Peran Perpustakaan Umum Kab. Berau dalam Mewujudkan Perpustakaan Kampung

1. Pendahuluan

Sejak adanya otonomi daerah, Perpustakaan Kabupaten Berau akhirnya mendapat perhatian dan pembenahan kelembagaan dengan dikeluarkannya SK Bupati No.19 tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Berau.  Secara kelembagaan bahwa perpustakaan telah disahkan oleh DPRD menjadi Perpustakaan Umum Kabupaten Berau pada tanggal 27 November 2002 dalam bentuk Peraturan Daerah No.27 Tahun 2002 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Berau. Namun demikian secara definitif bahwa Struktur Kantor perpustakaan diisi oleh pejabat struktural termasuk kepala kantor pada bulan Oktober 2004. Adapun Kebijakan perpustakaan yang telah ditetapkan antara lain membina minat baca, dan melakukan kerja sama secara aktif dengan perpustakaan lain dan pihak/instansi terkait dalam penyelenggaraan perpustakaan (Renstra, 2006 & Lakip, 2008).
 
Undang-undang No.43/2007 tentang Perpustakaan, pasal 15 menyiratkan bahwa pembentukan perpustakaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat; dan pasal 16 menyiratkan bahwa penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan kepemilikan? seperti perpustakaan desa. Pengertian perpustakaan desa tidak terbatas kepada perpustakaan yang terletak di pedesaan, tetapi secara luas juga mencakup semua perpustakaan yang ada di wilayah desa/kelurahan dalam sebuah kota. Sesungguhnya potensi buku-buku yang dimiliki atau tersimpan di rumah-rumah warga apabila dikumpulkan, jumlahnya sudah lebih dari cukup untuk mendirikan sebuah perpustakaan desa, taman bacaan masyarakat ataupun sudut baca. Pengembangan perpustakaan desa bisa dimulai dari perpustakaan pribadi milik warga misalnya taman bacaan masyarakat (TBM), rumah baca, sudut baca, yang dikelola atas swakarsa dan swadaya masyarakat. Sebuah rumah baca atau sudut baca dapat dimulai pendiriannya dengan bermodal 300 ? 1000 judul buku atau 1000 eksemplar buku, di mana hal itu merupakan awal terbentuknya sebuah perpustakaan. Persoalan yang muncul  adalah bagaimana menimbulkan kesadaran warga terhadap pentingnya membaca dan membangkitkan semangat mereka untuk memiliki dan mendirikan sebuah perpustakaan. Sehingga perpustakaan nanti dapat menjadi kebanggaan warga dan sebagai tempat alternatif mengisi waktu luang (Saputera, 2010).
 
Hubungan antara Perpustakaan Umum Kabupaten dengan Perpustakaan Desa telah  menginspirasi terciptanya artikel ini, terutama sejauhmana peran daripada perpustakaan umum. Ide artikel ini muncul atas ketertarikan penulis terhadap kreativitas layanan Perpustakaan Umum Kabupaten Berau pada tahun 2008 berkaitan kerjasama dengan PT Berau Coal, dan pada kesempatan lain yaitu tahun 2010 penulis sempat mengunjungi Kabupaten Berau yang mendapatkan keterangan atau penjelasan sekilas mengenai pembentukan perpustakaan desa.
2. Awal Pembentukan Perpustakaan Kampung

Berdasarkan Undang-undang RI No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pasal 21 ayat 2 butir b, bahwa Perpustakaan Nasional RI telah melaksanakan program pemberian bantuan buku dan bimbingan teknis dalam rangka pengembangan perpustakaan desa / kelurahan di Indonesia melalui dana dekonsentrasi yang pelaksanaannya dikelola oleh Perpustakaan Daerah Provinsi sejak tahun 2007. Atas dana dekonsentrasi tersebut bahwa Badan Perpustakaan Kalimantan Timur telah membantu 35 perpustakaan desa dan kelurahan di kabupaten dan kota pada 2009, sedangkan tahun ini akan dialokasikan bantuan kepada 135 perpustakaan desa dan kelurahan. Dengan demikian dalam dua tahun anggaran, jumlah perpustakaan desa dan kelurahan yang akan dibantu menjadi 170 perpustakaan desa dan kelurahan. Bantuan diberikan kepada perpustakaan tersebut berupa  buku (Pemerintah Kalimantan Timur, 2010).
 
