Khazanah Bangsa : Dari Naskah Kuno Menuju Bangsa Yang Hidup Berkaki Kuat

Di sebuah biara kaya di Italia yang didiami para Fransiskan terdapat perpustakaan tempat menyimpan manuskrip-manuskrip penting dari berbagai peradaban. Tapi tak semua orang bisa memasuki tempat itu. Siapa pun yang hendak memasukinya harus melewati labirin-labirin yang melingkarinya. Hanya Jorge, mantan kepala perpustakaan, yang mengetahui cara memasukinya.
      Jorge bukan hanya menyimpan rapat-rapat jalan menuju perpustakaan, namun juga membenci naskah-naskah tertentu. Poetics karya Aristoteles misalnya. "Setiap kata Sang Filsuf, yang bahkan kepadanya para santo dan nabi bersumpah, telah menjungkirbalikkan citra Tuhan. Jika buku ini akan menjadi… telah menjadi sebuah objek bagi interpretasi terbuka, kita pasti akan melintasi perbatasan terakhir."  Maka, Jorge yang tunanetra memilih merobek-robek lalu memamah ke mulutnya daripada lembaran Poetics jatuh ke orang lain; tidak peduli tindakannya mengakibatkan sejarah pengetahuan terputus. 
      Untunglah Jorge hanya tokoh rekaan Umberto Eco dalam novelnya: The Name of The Rose. Tetapi, Eco tentu memiliki maksud dengan menghadirkan sosok Jorge; sosok yang memilih merahasiakan rapat-rapat jalan dan isi perpustakaan daripada memberikan akses ke para biarawan karena takut terjadi bidah. Tidak soal pula jika seluruh koleksi perpustakaan musnah atau terbakar, seperti yang terjadi kemudian. Jorge tidak lain gambaran parodi untuk orang yang menyimpan kebenaran rapat-rapat atas nama kebenaran. "Setiap buku yang ditulis oleh orang semacam itu telah merusak sebagian pengetahuan yang telah dikumpulkan oleh umat Kristiani selama lebih dari berabad-abad."

