Legian, Bali - Dalam rangka menjaga kesinambungan penyusunan dan keandalan laporan keuangan (LK) Perpusnas RI, Perpustakaan Nasional pada tahun 2018 mengadakan kegiatan Rekonsiliasi Tahunan Dana Dekonsentrasi dan Workshop Implementasi Laporan Keuangan Berbasis Akrual yang diselenggarakan di Hotel Magani Bali pada hari Rabu (31/10).Â  Hadir pada acara tersebut kurang lebih 70an peserta yang terdiri dari perwakilan bendahara dan operator pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dari 34 Provinsi seluruh Indonesia. Kepala Perpustakaan Nasional sebagai pengguna anggaran wajib menyusun laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan secara periodik (semesteran dan tahunan) dan dilakukan secara berjenjang dari tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) sampai dengan tingkat Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) Perpusnas RI.
Kepala Perpustakaan NasionalÂ  sebagai pengguna anggaran wajib melakukan laporan kepadaÂ stakeholder yaitu Kementerian Keuangan, Bappenas selaku pemerintah dan DPR RI selaku pengawas. "Oleh karena itu bendahara dalam menyampaikan laporan keuangan harus berpedoman pada peraturan-perundangan yang berlaku," pinta Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando dalam arahannya kepada para bendahara daerah yang hadir. Menurut Syarif sangat mudah untuk membuat surat keputusan tentang pengelola keuangan tetapi yang perlu diperhatikan adalah proses dalam mengelola keuangan tersebut. Sebagai pemerintah pusat lanjutnya, Perpusnas memberikan kewenangan sepenuhnya kepada pemerintah daerah melalui dinas perpustakaan atas pembelanjaan dana dekonsentrasi (dekon).
Kepala Perpusnas menyatakan yang paling penting terkait laporan keuangan adalah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2004, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat memberikan salah satu dari empat jenis opini atas hasil audit laporan keuangan, yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Memberikan Pendapat (TMP) dan Tidak Wajar (TW). "Perpustakaan Nasional saat ini selama tiga tahun berturut-turut mendapat opini WTP dan diharapkan kedepannya dapat mempertahankan," terang Syarif. Pada tahun 2018 terjadi penurunan dana dekonsentrasi yang disalurkan kedaerah karena untuk penguatan dana alokasi khusus (DAK), Syarif berharap pada tahun depan akan ditingkatkan kembali dengan catatan akan mengevaluasi kembali hubungan antara pusat dan daerah mengenai kewajiban yang harus dipatuhi pemerintah daerah dalam pelaporan keuangan dan melakukan pembinaan kepada pemerintah kabupaten atau kota. "Pengelola keuangan di daerah juga harus memahami secara prinsip perbedaan dana dekonsentrasi dan dana alokasi khusus," imbuh Syarif.
Merujuk kepada UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, menjadikan satu-satunya di dunia bahwa perpustakaan menjadi urusan wajib dan secaraÂ de facto kelembagaannya juga hadir di pusat hingga daerah. Selain itu perpustakaan juga wajib dianggarkan melalui APBN untuk pemerintah pusat dan melalui APBD untuk pemerintah daerah, dimana pengukuran kinerja terhadap penyerapan anggaran sangat fundamental untuk ditingkatkan. Syarif menjelaskan belanja modal atau barang akan menjadi input dari kinerja sehingga semua belanja yang dilakukan akan menjadi tanggungjawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). "Misalkan dalam pengadaan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) tidak harus menunggu Biro UmumÂ  untuk menginventaris barang, PPK bisaÂ  mengidentifikasi barang yang akan dibeli berdasarkan pencocokan data transaksi keuangan yang diproses," jelasnya. Terkait pertanyaan peserta mengenai bantuan dana alokasi khusus daerah bencana terhadap perpustakaan yang terdampak bencana alam, Syarif menjelaskan bantuan untuk daerah-daerah yang terkena bencana sudah ditetapkan oleh Bappenas namun untuk kedua daerah seperti Lombok dan Palu harus masih menunggu hingga Januari 2019.Â  Jika Perpusnas mendapatkan dana alokasi khusus untuk daerah bencana maka bantuan untuk kedua daerah tersebut akan dapat diakomodir untuk pembangunan fasilitas gedung ataupun pengadaan koleksinya.
Reportase : Arwan Subakti dan Dewi Kartikasari.