Pada umumnya wilayah Daerah Kalimantan Timur tidak dikenal istilah nama desa, namun nama tersebut biasanya dikenal dengan istilah kampung. Pemerintahan kampung ini setingkat dengan pemerintahan desa di daerah lain seperti di Jawa. Apabila dilihat dari luas wilayah, kampung ini mempunyai luas yang relatif lebih luas dibanding desa di Jawa.  Berdasarkan nama wilayah tersebut, nama perpustakan desa di wilayah Kalimantan Timur khususnya Kabupten Berau disebut sebagai perpustakaan kampung.
 
Sebenarnya awal pembentukan Perpustakaan kampung ini atas stimulus dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia tersebut, di mana pada tahap awal bantuan berupa fisik buku.  Secara teknis, Badan Perpustakaan Provinsi memberikan informasi bantuan buku tersebut melalui perpustakaan kabupaten. Kemudian Kantor Perpustakaan Umum Kabupaten Berau mengadakan sosialisasi (penyuluhan) kepada masyarakat maupun pemerintahan kampung mengenai pentingnya membaca. Dengan dipahaminya makna/arti penting membaca, maka diharapkan dapat memunculkan kesadaran masyarakat untuk membaca menjadikan suatu kebutuhan. Akhirnya tindakan masyarakat dan atau pemerintahan kampung memungkinkan terciptanya perpustakaan kampung, di mana perpustakaan umum kabupaten dapat memfasilitasinya. Hal tersebut disampaikan oleh Kasubag Tata Usaha ? Bapak Yadianto (Gambar 1)  mengenai proses pembentukan perpustakaan kampung tersebut. Apresiasi kepada bapak atas semangatnya memotivasi masyarakat demi kesejahteraan  hidup insani terutama berhubungan dengan kepentingan mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara profesional, Bapak Yadianto ini sangat menguasai teknik komunikasi kepada masyarakat atau komunikasi publik. Setelah data pribadi diperoleh, ternyata Bapak Yadianto adalah mantan pegawai Departemen Penerangan yang telah dilikuidasi (dibubarkan) oleh Presiden Abdurahman Wahid (Gusdur).   Atas dasar assesment kesadaran masyarakat tersebut oleh Tim Bapak Yadianto, maka perpustakaan kabupaten menetapkan calon kampung penerima bantuan buku. Selanjutnya kepala kampung diminta untuk membuat surat keputusan pembentukan perpustakaan kampung, penyediaan ruangan dan kelengkapan lain yang dibantu perpustakaan kabupaten. Perpustakaan kampung yang telah terbentuk diusulkan untuk menerima bantuan buku dari provinsi. 
 
Adapun perpustakaan kampung yang telah dibentuk ada tiga yaitu
1) Perpustakaan Umum Kampung Merancang Ulu,
2) Perpustakaan / Taman Bacaan ?Harapan Bangsa? Kampung Pegat Bukur, dan
3) Perpustakaan / Taman Bacaan Al-Fadillah Labanan Makarti.
 
Secara kelembagaan bahwa ketiga perpustakaan kampung tersebut telah memiliki dasar hukum yaitu
1) Keputusan Kepala Kampung Merancang Ulu Kec. Gunung Tabur No. 03/06-2007/KMU-GT/2007 tentang Pembentukan Perpustakaan Kampung Merancang Ulu Kec. Gunung Tabur; 2) Keputusan Kepala Kampung Pegat Bukur Kec. Sambaliung Kab. Berau No. 004/SK-PPK/PB-KS/V/2009 tentang Pembentukan Perpustakaan Kampung Pegat Bukur Kec. Sambaliung; dan
3) Keputusan Kepala Kampung Labanan Makarti No.36 tahun 2006 tentang Pembentukan Perpustakaan Kampung Labanan Makarti.
 
