Kurikulum Program Studi Ilmu Perpustakaan: Meninjau kurikulum inti (core curriculum) program studi S1 Ilmu Perpustakaan di Indonesia

A. PENDAHULUAN
Apresiasi perguruan tinggi di Indonesia terhadap bidang ilmu perpustakaan nampaknya sudah mulai mengembirakan. Hal ini terlihat dengan semakin banyaknya lembaga pendidikan tinggi yang membuka program studi ilmu perpustakaan mulai program diploma, Sarjana (S1) sampai dengan program magister (S2). Sampai dengan akhir pada tahun 2009 jumlah lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggaran pendidikan ilmu perpustakaan sebanyak 6 perguruan tinggi (PT) yang menyelenggaraan program S2, 11 perguruan tinggi (PT) yang menyelenggarakan program S1 serta sebanyak 11 perguruan tinggi (PT) yang menyelenggarakan program diploma, (Sumber : ISIPII, 2009).
 
Banyaknya lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan program studi ilmu perpustakaan, disatu sisi sangat menggembirakan, namun di sisi lain masih ada beberapa hal yang harus menjadi tugas para penyelenggara program studi ini (ilmu perpustakaan) seperti masih belum adanya keseragaman nama nama program studi, sebutan gelar untuk lulusan serta belum adanya keseragaman dalam penyusunan kurikulum khususnya dalam kurikulum inti (core curriculum) bidang ilmu perpustakaan, padahal kurikulum ini suatu program pendidikan menjadi salah satu penciri dari kompetensi utama para lulusannya.

B. KURIKULUM  ILMU PERPUSTAKAAN
Apabila kita berbicara tentang pendidikan termasuk dalam hal ini pendidikan ilmu perpustakaan, salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan tersebut adalah kurikulum. Hal ini dikarenakan kurikulum merupakan komponen pendidikan yang dijadikan acuan oleh setiap penyelenggara pendidikan. Kurikulum merupakan alat yang sangat penting bagi keberhasilan suatu pendidikan. Tanpa kurikulum yang sesuai dan tepat akan sulit untuk mencapai tujuan dan sasaran pendidikan yang diinginkan 

Berbicara tentang kurikulum jika ditinjau dari asal usul katanya (etimologis), kurikulum berasal dari bahasa Yunani dari kata Curir yang artinya pelari. Kata Curere, artinya tempat berpacu. Jadi kata kurikulum disini diartikan jarak yang ditempuh seorang pelari (Sujana, 1989 : 2). Namun demikian dalam perkembangannya kurikulum telah mengalami berbagai pandangan dan konsep, diantaranya ada yang mengartikan kurikulum rencana pelajaran atau bahan-bahan pelajaran;  kurikulum sebagai pengalaman belajar serta kurikulum sebagai rencana belajar.

1. Kurikulum Sebagai Rencana Pelajaran Atau Bahan-bahan Pelajaran.
Pada pengertian ini, kurikulum diartikan sebagai rencana tentang sejumlah mata pelajaran atau bahan ajaran yang ditawarkan oleh suatu lembaga pendidikan untuk dipelajari oleh peserta didik dalam mengikuti pendidikan di lembaga tersebut. Hal ini sejalan dengan pengertian kurikulum yang terdapat dalam Webster’s New International dictionary yang mengartikan kurikulum sebagai berikut :
a. A. course, esp. a specified fixed course of study, as in a school or college, as one leading to a degree.
b. The whole body of courses offered in an educational institution, or by department there of-the usual sense. (Nasution,  1994 ; 2).

Apabila memperhatikan definisi tersebut di atas, maka kurikulum diartikan, 1). Sebagai sejumlah pelajaran yang ditetapkan untuk dipelajari oleh siswa di suatu sekolah atau perguruan tinggi untuk memperoleh ijazah atau gelar, 2). Keseluruhan mata pelajaran yang ditawarkan oleh suatu lembaga pendidikan atau departemen tertentu.
 