Bendahara Harus Laporkan Keuangan Sesuai Aturan Perundang-undangan yang Berlaku 

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Perpustakaan Nasional mendapat kehormatan dikunjungi oleh Perpustakaan Tun Seri Lanang UniversitiÂ  Kebangsaan Malaysia (UKM) dalam rangka menjalin kerjasama untuk saling melengkapi koleksi bahan pustaka terutama di kawasan Asia Tenggara sekaligus belajar tentang pengelolaan perpustakaan. Kunjungan yang dihadiri oleh Ketua PustakawanÂ  Perpustakaan Tun Seri Lanang UKM Wan Suhaimi Arifin beserta jajaran diterima oleh Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando di lantai 5 Perpustakaan Nasional RI Jalan Medan Merdeka Selatan No. 11, Jakarta, Rabu (7/11).
Wan Suhaimi Arifin dalam kesempatan tersebut menjelaskan nama Tun Seri Lanang merupakan Sastrawan Melayu yang dikenal sebagai penyunting dan penyusun Sulalatus Salatin, yang memiliki nama sebenarnya Tun Muhammad dan pada waktu penyusunan Sulalatus Salatin telah berkedudukan sebagai Bendahara/Perdana Menteri pada Kesultanan Johor. Wan Suhaimi juga mengungkapkan kekagumannya terhadap Perpustakaan Nasional yang menjadi Guest of Honor at Frankfurt Book Fair 2015 dan menjadi Host di London Book Fair 2019. "Dibandingkan Indonesia, Malaysia tidak pernah menjadi tamu pada event tersebut karena koleksi penerbitan dari Indonesia jauh terlalu besar. Selain itu event Jakarta Internasional Book Fair juga sangat besar dibanding Kuala Lumpur Book Fair," terang Wan Suhaimi.
Wan Suhaimi menerangkan dalam kunjungannya juga ingin belajar dari Indonesia tentang pengelolaan perpustakaan dan menjalin kerjasama. "Kami ingin bertukar koleksi kawasan Asia Tenggara dengan Perpustakaan Nasional," imbuhnya. Muhammad Syarif Bando menimpali kunjungan menjelaskan bahwa yang dimaksud perpustakaan di Indonesia memiliki koleksi buku minimal 1.000 koleksi. "Kami memiliki UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan yang hanya satu-satunya di dunia yang mengatur perpustakaan dari pusat hingga ke daerah dan juga memiliki peraturan mengenai Standar Nasional Perpustakaan," jelas Syarif. Perpustakaan Nasional juga memberikan hibah ke daerah baik berupa Mobil Perpustakaan Keliling dan Perpustakaan Terapung untuk menjangkau daerah-daerah pelosok.
Muhammad Syarif juga menyampaikan bahwa kedua negara untuk saling bersinergi dalam mengembangkan perpustakaan dan budaya baca. "Kami ingin berdiskusi dengan Universiti Kebangsaan Malaysia, bagaimana membangun budaya baca dan bagaimana Malaysia meningkatkan indeks literasi dan parameter apa yang digunakan untuk mencapainya," pinta Muhammad Syarif. Kepala Perpusnas juga menerangkan Organisasi Profesi Pustakawan melalui Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) telah menyelenggarakan Kongres IPI XIV dan Seminar Ilmiah 2018 yang terselenggara di Surabaya Jawa Timur. Pada saat ini juga sedang terselenggara Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia (KPDI) ke-11 yang mengambil tema "Mobilisasi PengetahuanÂ  Melalui Perpustakaan DigitalÂ  di Era Disruptif" di Medan, Sumatera Utara, 6-9 November 2018.
Â 
Reportase : Arwan Subakti
Â