Bencana kebudayaan

Meski sosok Jorge menggambarkan keadaan zamannya (abad ke-14), ternyata hingga kini tindakannya masih bisa dijumpai. Meremah-remah lembaran perkamen ke mulutnya agar hancur dan tidak bisa dibaca kini meremah-remahnya ke tungku api. Masih beruntung, buku yang dibakar kebanyakan, kalau bukan seluruhnya, adalah buku-buku baru yang bisa dicetak kembali. Persoalannya lain jika yang dibakar adalah naskah-naskah kuno.
      Secara fisik sekarang ini memang tidak terjadi pemusnahan atau pembakaran naskah kuno; lebih sering naskah kuno justru diperlakukan khusus. Yang menjadi masalah sehingga perlakuan khusus tersebut disamakan dengan jalan berpikir Jorge adalah, bahwa pelaku¿sadar atau tidak, sengaja atau tidak¿telah menutup akses manusia ke sumber pengetahuan. Menjual pustaka langka, utamanya naskah kuno, merupakan sebuah kerugian besar dunia pengetahuan, bahkan lebih jauh lagi seperti dikatakan Al Azhar, pakar linguistik dari Universitas Leiden, sebagai "bencana kebudayaan".  Ini terjadi bukan di negeri orang, melainkan di negeri kita: Indonesia. 
      Sebuah majalah Ibukota pernah mengangkat maraknya jual-beli naskah kuno di Riau.  Investigasi yang dilakukan majalah ini bukanlah pertama kalinya media massa kita mengangkat topik penjualan naskah kuno. Artinya, penjualan naskah kuno sudah berlangsung lama, bahkan kadangkala dengan sepengetahuan aparat berwenang. Tidak salah jika Amien Sweeney, professor peradaban Melayu di Universitas California, menyebut Indonesia sebagai "surga naskah Melayu yang mudah dipetik"
      Sejauh ini alasan ekonomilah yang paling mendorong pemilik naskah kuno menjual miliknya kepada pihak lain, terutama dari mancanegara. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa nilai ekonomis naskah kuno di mata pemburunya memang tinggi. Padahal, tidak jarang, si pemilik justru menganggap kepunyaannya itu hanya seonggok kertas atau barang tua yang merepotkan saat disimpan di rumah. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pemilik naskah kuno tersebut banyak berasal dari keluarga berpenghasilan pas-pasan. Dalam kondisi demikian, logis saat ada pihak yang menawar tinggi, mereka rela melepasnya. 
      Ironisnya, mereka yang secara penghasilan bisa dibilang kaya juga melakukan tindakan serupa. Pertimbangannya sepele tapi sama seperti keluarga pas-pasan: naskah kuno tidak lebih kertas sampah sehingga tidak pantas mengisi ruang keluarga. Ini bisa disimak dari pengalaman seorang penjual buku langka di Jakarta soal asal barang dagangannya. Buku-buku kuno itu, menurutnya, biasanya didapat dari keluarga keturunan keraton yang tidak tahu banyak soal nilai informasi buku! "Mereka juga tidak tahu buku itu mau diapakan. Akhirnya, buku-buku kuno tersebut banyak yang dijual ke tukang kertas atau dijual ke tukang loak dengan harga yang sangat murah." Jadi, tidak selalu karena ekonomi yang menyebabkan naskah kuno berganti pemilik, tetapi juga akibat rendahnya penghargaan atas warisan sejarah" sejarah keluarga sekaligus bangsanya.
      Kejadian seperti di atas membuat pihak yang masih peduli hanya bisa bersungut seraya mengelus dada. Masalahnya memang tidak sesederhana dengan mengimbau mereka yang memiliki naskah kuno untuk lebih peduli dan tidak menjualnya kepada pihak ketiga, jika keadaan ekonomi pemiliknya yang pas-pasan tidak diperhatikan pemerintah. Demikian juga tidak memadai mencegah berpindahnya ratusan naskah kuno dari Indonesia dengan hanya bersandar kepada undang-undang yang ada (UU No.5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya), jika implementasinya di lapangan masih setengah hati. 
      Kapada pemilik naskah kuno pemerintah mengimbaunya dengan kalimat-kalimat patriotis. Tetapi begitu mereka atau pihak yang mengelolanya meminta bantuan pemerintah, pemerintah berpura-pura tidak mendengar. Naskah-naskah kuno akhirnya lebih ekonomis jika dipindahtangankan.  Tidak heran jika ada yang berpendapat bahwa larinya naskah kuno dari Indonesia ke negeri lain (baik dengan dijual ataupun rampasan) sebenarnya bukan persoalan bahkan menguntungkan (bagi Indonesia). Dengan dibawa ke luar negeri, menurut Direktur Ecole Francais d’Extreme-Orient, Henri Chambert-Loir, naskah-naskah itu terselamatkan, baik oleh situasi Indonesia waktu itu, juga karena naskah itu sekarang berada di tempat-tempat yang bisa menjamin keselamatan naskah itu dari kerusakan maupun kehilangan (seperti di Perpustakaan Leiden, Belanda).  Akan tetapi benarkah dengan disimpannya kekayaan bangsa kita itu di mancanegara bangsa kita diuntungkan? Jika benar, siapa yang akan menjamin keuntungan itu bisa dinikmati hingga anak cucu kita?