3. Keterkaitan dengan CSR Perusahaan

Suatu perusahaan dalam operasionalnya terdapat tiga jenis tanggung jawab yang berbeda-beda kepada pemangku kepentingan (stake holders) yaitu tanggung jawab ekonomi (economic responsibility), tanggung jawab hukum (legal responsibility), dan tanggung jawab sosial (social responsibility). Penekanan terhadap salah satu tanggungjawab dapat menyebabkan perusahaan berjalan secara tidak optimal. Adapun pemangku kepentingan terdiri atas inside stakholder yaitu pemegang saham, para manajer, karyawan; outside stakeholder yaitu pelanggan, pemasok, pemerintah, masyarakat lokal dan masyarakat secara umum. Perusahaan umumnya dibentuk dengan tujuan untuk menghasilkan laba (keuntungan) secara optimal. Berkaitan dengan hal tersebut, para pengelola perusahaan memiliki tanggung jawab ekonomi kepada pemegang saham, para kreditor. Perusahaan juga harus mematuhi berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai tanggung jawab hukum, sehingga perusahaan dapat berjalan sesuai dengan harapan yang dimiliki masyarakat. Dengan demikian adanya hukum dan peraturan dapat tercipta rasa keadilan antara perusahaan satu dengan yang lain maupun keadilan terhadap masyarakat. Seperti   pemerintah membuat peraturan instalasi pengolahan limbah guna mencegah kerugian yang ditimbulkan oleh perusahaan terhadap masyarakat. Tanggung jawab lain yang harus dijalankan adalah tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility-CSR). Tanggung jawab ini semata-mata merupakan komitmen perusahaan secara sukarela untuk turut meningkatkan kesejahteraan komunitas, dan bukan merupakan aktivitas bisnis yang diwajibkan oleh hukum dan perundang-undangan seperti kewajiban membayar pajak atau kepatuhan terhadap undang-undang ketenagakerjaan.
 
Perkembangan CSR di Indonesia dapat dilihat dalam dua perspektif yang berbeda. Pertama, pelaksanaan CSR memang merupakan praktik bisnis secara sukarela artinya pelaksanaan CSR lebih banyak berasal dari inisiatif perusahaan dan bukan aktivitas yang dituntut oleh peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia terhadap perusahaan. Sebagai contoh Coca Cola, Unilever, pemegang franchise dan lisensi internasional (McDonald, Nike) sangat dipengaruhi oleh perkembangan CSR di negara asal perusahaan multinasional maupun pemberi franchise dan lisensi. Sedangkan perusahaan domestik harus mengalami proses belajar lebih panjang dalam merancang dan melaksanakan aktivitas CSR, meskipun perusahaan seperti HM Sampoerna, Jarum dan lain-lain telah mulai melakukan aktivitas CSR. Kedua, pelaksanaan CSR bukan lagi bersifat sukarela bagi perusahaan, namun aktivitas tersebut sudah merupakan kewajiban perusahaan (Solihin, 2009). Hal tersebut tertuang dalam Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bab v mengenai Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan, dan  pasal 74 yang menyiratkan :
(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
(2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
(3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.
Sebagai contoh pelaksanaan CSR yang diprakarsai oleh Awang Faroek (sewaktu menjadi bupati Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur) terjadi sinergi antara perusahaan, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan pemangku kepetingan. PT Kaltim Prima Coal, Bupati Kutai Kertanegara, membuat inisiatif untuk memberdayakan para petani yang berada di wilayahnya. Pelaksanaan CSR berupa pemberdayaan para petani jeruk di Kecamatan Rantau Pulung Kab. Kutai Kertanegara, dengan penamanan jeruk varietas baru (Citrus reticulate blanco) yang dapat ditanam di dataran rendah.
 