Definisi-definisi kurikulum yang bersifat tradisional biasanya masih menampakkan adanya kecenderungan penekanan pada rencana pelajaran untuk menyampaikan mata-mata pelajaran (subject matter) kepada peserta didik yang biaasanya berisi kebudayaan masa alampau atas sejumlah ilmu pengetahuan. Peserta didik yang berhasil melewati tahap ini berhak memperoleh ijazah. Kebudayaan atau sejumlah ilmu pengetahuan yang akan disampaikan bersumber pada buku-buku yang baik atau yang dianggap bermutu, sehingga kurikulum terutama dalam hal tujuan instruksional dan pemilihan bahan pengajaran lebih banyak ditentukan atau dipengaruhi oleh buku-buku tersebut.

Dari pengertian kurikulum di atas juga, terlihat beberapa kelemahan dari kurikulum tersebut yakni pengalaman peserta didik hanya dibatasi pada pengalaman anak dalam proses belajar di kelas saja dan kurang memperhatikan pengalaman-pengalaman lain yang diperoleh di luar kelas. Selain itu juga kurikulum ini lebih menekankanpada aspek intelektual saja yang harus dikuasai oleh pserta didik dan mengabaikan aspek-aspek yang lain yang sangat berpengaruh dalam perkembangan jiwa peserta didik. Adapun mengenai kurikulum seperti ini sering disebut dengan subject centered curriculum, yaitu kurikulum yang berpusat pada mata pelajaran.

2. Kurikulum Sebagai pengalaman Belajar
Pengertian kurikulum yang kedua, mengartikan kurikulum sebagai keseluruhan pengalaman belajar yang diperoleh siswa atas tanggung jawab sekolah. Pengalaman-pengalaman belajar itu bisa berupa mata pelajaran, dan bisa pula berbagai kegiatan lain yang dianggap dapat memberikan pengalaman belajar yang bersifat bermanfaat. Atas dasar pengertian ini, kegiatan-keguiatan yang menurut kurikulum tradisional dianggap sebagai ekstra kurikulum dan ko-kurikulum, berdasarkan definisi ini termasuk dalam pengertian kurikulum. Selain itu juga menurut pengertian kurikulum ini kegiatan belajarpun tidak terbatas pada kegiatan-kegiatan belajar di kelas atau di dalam gedung semata-mata, melainkan mencakup juga berbagai kegiatan yang dilakukan di luar kelas atau sekolah, asalkan dilakukan atas tanggungjawab sekolah (Romine, dalam Mohammad Ali, 1992 : 5). Pandangan yang senada tentang kurikulum kategori ini juga dikemukakan oleh George A Beauchamp (dalam Nurgiyantoro, 1988) yang menyebutkan bahwa kurikulum adalah, “it as all activities of children under jurisdiction of the school”.

Pandangan tentang kurikulum tersebut di atas sebenarnya dipengaruhi juga oleh pandangan-pandangan sebelumnya yakni seperti yang Stratemeyer, Forkner, dan Mckim (Ali, 1992) yang menyebutkan bahwa : “Curriculum is currently defined in the tree ways : The courses and class activities in which children and youth engage; the total range of in-class and out of class experiences sponsored by the school; and the total life experinces of the learner”.

Pendapat lainnya yangmenjelaskan pengertian kurikulum sebagai pengalaman belajar juga dikemukakanoleh Tanner dan Tanner (1980) yang menyatakan bahwa kurikulum meliputi :

1) “…The cumulative tradition of organized knowledge; 2). Modes of tought;  3). Race experience; 4) Guided experience; 5). A planned learning environment; 6) cognitive/affective content and process; 7). An instructionan plan; 8). Instructionan ends and out-comes; and
9). A technological system of production”.

Rumusan pengertian Tanner dan Tanner tersebut di atas, memandang kurikulum bukanlah semata-mata apa yang direncanakan, tetapi juga hasil yang dicapai sebagai produk dari rencana itu sendiri. Namun demikian, rumusan pengertian kurikulum kategori kedua ini juga masih mengandung beberapa kelemahan yakni mencakup aspek yang sangat luas, sehingga menurut Taba (dalam Nurgiyantoro, 1988 : 7) menyebutkan rumusannya terlalu luas, sehingga kurang fungsional untuk diterapkan dalam situasi praktis.

