Pengembangan Akses Terbuka Portal Dirjen Hak Kekayaan Intelektual : Studi Kasus Koleksi Informasi Paten Peneliti Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) di Lingkungan Kementrian Ristek

Pendahuluan

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh  negara kepada penemu  selama periode tertentu dan mendorong penemu untuk membuka hasil  penemuannya demi kemajuan masyarakat.  Informasi paten dapat dimanfaatkan untuk menentukan kebijakan pengembangan teknologi bagi pembangunan nasional, industri, dan  riset pengembangan. Sebagai sumber informasi Iptek, dokumen ini dapat menangkal duplikasi kegiatan, mengembangkan produk/proses yang sudah ada, juga untuk menemukan ide-ide guna menciptakan produk baru.  Selain itu,   dokumen  paten dapat membantu  kegiatan , terutama  mengetahui kemampuan pesaing dalam bidang industri industri, pangsa pasar, dan  teknologi yang akan masuk ke pasaran  di masa mendatang. Informasi paten sebenarnya merupakan informasi yang relatif murah, namun  hingga saat ini pemanfaatan dokumen paten di Indonesia belum optimal. Padahal paten itu juga berguna sebagai acuan dalam penulisan karya ilmiah, baik dalam bentuk laporan maupun makalah atau artikel oleh ilmuwan, peneliti, perekayasa, dan mahasiswa.  Gejala ini timbul karena mereka kurang/tidak tahu tentang sumber informasi yang penting ini.  Apalagi memang banyak dokumen, khususnya yang dari luar negeri, sulit dimengerti lantaran kendala bahasa Inggris, Jepang, atau Perancis misalnya (Sukirno, 1996).

Sehubungan dengan hal tersebut Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Inteletual menyediakan database paten Indonesia  untuk mendayagunakan informasi  paten. Dalam portal Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Inteletual tersedia fasilitas online meliputi database paten, merek, desain industri, dan  berita resmi HKI.
Permasalahan

Produk  intelektual bangsa Indonesia, terutama dalam bentuk  publikasi ilmiah dan paten, masih tergolong minim.   Berdasarkan data publikasi internasional, Indonesia selama kurun waktu 2001-2010 hanya menghasilkan 7.843 publikasi ilmiah,  jauh  tertinggal dibandingkan dengan Singapura, Thailand, dan Malaysia yang  menghasilkan lebih dari 30.000 publikasi ilmiah.

Dari tahun 1991 sampai 2011,  jumlah paten yang didaftarkan ke  Dirjen Hak Kekayaan Intelektual  sebanyak  83.000 paten, dari jumlah  tersebut hanya 5000  yang berasal dari orang Indonesia, selebihnya dari  orang luar negeri.

Jumlah  permohonan paten selama tiga periode undang-undang paten (UUP No. 6/1989, UUP No. 13/1997, dan UUP No. 2001) terlihat  bahwa permohonan paten Indonesia masih  tertinggal dari permohonan paten oleh asing.  Perbandingan kepemilikan negara-negara Asean  di USPTO juga menunjukkan bahwa posisi Indonesia yang didaftarkan di Amerika masih  tertinggal dibanding empat negara Asean lainnya (Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand).  Berdasarkan  permasalahan tersebut, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui jumlah paten yang dihasilkan peneliti LPNK di Lingkungan Kementerian Ristek yang diindek oleh database paten Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Tujuan Kajian

1. Mengetahui  jumlah paten yang dihasilkan peneliti LPNK Kementerian Ristek.
2. Mengetahui  jumlah status paten yang diberikan perlindungan hukum.
3. Mengetahui  jumlah status paten yang dibatalkan perlindungan hukumnya.
4. Mengetahui  jumlah status paten dalam proses perlindungan.
5. Jumlah status paten yang berakhir masa perlindungannya.

Metode

Penelitian ini bersifat  deskriptif- kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan penelusuran  ke pangkalan http://paten-indonesia.dgip.go.id/psearch  yang dilakukan pada Bulan Januari s.d. Maret 2014. Hasil penelusuran paten yang dihasilkan peneliti LPNK Ristek diseleksi  berdasarkan jumlah paten yang dihasilkan, status paten dalam masa perlindungan,  dalam proses perlindungan,  dibatalkan dan yang berakhir  masa perlindungannya. Data yang terkumpul diolah, dan disajikan dalam bentuk tabulasi data,  kemudian  dilakukan analisis secara deskriptif.

