Perpustakaan Nasional RI Sebagai Ujung Tombak Kegiatan Pelestarian Khazanah Budaya Bangsa Menuju Terwujudnya Khazanah Nasional

 

1. Pendahuluan

Sebagai pengantar makalah ini, kami akan membahas pengertian "pelestarian khazanah budaya bangsa"  untuk memperoleh pengertian yang sama tentang topik yang akan dibahas.
      Kata kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta yaitu "Buddhayah" yang merupakan bentuk jamak dari "Buddhi" yang berarti akal atau budi. Padanan kata budaya dalam bahasa Inggris-nya adalah "culture" yang berasal dari bahasa Latin "colo-ere" yang berarti mengolah atau mengerjakan. "Culture" sendiri memiliki lebih dari 200 definisi arti.
      Ada banyak sekali definisi dan konsep mengenai kebudayaan, setiap definisi dan konsep akan mengantar kita ke pembahasan yang berbeda. Definisi kebudayaan dalam tulisan ini adalah sistem pengetahuan yang meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam alam pikiran manusia, sehingga terwujud dalam kehidupan sehari-hari.
      Kebudayaan bersifat abstrak. Perwujudan kebudayaan adalah semua hal yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berakal-budi, baik berbentuk fisik maupun non-fisik. berbentuk fisik seperti bangunan, peralatan hidup, bahasa, tulisan, dan karya sastra. Berbentuk non-fisik seperti pola perilaku, kepercayaan, dan adat istiadat.
      Kata "Khazanah" berasal dari bahasa Arab, merupakan kata benda nominal yang bisa diartikan sebagai "korpus", himpunan, kelompok, atau kumpulan sesuatu. Istilah ini biasanya digunakan untuk kumpulan benda-benda peninggalan kuno yang berharga. Selain pengertian di atas, pengertian khazanah lainnya adalah perbendaharaan, barang-barang kepunyaan atau harta benda. Kata khazanah juga bisa diartikan sebagai "kamar tempat penyimpanan harta karun", namun pengertian seperti ini tidak terlalu lazim lagi.
      Kata pelestarian dalam bahasa Inggris-nya adalah to preserve, preserve lebih dekat artinya dengan pengawetan dan perawatan, sedangkan pelestarian mempunyai arti yang lebih luas dari itu. Lestari dapat diartikan eksis, bertahan lama, abadi. Melestarikan dapat diartikan sebagai kegiatan untuk menjaga sesuatu agar tetap ada, sehingga terus-menerus dapat diambil manfaatnya. Seperti tujuan kita melestarikan hutan untuk kehidupan, begitu pula seharusnya pandangan kita untuk melestarikan khazanah budaya bangsa. 
      Pelestarian khazanah budaya bangsa dapat diartikan sebagai
kegiatan terus menerus untuk menjaga kumpulan kekayaan akal-budi, pengetahuan, dan budaya bangsa untuk tetap hidup dan bermanfaat bagi masyarakat masa kini dan masa yang akan datang.
      Pertanyaan yang muncul dari pendefinisian diatas adalah apa yang telah dan bisa dilakukan Perpustakaan Nasional Repulik Indonesia (selanjutnya disebut PERPUSNAS) dalam kegiatan ini, sejauh mana kegiatan ini sudah dilakukan oleh PERPUSNAS, hambatan-hambatan apa saja yang muncul dan bagaimana cara mengatasinya, adakah landasan hukum untuk kegiatan ini, bagaimana melakukan kegiatan ini agar sesuai dengan aturan perundangan yang ada, bagaimana perpustakaan nasional di negara lain melakukannya, bagaimana kegiatan ini bisa dilakukan dalam era teknologi informasi dan komunikasi saat ini, dan masih segudang pertanyaan-pertanyaan lain. Beberapa pertanyaan tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam makalah ini.

2. Tugas dan Fungsi Perpustakaan Nasional

Perpustakaan sangat erat kaitannya dengan kebudayaan dan masyarakat, bisa dikatakan perpustakaan itu sendiri merupakan produk dari kebudayaan, dibuat untuk melayani masyarakat.