3. Kurikulum Sebagai Rencana Belajar
Kelompok yang ketiga memandang kurikulum sebagai rencana belajar, yakni apa yang diinginkan oleh perencana kurikulum untuk dipelajari oleh siswa selama mengikuti pendidikan di suatu sekolah. Di dalam rencana belajar itu, mencakup tujuan yang hendak dicapai, jenis pengalaman/materi yang dipelajari, organisasi kegiatan dan bagaimana menilai keberhasilannya.

Pendapat pakar lainnya yang menjelaskan kurikulum sebagai rencana belajar adalah Hilda Taba (1962) yang menyebutkan bahwa :”A Curriculum is a plan for learning; therefore, what is known about the learning process and the development of individual has bearing on shapping of curriculum”.

Apabila memperhatikan pengertian di atas, terungkap bahwa kurikulum adalah rencana belajar yang mencakup tujuan, materi, organisasi kegiatan serta penilaian keberhasilan belajar. Tujuan yang hendak dicapai merupakan dasar dan rujukan dalam merencanakan unsur-unsur lain.
 
Dari ketiga kelompok kurikulum di atas, jika merujuk pada Undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, pasal 36, 36, 38 yang menjelaskan tentang kurikulum, terungkap bahwa pemahaman kurikulum yang dimaksudkan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional adalah pengertian kurikulum yang ketiga. Hal ini terlihat dari batasan kurikulum dalam undang-undang Sisdiknas yang menyatakan bahwa, Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selain itu juga berdasarkan SK Mendiknas RI No. 232/U/2000, Tanggal 20 Desember Tahun 2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum  Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, Pasal 1 ayat 6 yang menyebutkan bahwa : kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, bahan kajian maupun bahan pelajaran serta penyampaian dan penilaian yang digunakan  sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi.
 
Dalam menyelenggarakan pendidikan ilmu perpustakaan, agar para lulusannya mendapat tempat yang terhormat dan diakui oleh masyarakat, maka kurikulum yang disusunnya harus berisi kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dan tuntutan kerja di lapangan. Selain itu juga dalam penyusunan kurikulum ilmu perpustakaan harus bersandar pada empat pilar utama pendidikan sebagaimana yang dirumuskan UNESCO yakni :
1. Learning to know : belajar untuk mengetahui;
2. Learning to do : belajar untuk dapat melakukan;
3. Learning to be : belajar memerankan;
4. Learning to live together : belajar hidup bersama, berinteraksi, bekerjasama.

Mengenai kompetensi yang harus dimiliki para lulusan ilmu perpustakaan jia merujuk pada Kepmendiknas Nomor ; 045/U/2002, ada 3 kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap sarjana yaitu :
a. Kompetensi utama
b. Kompetensi pendudukung
c. Kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama.

Kemudian masih menurut Kepmendiknas Nomor ; 045/U/2002 dari setiap kompetensi tersebut di atas, memiliki elemen-elemen yang terdiri atas :
a. Landasan kepribadian;
b. Penguasaan ilmu dan keterampilan;
c. Kemampuan berkarya;
d. Sifat dan perilaku dalam berkarya,
e. Pemahaman kaidah kehidupan bermasyarakat.
Dalam suatu kurikulum program studi biasanya terdiri dari kurikulum inti (core curriculum) dan kurikulum pelengkap. Adapun kurikulum ini merupakan penciri dari kompetensi atau kemampuan utama.

