Membangkitkan The Power of Library Networking Melalui Pengembangan Perpustakaan sebagai Telecenter Penyebaran Informasi dan Pengetahuan Terkemuka

Pengantar
Di era teknologi informasi yang sangat pesat seperti sekarang di mana informasi kini bukan lagi hanya sebuah kebutuhan tetapi sudah menjelma menjadi sumber kekuatan baru, seharusnya menjadi momen bagi perpustakaan-perpustakaan di Indonesia untuk membangkitkan the power of library networking-nya. Perpustakaan menjadi kiblat sumber informasi, sumber segala informasi bagi semua orang.

Di banyak negara maju seperti Inggris, Amerika Serikat, Jerman, Perancis, juga di negara-negara Asia seperti Filipina, India, Malaysia, Singapura dan Thailand, the power of library networking telah lama muncul dan berkembang. Ini karena kesadaran masyarakatnya akan pentingnya informasi. The new source of power is not money in the hand o few, but information in the hand of many. Menguasai informasi berarti mempunyai kekuatan yang lebih baik dalam menguasai dunia (information is a power). Dalam konteks ini, keberadaan jaringan perpustakaan berbasis teknologi informasi atau digital yang mampu memberikan informasi dengan sangat cepat dan akurat menjadi sebuah kebutuhan yang tak terelakkan. Bagaimana dengan Indonesia?

Itikad untuk membangun sebuah jaringan perpustakaan digital atau yang lebih dikenal dengan DLN (Digital Library Networking), telah dirintis sejak tahun 2000 lalu oleh sejumlah pustakawan bersama saintis teknologi informasi dan secara resmi dimulai pada 6-7 Juni 2001. Dengan nama IDLN atau Indonesia Digital Library Networking, jaringan ini merupakan sebuah mother of digital library networks in Indonesia yang bertujuan untuk membangun sebuah komunitas berbagi ilmu pengetahuan di Indonesia yang membuka keterlibatan semua pihak secara luas dan terbuka. Menurut Ismail Fahmi dari Knowledge Management Research Group ITB , inisiatif memunculkan jaringan perpustakaan digital dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, antara lain : publikasi oleh bangsa Indonesia di level internasional kurang;  information divide antar pulau di Indonesia; informasi online lebih termanfaatkan; perpustakaan digital dapat digunakan untuk membangun jaringan pengetahuan; dan kebutuhan untuk berbagi pengetahuan di dalam dan di antara berbagai komunitas.
Adapun tujuannya antara lain : mengembangkan software Open-Source (GDL, Ganesha Digital Library) berbasis technology tepat guna; membangun jaringan dan komunitas Knowledge Sharing di Indonesia; sosialisasi, promosi, dan support terhadap komunitas; serta mendukung pemanfaatan pengetahuan untuk bangsa Indonesia.

Terbentuknya IDLN ini mendapat apreasiasi positif dari banyak kalangan khususnya perguruan tinggi, instansi dan komunitas yang tengah gencar mendigitasi perpustakaannya dan ingin tergabung dalam IDLN. Bagi mereka yang memiliki kecukupan dana dan sumber daya manusia yang memadai, hal tersebut tentu tidak terlalu sulit meski tetap saja tidak dapat dilakukan secara instant dan sembarangan hanya untuk mengikuti trend semata. Bagaimanapun, inovasi dalam bidang perpustakaan ini merupakan sebuah terobosan yang sangat menggembirakan. Sayangnya, perpustakaan semacam ini jumlahnya masih sangat sedikit dan harus diakui, karena berbagai factor, sementara hanya bisa dimiliki dan dinikmati oleh kalangan terbatas. Sekelompok besar perpustakaan dan masyarakat yang masih awam dan belum siap, akan semakin tertinggal jika tidak dicarikan solusi alternative yang membantu mereka mengimbangi pesatnya laju perkembangan teknologi informasi di era digital ini.
  
Analisa Masalah Perpustakaan di Indonesia dan Dampaknya

Kita semua pasti ingin berlari sama kencang dengan negara lain dalam hal mengimbangi perkembangan perpustakaan berbasis teknologi informasi. Namun, tidak semua elemen dan komponen perpustakaan dan masyarakat kita mampu melakukannya. Ada banyak faktor dan kendala yang menghambat.