      International Federation of Library Associations and Institutions menegaskan bahwa tujuan dan fungsi suatu perpustakaan adalah mengumpulkan, menata, melestarikan, dan menyediakan bahan pustaka dalam berbagai bentuk (tidak hanya buku dan naskah, tetapi juga film, foto, cetakan, peta, rekaman suara, pita visual, piringan, dan lain-lain), semua bahan yang mempunyai kemampuan memuat atau merekam pengetahuan dan pikiran manusia. Semua bahan tadi dengan perbedaan waktu, peradaban, dan bentuk merupakan ungkapan kehidupan intelektual dan budaya pada suatu masa dan tempat tertentu.
      Hasil dari kegiatan mengumpulkan ini adalah sebuah kumpulan atau khazanah pengetahuan. Di Indonesia kumpulan ini disebut sebagai  Koleksi Deposit Nasional. Yang dimaksud dengan Koleksi Deposit Nasional adalah segala dokumen tercetak dan/atau terekam yang diterbitkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan/atau yang diterbitkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tetapi membahas tentang Indonesia.
      Hampir di setiap negara, perpustakaan nasional mereka ditugaskan untuk membangun sebuah koleksi deposit nasional. Tujuan dari pembuatan koleksi deposit nasional bermacam-macam, mulai dari tujuan pendataan, bibliografis, riset, pelestarian, sampai untuk tujuan intelijen dan penyensoran. Namun demikian, tujuan utama dari kegiatan pengumpulan deposit, dikenal juga dengan istilah serah-simpan, adalah untuk pelestarian.
      Seperti telah dijelaskan di atas, tujuan dari pelestarian adalah menjaga agar tetap ada untuk dimanfaatkan. Jadi selain kegiatan serah-simpan, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pemanfaatannya oleh masyarakat. Salah satu cara untuk meningkatkan pemanfaatan adalah dengan membuka akses terhadap koleksi tersebut dan menyebarkannya untuk masyarakat, tentunya disesuaikan dengan aturan perundangan yang berlaku. 
      Jadi kegiatan pelestarian tidak berhenti sampai pada serah-simpan saja, tapi juga sampai penyebarannya atau bisa kita katakan sebagai kegiatan serah-simpan-sebar.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Pemerintah sendiri telah memahami arti penting kebudayaan dan peran perpustakaan dalam pelestariannya. Untuk itu pemerintah mengaturnya dalam berbagai produk perundang-undangan. 
      Setidaknya sampai saat ini, ada dua undang-undang dan satu rancangan undang-undang terkait dengan peran perpustakaan dalam pelestarian khazanah budaya bangsa. Undang-undang tersebut adalah UU Hak Cipta, UU Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, Rancangan UU Perpustakaan, termasuk juga keputusan presiden mengenai pembentukan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.  
      Beberapa aturan yang mendasari kepres 67/2000 tentang pembentukan PERPUSNAS adalah UUD 45 Pasal 4 ayat (1),  UU 2/1989 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, UU 4/1990 Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dilengkapi dengan PP 70/1991 tentang pelaksanaannya. Khusus mengenai karya rekam film dijelaskan pada PP 23/1999 tentang Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera atau Film Dokumenter. 
      Keppres 67/2000 hanya berumur singkat, pada tahun yang sama keppres ini dicabut dan diganti dengan keppres 166/2000 tentang Kedudukan; Tugas; Fungsi, Kewenangan; Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, kemudian dilengkapi dengan Keppres 178/2000 mengenai Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen.
      Meskipun demikian, melihat dari semangat  Keppres 67/2000 di atas, selain untuk tujuan pendidikan, kegiatan serah-simpan menjadi dasar dibentuknya PERPUSNAS untuk mewujudkan Koleksi Deposit Nasional.