Tinjauan Pustaka

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi,  selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. (UU 14 tahun 2001, ps. 1, ay. 1). Sementara itu, arti Invensi dan Inventor (yang terdapat dalam pengertian di atas, juga menurut undang-undang tersebut, adalah):

• Invensi adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. (UU 14 tahun 2001, ps. 1, ay. 2).

• Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi. (UU 14 tahun 2001, ps. 1, ay. 3).

Kata paten,  berasal dari bahasa inggris patent, yang awalnya berasal dari kata patere yang berarti membuka diri (untuk pemeriksaan publik), dan juga berasal dari istilah letters patent,  yaitu surat keputusan yang dikeluarkan kerajaan yang memberikan hak eksklusif kepada individu dan pelaku bisnis tertentu. Dari definisi kata paten itu sendiri, konsep paten mendorong inventor untuk membuka pengetahuan demi kemajuan masyarakat dan sebagai gantinya, inventor mendapat hak eksklusif selama periode tertentu. Mengingat pemberian paten tidak mengatur siapa yang harus melakukan invensi yang dipatenkan, sistem paten tidak dianggap sebagai hak monopoli (Mastur, 2012).

Lingkup paten

Menurut E- Tutorial HKI ruang lingkup paten dibagi menjadi 3 yaitu paten sederhana, paten dari beerapa invensi dan invensi yang tidak dapat dipatenkan.    Paten sederhana adalah setiap invensi yang  berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan karena bentuk,  konfigurasi,  konstruksi atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana. Paten dari beberapa invensi adalah  paten yang terdiri dari  satu invensi, atau beberapa invensi akan tetapi  merupakan satu kesatuan invensi. Satu kesatuan invensi yang dimaksud adalah beberapa invensi yang memiliki keterkaitan antara satu invensi dengan invensi yang lain.  Sedangkan invensi yang tidak dapat dipatenkan adalah  1)   Proses atau produk yang  penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan   dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan; 2)   Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan  kepada  manusia dan/atau hewan; 3) Teori dan metode dibidang ilmu pengetahuan dan matematika;  atau 4) Semua makhluk hidup, kecuali jasad renik serta proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan.

Jangka waktu perlindungan Paten

Paten  sesuai dengan ketentuan  Pasal 8 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001) diberikan  jangka waktu  perlindungan selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan  tidak dapat diperpanjang.  Sedangkan untuk paten sederhana  sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 diberikan  jangka waktu perlindungan selama  10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan  tidak dapat diperpanjang.

Suatu paten dapat berakhir sebelum jangka waktunya apabila : 1). Selama tiga tahun berturut- turut pemegang paten tidak membayar biaya tahunan,  maka paten dinyatakan batal demi hukum terhitung sejak tanggal yang menjadi akhir batas waktu kewajiban pembayaran untuk tahun yang ketiga tersebut.  2). Tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran biaya tahunan yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran biaya tahunan untuk tahun kedelapan belas dan tahun- tahun berikutnya,  maka paten dianggap berakhir pada akhir batas waktu kewajiban pembayaran biaya tahunan untuk tahun yang kedelapan belas tersebut.

Permohonan Paten

Permohonan paten diajukan dengan cara mengisi formulir yang disediakan  dalam bahasa Indonesia dan dibuat rangkap 4 (empat). Pemohon wajib melampirkan: a.  surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui konsultan paten terdaftar selaku kuasa; b.  surat  pengalihan hak, apabila permohonan diajukan oleh pihak lain yang bukan penemu; c.  deskripsi, klaim, abstrak: masing-masing rangkap 3 (tiga).

Deskripsi

Deskripsi adalah uraian lengkap tentang invensi yang dimintakan paten. Penulisan deskripsi  harus  lengkap dan jelas mengungkapkan suatu invensi sehingga dapat dimengerti oleh seorang yang ahli di bidangnya. Deskripsi  ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar.  Semua kata atau kalimat dalam deskripsi  menggunakan bahasa dan istilah yang lazim digunakan dalam bidang teknologi. Uraian tersebut meliputi : 1).  Judul  invensi, yaitu susunan kata-kata yang dipilih untuk menjadi topik invensi. Judul tersebut harus dapat menjiwai inti invensi. Dalam menentukan judul harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Kata-kata atau singkatan yang tidak dapat dipahami maksudnya sebaiknya dihindari; b. Tidak boleh menggunakan istilah merek perdagangan atau perniagaan. 2). Bidang teknik invensi, yaitu menyatakan tentang bidang teknik yang berkaitan dengan invensi; 3). Latar belakang invensi yang mengungkapkan tentang invensi terdahulu beserta  kelemahannya dan bagaimana cara mengatasi kelemahan tersebut;  4). Fitur-fitur dari klaim ;  5). Gambar (bila ada) yang dijelaskan  secara ringkas keadaan seluruh gambar yang disertakan; 6. Mengungkapkan isi invensi sejelas-jelasnya terutama fitur yang terdapat pada invensi tersebut dan gambar yang disertakan digunakan untuk membantu memperjelas invensi.