Aktivitas yang berkaitan dengan perpustakaan bahwa beberapa perusahaan sudah menjadikan perpustakaan sebagai target CSR seperti PT HM Sampoerna Tbk. dengan Sampoerna Corner, Bank Niaga dengan perpustakaan kelilingnya, Coca Cola Foundation dengan beberapa perpustakaan yang telah dibinanya, dsb. (Komariah, 2009). PT Berau Coal di Kabupaten Berau telah melakukan tanggung jawab sosial (CSR) melalui bagian ?community development? dengan masyarakat sekitar, karena sangat terkait dengan adanya  Undang-undang No.40/2007 pasal 74. Aktivitas CSR PT Berau Coal dalam berbagai bidang atau kegiatan, salah satunya terkait dengan bidang perpustakaan kampung. Seperti perusahaan menyumbang rak buku, dana untuk personal pengelola perpustakaan kampung yang mengikuti bimtek, lomba-lomba dan lain-lain. Menurut Bapak Toni sebagai orang Comunnity Development  dari PT Berau Coal (lihat Gambar 2) bahwa Perusahaan berencana akan memberikan Door Prize kepada pengunjung perpustakaan yang terbanyak pada masa-masa mendatang.
 
 
4. Keterkaitan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
Lembaga ini biasanya dibentuk oleh masyarakat yang kemungkinan juga mendapat sponsor dari fihak lain, bertujuan membantu masyarakat dalam suatu kemajuan kehidupan atau memberdayakan masyarakat agar dapat hidup secara mandiri sesuai lingkungannya. Dari tiga perpustakaan kampung yang dijumpai di Kabupaten Berau, bahwa hanya Perpustakaan  / Taman Bacaan ?Harapan Bangsa? Kampung Pegat Buku dikelola oleh Lembaga Karya Bersatu sebagai LSM. Lembaga ini telah mendapat fasilitas satu komputer dan printer dari PT Berau Coal, dan komputer tersebut berada dalam salah satu ruangan yang bersatu dengan perpustakaan. Dengan adanya fasilitas komputer tersebut, perpustakaan tentu dapat memanfaatkan atau paling tidak komputer dapat dipakai untuk membantu aktivitas perpustakaan.
 
5. Perpustakaan Kampung dan Keberlanjutannya
Perpustakaan Umum Kabupaten Berau telah memfasilitasi tiga perpustakaan kampung sampai bulan Agustus 2010. Rencana Perpustakaan Umum akan memfasilitasi lagi menjadi lima perpustakaan kampung dengan anggaran APBD mendatang. Selain Perpustakaan Umum mendorong untuk membentuk perpustakaan kampung yang baru, tentu operasionalisasi perpustakaan kampung yang sudah ada tetap perlu dibina atau dikembangkan lebih lanjut agar perpustakaan kampung tidak mengalami stagnasi. Usaha pembinaan atau pengembangan perpustakaan kampung agar terjadi keberlanjutan (sustainable) opreasionalisasinya terdapat delapan aspek yang perlu menjadi perhatian yaitu 1) kelembagaan, 2) koleksi, 3) sarana dan prasarana, 4) sumberdya manusia (SDM), 5) manajemen, 6) layanan, 7) anggaran dan 8) pemustaka. Aspek-aspek ini akan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri dalam menghadapi tantangan masa depan kehidupan masyarakat atau bangsa, dengan demikian perpustakaan kampung diharapkan tetap dapat eksis di kemudian hari. Berkaitan dengan tiga perpustakaan kampung di Kabupaten Berau (Pegat Bukur, Merancang Ulu maupun Labanan Makarti), selanjutnya akan dilakukan ulasan tentang ke delapan aspek tersebut guna antisipasi di masa mendatang atau keberlanjutannya (sutainability).
 