Perpustakaan Tun Seri Lanang Universiti Kebangsaan Malaysia Menjajaki Kerjasama dengan Perpusnas RI

MULTI dimensional, inilah dampak global pandemic corona (Covid-19). Hanya dalam waktu kurang tiga bulan, virus ini sudah menyebar hampir di seluruh negara di dunia dan menginfeksi 1.018.845 orang. 53.292 orang meninggal dan 213.524 orang dinyatakan sembuh. Sedangkan di Indonesia, sesuai data BNPB per 4 April 2020 ada 2.092 orang kasus terinfeksi, 150 orang sembuh dan 191 orang meninggal.
Suatu tragedi kemanusiaan yang sangat mencemaskan. Semua orang harus sadar bahwa virus corona sudah ada di sekitar kita, sehingga harus waspada dan mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah antara lain hidup bersih, social distanching (jaga jarak sosial), saling membantu aksi-aksikesetiakawanan sosial, tidak menyebar hoax tentang virus corona.
The Economist Intelligence Unit (EIU) memperkirakan ada 20 persen peluang virus corona tidak bisa dikontrol hingga pertengahan 2020. Namun, hanya ada 5 persen kemungkinan virus corona akan bertahan lebih lama dari 2020. Para ahli memprediksi pertumbuhan ekonomi global tahun ini bisa anjlok di bawah 2,5 persen jika penyebaran virus corona tak terkontrol.
Lebih dari 70 negara telah melakukan lockdown dan memukul sektor jasa dengan keras, terutama industri yang melibatkan interaksi fisik seperti perdagangan ritel, rekreasi dan perhotelan dan transportasi. Ketika bisnis kehilangan pendapatan, pengangguran cenderung meningkat tajam, maka akan mengubah guncangan sisi penawaran menjadi guncangan sisi permintaan yang lebih luas bagi perekonomian.
Tingkat keparahan dampak akan sangat tergantung pada durasi pembatasan pada pergerakan orang dan kegiatan ekonomi serta pada skala dan kemanjuran respons oleh otoritas-otoritas keuangan nasional. Negara-negara berkembang, terutama yang bergantung pada pariwisata dan ekspor komoditas, menghadapi risiko ekonomi yang meningkat.
Produksi manufaktur global dapat berkontraksi secara signifikan dan jumlah pelancong yang anjlok kemungkinan akan merusak sektor pariwisata di negara-negara berkembang pulau kecil, yang mempekerjakan jutaan pekerja berketerampilan rendah.
Diperlukan langkah-langkah kebijakan yang mendesak dan berani, tidak hanya untuk menahan pandemi dan menyelamatkan nyawa, tetapi juga untuk melindungi yang paling rentan di masyarakat kita dari kehancuran ekonomi dan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi serta stabilitas keuangan.
DAMPAK MULTI-DIMENSIONAL
Dampaknya pun multidimensional dan sangat kompleks, menyangkut esensial kehidupan, bukan hanya sektor ekonomi. Hampir semua sektor ipoleksosbud (ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya) terdampak negatif oleh penyebaran Covid-19. Keberlangsungan produksi, distribusi dan konsumsi atas kebutuhan sehari-hari menjadi persoalan krusial yang membutuhkan penanganan sangat serius.
Pun, tenaga medis sebagai garda terdepan dalam menanggulangi KLB Virus Corona menjadi insan-insan yang sangat rentan terhadap penularan virus ini (bahkan sudah ada yang meninggal). Mereka perlu perhatian dan jaminan dari pemerintah agar mampu melaksanakan tugas kemanusiaan dan profesionalismenya.
Salah satu dampak ekonomi yang begitu nyata adalah daya beli masyarakat menurun, pekerja dirumahkan (bahkan ada yang di-PHK), kemiskinan meningkat, mobilitas orang dan barang terganggu, terdepresiasinya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika ke level Rp 16.400-an per USD.
Sebagian pekerja di perusahaan-perusahaan sector pariwisata, perhotelan sudah dirumahkan bahkan sudah ada yang di-PHK, termasuk perusahaan manufaktur yang bahan bakunya impor dari Tiongkok. Sektor industri pun sudah banyak yang tutup operasi, sehingga produksi dan profit berkurang.