3.1 Undang-Undang Hak Cipta.

Membicarakan karya cipta manusia, termasuk di dalamnya karya cetak dan karya rekam, akan membicarakan hak cipta manusia atas karya cipta tersebut. Sehingga, terkait dengan kegiatan serah-simpan dan sebar perlu diperhatikan peraturan pemerintah mengenai hal tersebut. 
      Peraturan mengenai hak cipta berbeda-beda pada setiap negara, pada tahun 1958 Perdana Menteri Ir. H. Djuanda menyatakan Indonesia keluar dari Konvensi Bern agar para intelektual Indonesia bisa memanfaatkan hasil karya, cipta, dan karsa bangsa asing dengan bebas.
      Akan tetapi, masalah hak cipta terkait erat dengan politik perdagangan antar negera, sehingga Indonesia memutuskan untuk kembali meratifikasi Konvensi Bern berdasarkan Keppres 18/1997 dan meratifikasi World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty ("Perjanjian Hak Cipta WIPO") melalui Keppres 19/1997. Ratifikasi ini mengakibatkan perlunya diadakan penyesuaian pada Undang-Undang Hak Cipta yang ada. Sejak diundang-undangkan pada tahun 1982 undang-undang hak cipta di Indonesia mengalami kali beberapa revisi, saat ini UU 19/2002 yang berlaku. 
      Terkait dengan kegiatan pelestarian ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu, berapa lama hak cipta itu berlaku atas karya dan bagaimana dengan karya yang tidak diketahui penciptanya.
      Dalam UU Hak Cipta pasal 29 Ayat (1) menjelaskan, Hak Cipta atas Ciptaan berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima  puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Untuk ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, Hak Cipta atas karya berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya.
      Hak yang diberikan negara kepada pencipta atas karya cipta seharusnya juga diiringi dengan kewajiban. Kewajiban yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan serah-simpan untuk semua karya yang memiliki hak cipta, sayang kewajiban ini tidak dituangkan langsung dalam Undang-Undang Hak Cipta.
      Untuk hak cipta atas hasil kebudayaan rakyat atau atas ciptaan yang tidak diketahui penciptanya, hak ciptanya dimiliki oleh negara. Negara memegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya, folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya. Dari penjelasan diatas, secara tersirat pengetahuan asli masyarakat atau indigenous knowledge juga menjadi milik Negara.
      PERPUSNAS diharapkan dapat melakukan kegiatan alih media untuk karya cipta milik negara, penginformasian dan penyebaran karya milik umum sebagai salah satu bagian dari kegiatan pelestarian.

3.2 Undang-Undang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

Pemerintah telah membuat UU 4/1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dilengkapi dengan PP 70/1991
      Pasal 4 ayat (c)  UU 4/1990, menyatakan salah satu tujuan perpustakaan adalah menyediakan wadah bagi pelestarian hasil budaya bangsa, baik berupa karya cetak, maupun karya rekam, melalui program wajib serah simpan karya cetak dan karya rekam sesuai dengan Undang-Undang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Melanggar ketentuan ini adalah tindakan pidana yang dapat dihukum penjara atau denda.
      Kewajiban serah-simpan karya cetak dan karya rekam yang diatur dalam Undang-undang ini bertujuan untuk mewujudkan "Koleksi Deposit Nasional" dan melestarikannya sebagai hasil budaya bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa 
      PERPUSNAS telah melakukan kegiatan ini semenjak diundang-undangkan, Jenis koleksi karya rekam dan cetak yang disimpan saat ini dalam Koleksi Deposit Nasional adalah AVCD, Brosur, Buklet, Buletin, CD ROM, Compact Disk, Disket, Dokumen, Kaset Audio, Kaset, Kaset Video, Laporan, Laser Disk, Literatur Kelabu, Majalah, Mikrofilm, Mikrofis, Monografi, Peta, Poster, Prosiding, Surat Kabar, Tesis, dan VCD.
      Kewajiban serah-simpan karya cetak dan karya rekam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, berlaku pula terhadap setiap warga negara Republik Indonesia yang hasil karyanya diterbitkan atau direkam di luar negeri.
      Kegiatan serah-simpan karya cetak dan karya rekam di PERPUSNAS, menurut Prof. Sulistyo Basuki, pakar perpustakaan, memiliki kendala, meskipun telah dibuatkan undang-undangnya. PERPUSNAS masih harus mengirimkan surat peringatan untuk penerbit yang (a) hanya mengirimkan satu salinan (PERPUSNAS diberi hak untuk memiliki dua salinan) (b) gagal mengirimkan, dengan berbagai alasan, untuk mengirimkan deposit, atau mereka tidak memperhatikan kewajiban mereka (c) penerbit biasanya menunggu sampai diingatkan akan kewajibannya (d) Berhenti mengirimkan deposit ke PERPUSNAS. Namun surat kadang tidak sampai di tujuan, atau penerbit tidak dapat dihubungi. Akibatnya Bibliografi Nasional Indonesia kurang lengkap dibandingkan dengan bibliografi yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga lain.
      Pernyataan di atas didukung dengan statistik koleksi deposit nasional, seperti yang digambarkan pada tabel sebagai berikut:
 