Klaim

Klaim adalah bagian dari permohonan  paten yang menggambarkan inti invensi yang dimintakan perlindungan hukum, yang diuraikan secara jelas dan didukung  dengan deskripsi. Klaim tersebut menggabarkan  tentang semua keistimewaaan teknik yang ada  dalam invensi.  Penulisan klaim  menggunakan kaidah bahasa Indonesia dan  bahasa teknik yang baik dan benar serta ditulis secara terpisah dari uraian invensi. Hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan klaim adalah: 1).  Klaim tidak boleh berisi gambar atau grafik tetapi  berisi tabel, rumus matematika ataupun rumus kimia; 2). Klaim tidak  berisi kata-kata yang sifatnya meragukan. Dalam penulisannya, klaim dibuat dengan dua cara: a.  Klaim mandiri (independent claim) yang ditulis dalam dua bagian. Bagian pertama, mengungkapkan tentang fitur invensi terdahulu dan bagian kedua mengungkapkan tentang fitur invensi merupakan ciri invensi yang diajukan.  Dalam penulisannya, dimulai dari keistimewaan yang paling luas (broadest) lalu diikuti dengan keistimewaan yang lebih spesifik (narrower). Klaim turunan (dependent claim) mengungkapkan fitur yang lebih spesifik dari pada keistimewaan pada klaim mandiri dan ditulis secara terpisah dari klaim mandirinya.  b.  Klaim mandiri yang ditulis dalam satu bagian dan mengungkapkan secara  langsung   keistimewa invensi tanpa menyebutkan keistimewaan dari invensi terdahulu.  Cara penulisannya biasanya juga dimulai dari keistimewaan yang paling luas lalu diikuti dengan keistimewaan yang lebih spesifik. Penulisan klaim turunan, sama dengan penulisan pada cara 1 tersebut diatas.

Abstrak

Abstrak adalah bagian spesifikasi paten yang  disertakan dalam lembaran pengumuman yang  merupakan ringkasan   uraian lengkap penemuan,  yang ditulis secara terpisah dari uraian invensi.  Abstrak ditulis  tidak lebih dari 200 (dua ratus) kata,   dimulai dengan judul invensi sesuai dengan judul yang ada pada deskripsi invensi. Isi abstrak  merupakan intisari dari deskripsi dan klaim-klaim invensi, atau  sama dengan klaim mandirinya. Rumus kimia atau matematika yang benar-benar diperlukan, dapat dimasukan ke dalam abstrak. Dalam abstrak, tidak boleh ada kata-kata di luar lingkup invensi, terdapat kata-kata sanjungan, reklame atau bersifat subyektivitas orang yang mengajukan permohonan paten. Jika dalam abstrak menunjuk beberapa keterangan bagian-bagian dari gambar maka harus mencantumkan indikasi penomoran dari bagian gambar yang ditunjuk dan diberikan dalam tanda kurung. Jika diperlukan gambar secara penuh disertakan dalam abstrak, maka gambar yang dimaksud harus dicantumkan nomor gambarnya.

Permohonan Pemeriksaan Subtantif

Permohonan pemeriksaan substantif diajukan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan dalam bahasa Indonesia dengan melampirkan bukti pembayaran biaya permohonan sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) untuk Paten, sedangkan untuk Paten Sederhana dengan membayar biaya sebesar Rp 350.000.

Hasil dan Pembahasan

1. Jumlah Paten Peneliti LPNK Kementerian Ristek

Paten yang dihasilkan oleh para peneliti LPNK di bawah Koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi  yang paling banyak adalah peneliti dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, disusul Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Tenaga Nuklir Nasional dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Untuk lebih jelasnya tentang jumlah paten yang dihasilkan oleh peneliti LPNK dapat dilihat pada Tabel 1. berikut.

Dari Tabel 1. dan Gambar 2.  terlihat bahwa peneliti Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi mengahsilkan paten terbanyak yaitu sebanyak  62 judul (37.80%), disusul Lembaga Ilmu Penegtahuan Indonesia 57 judul (34.76%), Badan Tenaga Nuklir Nasional 38 judul (23.17%) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional sebanyak 7 judul (4.27%).

