Medan Merdeka Selatan, Jakarta&mdash;Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menerima kunjungan resmi Direktur KITLV Indonesia Marcus Wilhelmus Bellen di Jakarta, Senin, (9/2). Di awal pertemuan tersebut KITLV menyampaikan rasa kagumnya terhadap kemegahan fasilitas baru layanan Perpustakaan Nasional.
Kunjungan kali kedua&nbsp;Koninklijk Instituut voor Tal-, Land-en Volkenkunde&nbsp;(KITLV) ke Perpusnas tersebut membicarakan banyak hal, diantaranya tentang koleksi Naskah Panji yang berada di Perpustakaan Leiden, Belanda. Naskah Pandji, pada 2017 lalu telah mendapat pengakuan resmi dari UNESCO sebagai salah satu warisan dunia atau&nbsp;Memory Of the World&nbsp;(MOW).
Naskah Panji selama ini telah banyak tersebar di beberapa negara di Asia Tenggara, seperti lain Malaysia, Kamboja, Thailand, dan satu di negara di Eropa, yakni Belanda. Dari 250 Naskah Panji yang tersimpan di Leiden, sebagian besar diantaranya telah terdigitalkan. Perpustakaan Nasional menurut Kepala Pusat Preservasi Sri Sumekar saat ini juga telah mendigitalisasikan Naskah Panji sebanyak 76 manuskrip. Perpusnas mendorong semua pihak yang mengelola Naskah Panji untuk turut bersama mendayagunakan Naskah Panji agar lebih dikenal masyarakat.
&ldquo;Perpustakaan Nasional dan KITLV akan bersinergi, belajar dan melakukan pemanfaatan bersama terhadap koleksi-koleksi manuskrip yang banyak tersimpan di Leiden,&rdquo; imbuh Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando.&nbsp;Sinergi tersebut, lanjut Kepala Perpusnas, melibatkan orang-orang yang profesional, memiliki kualitas dan kapabilitas terhadap pelestarian naskah-naskah kuno dan sejarah pada umumnya.
Senada dengan Kepala Perpusnas, Direktur KITLV yang akrab disapa Marrick Bellen membuka pintu seluas-luasnya terhadap kerjasama apapun di bidang perpustakaan, terutama dalam hal pemanfaatan bersama atas koleksi manuskrip yang berada di Leiden, Belanda. Kerja sama juga menyangkut berbagi pengetahuan melalui pertemuan-pertemuan ilmiah Belanda-Indonesia dengan memanfaatkan Perpusnas sebagai ruang publik.
Manuskrip, lanjut Kepala Perpusnas, merupakan salah satu hasil peradaban yang patut dibanggakan. Peradaban merupakan sekumpulan nilai-nilai yang dihasilkan oleh manusia dalam segala hal. Tanpa sejarah, dunia akan gelap&nbsp; dan warna-warni dunia itu salah satunya dari manuskrip.
Sebagai benteng terakhir demokrasi, perpustakaan adalah sumber informasi dan menjadi pusat sejarah dari masa lalu. Dan pemerintah secara khusus melalui Perpusnas akan memfasilitasi pihak-pihak yang ingin mengkaji, meneliti maupun membedah kandungan dari manuskrip-manuskrip yang ada untuk peradaban positif di masa yang akan datang. Perpusnas akan mengapresiasi hal tersebut.
Selanjutnya, Kepala Perpusnas berpesan, agar kandungan-kandungan yang berada di dalam manuskrip dibagi ke dalam beberapa konteks, seperti sosial, budaya, sejarah, maupun politik. &ldquo;Diolah serta disesuaikan dengan kemasan informasi yang kekinian sehingga mudah dipahami oleh generasi-generasi yang akan datang,&rdquo; ujarnya.
Hadir dalam pertemuan tersebut menemani Kepala Perpusnas, antara lain Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Woro Titi Haryanti, Kepala Pusat Jasa dan Informasi Titik Kismiyati, Kepala Pusat Preservasi Sri Sumekar, Kepala Bidang Layanan Koleksi Khusus Teguh Purwanto, Kepala Bidang Layanan Koleksi Umum Agus Sutoyo, dan Kepala Bidang Kerjasama dan Otomasi Wiratna Tirtawirasta. Sementara itu, Kepala KITLV Jakarta ditemani oleh Tim Perpustakaan KITLV dan Tim Representatif Universitas Leiden di Indonesia.
Di akhir pertemuan, Direktur KITLV beserta rombongan diajak berkeliling melihat sejumlah layanan koleksi yang ada di Perpusnas, seperti layanan anak, layanan difabel/lansia, layanan peta, layanan naskah kuno, layanan monograf terbuka, dan layanan koleksi nusantara.
&nbsp;
Reportase : Hartoyo Darmawan