Tabel 1. Statistik Penerimaan Hasil Pelaksanaan UU 4/1990, seluruh koleksi

No.

Tahun Terbit Produksi

Jumlah Judul

Jumlah Eksemplar

Jumlah Penerbit

Swasta

Pemerintah

1

1990

549

742 

29 

64 

2

1991

3230

3882 

44 

17 

3

1992

3456

15615 

305 

92 

4

1993

3705

40128 

464 

225 

5

1994

4626

42787 

595 

340 

6

1995

6471

38976 

518 

269 

7

1996

8763

50358 

720 

363 

8

1997

7225

52358 

680 

641 

9

1998

5308

39208 

569 

736 

10

1999

3558

26136 

568 

590 

11

2000

4327

29923 

612 

1233 

12

2001

3776

26946 

587 

529 

13

2002

2674

13201 

582 

327 

14

2003

4389

24356 

724 

345 

15

2004

5307

24326 

707 

414 

Khusus untuk monograf dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Statistik Penerimaan Hasil Pelaksanaan UU 4/1990, koleksi monograf

 

No.

Tahun Terbit Produksi

Jumlah Judul

Jumlah Eksemplar

Jumlah Penerbit Swasta

Jumlah Penerbit Pemerintah

Rata-Rata Exemplar

Kekurangan exemplar

Rata-Rata Terbitan per Penerbit

1

1990

484

676

28

2

1.396694215

292

16.13333333

2

1991

3218

3869

44

6

1.202299565

2567

64.36

3

1992

3091

7242

98

28

2.34293109

0

24.53174603

4

1993

3049

6929

156

81

2.272548377

0

12.8649789

5

1994

3490

7188

196

85

2.059598854

0

12.41992883

6

1995

5495

10423

182

64

1.896815287

567

22.33739837

7

1996

7596

15395

288

109

2.026724592

0

19.13350126

8

1997

5897

11270

264

185

1.911141258

524

13.13363029

9

1998

4145

7342

175

198

1.771290712

948

11.11260054

10

1999

2729

4823

198

156

1.767314034

635

7.709039548

11

2000

3242

5865

222

123

1.809068476

619

9.397101449

12

2001

2748

5037

202

68

1.832969432

459

10.17777778

13

2002

1497

3278

177

16

2.189712759

0

7.756476684

14

2003

2880

5347

169

50

1.856597222

413

13.15068493

15

2004

3213

6225

204

87

1.937441643

201

11.04123711

 

Total

52774

100909

 

 

 

7225

 

 

 