Secara umum, realitas perpustakaan di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Sebelum membahas perpustakaan digital maupun perpustakaan yang sedang bertransformasi ke arah sana, kita analisa terlebih dahulu bagaimana realita perpustakaan secara umum di negara kita. Secara kuantitas saja, jumlah perpustakaan di Indonesia masih amat kurang jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang jumlahnya kini sekitar 225 juta jiwa. Menurut Alfons Taryadi dalam bukunya Buku dalam Indonesia Baru , hanya terdapat satu perpustakaan nasional, 117.000 perpustakaan sekolah dengan total koleksi 106 juta buku, 798 perpustakaan khusus; sedangkan, perpustakaan yang disediakan untuk masyarakat umum hanya 2.583 perpustakaan. Ketersediaan buku-buku di Indonesia juga sangat terbatas. Cina dengan penduduk 1,3 miliar jiwa mampu menerbitkan 140.000 judul buku baru setiap tahunnya. Vietnam dengan 80 juta jiwa menerbitkan 15.000 judul buku baru per tahun, Malaysia berpenduduk 26 juta jiwa menerbitkan 10.000 judul, sedangkan Indonesia dengan penduduk sekitar 225 juta jiwa hanya mampu menerbitkan 10.000 judul pertahun.

Kondisi di atas berdampak buruk terhadap kondisi dan budaya baca anak-anak Indonesia yang tergolong rendah. Menurut data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2003, penduduk Indonesia berumur di atas 15 tahun yang membaca koran hanya 55,11 persen. Sedangkan yang membaca majalah atau tabloid hanya 29,22 persen, buku cerita 16,72 persen, buku pelajaran sekolah 44.28 %, dan yang membaca buku ilmu pengetahuan lainnya hanya 21,07 persen. Data BPS lainnya juga menunjukkan bahwa penduduk Indonesia belum menjadikan membaca sebagai informasi. Orang lebih memilih televisi dan mendengarkan radio. Bahkan, kecenderungan cara mendapatkan informasi lewat membaca stagnan sejak 1993, hanya naik sekitar 0,2 persen. Jauh jika dibandingkan dengan menonton televisi yang kenaikan persentasenya mencapai 211,1 persen. Sementara data tahun 2006 menunjukkan bahwa orang Indonesia yang membaca untuk mendapatkan informasi baru 23,5 persen dari total penduduk. Sedangkan, dengan menonton televisi sebanyak 85,9 persen dan mendengarkan radio sebesar 40,3 persen.

Data statistic internasional juga tak kalah memprihatinkan. Pada tahun 1992, Internasional Associations for Evaluation of Educational (IEA) melakukan studi kemampuan membaca murid-murid sekolah dasar kelas IV di 30 negara dunia. Kesimpulan dari studi tersebut menyebutkan bahwa indonesia menempati urutan ke-29, hanya setingkat di atas Venezuella. Sedangkan World Bank dalam sebuah laporan pendidikan Education In Indonesia From Crisis to Recovery menyebutkan bahwa kemampuan membaca anak-anak kelas IV sekolah dasar di Indonesia masih di bawah negara Asia lainnya. Laporan tersebut mengutip hasil Vincent Greannary pada 1998 yang menunjukkan Indonesia hanya mampu meraih nilai 51,7. Sedangkan negara Asia lainnya yang juga menjadi objek nilai, seperti Filipina memperoleh nilai 52,6, Thailand 65,1, Singapura 74,0 dan Hong Kong 75,5. Buruknya kemampuan anak-anak Indonesia berdampak pada penguasaan bidang ilmu pengetahuan dan matematika. Hasil tes yang dilakukan Trends in Science Study (TIMSS) 2003 terhadap para siswa kelas II SLTP 50 negara di dunia, menunjukkan prestasi siswa-siswa Indonesia berada di peringkat ke-36 dengan nilai rata-rata Internasional 474.

Dari data-data statistik di atas, terlihat bahwa peran dan fungsi perpustakaan sebagai pusat pengembangan minat baca, belum optimal. Padahal, sebagai gudang informasi, perpustakaan adalah sarana untuk mendongkrak kualitas sumber daya manusia. Tidak mengherankan jika kualitas sumber daya manusia Indonesia juga tertinggal dibandingkan negara-negara lain. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia menurut Human Development Report  UNDP tahun 2006 menempati peringkat ke-108. Peringkat ini sangat jauh jika dibandingkan dengan beberapa negara tetangga seperti Singapura (25), Brunei Darusallam (34), Malaysia (61), Thailand (74) dan Filipina (84). Kita hanya setingkat di atas Vietnam (109), dan tidak jauh berpaut dengan Kamboja (129), Myanmar (130), Laos (133) dan Timor Leste (142).