Perpusnas dan KITLV Sinergi Pemanfaatan Manuskrip

Salemba, Jakarta - Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Sebagai tindak lanjut dikeluarkannya Peraturan Kepala (Perka) Perpustakaan Nasional Nomor 42 tahun 2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas SPIP, maka Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi secara hybrid di Gedung Teater Salemba dan Zoom Meeting, Selasa (19/07/2022).
Inspektur Perpusnas, Darmadi, menjelaskan bahwa dalam Perka tersebut sudah dibentuk satgas SPIP yang mewakili unit Sekretariat Utama, Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, UPT Perpustakaan Poklamator Bung Karno, UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta dan Inspektorat dengan Sekretariat Utama sebagai penangggung jawab penyelenggaraan SPIP Perpusnas.
Darmadi menambahkan bahwa nilai maturitas SPIP Perpustakaan Nasional sampai dengan awal 2022 ini ada pada level 3. â€œMudah-mudahan dengan adanya penilaian SPIP tahun ini nilai kita tidak turun dan bisa naik menjadi 3 koma sekian,â€ harapnya.
Sementara itu, Sekretaris Utama Perpusnas, Ofy Sofiana, mengatakan bahwa sektor-sektor yang diatur dalam SPIP meliputi 3 aspek utama yaitu pengelolaan keuangan yang efisien, efektif pengaturan organisasi, dan produktivitas kinerja SDM.
â€œKita semua harus punya komitmen yang sama terhadap pelaksanaan implementasi SPIP ini karena ada lima unsur yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi komunikasi dan pemantauan pengendalian internâ€, jelasnya.
Terhadap peserta yang mengikuti Bimtek SPIP terintegrasi ini, Ofy berharap mekanisme penerapan SPIP secara terintegrasi dalam rangka meningkatkan pengendalian internal di Perpusnas dapat dipahami dengan baik.
Auditor Madya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Sri Adi Eko Lestari, memaparkan terkait overview SPIP. Â Lestari menerangkan disebut SPIP terintegrasi karena dahulu tidak mengintegrasikan tujuan, struktur proses, dan pencapaian tujuan SPIP.
â€œSekarang selain mendapatkan nilai maturitas SPIP juga mendapatkan nilai manajemen risiko indeks, indeks efektivitas pengendalian korupsi dan nilai kapabilitas APIP,â€ tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Auditor Muda BPKP, Nicolas Karyadi, memberikan pemahaman mengenai kertas kerja penilaian maturitas SPIP yang terdiri dari jenis, isi penilaian dan siapa yang kelak mengisi kertas kerja tersebut. Nicolas menyarankan agar penilaian maturitas SPIP Perpusnas dapat ditetapkan batas waktu pengisiannya, karena khawatir telah melewati yang ditetapkan. Dia berharap pada Agustus, evaluasi dapat dilaksanakan.
Reporter: Endah Purwanti
Editor: Basma Sartika
Fotografer: Prakas Agrestian

Perpusnas Gelar Bimbingan Teknis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi 