Sektor transportasi darat, laut udara pun sangat terpukul: kemudian sektor pendidikan juga meliburkan para peserta didiknya agar belajar dari rumah dengan memanfaatkan teknologi digital. Namun masih dijumpai para peserta didik yang justru berkeliaran sehingga berpotensi menjadi perantara penyebaran virus mematikan tersebut.
Tahun ini pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan melambat, defisit APBN pun bakal melebar lebih dari 2,5 persen. Perekonomian Indonesia rentan terperosok dalam krisis ekonomi karena: a)pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan yang cukup tajam, diperkirakan hanya 4,5-4,8 persen pada 2020; b) aliran modal keluar sepanjang enam bulan terakhir, tercatat investor asing melakukan aksi jual sebesar Rp 16 triliun; c) rentan terpapar kepanikan pasar keuangan global karena sebanyak 38,5 persen surat utang pemerintah Indonesia dipegang oleh investor asing; d) Sektor UMKM terpukul paling depan karena ketiadaan kegiatan di luar rumah oleh seluruh masyarakat.
Kita perlu fokus mengurusi masalah kesehatan dan kemanusiaan, menjamin kondisi masyarakat terutama jarring pengaman sosial kepada masyarakat terbawah dan melindungisedapat mungkin sector usaha ekonomi. Supaya tetap bertahan dan juga melindungi stabilitas sektor keuangan. Skenario asumsi makro 2020 pun harus dilakukan perubahan, seperti pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan 2,3 persen hingga minus 0,4 persen.
Selain itu, inflasi 5,1 persen serta harga minyak mentah Indonesia yang anjlok menjadi USD 31 per barel. In parallel, BI harus menjadi nilai tukar rupiah maupun capital outflow agar ekonomi stabil. Mantan Menko Perkonomian Rizal Ramli berpendapat agar pemerintah menggunakan uang proyek infrastruktur, dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang nilainya sekitar Rp 700-an triliun untuk jaringan pengaman sosial dan membantu kebutuhan pokok rakyat.
#DIRUMAHSAJA
Untuk mengurangi penyebaran virus corona antara lain melalui swa-karantina/diam di rumah minimal 14 hari. Membatasi bertemu dengan orang-orang atau komunitas, termasuk bekerja dari rumah (WFH=work from home). Kecuali para petugas kesehatan di klinik, puskesmas, rumah sakit maupun petugas gugus tugas penanggulangan penyebaran Covid-19dan para pihak terkait harus tetap menjalankan tugasnya.
Mereka para petugas medis menjadi garda terdepan untuk melawan virus corona ini harus didukung sekuat tenaga oleh semua orang maupun jaminan dari pemerintah. Faktanya bahwa tidak semua orang dapat bekerja dari rumah, sehingga perlu pendekatan yang tegas namun tetap manusiawi.
Bagi warganegara yang selama ini menerima jarring pengaman sosial harus tetap mendapat jaminan dari negara, bahkan terhadap mereka yang terpaksa tidak bisa bekerja mencari nafkah (kelompok yang terdampak penyebaran Covid-19) pun harus dijamin oleh Negara sesuai Pembukaan UUD NRI 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Di beberapa wilayah di Indonesia, saat ini para kepala daerah ada yang memberlakukan karantina terbatas untuk membatasi penyebaran virus maut ini. Apa pun yang mereka upaya merupakan ikhtiar yang perlu dilaksanakan bersama, tidak bisa jalan sendiri mengingat banyak persoalan yang saling berkaitan.
Mobilitas orang dan arus barang terganggu akibat karantina tersebut. Kita harus lebih disiplin terhadap kebijakan social distancing dan physical distancing (jaga jarak aman) #dirumahsaja untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19 dan perekonomian Indonesia cepat pulih kembali.
Namun, pemerintah harus menjamin kebutuhan pokok sehari-hari warganya karena tidak dapat mencari nafkah sendiri akibat dari Covid-19 tersebut. Akhirnya, mari kita tetap optimis, disiplin dan ikhtiar bersama untuk menanggulangi penyebaran Covid-19 dibarengi dengan doa agar musibah ini dapat segera diatasi. Amin. e-mail: harysmwt@gmail.com; Â www.webkita.net. (ndu/k18)
Â 
OLEH:
KRAT SUHARYONO S. HADINAGORO, M.M.Â 
PEMERHATI KETENAGAKERJAAN &amp; EKONOMI KERAKYATAN
Â