      Periode 1993-1996 terjadi pertumbuhan pesat jumlah koleksi monograf per tahun, setelah itu terjadi penurunan tajam. Penurunan ini disadari sebagai dampak krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada waktu itu dan masih berpengaruh pada pertumbuhan koleksi deposit nasional sampai saat ini. 
      Menurut Prof. Sulistyo Basuki, selain krisis ekonomi, kendala pertumbuhan koleksi ini disebabkan karena ketidakpedulian sebagian penerbit, lemahnya penegakan hukum, dan kurangnya usaha dari pihak PERPUSNAS.
      Di lain pihak, penerbit merasa PERPUSNAS tidak memberikan layanan optimal kepada mereka, salah satunya dalam proses pengurusan ISBN/KDT ("Pengurusan ISBN Kembali Menuai Persoalan", Kompas 12 Januari 2006). Akibatnya data statistik terbitan buku di Indonesia simpang siur.
      Kami melihat faktor lain adalah kurangnya keterlibatan aktif masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap karya rekam dan karya cetak yang belum masuk dalam koleksi deposit nasional.
      Selain hal diatas, ada lembaga lain yang mempunyai kewajiban yang sama sebagai tempat penyimpanan deposit seperti Arsip Nasional, Pusat Dokumentasi Informasi Ilimah, Kementerian Riset dan Teknologi, dan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, mengakibatkan penerbit dan produsen karya cetak dan rekam merasa cukup untuk mengirimkan ke salah satu lembaga itu tanpa mengirimkannya kedalam Koleksi Deposit Nasional.
      Meskipun kendala di atas dapat diatasi, akan muncul kendala lain, semakin banyak koleksi yang terkumpul akan semakin membutuhkan tempat dan perawatan ekstra, untuk itu perlu dipikirkan untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan kegiatan pelestarian digital.
      Hal lain yang perlu diperhatikan adalah, Undang-Undang tersebut belum mengatur karya cipta budaya bangsa yang disebarkan dalam bentuk digital melalui media Internet tanpa ada versi cetak atau rekamnya.
      Hal lain yang perlu diperhatikan juga adalah perbandingan antara jumlah karya rekam dan karya cetak yang masih sangat timpang. Hal ini bisa diakibatkan memang lebih banyak karya cetak daripada karya rekam yang diproduksi atau produsen karya rekam merasa tidak perlu melakukan deposit karya rekam. Namun demikian, terjadi pertumbuhan jumlah karya rekam dari tahun ke tahun (lihat lampiran II). 
      Perlu adanya pemahaman bersama bahwa Undang-Undang serah-simpan ini juga berlaku surut, termasuk terbitan yang dibuat sebelum tahun 1990. Berdasarkan data yang ada Koleksi Deposit Nasional tidak memuat koleksi sebelum tahun 1990.
      Karya cetak dan rekam yang belum didepositkan dapat dianggap sebagai hutang penerbit atau produsen karya cetak dan rekam. Sehingga diharapkan penerbit dan produsen untuk segera melakukan serah-simpan karya-karya tersebut, tidak hanya karya setelah tahun 1990, juga untuk karya-karya yang dibuat sebelum undang-undang tersebut diberlakukan. 
      Peran serta aktif masyarakat untuk kegiatan ini juga sangat diperlukan, terutama untuk memantau karya yang belum masuk kedalam koleksi deposit, dan sebagai sumber alternatif karya tersebut bilamana penerbit yang bersangkutan sudah tutup. Organisasi penerbitan semacam IKAPI, perlu dilibatkan aktif dalam kegiatan serah-simpan ini.