Hidup berkaki kuat

Kishore Mahbubani, intelektual dan mantan diplomat Singapura, pernah melontarkan pertanyaan berkaitan dengan keterpurukan bangsa Asia (dibandingkan Barat) yang di masa silam justru menjadi teladan bangsa-bangsa Barat: bisakah orang Asia berpikir?  Dengan melihat berbagai keterpurukan yang terjadi di berbagai bidang kehidupan, amat relevan jika pertanyaan Kishore ini ditujukan kepada orang Indonesia: bisakah orang Indonesia berpikir? Jika berkaca dari pengalaman kejayaan nenek moyang, yang capaian peradabannya bisa disaksikan hingga kini, besar kemungkinannya orang Indonesia banyak yang menjawab mantap: ya, kami bisa berpikir! Lalu jika bisa berpikir, mengapa warisan nenek moyangnya pindah atau lenyap dari tanah air? Bukankah ini menunjukkan sebaliknya: orang Indonesia tidak bisa berpikir?
      Sementara di negeri kita masih dijumpai warga yang menjual naskah kuno, Malaysia, Singapura, dan Brunei justru sebaliknya: negeri jiran ini tengah bergiat memburu naskah-naskah kuno. Alasan ketiga negara ini, seperti dikatakan Jan van der Putten (profesor linguistik Melayu di Universitas Nasional Singapura) sedang berlomba menebalkan eksistensinya sebagai negara Melayu.  Ketiga negara ini sepertinya ingin mengikuti jejak negara maju yang dikenal menghargai karya kuno sehingga dikenal luas museum atau perpustakaan negaranya. 
      Hidup yang berkaki kuat, menurut Sindhunata, adalah hidup yang menyejarah. Namun bagaimana kita bisa tahu sejarah, jika kita tidak membaca?  Bagaimana akan menjadi bangsa yang (hidupnya) kuat, jika warganya tidak mau hidup menyejarah lantaran tidak suka membaca sejarah bahkan menghilangkan jejaknya? Masa lalu yang tercermin dalam naskah-naskah kuno seolah tidak lagi penting untuk sekarang. Membacanya, karenanya, dipandang hanya sebagai kegiatan mubazir sehingga layak ditinggalkan. Perhatian yang rendah, baik dari pemerintah ataupun dari warga sendiri, merupakan penanda identitas budaya Indonesia saat ini: bangsa yang tidak peka sejarah. Karena tidak menghargai sejarah, kita tidak belajar dari kesalahan di masa lalu. Akibatnya, kesalahan bangsa ini perulangan dari kesalahan sebelumnya sehingga prestasi di berbagai bidang kehidupan pun sering tertinggal dari bangsa lain.
      Padahal, kesinambungan sejarah-menurut penulis The Gutenberg Elegies, The Fate of Reading ini an Electronic Age (1994), Sven Birkerts-dalam batas tertentu, dapat dilihat secara fisik dari akumulasi jumlah buku di perpustakaan. Semakin banyak bukunya, semakin jauh kita bisa tarik sejarah ke belakang. Buku, tak ubahnya, seperti penyambung ke masa lampau. Sekali penyambung itu putus, masa lalu pun menjadi memudar.  Maka, jelaslah mengapa penjualan naskah layak disebut bencana kebudayaan. 
      Karena itu, masih pantaskah kita membanggakan keindonesiaan, sementara saat yang sama kita melupakan prestasi duta-dutanya di masa silam? Adakah kebanggaan dalam diri kita begitu tahu bahwa La Galigo merupakan buah karya leluhur kita yang tercatat sebagai "salah satu karya sastra terbesar dan bisa jadi naskah klasik terpanjang yang dihasilkan manusia?" 
      Lalu, bagaimana mengukur artikulasi kebanggaan itu? Sederhana jawabannya. Tengoklah perpustakaan, khususnya bagian yang menyimpan naskah-naskah kuno. Kunjungan ke perpustakaan bukan saja menjadi indikator minat baca masyarakat (di dalamnya termasuk pejabat), tetapi juga prestise bangsa itu sendiri. Seperti dikatakan Nina Winangsih Syam dalam sebuah seminar di Perpustakaan Nasional RI (PNRI), perpustakaan nasional merupakan gengsi suatu bangsa. "Tidak ada bangsa yang maju tanpa perpustakaan."  