C. PERMASALAHAN
Apabila menilik usia pendidikan perpustakaan di Indonesia sebenarnya sudah cukup lama bahkan bahkan jika diibaratkan manusia sudah menginjak usia yang cukup matang dan dewasa.  Namun demikian, nampaknya dalam perjalannya masih banyak “tugas’ yang harus diselesaikan para penyelenggara pendidikan ilmu perpustakaan. Berbagai upaya sebenarnya telah dicoba dilakukan misalnya seperti yang pernah digagas  oleh ISIPII (Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia) melalui berbagai pertemuan dimana salah satunya yang dilakukan di Bandung tanggal 16-18 Nopember 2009 pada acara seminar dan diskusi interaktif. Dalam pertemuan ini telah dibicarakan beberapa hal antara lain tentang tantangan yang dihadapi pendidikan perpustakaan serta pemetaan pendidikan perpustakaan dari perspektif kualifikasi serta kebutuhan di masa depan.
 
Selain masalah kurikulum, sebenarnya masih terdapat beberapa permasalahan lain yang harus segera diselesaikan  para penyelenggara pendidikan ilmu perpustakaan diantaranya nama program studi yang sampai saat masih belum seragam pada beberapa perguruan tinggi, serta sebutan gelar untuk lulusan (sarjana) ilmu perpustakaan.
 
Dalam pengamatan penulis, berkaitan dengan kurikulum pendidikan ilmu perpustakaan. Kondisi yang dirasakan saat ini adalah masih belum seragamnya kurikulum inti (core curriculum) ilmu perpustakaan. Padahal sebagaimana yang disebutkan di atas kurikulum inti adalah merupakan penciri dari kompetensi utama para lulusan. Selain itu juga dalam Kepmendiknas Nomor ; 045/U/2002 menyebutkan kurikulum inti harus bersifat :

a. Dasar untuk mencapai kompetensi lulusan;
b. Acuan baku minimal mutu penyelenggaraan prodi;
c. Berlaku secara nasional dan internasional
d. Lentur dan akomodatif terhadap perubahan;
e. Kesepakatan bersama antar PT, masyarakat profesi dan pengguna lulusan.

Dalam penyusunan kurikulum inti yang dilakukan di beberapa perguruan tinggi di Indonesia nampaknya masih belum seragam baik dari isi (content) maupun perbandingan beban ekuivalen SKS.
 
Kemudian jika melihat dari sifat-sifat kurikulum di atas, disebutkan bahwa kurikulum inti harus merupakan kesepakatan bersama antar PT juga berlaku nasional dan internasional. Berkaitan dengan hal ini dari pengamatan penulis selama ini nampaknya belum ada pertemuan dari para penyelenggara pendidikan tinggi ilmu perpustakaan di Indonesia yang khusus membicarakan tentang penyusunan kurikulum khususnya menyepakati kurikulum inti ilmu perpustakaan. 
 
Pentingnya keseragaman dalam penyusunan kurikulum inti ilmu perpustakaan, selain menjadi penciri kemampuan utama para lulusannya. Juga dalam penyusunan kurikulum inti harus memperhatikan beberapa hal seperti yang tertuang dalam Kepmendiknas No. 045/U/2002 pasal 4 yang menyebutkan bahwa dalam kurikulum inti harus berisikan keterangan/penjelasan mengenai :

a. Ciri khas kompetensi utama sebagai pembeda antara program studi yang satu dengan program studi yang lain;
b. Fasilitas utama yang diperlukan untuk penyelenggaraan program studi;
c. Persyaratan akademis dosen;
d. Substansi utama yang dikelompokkan menurut elemen kompetensi;
e. Proses belajar mengajar dan kajian untuk mencapai elemen-elemen kompetensi;
f. Sistem evaluasi berdasarkan kompetensi;
g. Kelompok masyarakat pemrakarsa kurikulum inti.

Sedangkan mengenai beban ekivalen SKS-nya untuk kompetensi utama untuk program S1 sekitar 40%-80% (Pasal 8 ayat 2) dan untuk program diploma sekurang-kurangnya 40% (pasal 8 ayat 3). Untuk beban SKS pada program S1 sekurang-kurangnya  144 SKS dan sebanyak-banyaknya 146 SKS yang dijadwalkan 8 semester dan dapat ditempuh dalam waktu 8 semester an selama-lamanya 14 semester.
 