Covid-19 dan Dampak Multi-Dimensional

Medan Merdeka Selatan, Jakarta- DPRD Provinsi Jambi, DPRD Kota Pangkal Pinang, dan DPRD Kabupaten Belitung Timur melakukan kunjungan ke Gedung Layanan Perpustakaan Nasional, Jumat (10/1). Kunjungan yang diterima langsung oleh Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando dilakukan dalam rangka berkonsultasi terkait pengelolaan perpustakaan di daerah.
Ketua Komisi I DPRD Prov. Jambi Hapis Hasbiallah dan Wakil Ketua DPRD Kota Pangkal Pinang Rosdiansyah Rasyid mengharapkan bantuan untuk membangun perpustakaan di daerahnya masing-masing. â€œKami sudah memiliki Perpustakaan dan Mobil Pustaka Keliling, tapi operasionalnya belum maksimal,â€ ungkap Hapis. Dirinya berharap mendapat bantuan agar dapat membangun perpustakaan yang nyaman bagi masyarakat dan Â perpustakaan keliling yang dapat menjangkau masyarakat dengan akses terbatas terhadap bahan bacaan.
Rosdiansyah juga menyampaikan hal senada. â€œDi Pangkal Pinang kami ingin sekali memiliki perpustakaan yang bagus, seperti Perpustakaan Nasional ini,â€ jelasnya.
Sedangkan Ketua DPRD Kab. Belitung Timur Fezzi Uktolseja mengeluhkan kurangnya bahan bacaan yang ada. â€œSaya yakin minat baca akan meningkat apabila disediakan bahan bacaan yang cukup. Namun kenyataannya di daerah kami tidak ada. Apalagi di kawasan pedesaan,â€ keluhnya.
Menanggapi hal tersebut Muhammad Syarif Bando menyampaikan apresiasi atas perhatian Anggota Dewan kepada perpustakaan. Dirinya menegaskan Perpusnas akan senantiasa membina perpustakaan daerah dengan berkolaborasi dengan Pemda selaku pembuat kebijakan.
â€œHarus jelas. Seperti memastikan jumlah buku yang tersedia sesuai dengan jumlah penduduk dan kebutuhan bahan bacaan,â€ tegasnya. Â Lebih lanjut dia menjelaskan perlu adanya regulasi atau Peraturan Daerah yang secara menjelaskan terkait alokasi dana yang digunakan dalam pengelolaan perpustakaan di daerah.
â€œSebuah negara akan maju dengan membaca. Kedalaman pengetahuan untuk dapat menciptakan barang dan jasa dalam menghadapi persaingan global bisa didapat dengan membaca. Itu sejatinya yang dinamakan literasi,â€ tutup syarif.
Â 
Reportase: Syafira/ Eka Purniawati
Fotografer: Raden Radityo