a) Aspek kelembagaan
Kelembagaan tiga perpustakaan kampung telah ada berdasarkan keputusan masing-masing kepala kampung, dan susunan pengurus juga terlampir. Subtansi keputusan kepala kampung dapat dimaklumi adanya, namun terdapat saran sebaiknya ada pemisahan. Satu keputusan menyangkut pendirian lembaga perpustakaan kampung, dan satu lagi tentang pengangkatan / pembentukan susunan pengurus yang dilengkapi dengan masa tugas pengurus (periodesasi). Masa tugas pengurus sangat berhubungan dengan regenerasi kepengurusan, atau penghargaan pengurus lama atas jasa-jasanya mengelola perpustakaan kampung. Kepengurusan hanya nampak pada Perpustakaan Kampung Al- Fadillah Labanan Makarti yang mempunyai struktur / bagan organisasi, karena struktur organisasi dapat menggambarkan letak garis komando / instruksi maupun garis non komando (koordinasi). Berkaitan dengan kelembagaan ini bahwa organisasi tidak terlepas dari hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab. Hampir setiap personal pengelola perpustakaan kampung telah berusaha untuk menanyakan masalah ada tidaknya insentif yang menjadi hak; padahal hak tersebut telah tertuang dalam keputusan kepala kampung seperti tersirat bunyinya ?Segala biaya yang timbul berkatian dengan tugas perpustakaan kampung ini dibebankan kepada swadaya masyarakat?. Adapun kewajiban, wewenang maupun tanggung jawab juga sudah tersirat dalam kalimat ?Pengurus sebagaimana dalam diktum kesatu keputusan ini berkewajiban : 1) mengatur tempat dan ruangan, 2) mengelola bahan perpustakaan, 3) memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan bertangung jawab kepada kepala kampung?. Dengan demikian nampak jelas hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab pengelola perpustakaan, kecuali ada sponsor yang dapat memberikan bantuan.
 
b) Koleksi
Selama ini koleksi buku kebanyakan bantuan dari perpustakaan provinsi (Perpusnas RI). Sehingga kemutakhiran informasi, sementara ini masih dianggap relatif up to date. Terdapat juga bantuan koleksi buku dari mahasiswa Universitas Mulawarman yang melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN).  Ada juga majalah yang berasal dari pemda, masyarakat (pribadi) yang tidak dibaca lagi. Surat kabar (koran) berasal dari humas pemda, seperti koran ?Sinar Tani?.   Dengan demikian koleksi masih perlu pengembangan lebih lanjut terutama subyek yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Penyusunan koleksi tidak mengikuti kaidah tatanan/susunan buku yang dilakukan oleh Perpustakaan Pegat Bukur (lihat Gambar 3), hal ini disebabkan karakteristik daripada rak koleksi bukunya meskipun sebenarnya buku dapat ditata secara berdiri.
 
c) Sarana dan Prasarana
Perpustakaan kampung Merancang Ulu telah membangun gedung / ruangan yang lebih luas dan berada di sebelah belakang ruangan lama. Pekerjaan pembangunan gedung sudah mencapai 80 persen. Perpustakaan Kampung Labanan Makarti juga sudah ada tanah dan gedung, namun atap gedung mengalami kerusakan yang perlu biaya perbaikan serta masih kekurangan biaya. Sedangkan Perpustakaan Pegat Bukur mempunyai bangunan berupa rumah panggung yang terdiri atas dua lantai, di mana lantai atas berfungsi untuk menghindari genangan air (banjir) karena lokasi wilayah ini rawan banjir. Adapun perlengkapan (rak, meja dan kursi plastik) dibantu oleh perpustakaan umum kabupaten, sedangkan PT Berau Coal diminta juga untuk membantu rak buku kepada dua perpustakaan kampung. Kecuali Perpustakaan Kampung Pegat Buku tidak mendapatkan bantuan rak, meja dan kursi. Perpustakaan Kampung Pegat Bukur menggunakan karpet palstik yang digelar pada lantai bangunan. Pengurus perpustakaan Pegat Bukur ini cukup kreatif dengan memanfaatkan kearifan lokal untuk mewujudkan rak dengan membuat rak dari kayu bulat. Rak dirakit dari kayu bulat untuk penempatan koleksi. Hal ini cukup murah bila dibandingkan dengan membuat papan lebar untuk dibuat rak buku, dan akan lebih mahal lagi dengan rak besi seperti hasil produksi perusahaan rak/meja. Mengeni jenis kayu yang dipergunakan oleh masyarakat, tentu masyarakat lebih mengetahui jenis kayu yang tidak mudah dimakan rayap basah maupun kering. Untuk mengetahui model rak kayu bulat tersebut dapat disajikan pada Gambar 3.
 