Realitas dan prestasi menyedihkan di atas memang disebabkan oleh banyak factor, Dan kuantitas serta kualitas perpustakaan adalah satu di antaranya yang hingga kini belum mendapat prioritas penanganan. Sebagian besar perpustakaan kita masih bergelut dengan masalah klasik yang hingga kini juga belum terpecahkan. Dua yang utama di antaranya adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Anggaran untuk perpustakaan masih sangat minim bahkan tak jarang terlupakan. Paling besar dan ini sangat langka, tidak lebih dari 2,5%. Masih jauh dari ketentuan 5% menurut UU perpustakaan. Minimnya anggaran menyebabkan perpustakaan kesulitan memenuhi kebutuhan informasi masyarakat yang semakin komplek. Terlebih di era teknologi informasi seperti sekarang. Tidak sedikit masyarakat yang beranggapan bahwa tanpa adanya sentuhan teknologi informasi, perpustakaan dianggap sebagai sebuah institusi yang ketinggalan jaman, kuno dan tidak berkembang. Teknologi informasi di perpustakaan sering menjadi tolak ukur kemajuan dan modernisasi dari sebuah perpustakaan.

Kondisi SDM atau pustakawan baik dari segi kuantitas maupun kualitas juga tak kalah memprihatinkan. Menurut Hernandono  berdasarkan data Pustakawan Indonesia yang dikumpulkan Pusat Pengembangan Pustakawan, Perpustakaan Nasional RI hingga akhir tahun 2005, dapat dilihat "Peta Pustakawan" sebagai berikut:

Sedangkan dilihat dari sisi pendidikannya, kondisi Pustakawan Indonesia juga tidak jauh berbeda sebagaimana terlihat pada data  berikut :

Keterbatasan anggaran dan SDM yang berdampak pada fasilitas dan layanan perpustakaan sedikit banyak mempengaruhi minat masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan. Pun pada perpustakaan di berbagai perguruan tinggi yang notabene menjadi tulang punggung informasi dan pengetahuan bagi civitas akademika lembaga yang bersangkutan. Menurut Arip Muttaqien dalam Membangun Perpustakaan Berbasis Konsep Knowledge Management : Transformasi Menuju Research College dan Perguruan Tinggi Berkualitas Internasional, permasalahan umum yang terjadi pada perpustakaan antara lain : terbatasnya sumber pustaka, waktu yang lama dalam melakukan pencarian, sistem palayanan kurang memuaskan dan fasilitas yang kurang mendukung, sebagaimana dideskripsikan pada gambar berikut :


 Dengan kondisi umum seperti digambarkan dalam fish-bone di atas, tidaklah mengherankan jika jumlah jumlah pengunjung perpustakaan relatif sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia. Jumlahnya dari tahun ke tahun tidak mengalami perubahan yang berarti. Berikut data statistik jumlah pengunjung perpustakaan dari tahun 2005-2007 yang justru mengalami penurunan pada tahun 2007.

Berbagai kondisi di atas mengharuskan kita semua untuk bersama-sama mencari solusi terbaik bagi dunia perpustakaan kita. Terlebih di era globalisasi dan teknologi seperti sekarang di mana keberadaan sumber informasi yang berkualitas akan menentukan kualitas dan daya saing bangsa. Adalah hak setiap warga negara, tak terbatas wilayah geografis, status sosial, ekonomi, gender dan sebagainya, untuk memperoleh kemudahan mengakses ilmu pengetahuan dan informasi.
 
Membangkitkan The Power of Library Networking

Di negara-negara maju dan berkembang yang memiliki perhatian serius terhadap perpustakaan dengan sarana pendukung yang sangat lengkap dan modern khususnya dalam bidang teknologi informasi, keberadaan jaringan perpustakaan digital atau Digital Library Networking (DLN), telah menempatkan perpustakaan pada eksistensi dan kontribusi sebagaimana mestinya. Perpustakaan dalam konteks kekinian di mana dunia menjadi tanpa batas, dimaknai sebagai sebuah ‘jaringan’ yang berdiri bersama-sama, tidak sendiri-sendiri.

Sesuai dengan namanya, jaringan perpustakaan digital terdiri dari kumpulan perpustakaan-perpustakaan digital yang tergabung dalam sebuah jaringan yang di Indonesia dinamakan Indonesia Digital Library Networking (ILDN). Ini artinya, perpustakaan yang tergabung dengan IDLN adalah perpustakaan yang sudah benar-benar terdigitalisasi dalam arti sebenarnya. Pengertian perpustakaan digital sendiri secara sederhana ditekankan pada adanya koleksi digital dan perpustakaan tersebut dapat diakses selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu baik di dalam perpustakaan maupun jarak jauh tanpa harus datang ke perpustakaan secara fisik.

Pengembangan sebuah perpustakaan dari bentuk konvensional ke bentuk digitalisasi koleksi perpustakaan memerlukan biaya yang tidak sedikit karena untuk mendigitalisasi sebuah dokumen dari bentuk cetak ke bentuk digital diperlukan beberapa tahap.

Pertama, proses scanning, yaitu merubah dari bentuk cetak ke dalam bentuk digital.