3 DPRD Kunjungi Langsung Perpusnas

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Menulis merupakan hal yang mudah dan bisa mendatangkan kebahagiaan. Untuk menjadi penulis andal yang menghasilkan tulisan yang menarik dan enak dibaca harus memperhatikan tiga hal, yaitu minat untuk membaca dan menulis, niat untuk belajar dengan sungguh, dan merawatnya dengan konsisten dalam menulis. Penulis buku laris â€œJodoh Tepat Waktuâ€, Wulan Darmanto, menuturkan dalam proses penulisan, penulis diminta agar tidak mengandalkan mood atau suasana hati.
â€œJangan menuruti suasana hati dan jangan terpaku mood. Luangkan satu kali dalam sehari untuk menulis, karena ketika kita paham bahwa kita harus menulis, maka flow itu muncul, kita akan mood untuk menulis,â€ jelas penulis 10 buku ini saat menjadi pembicara dalam talskhow â€œEasy Writing: Menulis Ringan untuk Hobi dan Kebahagiaanâ€ di Ruang Teater Soekarman Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional, Sabtu, (14/9).Â 
Wanita yang aktif menulis sejak 2007 ini menjelaskan, rajin berlatih dan proses yang panjang harus dilalui untuk menjadi seorang penulis. â€œJadi jangan bilang saya tidak berbakat. Atau gimana saya mau nulis? Studi menunjukkan bahwa dibutuhkan 10 ribu jam agar seseorang menjadi ahli di bidangnya. Kuncinya rajin berlatih dan terus berproses,â€ urainya.
Menurut Wulan, ada delapan manfaat menulis yang bisa mendatangkan kebahagiaan bagi penulis dan pembacanya. Pertama, menulis bisa membangun impian. Pada saat impian ditulis, maka itu akan menjadi motivasi hidup. Kedua, menulis membuat pikiran menjadi lebih jernih. â€œMenulis sangat efektif untuk orang introvert, pemarah. Menulis dapat membantu berpikir lebih jernih, dengan melepaskan emosi-emosi negatif, yang tidak dapat diucapkan dengan kata-kata. Menulis terbukti dapat mencegah orang bercerai. Teman saya sendiri yang mengalaminya,â€ tuturnya.
Mantan jurnalis ini menyebut enam hal hal lainnya yakni menulis bermanfaat untuk mengatasi kegalauan; menulis adalah pengalaman menyenangkan yang menggali momen-momen sedih dan bahagia dalam hidup; menulis membangun pribadi yang adaptif; menulis melatih fokus; menulis adalah terapi jiwa untuk mengatasi kesedihan; dan menulis membantu melewati masa sulit.
Wulan menjelaskan, menulis sangat efektif dalam melewati masa sulit. Dia mencontohkan Presiden ketiga RI, BJ Habibie, yang mengatasi masa sulit setelah kehilangan Ibu Ainun Habibie dengan menulis buku â€œAinun dan Habibieâ€.Â â€œSaat depresi, Habibie diminta dokter untuk menulis. Dan ternyata dalam 2,5 bulan ditulislah buku Ainun dan Habibie. Ditulis saat depresi dan sembuh tepat saat halaman terakhir dituntaskan. Ini adalah bukti bahwa ketika menulis, masa sulit itu akan terlewati. Dan ketika sudah bahagia, itu akan menjadi monumen untuk kita,â€ urainya.
Tulisan yang menarik akan menarik minat masyarakat untuk membaca. Ide atau gagasan tulisan bisa hal ringan yang ada di lingkungan sekitar atau pengalaman hidup sendiri dan orang lain. â€œSaya menulis hal-hal ringan yang receh, itu saya bagikan di website. Yang receh-receh pun laku, ada yang baca. Menulis itu tidak berat. Dampak dari tulisan yang menarik, pembaca jadi ingin baca, butuh baca, dan pembaca mengalami ketergantungan baca,â€ pungkasnya.
Reportase: Hanna Meinita/Alfian Hadi Nugroho
Â 
Â 
Â

Berita

Biro Perencanaan dan Keuangan Menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Se-Provinsi Papua Barat

Pencarian

Berita Lainnya

Bendahara Harus Laporkan Keuangan Sesuai Aturan Perundang-undangan yang Berlaku

Perpustakaan Tun Seri Lanang Universiti Kebangsaan Malaysia Menjajaki Kerjasama dengan Perpusnas RI

Covid-19 dan Dampak Multi-Dimensional

3 DPRD Kunjungi Langsung Perpusnas

Menulis itu Mudah dan Bikin Bahagia

Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Terpadu Kebijakan Pengembangan Perpustakaan di Sumatera