah terjalin dengan National Library of Australia.
Kepiawaian Perpustakaan Nasional RI dalam menjalankan perannya sebagai aktor diplomasi kebudayaan dapat bermanfaat bagi reputasi Perpustakaan Nasional RI pada aras internasional tetapi juga bermakna bagi pencapaian kepentingan nasional Republik Indonesia di masa-masa yang akan datang.
 
REFERENSI
Arif, Syamsul. "Perpustakaan sebagai Sumber Informasi Kebudayaan" (Online). http://syamsularif.web.ugm. ac.id/?p=5. (akses 7 September 2009).
Australian Embassy Jakarta. " Media Release : Australia and Indonesia Reaffirm Longstanding Library Cooperation, 6 May 2008".
Australian Embassy Jakarta. "Transkrip Radio Kookaburra : Kerja Sama Perpustakaan Nasional Australia dan Indonesia, Juli 2009" (Online). http://www. austembjak.or.id/jaktindonesian/RS090732.html. (akses 4 September 2009).
Australian Parliament House. "Inquiry to Australian’s relation to Indonesia" (Online) http: //www. aph.gov. au/house/ committee/jfadt/indonesia/subs/subindo30.pdf. (akses 4 September 2009).
 
Bachtiar, Andi (2009). "Globalisasi Kebudayaan dan Perpustakaan " (Online). http://andi-bachtiar.web. ugm.ac.id/wordpress/?p= 8. (akses 4 September 2009).
Cochrane, Peter (2001). Remarkable Occurrences : the National Library’s First 100 Years 1901-2001. Canberra : National Library of Australia.
Conference on Directors of National Libraries. http://www. cdnl.info/ . (akses 14 September 2009).
Cotan, Imron (2004). "Peluang dan Tantangan Hubungan Bilateral Indonesia-Australia" (Online). http://www. kbri-canberra. org. au/ speeches/2004/041206civitas. htm. (akses 7 September 2009).
Cultural Diplomacy. http://textus.diplomacy.edu/textusBin/ BViewers/oview/culturaldiplomacy/oview.asp. (akses 10 September 2009).
Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. http://www. deplu. go. id/?category_id=3 3 &news_id= 5147&main_ id=. (akses 10 September 2009).
Hartati, Anna Yulia. "Batik dan Diplomasi Kebudayaan Indonesia " (Online) http://www.wawasandigital.com/ index.php?option=com_content&task=view&id=304 06&Itemid=62. (akses 14 September 2009).
Haryatmoko (2009). "Menakar Politik Kebudayaan " (Online). http://www.ahmadheryawan.com/opini-media/sosial-politik/4410-menakar-politik-kebudayaan. (akses 7 September 2009).
Husein, Ahmad. "Menjajakan Citra Perpustakaan Nasional dan Pengembangan Layanan bagi Khalayak" (Online). http://duamata.blogspot.com/2006/08/ menjajakan-citra-perpustakaan-nasional.html. (akses 7 September 2009).
Kompas Online, 26 April 2009. "Balai Bahasa Indonesia Pertama di Australia Resmi Berdiri" (Online). http ://ent ertainment.kompas.com/read/ xml/2008/04/26/1848496/balai.bahasa.indonesia. pertama.di.australia.resmi.berdiri. (akses 9 September 2009).
Kompas Online, 2 May 2009. "Calon Kekuatan Baru Bernama Australia" (Online). http://internasional.kompas. com/read/xml/2009/05/02/19332775/Calon.Kekuatan. Baru.Bernama.Australia. (akses 9 September 2009).
Macintyre, Andrew & Douglas E. Ramage (2008). Seeing Indonesia as a Normal Country : Implications for Australia. Barton ACT : Australian Strategic Policy Institute.
 
Memorandum of Understanding Between The National Library of Indonesia and The National Library of Australia Concerning Bibliographic Cooperation, 6 Mei 2008.
Perpustakaan Nasional RI. "Delegasi Perpustakaan Nasional Kunjungi National Library of Australia" (Online). http ://www. pnri .go.id/activitie s/news/idx_id.asp ?box=lst&hlm= 1 &search_ruas=region&search_ keyword=&search_matchword=LN. (akses 7 September 2009).
Perpustakaan Nasional RI. "Ibu Negara Australia Kunjungi Perpusnas" (Online). http://www.pnri.go.id/ activities/news/idx_id.asp?box=dtl&id=348&from _box=lst&hlm=8&search_ruas=region&search_ keyword=&search_matchword=DN. (akses 10 September 2009).
Perpustakaan Nasional RI. "Kunjungan Kerja Perpustakaan Nasional RI ke Perpustakaan Nasional Australia" (Online). http://www.pnri. go.id/activities/ new s/idx_id .asp?box = dtl&id = 91 7&from_ box=lst&hlm=1&search_ruas=region&search_ keyword=&search_matchword=LN. (akses 7 September 2009).
Perpustakaan Nasional RI. "Workshop of Digitisation of Herritage Materials" (Online). http://www.pnri. go.id/activities/news/idx_id.asp?box=dtl&id=888 &from_box=lst&hlm=4&search_ruas=&search_ keyword=&search_matchword=. (akses 10 September 2009).
Politikana. "Posisi Indonesia di Mata Australia : Mencermati Isi Defence White Paper 2009" (Online). http://politikana. com/baca/2009/06/17/posisi-indonesia-dimata-australia-mencermati-isi-defence-white-paper-2009. html. (akses 7 September 2009).
Prihandono, Bambang K. "Globalisasi, Perpustakaan dan Strategi Kebudayaan " (Online). http://pustaka.uns. ac. id/include/inc_pdf.php?nid= 90. (akses 4 September 2009).
Rudd, Kevin. "Indonesia mitra pentingAustralia" (Online). http:// cetak.kompas.com/read/xml/2008/06/11/01032174/ indonesia.mitra.pentin. (akses 9 September 2009).
Sulistyo-Basuki. "Sejarah Perpustakaan Nasional RI : sebuah Kajian" (Online). http://www.perpusnas. go. id/about_us/history/research/idx_id. asp. (akses 14 September 2009).
Supardi, Nunus. "Dari Gelanggang Kebudayaan hingga Pusat Pengembangan Kebudayaan Indonesia : Gagasan, Langkah, dan Hasil yang Dicapai"(Online). http://www.budpar.go.id/filedata/3089_1019-darigelanggangkebudayaan 1 .pdf. (akses 14 September 2009).
Undang-undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
Wiese, Helle (2003). "The Never Ending Stories" – Librarian in a New Role, Scandian Public Library Quarterly, Vol. 36, No. 1 (2003). http://www. splq. info/issues/ vol36_1/06.htm. (akses 11 September 2009).