Kedua adalah proses editing, yaitu mengedit data yang telah diubah dalam bentuk digital untuk kemudian siap disajikan kepada para pengguna.

Di dalam proses editing ini juga diberikan keamanan sehingga tidak dapat dirubah oleh pengguna, seperti contoh pada koleksi skripsi, thesis dan disertasi yang perlu diberikan keamanan agar copyright tetap ada pada si penulis (pembuat). Selanjutnya koleksi digital tersebut memerlukan komputer yang mempunyai performa yang cukup tinggi sebagai sarana untuk menyimpan serta melayani pengguna dalam mengakses koleksi digital.

Bagi pengguna sendiri (user atau visitor), meski tak lagi dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu, informasi dari perpustakaan digital hanya dapat diakses melalui seperangkat computer yang memiliki jaringan internet. Efisiensi memperoleh data yang akurat dan cepat harus dibayar dengan cost yang tidak sedikit mengingat biaya akses internet di Indonesia relative masih mahal sedangkan sarana akses gratis masih sangat terbatas. Di sisi lain, akses informasi secara digital juga membutuhkan penguasaan terhadap teknologi di mana tidak semua kelompok masyarakat atau pengguna perpustakaan mampu melakukannya. Ini merupakan salah satu kelebihan sekaligus kekurangan dari perpustakaan digital baik dilihat dari aspek ekonomi maupun penguasaan terhadap teknologi.

Secara umum, implementasi DLN dengan segala kelebihan dan kekurangannya bukan hal yang mudah namun bukan tidak mungkin untuk direalisasikan di Indonesia. Keterbatasan anggaran dan SDM masih tetap menjadi bagian dari kendala utama. Meski demikian, Indonesia juga memiliki potensi yang cukup besar untuk mengembangkan DLN sekaligus mencuatkan The Power of Library Networking. Salah satu potensi besar tersebut adalah perkembangan pengguna dan ketersediaan internet yang terus berkembang pesat.

Berdasarkan survey yang dilakukan APJII sampai dengan akhir 2007, menunjukkan angka 25.000.000 pengguna internet di Indonesia. Jumlah ini memang tidak sebanding dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai lebih dari dua ratus juta jiwa. Tetapi setidaknya menurut APJII, pada tahun 1998 jumlah pengguna internet Indonesia hanya 512.000 dan sampai akhir 2007 sudah mencapai 25.000.000. Ini artinya, selama 9 tahun jumlah pertumbuhannya hampir 50 kali lipat. Jika dihitung rata-rata pertumbuhan pertahun meningkat sekitar 5,5 kali lipat. Selain itu, frekuensi akses internet setiap hari dalam seminggu juga memiliki presentase yang cukup besar yakni sebanyak 60,26%; 5-6 kali 21,19%; 3-4 kali 5,3%; 1-2 kali 2,65% dan tak tentu 10,6% . Sedangkan kegiatan membaca dan menulis email serta mengikuti mailing list merupakan kegiatan yang paling sering dilakukan oleh pengguna internet yakni sebanyak 49,01%; chatting16,56%; berpartisipasi dalam forum tertentu 13,91%; browsing situs penyedia informasi 06,62%; searching dengan mesin pencari 05,03%; aktifitas blog 06,62% dan mengelola server/jaringan 01,99% .

Dari berbagai data statistik pengguna internet di atas, nampaknya aspek kultur atau budaya juga perlu mendapat perhatian. Persentase pengguna internet yang melakukan aktivitas browsing situs penyedia informasi relatif kecil. Hampir bertaut 10% lebih sedikit dari aktivitas chatting. Ini bisa menjadi indikasi bahwa kesadaran dan persepsi masyarakat Indonesia akan pentingnya informasi masih rendah sebagaimana juga budaya membaca dan mengunjungi perpustakaan sebagai sebagai salah satu sentra informasi. Untuk membangkitkan the power of library networking, jelas ini merupakan tantangan yang tak kalah berat dengan masalah anggaran dan SDM.

Peningkatan jumlah pengguna internet yang cukup drastis (hampir 50 kali lipat dalam 9 tahun), juga bisa menjadi indikasi bahwa proses penguasaan teknologi informasi di Indonesia khususnya internet, relatif berlangsung mudah dan cepat. Teknologi informasi (TI) sendiri sebenarnya bukan barang baru bagi kalangan perpustakaan di Indonesia. Sejak paruh akhir 1980-an, kalangan perpustakaan di Indonesia sudah mengimplementasikan TI. Awalnya, pemanfaatan  TI lebih banyak digunakan untuk kebutuhan otomasi sistem perpustakaan (library automation system). Biasanya unit di perpustakaan yang pertama kali menggunakan TI adalah unit pengolahan atau pengatalogan. Ada yang kemudian membuat online public access catalogue (OPAC). Jika perpustakaan yang bersangkutan memiliki cukup dana dan SDM, mereka juga mengimplementasikan TI di unit sirkulasi (peminjaman dan pengembalian koleksi). Saat ini rata-rata perpustakaan baik yang kecil maupun besar, sudah mengimplementasikan TI untuk kebutuhan otomasi perpustakaan. Minimal untuk pengatalogan, sirkulasi, dan manajemen pemakai. Ada juga yang sudah memanfaatkan sampai unit pengadaan, inventarisasi dan penyiangan koleksi.