3.3 Rancangan Undang-Undang Perpustakaan.

Sejak tahun 2005 PERPUSNAS telah menggodok Rancangan Undang-Undang Perpustakaan. BAPPENAS sendiri menyatakan salah satu arah kebijakan pembangunan tahun 2007 adalah menyelesaikan perundang-undangan di bidang kebudayaan. 
      Terkait dengan pelestarian, sebelumnya PERPUSNAS menggunakan istilah ¿Pelestarian Pustaka Budaya Bangsa¿ sesuai dengan istilah yang diundangkan dalam Keppres 67/2000, namun pada RUU Perpustakaan istilah ini diganti menjadi ¿Pelestarian Khazanah Budaya Bangsa¿.
      Penggantian ¿Pustaka¿ menjadi ¿Khazanah¿ sangatlah tepat. Istilah ¿Pustaka¿ akan mempersempit lingkupan pada persoalan buku dan karya cetak, sementara ¿Khazanah¿ mencakup semua hal hasil karya akal-budi manusia.
      Untuk mempertegas fungsi perpustakaan sebagai pelestari khazanah budaya bangsa, sebaiknya UU 4/90 dilebur dalam undang-undang perpustakaan yang baru ini, termasuk didalamnya pengaturan dengan mengenai hak cipta, terutama yang dimiliki Negara. RUU Perpustakaan masih dalam bentuk draft, untuk itu perlu diadakan pengkajian lebih mendalam dan evaluasi dari berbagai pihak sebelum disahkan.
      Diharapkan dengan disahkan RUU ini oleh DPR, UU Perpustakaan dapat menjadi ¿senjata¿yang ampuh bagi PERPUSNAS sebagai kekuatan hukum dalam melakukan berbagai kegiatannya, termasuk kegiatan pelestarian khazanah budaya bangsa untuk mewujudkan Koleksi Deposit Nasional.

4. Kegiatan Pelestarian Khazanah Budaya Bangsa

Kegiatan pelestarian sudah dilakukan oleh PERPUSNAS, namun seperti penjelasan diatas, kegiatan ini menghadapi beberapa kendala. Untuk itu bolehlah kita melihat apa yang sudah dilakukan PERPUSNAS selain melakukan pengumpulan deposit, dan menengok apa yang dilakukan perpustakaan nasional negera lain, dan upaya LSM Internasional.  Sebagai contoh kita melihat kegiatan pelestarian di negara Amerika Serikat dan negara tetangga kita, Malaysia.

4.1. Upaya LSM Internasional

Ada banyak upaya untuk melakukan kegiatan pelestarian ini baik oleh lembaga PBB-UNESCO ataupun LSM Internasional lain. Salah satu yang coba kita angkat adalah gutenberg project. 
      Proyek Gutenberg dicetuskan pada tahun 1971 oleh Michael Hart. Proyek ini termasuk kegiatan preservasi digital paling awal, terutama dalam menyediakan eBook atau Electronic Book. Proyek Gutenberg menegaskan bahwa mereka tidak berminat pada politik, tidak mengharapkan imbalan finansial, tidak ingin berbelit-belit dalam urusan administrasi organisasi.
      Proyek Gutenberg adalah penghasil eBook bebas yang paling awal dan termasuk yang paling besar. Koleksinya dihasilkan oleh ratusan relawan. Mereka tidak saja memproduksi eBook namun juga sekarang sudah memproduksi audio book. Koleksi itu bisa diunduh pada alamat
http://www.gutenberg.org. Kita juga dapat membuat mirror dari seluruh isi Proyek Gutenberg secara bebas. Saat ini sudah ada 18.000 eBook dalam Proyek Gutenberg yang bebas digunakan.

4.2 Upaya Library of Congress Amerika Serikat

Kegiatan pelestarian di Amerika Serikat telah banyak menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, tidak mengherankan karena negara ini memang maju dalam teknologi tersebut. Beberapa kegiatan pelestarian yang dilakukan Library of Congress adalah The American Folklife Center, Memory of America, Copyright Office, Poetry  dan  Digital Preservation
      Tujuan dari  Digital Preservation Project seperti disebutkan dalam websitenya adalah
to develop a national strategy to collect, archive and preserve the burgeoning amounts of digital content, especially materials that are created only in digital formats, for current and future generations.
      Hal lain yang menarik Kantor Hak Cipta di Amerika Serikat dikelola oleh perpustakaan nasionalnya, sementara di Indonesia dikelola oleh Departemen Hukum dan HAM. Untuk itu ada baiknya PERPUSNAS menjalin hubungan erat dengan Direktorat Jendral HAKI.