      Sebenarnya UU No. 4 Tahun 1990 (tentang Serah Simpan Hasil Karya Rekam dan Karya Cetak) telah mengamanati PNRI dalam mengumpulkan, mendayagunakan serta melestarikan nilai-nilai informasi yang terkandung di dalamnya dengan berbagai cara dan metode penyimpanannya agar senantiasa bisa digunakan atau dipertahankan keasliannya.  Persoalannya, selain berkaitan dengan adanya penjualan ke pihak asing, keberadaan dan kondisi naskah-naskah yang tersebar di seluruh Nusantara belum sepenuhnya bisa ditangani dengan benar oleh institusi, lembaga terkait, maupun perorangan yang memiliki naskah tersebut, karena pengetahuan, kemampuan dan tempat penyimpanannya terbatas.  Kesadaran melestarikan karya intelektual, khususnya bidang kebudayaan, seperti inilah yang sekarang dibutuhkan, mengingat kesadaran yang sama sebenarnya pernah ada sebelum Indonesia merdeka.  Kecuali menginginkan kemunduran intelektual atau kebudayaan, tidak ada alasan untuk mengabaikan kekayaan bangsa dengan menjual atau menelantarkannya. 
      Perhatian bangsa kita terhadap kekayaan budaya bisa dibilang memprihatinkan; diawali di tingkat pengambil kebijakan dengan ketiadaannya politik kebudayaan yang mengkondusifkan warga untuk lebih apresiatif atas karya leluhur. Bandingkan dengan tiga negeri jiran di atas; mereka melakukan apa yang diistilahkan Al Azhar dengan "rekayasa kebudayaan".  Para penguasa Malaysia, terutama para keturunan sultan berlomba menggali jati diri mereka; Singapura sedang melakukan remaking of  Singapura.  Adanya rekayasa kebudayaan inilah yang disinyalir mendorong upaya mendapatkan naskah kuno dari Indonesia, terutama dari Riau yang dipandang sebagai tanah leluhur. 
      Bandingkan dengan kepedulian pemerintah kita, baik di pusat lebih-lebih di daerah. Singkatnya bisa disimpulkan bahwa pejabat kita tidak memiliki apresiasi budaya yang bisa dibanggakan.  Jika diselisik lebih jauh lagi, tingkat apresiasi pejabat yang masih rendah ikut mempengaruhi dinamika kebudayaan nasional. Ini bukan berarti hidup atau eksisnya kebudayaan bergantung kepada ada atau tidaknya perhatian pemerintah. Yang diinginkan di sini adalah, bahwa adanya perhatian serius pemerintah memudahkan proses pemberadaban warga lewat jalur kebudayaan. Dalam konteks inilah perhatian tinggi dari penguasa terhadap karya-karya tulis kuno bangsanya merupakan indikator sebuah bangsa mau berpikir atau memajukan diri. 
      Pengalaman Inggris setidaknya bisa djadikan contoh. Dalam sejarah negara Inggris, tulis Budi Darma, tercatat dua zaman gemilang, yaitu zaman Elizabeth (Ratu Elizabeth I, 1558-1603) dan zaman Victoria (Ratu Victoria, 1837-1901). Di bawah kepemimpinan dua ratu yang tenggang waktunya terpaut dua abad, Inggris benar-benar menjadi negara yang sangat terhormat.  Mereka sanggup menciptakan suasana yang sejuk bagi kreativitas rakyatnya, antara lain kreativitas sastra. Mereka memicu rakyatnya untuk berpikir jernih, membaca, berdiskusi, dan sebagainya. 
      Bangsa yang memiliki perhatian tinggi pada naskah kuno di atas seluruhnya negara dengan pendapatan ekonomi di atas Indonesia. Artinya, persoalan perut bagi mereka bisa dikatakan selesai¿keadaan yang belum terjadi di negara kita. Apakah ini berarti bisa disimpulkan bahwa besarnya perhatian terhadap naskah kuno (juga artefak budaya secara luas) memang diawali dengan baiknya ekonomi negara? Bukankah terjadinya penjualan naskah kuno banyak dilatari karena masalah ekonomi belum tuntas? Demikian pula institusi yang bertugas merawatnya (PNRI, misalnya) sering kali (dan satu-satunya?) dikendalai oleh minimnya dana?