d) Sumberdaya manusia (SDM)
Pengurus perpustakaan sangat antusias dalam mengelola perpustakaan kampung, dan selama ini hanya sedikit sekali tenaga (SDM) yang mendapatkan bimtek dari perpustakaan tingkat provinsi. Sehingga SDM yang telah meperoleh bimtek  berkewajiban untuk melakukan transfer pengetahuan kepada yang belum mendapatkan bimtek. Selain itu guna mengatasi kekurangan pengetahuan tersebut, perpustakaan kabupaten selalu membantu konsultasi melalui perpustakaan keliling. Seperti dikemukakan oleh Bapak Sunindar (Kepala Pembinaan Perpustakaan Provinsi) bahwa Perpustakaan Berau cukup kreatif dan agresif dalam soal bimtek. Sebagai misal jatah bimtek untuk satu orang karena terbatas anggaran, maka Perpustakaan Umum telah memanfaatkan PT Berau Coal untuk mendanai personal yang lain agar bisa mengikuti bimtek.  Begitu juga Perpustakaan Umum Kabupaten Berau perlu menyiasati pelaksanaan bimtek dengan anggaran terbatas, misalnya peserta disarankan untuk menggunakan transpotasi darat karena transpotasi udara tentu tidak akan mencukupinya.
 
e) Manajemen (Penyelenggaraan/Pengelolaan)
Penyelenggaraan tiga perpustakaan kampung ternyata ada keterpaduan / kebersamaan dengan aktivitas lain seperti aktivitas PKK (Pendidikan Kesejahteraan Keluarga) atau Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Sebenarnya perpustakaan kampung ini juga merangkap sebagai taman bacaan. Pengertian taman bacaan ini sebenarnya dibentuk atau dikelola oleh dinas pendidikan (kemendiknas), dan belum nampak di kampung ini adalah rumah baca / pintar yang dikelola oleh SIKIB (Solidaritas Isteri-isteri Kabinet Indonesia Bersatu). Pengelolaan perpustakaan kampung dikelola oleh masyarakat dengan keputusan kepala kampung, namun ada satu perpustakaan kampung yang tampak berbeda dalam pengelolaannya. Sesuai dengan papan namanya bahwa perpustakaan kampung Pegat Bukur dikelola oleh LSM yang bernama ?Lembaga Karya Bersatu (LKB)? dan sponsor pembentukannya adalah Perpustakaan Daerah bekerja sama dengan Community Development PT Berau Coal, LKB dan United Tractors. Untuk mengetahui pengelola perpustakaan tersebut dapat disajikan papan nama Perpustakaan Kampung Pegat Bukur seperti pada gambar 4.
 
f) Layanan
Layanan perpustakaan dilakukan oleh pengurus secara bersama atau terkadang saling bergantian secara personal, hal ini tergantung dari kesibukan masing-masing pengurus. Layanan perpustakaan tidak hanya tergantung pada hari kerja saja, apabila ada suatu kegiatan lain perpustakaan kampung juga buka atau melayani masyarakat seperti kegiatan arisan PKK yang dilakukan di ruangan / bangunan perpustakaan.
 
g) Anggaran
Anggaran perpustakaan sesuai dengan keputusan kepala kampung ditanggung secara swadaya masyarakat. Namun tidak tertutup kemungkinan dibantu oleh CSR perusahaan tertuma pengurus yang mengikuti bimtek di Badan Perpustakaan Provinsi. Sedangkan acara-acara lain, CSR perusahaan juga selalu melakukan dukungannya  terutama aktivitas yang terkait dengan perpustakaan daerah dan perpustakaan kampung. Mengapa perpustakaan kampung Pegat Bukur ini agak lebih istimewa? Hal ini disebabkan oleh lokasi pertambangan batubara yang bersifat tambang terbuka dari PT Berau Coal berada di Kampung Pegat Bukur.
 