Peluang bagi terwujudnya digital library networking semakin jelas dan terbuka lebar. Selanjutnya bergantung pada bagaimana perpustakaan dan pihak-pihak terkait dapat mengoptimalkan potensi sekaligus mengatasi kendala yang ada melalui berbagai langkah strategis guna membangkitkan the power of library networking di Indonesia.

Hybrid Library Sekaligus Telecenter : Sebuah Alternatif

Melihat berbagai realitas yang ada di Indonesia baik dari sisi perpustakaan dan sarana pendukungnya, juga kondisi sosial, ekonomi, teknologi dan budaya masyarakat, nampaknya upaya untuk membangun digital library networking harus melalui proses yang panjang dan dilakukan secara bertahap. Salah satu solusi alternatif yang sangat mungkin untuk diterapkan adalah perpustakaan hybrid (hybrid library) yang sekaligus memiliki peran dan fungsi ganda sebagai telecenter. Solusi alternatif ini sangat tepat untuk diterapkan pada sebagian besar perpustakaan di Indonesia yang pada umumnya masih bersifat konvensional khususnya perpustakaan yang jauh dari core dengan masalah keterbatasan yang lebih kompleks baik dari segi anggaran dan SDM perpustakaan hingga penguasaan teknologi dan kultur masyarakat pengguna di sekitarnya.

Perpustakaan hybrid merupakan bentuk peralihan dari perpustakaan tradisional menuju perpustakaan digital/virtual. Bentuk ini menurut banyak kalangan, tepat dan kontekstual serta masih sangat mungkin diterapkan di Indonesia dalam beberapa dasawarsa ke depan. Pada umumnya perpustakaan-perpustakaan di dunia juga tidak berubah seratus persen menjadi perpustakaan digital. Secara singkat, berikut berbagai macam bentuk perpustakaan berdasarkan karakater dan perkembangannya terkait dengan penggunaan teknologi dan informasi dewasa ini :
– Perpustakaan Digital: Sepenuhnya dalam format digital
– Perpustakaan Hybrid: Koleksi cetak tetap ada, ditambah digital
– Perpustakaan Konvensional Terautomasi: Koleksi cetak dgn layanan terautomasi
– Perpustakaan Konvensional: koleksi cetak dgn layanan manual

Berdasarkan klasifikasi di atas, realitas perpustakaan di Indonesia dapat digambarkan seperti piramida, di mana perpustakaan konvensional, baik konvensional murni maupun konvensional terautomasi, menempati porsi terbesar. Kondisi inilah yang menjadi salah satu pertimbangan (selain faktor biaya, SDM, penguasaan teknologi, kultur dsb) perlunya perpustakaan hybrid sebagai batu loncatan yang ideal dan kontekstual bagi perpustakaan-perpustakaan di Indonesia menuju era digital library networking dengan menjadikan perpustakaan digital yang telah ada sebagai percontohan (pilot project). Di mana dalam proses bertransformasi dari perpustakaan konvensional menjadi perpustakaan hybrid, perpustakaan-perpustakaan tersebut tetap membeli bahan pustaka dalam bentuk tercetak, mendijitalkan koleksi yang ada (menambah unit scanning), meminta sivitas akademika menyerahkan koleksi dalam bentuk digital (CD), melanggan database komersial secara online, menambah layanan online delivery (layanan full-text articles) dan tetap memiliki perpustakaan yang luas untuk pelayanan perpustakaan.

Perubahan dari perpustakaan konvensional ke perpustakaan hybrid tidak cukup hanya dengan menambah koleksi cetaknya dengan koleksi digital. Seiring dengan perubahan koleksi dan bentuk layanannya, harus dibarengi pula dengan perubahan paradigma dan citra diri (brand image) dari perpustakaan dan para pustakawannya sendiri. Antara lain, dari perpustakaan identik dengan buku menjadi perpustakaan identik dengan informasi; dari pustakawan sebagai pelayan informasi menjadi pustakawan sebagai transporder dan provider informasi. Tahapan selanjutnya adalah menuju perpustakaan yang people based service dan service excellence mengikuti perkembangan kebutuhan pengguna .