Tugas bersama

      Tidak adil jika kesalahan atas kasus penjualan naskah kuno dianggap hanya ada di pundak warga-apalagi keterdidikan dan ekonomi sehari-hari mereka pas-pasan. Di sinilah perlunya pendekatan terpadu dalam melestarikan khazanah bangsa. Tugas ini tidak semata dipikul oleh pemerintah, atau jika dipersempit hanya oleh PNRI misalnya. Ini merupakan tugas bersama seluruh warga, sebagai pewaris jejak peradaban nenek moyang. Akan tampak kurang terpadu jika yang terjadi adalah beberapa instansi atau pihak saja, sedangkan instansi atau pihak yang lain menonton. 
      Jika pembahasan ini dipersempit ke peranan PNRI, yang harus ditekankan adalah sejauh mana PNRI mampu memunculkan rasa kepemilikan. Sebab jika seluruh tugas melestarikan khazanah bangsa sepenuhnya ada pada PNRI, ini berlebihan. PNRI tentu jauh dari kewenangan dalam mencegah berlariannya naskah kuno dari Riau ke negeri jiran. Bukanlah bentuk perhatian bersama bangsa pada keberadaan naskah kuno, atau lebih umum rekayasa kebudayaan, jika tanggung jawabnya diletakkan hanya di PNRI. Selama ini ada kesan bahwa, selain tugas menginformasikan, menumbuhkan minat baca (serta sikap menjaga) naskah kuno hanya ada pada PNRI. Ini tidak salah, apalagi jika dikaitkan dengan tugas PNRI dalam melestarikannya. Tapi yang ingin dimaksudkan di sini adalah, tugas tersebut tidak cukup ada pada PNRI; yang lebih penting di sini, bagaimana menyinergikan kepemilikan bersama terhadap kekayaan budaya berupa koleksi naskah kuno. Menjadikan naskah kuno sebagai kebanggaan bangsa butuh kerja sama berbagai pihak; bukan hanya PNRI, tetapi juga instansi pemerintah yang lain serta masyarakat dan pihak swasta. Karena yang dihadapi sekarang ini adalah bencana kebudayaan, kerja sama ini tidak bisa dengan langkah setengah-setengah atau sendiri-sendiri.
      Untuk mengukur tingkat kepemilikan mereka, secara minimal ditunjukkan dengan sikap ingin tahu. Indikasinya, jumlah kunjungan ke ruang-ruang menyimpan naskah kuno di PNRI, baik kunjungan langsung ke gedung PNRI ataupun lewat situs PNRI di internet. Agar berhasil, langkah ini tidak bisa ditempuh satu arah, dalam arti PNRI hanya menunggu adanya kesadaran terlebih dulu dari masyarakat. Alih-alih pasif, PNRI harus proaktif membentuk tren; tren selera masyarakat dalam membaca. Di sinilah PNRI perlu menggandeng pihak lain, misalnya dengan media massa. Adanya sosialisasi di media menjadikan informasi yang awalnya terbatas dari jangkauan petugas PNRI semakin meluas.
      Berpindahnya kepemilikan naskah kuno warga menjadikan koleksi yang kini disimpan di PNRI sebagai kekayaan tersisa yang harus dijaga. Hilang dalam arti fisik tentu jauh-jauh hari sudah dipikirkan penanganannya oleh PNRI. Tapi yang lebih penting, namun mungkin kurang disadari, adalah saat tetap utuh, koleksi PNRI justru menghilang dari ingatan atau pembicaraan publik. Artinya, secara fisik memang naskah kuno tersebut ada; bahkan memeroleh perawatan yang baik sekali. Sayangnya, perawatan fisik ini tidak diikuti dengan perawatan nonfisik, yakni menyebarluaskan isi naskah tersebut. Sebuah naskah kuno menjadi asing sama sekali di telinga masyarakatnya sendiri.  