4.3 Upaya Perpustakaan Nasional Malaysia

Tidak hanya di Amerika Serikat, kegiatan pelestarian dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi juga telah dilakukan di negara tetangga kita, Malaysia. Beberapa kegiatan tersebut adalah program Sirih Pinang:A Heritage of Malay Culture, Sejarah Malaysia dan Warisan Budaya Malaysia. Ketiga kegiatan itu tergabung dalam program "E-Warisan". Proyek lainnya adalah Proyek Pendigitan Manuskrip Melayu dan MyLib. 
      Penjelasan  dari website MyLib disebutkan
MyLib is the pilot project of the proposed larger National Digital Library Initiative. As part of the MSC initiative, it is intended to promote the economical and efficient delivery of information and knowledge to all levels of the Malaysian society in line with our quest to become a knowledge society. Most importantly, this portal aims to provide more local content on the net.
      Di Malaysia pengertian "Khazanah" lebih condong ke pengertian kumpulan kekayaan berupa materi. Meskipun demikian, kami mengusulkan "Koleksi Deposit Nasional" sebaiknya diubah istilah itu menjadi "Khazanah Nasional". Perubahan ini diharapkan akan memberi pemahaman lebih kuat dan luas dari Koleksi Deposit Nasional. 
      "Khazanah Nasional" di Indonesia berisi kumpulan kekayaan akal-budi, bukan materi, karena akal-budi itulah kekayaan sesungguhnya.

4.4    Upaya yang Telah dilakukan PERPUSNAS

Ada beberapa kegiatan yang telah dilakukan PERPUSNAS terkait dengan kegiatan pelestarian khazanah budaya bangsa, diantaranya adalah preservasi dan konservasi, proyek perpustakaan digital, kepustakaan presiden dan pengumpulan koleksi deposit nasional.
      Struktur organisasi PERPUSNAS sendiri telah dipersiapkan untuk melakukan kegiatan konservasi. Pada prinsipnya seluruh sub-organisasi PERPUSNAS mempunyai peran dalam kegiatan pelestarian, namun sub-organisasi yang terkait erat dengan kegiatan pelestarian adalah:

  • Direktorat Deposit Bahan Pustaka
    Sub Direktorat Deposit
    Sub Direktorat Bibliografi     
  • Pusat Preservasi Bahan Pustaka
    Bidang Konservasi
        Sub Bidang Perawatan dan Perbaikan Bahan Pustaka
        Sub Bidang Teknis Penjilidan Bahan Pustaka
    Bidang Reprografi
       Sub Bidang Mikrofilm
       Sub Bidang Reproduksi
    Bidang Transformasi Digital
        Koleksi Johannes Rach
        Digitalisasi dan Alih media

      PERPUSNAS juga memprakarsai proyek Kepustakaan Presiden RI yang bisa diakses di alamat http://kepustakaan-presiden.pnri.go.id
      PERPUSNAS juga telah membangun sebuah perpustakaan digital, yang dapat diakses di alamat http://digilib.pnri.go.id. Perpustakaan digital ini berisi koleksi-koleksi digital milik PERPUSNAS. 
      Selain kegiatan diatas, memberikan layanan Buku Langka, Naskah, Peta dan Lukisan, layanan ISBN/KDT banyak mengumpulkan dan merawat koleksi-koleksi sarat nilai lainnya. 
      Kegiatan lain yang tak kalah pentingnya adalah perumusan Undang-undang Perpustakaan.
      Uraian di atas telah menunjukan bahwa PERPUSNAS sudah mengarahkan organisasinya untuk mendukung kegiatan pelestarian dan sudah berupaya keras untuk melakukannya.