Sejalan dengan perubahan paradigma dan citra diri di atas dalam rangka menjadi hybrid library yang berkualitas, terdapat beberapa langkah penting yang harus dilakukan oleh perpustakaan dan pihak terkait dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi baik dari dalam perpustakaan (faktor internal) maupun dari luar perpustakaan (faktor eksternal).

Beberapa persoalan internal yang harus mendapat perhatian serius adalah masalah anggaran dan SDM. Masalah anggaran merupakan masalah yang sangat vital yang menentukan maju tidak perkembangan bahkan keberlangsungan hidup perpustakaan. Sulit rasanya bagi perpustakaan untuk berkembang mengikuti perkembangan teknologi informasi jika dua faktor ini tidak terpenuhi dengan baik.

Keterbatasan anggaran idealnya berasal dari pemerintah dan atau lembaga yang menaungi seperti misalnya perguruan tinggi bagi perpustakaan di lingkungan perguruan tinggi yang bersangkutan. Kalaupun cara ini masih kurang mengakselerasi perkembangan perpustakaan, maka harus dicarikan terobosan pembiayaan lain. Misalnya dengan melakukan kerja sama atau menggalang dana dari masyarakat dan atau lembaga terkait yang memiliki perhatian terhadap dunia perpustakaan baik dari dalam maupun luar negeri. Sedangkan untuk masalah SDM, sudah saatnya perpustakaan menggunakan prinsip the right man on the right place. Perpustakaan harus diisi dan dijalankan oleh orang-orang yang memang profesional di bidang ini. Salah satu indikator dari keprofesionalan tersebut adalah kesesuaian latar belakang pendidikan dengan kualifikasi yang riil dibutuhkan oleh perpustakaan. Dalam hal ini pengembangan serius terhadap jurusan ilmu perpustakaan di berbagai perguruan tinggi di Indonesia harus semakin ditingkatkan .

Persoalan internal lain yang juga tak kalah penting adalah sistem pengelolaan perpustakaan itu sendiri. Konsep ini tengah marak digalakkan oleh banyak perpustakaan di Indonesia yang dikenal dengan knowledge management (KM). Menurut konsep KM, perkembangan perpustakaan tidak lagi hanya berfokus pada pengembangan koleksi dan layanan, tetapi juga pada pengembangan informasi atau bahkan knowledge sesuai dengan fungsi perpustakaan sebagai media untuk melakukan transfer informasi dan pengetahuan. Sarana teknologi informasi dalam konsep KM memegang peranan yang sangat penting yakni sebagai alat (tool) untuk mentransfer pengetahuan dan informasi. Tujuan utama KM adalah transfer pengetahuan guna mencapai keunggulan daya saing (competitive advantage). KM dapat dijadikan sebagai pemicu agar pustakawan lebih inovatif dan kreatif dalam mengembangkan konsep perpustakaan.

Menurut Arip Muttaqien (2006) merujuk pada pendapat Finerty (1997), terdapat beberapa faktor atau kata kunci dalam rangka mengimplementasikan konsep KM ke dalam sistem perpustakaan. Yakni :

1. Creation
Sebagai media untuk melakukan transfer pengetahuan, perpustakaan tidak menciptakan pengetahuan. Namun perpustakaan memiliki andil dalam proses pemicu berkembangnya pengetahuan. Dengan adanya perpustakaan, pengetahuan dari pengguna perpustakaan akan bertambah. Hal ini akan mendukung proses pengembangan pengetahuan. Sehingga bila dihubungkan dengan konsep creation, perpustakaan harus mampu menjadi pemicu (trigger) bagi perkembangan pengetahuan para penggunanya.

2. Utilization
Konsep utilization berhubungan dengan utilisasi dari sistem itu sendiri. Dalam hal ini, utilisasi sistem perpustakaan adalah bagaimana tingkat utilitas atau pemakaian dari perpustakaan. Seberapa tinggi tingkat utilitasnya, tergantung pada seberapa sering pengguna (user) memanfaatkan fasilitas perpustakaan. Karenanya, perpustakaan harus dirancang sedemikian rupa untuk dapat memenuhi kebutuhan penggunanya. Misalnya, dengan koleksi buku-buku yang lengkap.

3. Storing
Konsep storing adalah salah satu proses transfer pengetahuan. Dalam hal ini perpustakaan harus mampu menyediakan pelayanan yang memuaskan bagi pengunjung, seperti prosedur yang tidak rumit untuk pembuatan kartu anggota dan peminjaman, pelayanan yang cepat, keramahan dari petugas perpustakaan serta didukung oleh fasilitas yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pengunjung.

4. Acquisition
Acquisition berarti kemahiran. Dalam hal ini, transfer pengetahuan yang diberikan oleh perpustakaan harus mampu memberikan nilai tambah bagi pengunjungnya. Kemahiran dalam hal ini adalah tingkat pemahaman tentang suatu bidang ilmu yang makin bertambah, bertambahnya ketrampilan terutama dalam hal membaca dan menulis.