Perlu terobosan

Selain karena rendahnya perhatian pemerintah dan rendahnya kepemilikan masyarakat, keadaan seperti ini bisa terjadi juga karena tidak adanya upaya intensif PNRI untuk melakukan terobosan penyajian koleksinya. Jika ini yang terjadi, PNRI bisa disimpulkan gagal menjalankan tugasnya dalam melestarikan khazanah bangsa. Dengan ribuan koleksi langka yang dimiliknya, sayang jika jumlah sebanyak itu dibiarkan "tertidur" pulas di almari penyimpanan. Seperti dituliskan di atas, agar bangsa ini bisa hidup berkaki kuat, basis terpokok adalah tradisi membaca. Untuk keperluan ini dibutuhkan kerja keras agar sebagian di antaranya (syukur-syukur seluruhnya) bisa "dimiliki" publik. Maksudnya, masyarakat tidak lagi berjarak dengan warisan leluhurnya itu. PNRI bertugas mendekatkan koleksinya kepada masyarakat.
      Dibandingkan perpustakaan di mancanegara yang menyimpan koleksi kuno dari Indonesia (semisal Perpustakaan Universitas Leiden dan KITLV di Leiden, Belanda; Perpustakaan Cornell University di New York), PNRI tentu masih tertinggal dalam preservasi dan konservasi naskah kuno. Penanganan pendigitalan PNRI masih di belakang perpustakaan-perpustakaan itu. Namun, terbatasnya dana dan teknologi tidak berarti kemauan pengelola PNRI untuk memperbaiki layanannya juga statis. Nyatanya ada upaya untuk mengikuti tren teknologi yang sudah menjadi kebutuhan wajib di era perpustakaan modern, seperti pemasangan fasilitas WiFi di lantai yang menyimpan koleksi kuno (selain di lantai-lantai lainnya). Peningkatan lain adalah dalam bentuk kerja sama PNRI dengan pihak di dalam dan di luar negeri. 
      Meski budaya baca masih rendah, dan di saat yang sama tontonan televisi menjadi pesaing kuat, eksistensi perbukuan (di dalamnya termasuk naskah kuno) tidak dengan sendirinya terhenti sama sekali. Bahkan meski pengguna internet kian bertambah, tidak berarti eksistensi buku akan hilang dengan tiba-tiba.  Terlebih lagi untuk naskah kuno di Indonesia yang memang belum banyak didigitalkan, baik karena dana terbatas ataupun karena kondisi naskah tersebut tidak memungkinkan dilakukannya pendigitalan. Pasalnya, karena masih berbentuk perkamen atau lontar, masih ada kedekatan emosi saat melihat fisik langsung seraya berimajinasi ke masa lalu. Ini merupakan pengalaman unik yang perlu disebarluaskan karena bisa mendorong masyarakat untuk berpikir. Melestarikan khazanah bangsa dengan jalan seperti ini tidak mustahil akan memunculkan Don Quixote-Don Quixote baru. 
      Quixote adalah sosok dalam karya Miguel de Cervantes yang digambarkan demikian rajin dan dalam ketika membaca, sampai apa yang dibacanya menjadi kenyataan dirinya. Kisah peperangan, perselisihan, luka-luka, hinaan, pujian, penghargaan dan cinta, yang dialami para satria menjadi kisah dirinya sendiri. Karena membaca, ia menjadi seperti satria, yang berperang, berselisih, menderita luka dan hina, menerima pujian serta penghargaan, dan menikmati cinta puteri jelita. 
      Mendamba PNRI bisa memunculkan sosok Quixote dimaksudkan agar PNRI kian berperan sebagai fasilitator yang baik sehingga imajinasi pengunjung makin terasah layaknya Quixote. Bukankah bangsa yang berpikir diawali dengan "liarnya" berimajinasi; imajinasi yang didapat dari membaca? Penjual buku langka dan buku bekas pun mengamini hal ini. "Orang berbisnis buku bekas pasti sebelumnya sudah menyenangi buku," ujarnya dengan menunjuk dirinya.  Sama halnya dengan penuturan seorang pemburu buku lama. Baginya, memburu buku lama, selain menjadi "kegilaannya" terhadap buku yang sudah dimulai sejak SMA, juga bagian dari obsesinya untuk mengkampanyekan "Buku Lama untuk Disimpan".  Dua warga ini memliki semangat yang nyaris sama dengan Don Quixote, meski belum seekstrem Quixote saat berimajinasi. 
      Di sinilah peranan PNRI untuk selalu terbuka dengan perubahan, terutama dalam menjadikan dirinya sebagai perpustakaan modern. Modern di sini dimulai dari pembenahan prasarana, agar memudahkan pengunjung, untuk selanjutnya membantu memodernkan pikiran pengunjung. Dibandingkan perpustakaan umum di negara tetangga, perpustakaan umum di tanah air sering dinilai kurang atau bahkan tidak dapat menarik minat masyarakat untuk mengunjungi atau membaca koleksinya. 

      Dalam sebuah seminar tentang tren perpustakaan modern yang diadakan oleh Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Amerika (PPIA) setahun lalu, disimpulkan bahwa tanpa mengikuti tren yang berlaku di era globalisasi ini, sulit bagi dunia perpustakaan Indonesia untuk bisa bersaing dengan lembaga-lembaga sejenis di luar negeri, atau bahkan lembaga perpustakaan asing yang beroperasi di dalam negeri.

      Seminar juga mengusulkan beragam kegiatan selain yang tradisional, misalnya diskusi buku termasuk film, klinik musik, story-telling, kampanye melalui artis, book award.  Karena budaya masyarakatnya baru pada budaya lisan, perlu ditumbuhkan budaya baca dan tulis. Untuk itu, menurut Harry Tjan Silalahi dalam peluncuran website www.pustakabersama.net, perlu digalakkan agenda-agenda yang bersentuhan dengan pustaka dan perpustakaan.