Pancoran, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof. H. M. Tito Karnavian, Ph.D., menyebut Perpustakaan sebagai motor segala ilmu dan informasi. Hal itu diungkapkannya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Perpustakaan Nasional 2020 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa, (25/02/2020).
â€œKita lihat betapa pentingnya fungsi dari perpustakan, karena perpustakaan motor, semua ilmu-ilmu itu, semua data-informasi dikemas menjadi ilmu, menjadi bidang-bidang ilmu, kemudian bidang-bidang ilmu ini semua dikumpulkan, termasuk semua literatur dalam sebuah organisasi yang kita sebut dengan perpustakaan,â€ kata Mendagri.
Dengan demikian, kehadiran perpustakaan sebagai sebuah lembaga maupun tempat untuk memperoleh akses literatur bacaan kian mendesak di seluruh daerah. Perpustakaan sebagai motor ilmu pengetahuan merupakan salah satu aspek dalam pembangunan SDM unggul yang berdaya saing.
â€œMaka perpustakaan muncul menjadi suatu bagian penting untuk menjadi pusat informasi dan data dalam rangka untuk mengisi otak kita, maka ada perpustakaan yang spesifik untuk menangani masalah tertentu. Ada perpustakaan referensi untuk penelitian, mengambil referensi tertentu, ada perpustakan akademik, ada juga perpustakaan publik, dan ada juga perpustakaan nasional yang berperan mengumpulkan informasi nasional sekaligus menjadi motor untuk menggerakkan perpustakaan-perpustakaan lain,â€ ujarnya.
Pentingnya perpustakaan sebagai motor penggerak ilmu pengetahuan juga perlu ditunjang dengan adanya akses bahan bacaan bagi masyarakat. Selain itu, masyarakat juga perlu menyadari secara mandiri betapa pentingnya ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan.
â€œKita tahu betapa pentingnya ilmu, kita tahu pentingnya SDM, namun kita kekurangan akses. Masyarakat kita kekurangan akses, minatnya tinggi (tapi) aksesnya kurang, maka solusinya adalah kita harus mensosialisasikan dulu betapa pentingnya ilmu, betapa pentingnya buku, betapa pentingnya perpustakaan,â€ cetusnya.
Di samping membangun kesadaran masyarakat, kolaborasi dengan dengan pihak swasta maupun NGO perlu dilakukan untuk meningkatkan askesibilitas bahan bacaan masyarakat. Selain mengandalkan pemerintah, masyarakat juga dituntut untuk berswadaya dalam membangun akses bacaannya.
â€œKemudian memperluas akses dengan cara membangun perpustakaan, bisa dengan cara melalui jalur power, kedua adalah dengan cara swadaya. Saya paham banyak LSM, NGO, dan juga inisiatif masyarakat sendiri untuk membangun perpustakaan di daerahnya karena kesadaran mereka sendiri, tetapi the biggest power adalah pemerintah, karena pemerintah memiliki kemampuan regulasi, kemampuan memaksa, memiliki sumber dan terbesar,â€ jelas Mendagri.
Dalam kesempatan yang sama, Mendagri menilai jaringan dan regulasi kian sama urgensinya. Hal ini terkait juga dengan bagaimana daerah membangun kelembagaan perpustakaan, termasuk dinas perpustakaan di daerah kian solid.
â€œDalam konteks inilah saya melihat bahwa kita perlu membngun jaringan, dan jaringan ini harus didorong oleh pemerintah. Dari data yang ada saya kira belum semua daerah memiliki dinas perpustakaan, yang kita harus dorong adalah regulasi, organisasi kelembagaan, anggaran, dan personel. Keempat poin ini yang penting.Â  Regulasi artinya harus ada aturan yang mengatur tentang adanya lembaga jaringan perpustakaan sampai ke daerah-daerah, UU Perpusnas sudah ada tetapi mungkin sosialisasinya belum keluar, tidak dibaca, kemudian aturan-aturan untuk membngun tetapi belum tersosialisasi dengan baik,â€ kata Mendagri.
Â 
Reportase : Puspen Kemendagri