5. Distribution/Sharing
Berdasarkan konsep ini, perpustakaan harus mampu berfungsi sebagai transfer pengetahuan. Artinya, bagaimana mentransfer pengetahuan yang ada dalam buku-buku ke dalam pemikiran penggunanya. Perpustakaan harus mampu memberikan kondisi dimana proses transfer pengetahuan dapat berjalan dengan sempurna.

6. Structure
Konsep struktur mengarah tentang bagaimana struktur transfer pengetahuan. Perpustakaan harus mampu mendesain struktur yang benar-benar mendukung tujuan utama, yaitu transfer pengetahuan. Karenanya, perpustakaan harus dirancang sedemikian rupa agar business prosess tidak terlalu panjang dan tidak menghabiskan banyak waktu.

7. Technology
Teknologi adalah suatu alat (tool) yang digunakan dalam mengembangkan sistem perpustakaan. Perkembangan teknologi informasi akan memberikan kemudahan kepada pengguna perpustakaan dan sistem pelayanannya. Perpustakaan harus menggunakan keunggulan teknologi informasi jika tidak ingin tertinggal. Beberapa bagian penting dari teknologi informasi yang diperlukan meliputi perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software) dan jaringan (network). Perangkat keras yang diperlukan dalam sistem perpustakaan antara lain, CPU, storage, media penghubung, kabel dan lain-lain. Perangkat lunak yang diperlukan adalah program untuk sistem perpustakaan. Namun tanpa membangun jaringan dengan dunia luar, perpustakaan ibarat `katak dalam tempurung¿.

8. Measurement
Diperlukan pengukuran untuk mengetahui apakah implementasi KM telah berlangsung dengan baik. Konsep ini mengarah kepada pengukuran secara kuantitatif. Dengan parameter yang jelas.

9. Organizational Design
Konsep ini mengarah kepada struktur organisasi perpustakaan. Struktur organisasi perpustakaan harus berorientasi pada kebutuhan. Artinya jangan sampai struktur dibuat terlalu birokratis dan terlalu banyak jabatan yang kurang perlu. Dalam hal ini perlu dilakukan analisis jabatan (job analysis). Hal ini akan menghilangkan jabatan-jabatan yang kurang perlu. Dengan demikian, efektifitas dan efisiensi sistem organisasi dapat tercapai.

10. Culture
Perpustakaan harus memiliki kontribusi dalam menumbuhkembangkan budaya. Sesuai dengan kapasitasnya, perpustakaan harus mampu menumbuhkan nilai budaya membaca yang masih kurang di Indonesia.

Dari persoalan internal kita beralih ke masalah eksternal yakni masalah yang berasal dari masyarakat khususnya pengguna perpustakaan. Sejalan dengan implementasi KM dalam sistem perpustakaan, maka perpustakaan harus memperhatikan bagaimana kondisi dan kesiapan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan proses transformasi perpustakaan menuju era digital library.

Pentingnya peran perpustakaan seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat menghasilkan sebuah kolaborasi yang dapat mengakselerasi manfaat keduanya yakni melalui apa yang dinamakan telecenter. Telecenter sendiri merupakan bagian dari implementasi KM karena telecenter atau telecottage memfasilitasi akses informasi yang akan berpengaruh terhadap proses penyebaran pengetahuan.

Konsep untuk membagi informasi dan mempermudah akses informasi dalam bentuk gerakan telecenter sudah dimulai di Eropa dan Kanada sejak tahun 1980an. Gerakan ini semakin membesar sejak tahun 1990an. Telecottage adalah pusat pelayanan komunitas lokal dimana informasi, bimbingan dan bantuan tersedia untuk setiap orang serta akses internet. Penggunaan telecenter dapat memanfaatkan fasilitas untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Definisi tellecottage oleh pakar dari Hungaria (negara ini sering dijadikan model dalam membangun telecottage) adalah :
A telecottage is a unique infrastructure-intelligence base serving the local community. Its components are : (1) modern communication technology, (2) office, IT and educational Equipment, (3) a community space, (4) organizational competence and capacity and (5) accessible professional assistance, know-how and information.

Implementasi telecenter semakin marak di Indonesia. Telecenter didirikan sebagai sarana untuk mempercepat akses informasi sehingga akan mempermudah penyebaran pengetahuan. Dalam konteks pembangunan, hal ini akan membuka peluang yang semakin luas untuk memberdayakan masyarakat.