‘Kenapa tidak ada acara-acara televisi yang mengupas bedah buku dengan narasumber yang berkompeten?"  
      Jika Museum Wayang mengagendakan untuk mengundang siswa-siswi sekolah untuk menyaksikan peragaan membuat wayang, mengapa PNRI tidak berbuat lebih: menjelaskan proses pembuatan hingga kandungan kearifan naskah kuno. Pendigitalan amat membantu maksud ini, bahkan perlu dipikirkan untuk dibuatnya semacam rekonstruksi isi naskah ke dalam bentuk film dokumenter. Remaja dikenalkan isi Babad Diponegoro tidak hanya dengan menunjukinya ke naskah asli tetapi juga lewat film (PNRI bisa menggandeng Sinematek Indonesia atau swasta). Kakawih Bharatayudha bisa menggugah emosi orang dewasa, misalnya dengan dibuatkan film dokumenternya.
      Kayanya tema yang ada dalam naskah kuno, atau lebih luas koleksi PNRI, merupakan sumber inspirasi yang luar biasa banyak; bahkan mungkin lama digalinya. Ini sebab lain mengapa PNRI relevan sebagai wadah memunculkan Quixote-Quixote baru; ditambah lagi kenyataan bahwa sebagian masyarakat kita tidaklah malas membaca atau berpikir. Banyak karya menarik dan bermanfaat dimulai dari koleksi PNRI. Riset awal film seri dokumenter Pustaka Anak Seribu Pulau misalnya, banyak memanfaatkan pustaka PNRI. Contoh lain yang terbantu oleh koleksi PNRI adalah Edo Kondologit saat ingin menggali musik Papua, asal daerahnya. Lewat A Study on Papua Music (1924) karya Jaap Coen yang ia temukan di PNRI, Edo berhasil menelurkan album perdana, Yang Menangis (1998) dengan bantuan musisi Erwin Gutawa.  Karena itu, bisa dibayangkan bentangan amat luas dengan beragam inspirasi tema: mulai dari Negara Kertagama, Arjuna Wiwaha, Pustaha Laklak, Surek Baweng, La Galigo hingga peta-peta yang bisa memancarkan imajinasi untuk digali anak negeri abad ini.
      Jadi, untuk mendukung tugas PNRI, kehadiran ikon budaya pop (contohnya seperti Garin Nugroho dan Edo Kondologit), menjadi relevan untuk menumbuhkan minat baca masyarakat, spesifik lagi naskah kuno. Di sinilah tugas Duta Baca Indonesia seperti Tantowi Yahya; bukan hanya mengajak masyarakat agar lebih bergiat membaca, tetapi juga menghadirkan ketertarikan terhadap koleksi langka warisan nenek moyang. Jika melihat kepiawaian Tantowi saat memandu kuis di sebuah stasiun televisi swasta, menggugah keingintahuan masyarakat bukan mustahil akan sukses dilakukannya. Selain Tantowi, testimoni baik langsung ataupun langsung dari tokoh publik lainnya kiranya perlu digalakkan-testimoni yang selaras dengan perilaku mereka dan bukan dibuat-buat. Keadaan akan sebaliknya, jika tokoh publik ternyata menjauh atau enggan datang ke perpustakaan.  Posisi tokoh publik seperti pemandu; bertugas menjelaskan pentingnya koleksi PNRI kepada masyarakat. 
      Karena itu, selain tokoh publik dan petugas yang mengawasi keadaan fisik naskah kuno, semestinya ada petugas PNRI yang khusus memandu agar pengunjung makin antusias. Agar tugasnya bisa berjalan dengan baik, petugas PNRI perlu mengetahui lebih dulu naskah kuno yang dimiliki PNRI. Maka yang tidak bisa diabaikan adalah kadar kecintaannya. Petugas yang mencintai naskah kuno akan lebih bisa membangkitkan minat pengunjung daripada petugas yang tampak uring-uringan. Petugas PNRI yang "buta" (seperti halnya sosok Jorge di atas, baik secara fisik, lebih-lebih mental dan intelektual) mengakibatkan pengunjung tidak tertantang untuk berpikir atau mencerdaskan dirinya. 
      Perlu juga dipertimbangkan adanya komputerisasi, agar pengunjung tidak terlalu bergantung kepada kehadiran fisik pemandu. Keterangan tentang sejarah pembuatan hingga isi sebuah naskah kuno bisa diakses lewat media-media yang ada. Pendigitalan naskah-naskah karenanya mutlak; bisa dengan mikroflm, mikrofische, DVD, CD room, kaset audio atau video. Pendeknya, ada upaya proaktif dalam mengenalkan kandungan naskah kuno lewat media-media mutakhir. Inilah kerja melestarikan dalam arti sesungguhnya. Pendigitalan sekarang ini sebuah kebutuhan mendesak. Kemudahan dan kepraktisan pengemasan berperan penting saat buku bersaing dengan televisi dan internet. Dengan bentuk yang bisa mudah diakses diharapkan tumbuh minat mempelajari lebih jauh.
      Lalu darimana dana untuk langkah pendigitalan itu? Pertanyaan ini amat wajar dimunculkan, mengingat proyek prasarana ini bisa membikin PNRI kelimpungan. Alih-alih menjawab upaya teknis yang bisa dilakukan untuk tujuan ini, ada pemikiran mendasar terlebih dulu yang harus dibenahi. Jika kita memandang persoalan melestarikan khazanah bangsa adalah kerja yang besar, bukankah kerja keras ini wajar jika didanai secara besar pula, apalagi dengan melihat partisipasi masyarakat yang masih rendah maka butuh kerja lebih (yang berbanding lurus dengan alokasi dana)? Kesan selama ini adalah, upaya melestarikan kekayaan bangsa berbentuk pustaka (juga bentuk lainnya) masih diabaikan. Kepedulian pemerintah pada budaya seringkali hanya retorika politik, belum ke komitmen nyata. Politisi juga belum tampak antusiasmenya mendukung kenaikan anggaran untuk perpustakaan Padahal, jika dilihat secara mendalam, alokasi besaran dana juga sebagai bentuk investasi jangka panjang bagi bangsa. 
      Jadi, besarnya kebutuhan dana sebenarnya bukan persoalan. Kesadaran pengambil kebijakan tentang hal ini menjadi tolok ukur pemahaman budaya dan berpikir para pejabat publik. Saat anggaran bagi diri mereka sering diperbesar, ironis jika begitu ada usulan alokasi ke perpustakaan (PNRI) ditambah mereka segera bereaksi negatif. Jadi, yang lebih penting dari soal teknis mendapatkan dana tambahan adalah bagaimana membenahi pikiran pejabat yang kurang peduli pada nasib PNRI atau perpustakaan umum secara keseluruhan.