2. Jumlah Status Paten yang diberikan perlindungan hukum

Jumlah status paten peneliti LPNK yang diberikan perlindungan hukum yang paling banyak adalah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, disusul Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Tenaga Nuklir Nasional, dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Untuk lebih jelasnya jumlah status paten yang mendapat perlindungan hukum dapat dilihat pada Tabel 2. berikut.

Berdasarkan Tabel 2. dan Gambar 3. menunjukkan bahwa Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi mempunyai jumlah paten yang diberikan perlindungan hukum paling banyak yaitu 42 judul (52.50%), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 15 judul (18.75%), Badan Tenaga Nuklir Nasional  17 judul (21.25%), dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 6 judul (7.50%).

3. Jumlah Status Paten Yang dibatalkan perlindungan hukumnya

Dari hasil penelusuran melalui database paten Indonesia menunjukkan bahwa paten yang paling banyak dibatalkan perlindungan hukumnya  adalah dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, disusul Badan Pengkajian dan Perapan Teknologi serta Badan Tenaga Nuklir Nasional. Untuk lebih jelasnya  tentang jumlah paten yang dibatalkan dapat dilhat pada tabel 1. berikut.

Dari Tabel 3. dan Gambar 4. menunjukkan bahwa paten yang paling banyak dibatalkan perlindungan hukumnya adalah dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sebanyak 17 paten (50%), disusul Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sebanyak 11 paten (32.35%) dan Badan tenaga Nuklir Nasional sebanyak 6 paten (17.65%).

4. Jumlah status paten dalam proses perlindungan hukum

Status paten  peneliti LPNK Kementerian Riset dan Teknologi yang terdaftar di database paten Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang sedang dalam proses perlindungan  paling banyak adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, disusul Badan Tenaga Nuklir Nasional, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Untuk lebih jelasnya jumlah status  paten peneliti LPNK yang dalam proses perlindungan dapat dilihat pada Tabel 4. berikut.

Dari Tabel 4. dan Gambar 5. terlihat bahwa status paten dalam proses perlindungan hukum  yang paling banyak adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yaitu sebanyak 24 paten (57.14%), disusul Badan Tenaga Nuklir Nasional 9 paten (21.43%), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sebanyak 8 paten (19.05) dan Lembaga dan Penerbangan dan Antariksa Nasional sebanyak 1 paten (2.38%).

5.  Jumlah  status paten yang berakhir masa perlindungan hukumnya

Dari hasil penelusuran diperoleh bahwa paten yang berakhir masa perlindungan hukumnya dari peneliti LPNK yang paling banyak adalah Badan Tenga Nuklir Nasional, disusul Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi serta Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Untuk lebih jelasnya tentang jumlah paten yang berakhir masa perlindungannya dapat dilihat pada Tabel 5. berikut.

Dari Tabel 5. dan Gambar 6. terlihat bahwa paten yang berakhir masa perlindungannya yang paling banyak adalah Badan Tenaga Nuklir Nasional yaitu sebanyak 6 paten (75%) disusul Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia masing-masing 1 paten (12.5%).

Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa :

1. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi mempunyai jumlah  paten terbanyak yaitu  sebanyak 62  judul paten  (37.80%), dan  yang  diberikan perlindungan hukum sebanyak yaitu 42 judul (52.50%).
2. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mempunyai jumlah paten terbanyak yang dibatalkan   yaitu sebanyak 17 paten (50%) dan yang sedang dalam proses perlindungan  yaitu sebanyak 24 paten (57.14%).
3. Jumlah paten yang berakhir masa perlindungannya  paling banyak adalah Badan Tenaga Nuklir Nasional yaitu sebanyak 6 paten (75%).

Daftar Pustaka

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Fasilitas E-Tutorial HKI. http://www.dgip.go.id/. Akes Tanggal 9 Mei 2014

Kardoyo, Hadi dkk. 2010. Kebijakan Paten dalam mendorong aktivitas inovasi di Indonesia. Jakarta : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Pusat Penelitian Perkembangan Iptek.

Mastur. 2012. Perlindungan Hukum  Hak kekayaan Intelektual di Bidang Paten. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI Vol. 6 No. 1 Januari 2012.

Soekirno. 1996. Pendayagunaan Informasi Paten. BACA 20 (6) 1996.

Suratmaja, Agus Candra.  Korelasi Peningkatan Anggaran Riset dengan Jumlah Penelitian dan Paten Internasional yang Dihasilkan diantara Negara Indonesia, Malaysia dan Thailand. http://www.ambadar.com . Akes tanggal  19 Mei 2014

http://id.wikipedia.org/wiki/Paten akses tanggal 24 April 2014 UU Nomer 14 Tahun 2001 tentang paten