5. Penutup

Satu kesimpulan utama yang dapat ditarik dari uraian di atas adalah PERPUSNAS mempunyai peran penting dalam pelestarian khazanah budaya bangsa.
      Melestarikan budaya tidak hanya melestarikan fisik hasil dari kebudayan ataupun pengetahuan yang terkandung didalamnya, tetapi juga turut menyebarluaskan untuk dapat dimanfaatkan seluas-luasnya oleh masyarakat, baik masa kini maupun masa yang akan datang.
      Teknologi informasi dan komunikasi harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kegiatan pelestarian ini, baik untuk menyimpan, merawat, dan menyebarkannya.
      Berbagai kendala pasti akan muncul. Kegagalan dalam melakukan kegiatan pelestarian ini dapat menyebabkan bangsa ini menjadi bangsa "tuna budaya". Untuk itu, perlu dilakukan berbagai upaya untuk mengatasi kendala tersebut.
      Pekerjaan pelestarian ini adalah pekerjaan berat yang harus dilakukan terus menerus. Tidak bijaksana kalau hanya meletakkan beban ini hanya pada pundak PERPUSNAS semata. Seluruh komponen bangsa harus memahami arti penting kegiatan pelestarian khazanah budaya bangsa, dan turut serta melakukan kegiatan tersebut.
PERPUSNAS diharapkan menjadi motor penggerak dan ujung tombak kegiatan pelestarian ini dengan melibatkan berbagai komponen bangsa lain. Pada akhirnya diharapkan akan terwujud suatu "Khazanah Nasional" yang merupakan kekayaan dan kebanggaan milik bersama bangsa Indonesia.

Lampiran I Tabel Koleksi Deposit Nasional

 

Tahun

AVCD

Brosur

Buklet

Buletin

CDROM

Compact Disk

Disket

Dokumen

Kaset Audio

Kaset

Kaset Video

Laporan

Laser Disk

Literatur Kelabu

Majalah

Mikrofilm

Mikrofis

Monografi

Peta

Poster

Prosiding

Surat Kabar

Tesis

VCD

Total

1990

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

484

64

 

 

 

 

 

549

1991

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3218

11

 

 

 

 

 

3230

1992

 

44

44

51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

131

 

 

3091

11

 

 

84

 

 

3456

1993

 

131

56

80

 

10

23

 

 

 

 

 

 

 

199

 

 

3049

58

 

 

99

 

 

3705

1994

 

196

105

115

 

 

57

 

 

 

 

 

 

 

273

 

200

3490

73

 

 

117

 

 

4626

1995

 

118

80

112

1

 

36

 

 

 

 

 

 

 

242

17

200

5495

62

 

 

108

 

 

6471

1996

 

149

85

117

5

270

70

 

 

 

 

 

4

 

282

24

 

7596

10

 

 

151

 

 

8763

1997

 

127

2

295

6

85

70

 

 

 

 

 

20

 

518

 

 

5897

18

1

 

152

 

34

7225

1998

 

125

 

305

 

13

35

 

 

 

 

 

 

 

553

 

 

4145

9

3

 

118

 

2

5308

1999

 

30

 

133

1

19

 

 

 

 

 

 

 

 

538

 

 

2729

2

3

 

103

 

 

3558

2000

 

6

 

158

 

75

 

5

 

 

 

 

 

 

552

 

 

3242

2

 

89

83

70

45

4327

2001

 

16

 

240

18

28

8

6

 

 

 

 

 

 

528

 

 

2748

 

 

45

69

57

13

3776

2002

 

3

 

461

8

31

20

1

 

 

 

 

 

 

581

 

 

1497

 

 

4

21

2

45

2674

2003

 

6

1

135

2

128

36

 

393

 

 

 

 

 

710

 

 

2880

 

 

 

92

 

6

4389

2004

2

5

 

142

29

51

2

 

 

358

1

232

 

584

567

 

 

3213

 

 

 

104

 

17

5307

 

2

956

373

2346

70

710

357

12

393

358

1

232

24

584

5674

41

400

52774

320

7

138

1301

129

162

67364

*) Data diatas adalah data koleksi deposit nasional yang terdapat di PERPUSNAS. Data ini diperoleh dari http://www.pnri.go.id/official_v2005.4/deposit_v2005.1/ . Data ini  bukan data karya cetak atau karya rekam yang pernah dikeluarkan oleh penerbit dan produsen karya cetak dan karya rekam. Jika diantara pembaca memiliki informasi mengenai karya cetak atau kerya rekam yang pernah dikeluarkan oleh penerbit atau produsen, dapat disampaikan ke penulis untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

 

Lampiran II Grafik Koleksi Deposit Nasional