h) Pemustaka
Perpustakaan Merancang Ulu kebanyakan melayani masyarakat lokal atau asli daerah tersebut. Perpustakaan Labanan Makarti kebanyakan melayani masyarakat transmigran dari Jawa yang berpindah sekitar tahun 1973. Sedangkan Perpustakaan Pegat Bukur melayani masyarakat lokal atau asli daerah, dan masyarakat pendatang terutama para pegawai tambang yang mengontrak di wilayah Pegat Bukur. Memang di wilayah Pegat Bukur relatif ramai dan nampak kendaraan mewah seperti Triton, Strada bertengger di halaman rumah-rumah pegawai tambang PT Berau Coal.
Berdasarkan masyarakat yang dilayani perpustakaan kampung semakin lama diharapkan semakin maju karena faktor kebersamaannya. Menurut salah staf Perpustakaan Umum Kabupaten (petugas perpustakaan keliling) bahwa biasanya wilayah yang berdekatan dengan wilayah tambang kondisinya relatif ramai, namun  setelah lokasi tambang pindah atau tidak ada di kampung yang bersangkutan maka wilayah tersebut akan menjadi sepi kembali. Hal inilah yang perlu menjadi pemikiran perpustakaan umum tentang eksistensi perpustakaan atau keberlanjutannya di masa datang.
6. Kesimpulan
Stimulus Perpustakaan Nasional atau Badan Perpustakaan Provinsi sangat diharapkan oleh Perpustakaan Umum Kabupaten Berau untuk mendorong terwujudnya perpustakaan kampung. Tentu perpustakaan umum kabupaten dalam menetapkan atau membantu terwujudnya perpustakaan kampung perlu melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkait terlebih dahulu. Penyuluhan tersebut dengan subtansi tentang makna atau arti penting membaca, sehingga masyarakat timbul kesadaran untuk belajar sepanjang hayat. Dengan kesadaran masyarakat akan belajar sepanjang hayat atau tumbuh minat baca,  selanjutnya hal tersebut perlu difasilitasi oleh perpustakaan umum daerah demi terwujudnya suatu perpustakaan. Perpustakaan inilah yang disebut dengan perpustakaan kampung. Dengan adanya perpustakaan kampung diharapkan bahwa membaca merupakan suatu kebutuhan sehingga tercipta budaya baca masyarakat. Pada akhirnya berkat keberadaan perpustakaan kampung masyarakat dapat hidup lebih cerdas, dan secara lebih luas bahwa perpustakaan telah dapat mencerdaskan kehidupan bangsa.
Daftar Pustaka

Harian Ekonomi Neraca Nasional. 2010. Sumbang  Buku, Tingkatkan Minat Baca CSR. http://bataviase.co.id/node/120112. upload 06 Mar 2010. Diakses 18-08-2010.
Komariah, Neneng. 2009. Perpustakaan sebagai target Corporate Social Responsibility (CSR). Bandung : Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran.  http://pustaka.unpad.ac.id/archives/52957/. Diakses 20-08-2010
 
Komariah, Neneng. 2009. Peranan Perpustakaan Sekolah Dalam Proses Belajar Mengajar. Bandung : Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. http://pustaka.unpad.ac.id/assets/uploads/2010/07/peranan_perpustakaan_sekolah.pdf. Diakses 20-08-2010
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2008. Berau : Kantor Perpustakaan Umum Kabupaten Berau.
Pemerintah Kalimantan Timur. 2010. Berita : Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan hingga ke Tingkat Desa (26 Juli 2010). Komitmen Badan Perpustakaan Kaltim Tingkatkan Minat Baca Masyarakat Kaltim (Bagian 3). Diakses 20-08-2010.
Perencanaan Strategik (RENSTRA) SKPD Tahun 2006-2010. Berau : Kantor Perpustakaan Umum Kabupaten Berau.
Saputra, Agus. 2010. Perpustakaan Desa, Basis Pengembangan Perpustakaan di Indonesia.
http://www.scribd.com/doc/24584577/Perpustakaan-Desa-Basis-Pengembangan-Perpustakaan-Di-Indonesia. Diakses 20-08-2010.
 
Solihin, Ismail. 2009. Corporate Social Responsibility : From Charity to Sustainability. Jakarta : Salemba Empat.
 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
http://www.bapepam.go.id/reksadana/files/regulasi/UU%2040%202007%20Perseroan%20Terbatas.pdf . diakses 20-08-2010
 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Jakarta : Perpustakaan Nasional RI.