Dalam penyusunan sebuah kurikulum setiap kompetensi baik kompetensi utama, pendukung maupun kompetensi lainnya biasanya terdiri dari elemen-elemen seperti landasan kepribadian; penguasaan ilmu dan keterampilan, kemampuan berkarya, sikap dan perilaku dalam berkarya, serta pemahaman kaidah kehidupan bermasyarakat.
 
Untuk penyusunan kurikulum inti,  elemen-elemen tersebut di atas dikelompokkan dalam kelompok mata kuliah. Menurut Kepmendiknas No. 232/2000, pasal 1 dan 8 disebutkan bahwa kurikulum inti terdiri dari 5 kelompok mata kuliah yakni :
a. Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), yakni kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

b. Kelompok Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK), yaitu kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukkan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu;

c. Kelompok Keahlian Berkarya (MKB),  Kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaan berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai;

d. Kelompok Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB), kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasar-kan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai;

e. Kelompok Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB), yaitu kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.

Berdasarkan paparan di atas, nampak jelas bahwa penyusunan kurilulum suatu program studi harus mengacu pada ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan nasional; Kepmendiknas 232/Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan tinggi; Kepmendiknas Nomor 045/U/2002, tentang Kurikulum Inti Pendidikan, serta Keputusan Dirjen DIKTI Depdiknas RI Nomor 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi. Namun demikian pada kenyataannya masih dijumpai ketidakseragaman dalam penyusunan kurikulum bidang ilmu perpustakaan terutama dalam penyusunan kurikulum inti, padahal kurikulum inti harus menjadi penciri dari kompetensi para lulusan bidang ilmu perpustakaan.

D. PENUTUP
Semakin banyaknya lembaga pendidikan tinggi yang membuka program studi ilmu perpustakaan di Indonesia menunjukkan bahwa bidang ilmu perpustakaan telah mengalami perkembangannya yang menggembirakan. Namun di sisi lain nampaknya masih terdapat beberapa ”tugas” yang harus diselesaikan para penyelenggara pendidikan ilmu perpustakaan, seperti masalah penamaan program studi, sebutkan gelar lulusan serta yang tidak kalah penting adalah keseragaman dalam penyusunan kurikulum inti program studi ilmu perpustakaan.

Penulis juga sangat apresiatif terhadap upaya yang pernah dilakukan ISIPII (Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia) yang pernah membicarakan penamaan dan kesegaraman program studi serta sebutkan gelar lulusan serta masalah kompetensi para lulusan. Namun nampaknya upaya yang pernah digagas ini tidak terdengar lagi kelanjutannya.

Kemudian mengenai kurikulum inti program studi ilmu perpustakaan, nampak pihak penyelenggaraan pendidikan tinggi ilmu perpustakaan sebaiknya mengadakan pertemuan dengan melibatkan asosiasi para lulusan seperti ISIPII, Perpusnas, dan para pakar lainya  untuk membicara masalah kurikulum inti, sehingga setiap program studi ilmu perpustakaan di lembaga pendidikan dan fakultas manapun berada akan  mempunyai kurikulum inti yang seragam.

DAFTAR PUSTAKA
Ali, Muhammad. 1992. Pengembangan Kurikulum Di Sekolah, Bandung : Sinar Baru.
Ansyar, Mohammad. 1989. Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum, Jakarta : DIKTI Depdikbud.
Arsyad, Azhar. 2004. Media Pembelajaran. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
Hamalik, Oemar. 1995. Kurikulum dan Pembelajaran. Jakarta : Bumi
Aksara.
Kamarga, Hansiswany. Landasan Dan Prinsip Pengembangan Kurikulum,  Artikel.
Nasution, S. MA.2003. Asas-Asas Kurikulum. Jakarta : Bumi Aksara.
Slamet, Margono. Kurikulum Perguruan Tinggi Berbasis Kompetensi, Artikel.
Sukmadinata, Nana Syaodih. 2004. Pengembangan Kurikulum, Teori dan Praktek. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Sumber Lainnya :
– UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
– Kepmendiknas 232/Nomor 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi
– Kepmendiknas Nomor 045/U/2002, Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
– Keputusan Dirjen DIKTI Depdiknas RI Nomor 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.