Di beberapa daerah, pembangunan telecenter tidak hanya membuat masyarakat sekitar menjadi melek informasi dan teknologi, secara nyata keberadaan telecenter telah mampu meningkatkan daya saing dan taraf perekonomian masyarakat. Lalu bagaimana relevansi dan urgensi perpustakaan dengan peran ganda sebagai telecenter?

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, konsep hybrid library dengan peran ganda sebagai telecenter sangat tepat untuk diterapkan pada perpustakaan konvensional khususnya yang jauh dari core dengan masalah keterbatasan yang lebih kompleks baik dari segi anggaran dan SDM perpustakaan hingga penguasaan teknologi dan kultur masyarakat pengguna di sekitarnya.

Hybrid library sendiri memiliki beberapa kesamaan dengan telecenter baik dari segi karakter, sarana pendukung maupun tujuan yang ingin dicapai. Keduanya sama-sama merupakan penyelenggara sekaligus sentra informasi, memerlukan sarana teknologi informasi sebagai media dan bertujuan untuk menyebarluaskan informasi dan pengetahuan. Kolaborasi keduanya akan semakin mengakselerasi pencapaian penyebaran informasi dan pengetahuan ke seluruh penjuru Tanah Air.

Konsep telecenter akan membantu perpustakaan mengatasi digital divide tidak hanya bagi pengguna perpustakaan tetapi juga para SDM perpustakaan sendiri. Sebaliknya, perpustakaan sangat dibutuhkan oleh telecenter sebagai sentra informasi dan pengetahuan bagi masyarakat yang tergabung di dalamnya. Jika kolaborasi kedua konsep ini diimplementasikan secara optimal, maka tidak hanya penyebaran informasi dan pengetahuan saja yang akan meningkat. Baik langsung maupun tidak langsung, eksistensi dan kontribusi perpustakaan khususnya perpustakaan yang telah mengembangkan teknologi informasi dalam pelayanannya akan semakin dikenal dan dirasakan oleh masyarakat.

Karena bersifat kolaborasi, maka untuk menyatukan kedua konsep ini dalam tataran realitas, perpustakaan dan kelompok masyarakat atau lembaga pegiat telecenter harus bekerja sama. Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, sebagian besar perpustakaan di Indonesia masih terbelenggu pada masalah anggaran dan SDM. Kerjasama ini merupakan salah satu terobosan yang perlu dilakukan jika perpustakaan tidak mampu mengatasi kendala-kendala tersebut secara mandiri. Langkah ini akan mengakselerasi proses transformasi perpustakaan-perpustakaan konvensional menjadi perpustakaan digital (hybrid). Langkah selanjutnya adalah mengordinasi dan menyatukan perpustakaan-perpustakaan tersebut dalam sebuah jaringan perpustakaan digital (digital library networking). Dengan demikian, upaya untuk membangkitkan the power of library networking di Indonesia akan semakin mendekati kenyataan.
 
Penutup
Hybrid library atau perpustakaan hybrid merupakan bentuk transformasi ideal dari perpustakaan konvensional menjadi perpustakaan digital. Perpustakaan yang awalnya hanya mengandalkan koleksi cetak dengan pelayanan manual mulai menggunakan sarana teknologi informasi (TI) baik dalam koleksi maupun pelayanan. Ini merupakan sebuah tuntutan jaman yang tak terelakkan di era teknologi informasi seperti sekarang. Tanpa sentuhan teknologi, perpustakaan akan menjadi usang dan ketinggalan jaman.

Penggunaan unsur TI sejalan dengan implementasi knowledge management (KM) dalam sistem perpustakaan. Menurut konsep KM, keberadaan teknologi informasi (TI) merupakan salah satu komponen yang penting karena TI menjadi media dari transfer pengetahuan yang menjadi tujuan utama dari pengimplementasian knowledge management.

Pesatnya perkembangan TI di satu sisi menjadi akselerator bagi perpustakaan untuk berkembang secara optimal menjadi lebih berkualitas. Namun di sisi lain, masalah TI juga menjadi tantangan yang berat karena hingga saat ini sebagian besar perpustakaan di Indonesia masih bergelut pada persoalan klasik yang sama, yakni keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Karenanya diperlukan sebuah terobosan untuk menyiasati kendala dan keterbatasan menjadi sebuah peluang yang tetap mungkin dilakukan agar bangkitnya the power of library networking di Indonesia tidak lagi sebatas impian. Dalam konteks ini, konsep telecenter hadir sebagai sebuah solusi alternatif.

Konsep telecenter atau telecottage memiliki beberapa persamaan dengan hybrid library. Kolaborasi keduanya akan mengakselerasi penyebaran informasi dan pengetahuan ke seluruh penjuru Tanah Air. Pada akhirnya kita berharap, penyebaran informasi dan pengetahuan yang optimal akan meningkatkan daya saing dan kualitas bangsa.