Mendagri Sebut Perpustakaan Sebagai Motor Segala Ilmu

Jakarta - Pada Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan dinyatakan bahwa perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga masing-masing. Tentunya seringkali hal ini hanya ditafsirkan secara sederhana, di mana perpustakaan ini memberikan pelayanan perpustakaan hanya kepada pejabat atau staf lembaga tersebut. Namun, sesungguhnya penafsiran layanan di lingkungan lembaga masing-masing dapat diartikan secara luas dengan mengikutsertakan semua pemangku kepentingan atau stakeholder lembaga induknya masing-masing, dengan demikian diharapkan keberadaan perpustakaan dapat menjadi bagian solusi masalah bagi semua lapisan masyarakat.
Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian, Kementerian Pertanian (Kementan) RI menyelenggarakan Seminar Nasional Perpustakaan 2021 dengan mengangkat tema â€œInovasi Mendukung Transformasi Perpustakaan Khusus Berbasis Inklusi Sosialâ€ di The Westin Jakarta pada Rabu (7/4/2021) bertujuan antara lain untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan peserta mengenai paradigma baru perpustakaan yang bertransformasi menjadi perpustakaan berbasis inklusi sosial, memperoleh arahan dan gambaran secara jelas mengenai tahapan pengembangan perpustakaan khusus berbasis inklusi sosial, mendiseminasi praktik baik (good practices) pengembangan perpustakaan berbasis inklusis sosial,
Salah satu misi Kementerian Pertanian (Kementan) RI adalah mewujudkan ketahanan pangan dan gizi bagi 270 jiwa juta jiwa masyarakat di Indonesia, hal ini dapat dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan juga pemanfaatan pangan sebagai pemenuhan konsumsi pangan dan gizi masyarakat yang tentunya menjadi target utama Kementan. Misi lain yang juga harus berjalan berdampingan dan seimbang dari Kementan adalah mewujudkan kesejahteraan petani.
Perpustakaan berbasis inklusi sosial telah dicanangkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional RI atau Bappenas pada tahun 2018. Program ini memandang perpustakaan sebagai subsistem sosial dalam kemasyarakatan sehingga layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah layanan perpustakaan dengan pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup dan juga kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan.
Disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementan, Momon Rusmono, misi utama Kementan dengan perpustakaan berbasis inklusi sosial memiliki keterkaitan yang erat. â€œDapat terlihat benang merah antara misi Kementerian Pertanian untuk pemberdayaan masyarakat petani dengan tujuan perpustakaan berbasis inklusi sosial yaitu tentang bagaimana kita meningkatkan hidup dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila perpustakaan konvensional telah bertransformasi menjadi perpustakaan berbasis inklusi sosial,â€ ungkap Momon.
â€œDengan demikian apabila perpustakaan konvensional telah bertransformasi menjadi perpustakaan berbasis inklusi sosial maka perpustakaan tersebut akan dicirikan oleh adanya beberapa hal sebagai berikut diantaranya koleksi perpustakaan merupakan wahana rujukan informasi untuk mencari solusi permasalahan, perpustakaan merupakan fasilitator pengembangan potensi pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan bahan informasi yang relevan, perpustakaan menjadi market space atau tempat masyarakat mengembangkan potensi dirinya, perpustakaan harus memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam melayani masyarakat, pustakawan merupakan agen informasi yang menjembatani antara masyarakat dengan informasi yang dibutuhkan,â€ lanjutnya.
Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando, selaku keynote speaker pada kegiatan ini mengatakan bahwa disebutkan pertanian di Thailand dan Vietnam lebih unggul dari pertanian Indonesia dalam hal pemanfaatan lahan pertanian. Padahal seperti diketahui bersama, luas wilayah negara Vietnam jauh lebih kecil dibandingkan Indonesia. â€œVietnam dalam mengolah sumber daya alam contohnya singkong bisa menghasilkan berton-ton untuk pakan ternak ke Eropa sedangkan di Indonesia tidak seperti itu, padahal di Indonesia lebih banyak profesor, doktor dan master dalam bidang pertanian dibandingkan di Vietnam. Apa masalahnya? Semua profesor, doktor dan master di sini pintar, yang tidak pintar adalah petaninya,â€ jelasnya.
Lebih lanjut, Syarif Bando juga mengatakan bahwa bersadarkan data Bappenas hanya 10% penduduk Indonesia yang tembus perguruan tinggi, sedangkan sisanya yakni 90% terjun ke masyarakat hanya bermodalkan ijazah SD dan SMP. Menurutnya, mereka adalah lahan yang paling potensial untuk diedukasi mengenai perpustakaan, untuk itu paradigma perpustakaan harus diubah.
â€œKalau kita mau merubah bangsa ini, kita harus merubah paradigma perpustakaan yang ada di Indonesia. Pada abad ke-18, perpustakaan tugasnya adalah me-manage collection, lalu pada abad ke-19 teori ilmu perpustakaan yang tumbuh pesat adalah management of knowledge. Saat ini, teori yang relevan adalah transfer of knowledge, perpustakaan harus mampu men-transfer pengetahuan kepada stakeholdernya dalam hal ini petani. Dengan demikian, para petani dapat menggunakan ilmu yang didapat dan menjelma seperti penyuluh pertanian dalam mengolah lahan pertanian yang ada,â€ ujar Syarif Bando.
Menanggapi yang disampaikan, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Bappenas, Subandi Sardjoko, berpendapat bahwa sebenarnya perpustakaan berbasis inklusi sosial sudah dilakukan oleh Kementan dan yang perlu dilakukan lebih lanjut adalah mensinergikan sumber daya yang ada di kementerian. Dia pun berharap agar literasi bisa menjadi basis baik untuk penyuluh, petani, maupun masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Sehingga koleksi perpustakaan dan penyuluh bisa benar-benar membantu dalam pembangunan pedesaan.
â€œDi dalam visi Indonesia 2045 ini kita mempunyai cita-cita ingin agar manusia Indonesia menjadi manusia yang unggul dan berbudaya serta menguasai ilmu pengetahuan maupun teknologi, kemudian juga memiliki pembangunan yang merata dan inklusif jadi dapat dilakukan dan diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat dan juga ekonomi yang maju dan berkelanjutan dan menjadi negara yang demokratis yang kuat dan negara yang bersih. Ada empat pilar untuk mendukung cita-cita ini yaitu kita harus membangun manusia yang menguasai iptek, membangun ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan dan pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan,â€ ucap Subandi.
Reporter: Basma Sartika

Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Harus Bisa Mengawal Perkembangan Pengetahuan Petani Indonesia

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ â€œOrang sekolah belum tentu baca, orang baca pasti sekolah, karena itu banyak orang di dunia yang dicatat dengan tinta emas bukan karena gelarnya tapi ilmunyaâ€, demikian disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional saat menerima kunjungan Forum Komunikasi Sekolah Rujukan SMP Sulawesi Selatan,Â  Kamis, (10/1). 
Forum Komunikasi Sekolah Rujukan berisikan para kepala sekolah SMP rujukan yang menjadi sekolah terbaik di tingkat kabupaten dan Kepala LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) Sulawesi Selatan. Kunjungan tersebut dalam rangka menggiatkan kegiatan literasi di sekolah karena menyadari bahwa minat baca harus ditanamkan sejak usia dini dan hal tersebut telah dilakukan di sekolah. Oleh karena itu, kunjungan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan pencerahan mengenai pengembangan perpustakaan sekolah termasuk SDM pengelola perpustakaannya. 
Sampai saat ini, sekolah di Sulawesi Selatan, dalam hal ini SMP, masih mengalami beberapa masalah yang cukup menghambat pengembangan perpustakaan sekolah dan pada akhirnya juga akan berdampak pada proses belajar mengajar dan hasil akhir pendidikan. Kendala yang dihadapi adalah ketiadaan pustakawan di sekolah dan kurangnya koleksi buku pengayaan. Selama ini yang menjadi petugas di perpustakaan sekolah adalah guru Bahasa Indonesia dan sedang diupayakan juga menawarkan staf Tata Usaha yang berminat untuk beralih profesi menjadi pejabat fungsional pustakawan karena belum pernah ada formasi pustakawan saat penerimaan pegawai baru. Selain itu, koleksi buku yang tersedia di perpustakaan sekolah sebagian besar berupa buku paket yang memang menjadi bahan ajar sehari-hari.Â Ketua rombongan berharap sekolah di Sulawesi Selatan mendapat porsi dari Perpustakaan Nasional untuk pelatihan tenaga pustakawan baik bagi guru Bahasa Indonesia maupun staf Tata Usaha yang berminat menjadi pustakawan dan adanya sinergi antara kepala sekolah dengan perpustakaan daerah
Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Woro Titi Haryanti menjelaskan bahwa Perpustakaan Nasional menyelenggarakan pelatihan pengelolaan perpustakaan berupa bimtek di setiap provinsi terkait perpustakaan sekolah dan perpustakaan umum, beragam diklat dan saat ini sedang menguji coba diklat e-learning, serta program magang. Woro juga menyampaikan harapannya dapat bekerja sama lagi dengan LPMP sebagaimana diklat yang pernah diselenggarakan di beberapa provinsi sebelumnya. Selain itu, diuraikan pula mengenai mekanisme inpassing bagi yang berminat alih profesi menjadi pejabat fungsional pustakawan.
Mendengar penjelasan tersebut, Kepala LPMP Sulawesi Selatan Abdul Halim Muharram menyatakan kesiapannya membantu menyediakan tempat untuk pelatihan pustakawan perpustakaan sekolah di Sulawesi Selatan. Hal tersebut sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan. 
Kunjungan kemudian dilanjutkan dengan library tour ke beberapa lantai di Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional. 
Â 
Reportase: Eka Cahyani/Fotografer: Radhitya Purnama
Â