Kesimpulan

Dari pembahasan di atas bisa disimpulkan bahwa, sebagai salah satu pihak yang bertugas melestarikan khazanah bangsa, peran PNRI terpenting adalah dalam posisinya sebagai fasilitator. PNRI memfasilitasi kondisi yang membuat masyarakat antusias berkunjung dan/atau membaca koleksinya. Dari antusiasime masyarakat ini bisa diharapkan adanya perhatian pada karya-karya (emas) nenek moyangnya. Jadi, dari ruang publik bernama PNRI diharapkan tumbuh minat di keluarga-keluarga Indonesia terhadap kekayaan budayanya. Ini sekaligus merintis jalan digalakkannya perpustakaan pribadi di tiap keluarga, seperti diimpikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pencanangan Gerakan Pemberdayaan Perpustakaan di Masyarakat tahun lalu: "Alangkah indahnya jika masing-masing keluarga memiliki perpustakaan pribadi." 
      Pesan Presiden itu secara tidak langsung bisa diartikan sebagai upaya meminta keluarga yang masih memiliki naskah kuno agar membacanya; atau setidak-tidaknya jangan menjualnya. Jika saat ini belum digunakan, bisa menjadi bahan warisan anak cucu yang mungkin akan membutuhkannya. 

      Pesan Presiden juga bisa dibaca sebagai pesan khusus kepada PNRI, agar memainkan lagi peranannya dalam menumbuhkan minat baca, terlebih minat baca atas sejarah bangsa yang terwarisi dari naskah kuno. Karena dengan membaca akhirnya khazanah bangsa bisa terawat dan lestari dalam arti sebenarnya; bukan lagi seonggok kertas yang bisa dijual apalagi dikilo di pasar loak. Jika hanya diperlakukan demikian, ini tidak ubahnya dengan sikap Jorge: menutupi pengetahuan menyebar ke anak cucu. Akibatnya, bangsa kita tidak pernah sekuat leluhurnya, karena hidupnya tidak berkaki kuat lantaran malas membaca sejarah!