Forum Komunikasi Sekolah Rujukan SMP se-Sulawesi Selatan Kunjungi Perpusnas

Jakartaâ€”Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) turut mendukung upaya percepatan penyelenggaraan mal pelayanan publik (MPP) di seluruh Indonesia.
Dukungan diberikan dengan ikut serta dalam penandatanganan nota kesepahaman antara 17 kementerian/lembaga, BUMN, dan badan hukum publik, yang memiliki layanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui MPP. Kerja sama ini merupakan inisiatif Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Para pihak yang melakukan kerja sama akan menyelenggarakan pelayanan publik di MPP sesuai lingkup kewenangan masing-masing.
Penandatanganan nota kesepahaman disaksikan secara langsung Wakil Presiden RI, Maâ€™ruf Amin. Selain itu, seluruh kepala daerah yang akan menyelenggarakan MPP mengikuti acara secara virtual.
Wapres menyatakan penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan langkah penting untuk mewujudkan komitmen dalam merealisasikan reformasi birokrasi. Wapres berharap nota kesepahaman segera diwujudkan dengan mengesampingkan ego sektoral, guna tercapainya percepatan penyelenggaraan MPP yang berkualitas.
Dijelaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab penuh dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas kepada warga negara sejak kelahiran hingga kematiannya. â€œPengurusan akta kelahiran, pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, pajak hingga surat kematian harus dapat diakses oleh masyarakat secara praktis dan sederhana,â€ jelas Wapres di kantor Kementerian PANRB di Jakarta, Selasa (28/6/2022).Â 
<img class="content-img" src="../webforms/uploads/images/477IMG_2196.JPG" border="0" width="400" height="267" />
Wapres memaparkan target 100% MPP sudah dibangun di seluruh Indonesia pada tahun 2024. Hingga Juni 2022, sebanyak 59 MPP sudah hadir di masyarakat.
â€œSampai pertengahan Juni 2022, jumlah MPP yang telah diresmikan baru mencapai 57 MPP, ditambah 2 MPP yang siap diresmikan pada tahun 2022. Artinya, baru terdapat 59 MPP atau sekitar 11% dari 508 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Dengan demikian, kita masih memiliki banyak pekerjaan rumah untuk menyediakan MPP pada setiap daerah,â€ urainya.
Selain target kuantitas, Wapres meminta agar kualitas MPP diperhatikan dengan melakukan evaluasi efektivitas maupun kesiapan untuk menjadi MPP digital.
â€œSaya optimis kita bisa mencapai kedua target kuantitas dan kualitas tersebut, apabila kepala daerah sungguh-sungguh melaksanakan komitmennya, serta pimpinan kementerian dan lembaga pusat memberikan dukungannya,â€ tuturnya.
Wapres menambahkan, keberhasilan penyelenggaraan MPP di kabupaten/kota dapat menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan reformasi birokrasi nasional.
<img class="content-img" src="../webforms/uploads/images/415IMG_2072.JPG" border="0" width="400" height="267" />
Sekretaris Utama Perpusnas, Ofy Sofiana, yang hadir mewakili Kepala Perpusnas, menyatakan pihaknya bangga dilibatkan untuk mengadakanÂ sarana dan prasarana di MPP. Menurutnya, keterlibatan 17 instansi dalam nota kesepahaman ini akan memudahkan masyarakat dalam mengakses pengurusan pelayanan publik.
Kemudahan akses ini sejalan dengan upaya Perpusnas untuk menjangkau masyarakat dengan menyediakan buku-buku yang mudah dijangkau dan dibaca. Esensinya, Perpusnas berupaya meningkatkan kegemaran membaca masyarakat. Di MPP, Perpusnas menyiapkan Pojok Baca Digital (Pocadi) sehingga masyarakat bisa mengurus kebutuhannya dan membaca buku.
â€œKarena intinya Perpustakaan Nasional juga mempunyai visi yang sama, memberikan kemudahan akses kepada masyarakat sehingga masyarakat dipenuhi kebutuhan informasinya, dipenuhi semua kepentingannya, dan memudahkan di dalam pengurusan segala hal terkait dengan kepentingan mereka,â€ paparnya.
Dia mendukung upaya pemerintah untuk membangun MPP di seluruh daerah di Indonesia. Namun ditambahkannya, hal ini membutuhkan komitmen dari pemerintah daerah dan dukungan dari pemerintah pusat.
Â <img class="content-img" src="../webforms/uploads/images/179IMG_0235.JPG" border="0" width="400" height="267" />
Menteri PANRB ad interim, Mahfud Md, menjelaskan MPP diadaptasi di Indonesia sejak 2017. Pada awal pelaksanaan kebijakan MPP ditetapkan 4 MPP percontohan yaitu MPP DKI Jakarta, Batam, Surabaya, dan Banyuwangi. Konsep penyelenggaraan MPP merupakan inisiasi yang bermula dari hasil studi, tiru, praktik pelayanan publik prima melalui konsep public service hall di Georgia dan Asan Xidmat di Ajerbaizan.
Untuk mendorong terselenggaranya MPP di kabupaten/kota, akan dilakukan upaya penguatan dan percepatan, yakni penguatan komitmen pimpinan terutama di daerah untuk mendukung terselenggaranya MPP, penguatan dukungan dari DPRD terkait kebijakan budgeting di daerah untuk pembentukan MPP, dan penguatan pemahaman tentang konsep penyelenggaraan MPP dan dampaknya terhadap reformasi pelayanan publik.
Daftar pimpinan instansi yang melakukan penandatanganan sebagai berikut:
<ol>
<li>Menteri PANRB</li>
<li>Menteri Dalam Negeri</li>
<li>Sekretaris Mahkamah Agung</li>
<li>Menteri Keuangan</li>
<li>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia</li>
<li>Menteri Agama</li>
<li>Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional</li>
<li>Jaksa Agung RI</li>
<li>Kepala Kepolisian Negara RI</li>
<li>Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN)</li>
<li>Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)</li>
<li>Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)</li>
<li>Kepala Perpustakaan Nasional RI</li>
<li>Direktur Utama BPJS Kesehatan</li>
<li>Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan</li>
<li>Direktur Utama PT Taspen</li>
<li>Direktur Utama PT PLN</li>
</ol>
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Humas Kementerian PANRB

Berita

Biro Perencanaan dan Keuangan Menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Se-Provinsi Papua Barat

Pencarian

Berita Lainnya

Perpusnas dan KITLV Sinergi Pemanfaatan Manuskrip

Perpusnas Gelar Bimbingan Teknis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi

Mendagri Sebut Perpustakaan Sebagai Motor Segala Ilmu

Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Harus Bisa Mengawal Perkembangan Pengetahuan Petani Indonesia

Forum Komunikasi Sekolah Rujukan SMP se-Sulawesi Selatan Kunjungi Perpusnas

Perpusnas Dukung Percepatan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik