Medan Merdeka Selatan, Jakarta-Di era keterbukaan informasi dan kebebasan informasi, blogger menjadi sebuah aktivitas yang cukup populer. Tak hanya penulis, tetapi masyarakat umum pun mulai menulis blog dengan memanfaatkan beragam platform. Namun, sebagai seorang blogger tidak hanya sekedar menulis, tetapi juga harus menjadi juru kunci informasi untuk masyarakat.
Hal ini diungkapkan Founder dan Markom Blogger Mungil (BloMil), Kiki Handriyani, pada Talkshow Blogger dan Writing yang digelar Perpustakaan Nasional bekerja sama dengan Komunitas Blogger Mungil (BloMil) pada event Perpusnas Expo 2019, Kamis (5/9).
"Semua orang bisa menulis, tetapi jika menulis di media sosial, harus diperhatikan rambu-rambunya. Saat ini ada Undang Undang ITE yang mengaturnya dan tidak bisa dilanggar. Maka dari itu menjadi blogger tidak hanya sekedar menulis," ungkapnya.
Kiki mencontohkan, dalam menyampaikan sebuah saran maupun emosi itu dalam bentuk yang sopan dan baik. Menurutnya blogger maupun penulis menjadi juru kunci untuk menyampaikan informasi untuk masyarakat. "Jika seorang bloger atau penulis salah menulis bisa berdampak bagi pembacanya. Cara masyarakat menerima infornasi itu kan berbeda, dampaknya seringkali tersebar berita hoax. Berita hoax ini muncul karena kurangnya literasi. Literasi bukan sekedar menulis tetapi juga memahami apa yang dibaca," jelasnya.
Kiki mengaku, kegiatan blogging ini kian populer. Banyak pekerja yang awalnya blogging hanya sekedar pekerjaan sampingan, menjadi pekerjaan penuh (full-time).
"Blogger bisa menjadi profesi yang menjanjikan. Banyak blogger yang saat ini sudah menerbitkan buku. Selain itu, banyak corporate yang membutuhkan jasa kerjasama dengan para blogger," imbuhnya.
Talk showÂ juga menghadirkan narasumber Todo Ricky (Blogger), Slamet Riyanto (Kepala Operasional Republika Online), M Iqbal Damawi (Penulis dan Blogger).
 Reportase: Wara Merdekawati
Fotografer : Muhammad Andhika Pratama

Blogger, Tidak Hanya Sekedar Menulis

DARING di era digital, era Revolusi Industri 4.0 telah mengubah peradaban dan budaya manusia ditengah kondisi yang Â VUCA : Volatility (penuh grjolak), Uncertainty (ketidakpastian), Complexity (rumit), dan Ambiguity (ketidak jelasan). Perubahannya tidak terduga dan sangat cepat, telebih ditambah pandemi Covid 19 yang mengglobal semakin memporak-perandakan keadaan dan berdampak multi-dimensiaonal, selain kematian yang tinggi. Update data BNPB di Indonesia per 11 Juli 2020 tercatat 74.018 orang positif virus corona, sebanyak 34.719 orang, dinyatakan sembuh dan sebanyak 3.535 orang meninggal. Sementara itu, di dunia tercatat 12.631.237 orang positif virus corona, dinyatakan sembuh 7.366.780 orang dan sebanyak 562.900 orang meninggal. Pun, lonjakan kasus terinfeksi covid 19 tidak terbendung begitu PSBB dilonggarkan bagaikan simalakama satu sisi ingin pacu ekonomi agar tumbuh secara eksponensial, namun di sisi lain malapetaka mengancam keberlangsungan kehidupan. Kita sangat prihatin sekaligus cemas mengingat banyak orang yang nekad dan konyol tidak disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan. Wahai saudara, sadar dirilah kalian untuk tidak menjadi orang yang menularkan virus corona yang pada dasarnya kalian membunuh orang lain. Ayo bersama-sama disiplin yang tinggi dalam mentaati protokol kesehatan, dan jika tidak ada keperluan yang urgent hendaklah tetap dirumah. Tampil dengan masker dan face shield/topeng transparan atau Manusia berMasker di ruang publik, tempat-tempat keramaian memang tidak nyaman maupun sulit dikenali karena sebagian besar wajahnya tertutupi masker. MasyaAlloh, sungguh-sungguh Era Abnormal ini (bukan new normal yang orang-orang sebutkan) sungguh tidak nyaman dan mencekam dan mengenaskan karena dampaknya dapat mematikan.Â  Akankan kita abai dengan kondisi ini?
Ekonomi Digital
Perubahan kegiatan ekonomi sebagian besar bergeser dari offline system ke online system (daring) yang dirasakan lebih efisien di satu sisi, namun di sisi lain PHK (pemutusan hubungan kerja) mengancam ketenagakerjaan kita, baik nasional maupun internasional. Data Kemnaker akhir Juni 2020 menunjukkan tenaga kerja terdampak Covid-19 mencapai 3,05 juta orang dan diperkirakan akan terus bertambah hingga 5,23 juta jika wabah covid 19 belum dapat diatasi maupun kegiatan ekonomi belum berjalan norma untuk pacu akselerasi dan pertumbuhan ekoomi yang eksponensial. Kini, sebanyak 15,6 persen pekerja mengalami PHK dan 40 persen pekerja mengalami penurunan pendapatan, diantaranya sebanyak 7 persen pendapatan buruh turun sampai 50 persen. Kemudian, Organisasi Buruh Internasional (ILO) melaporkan, sebanyak 81 persen dari tenaga kerja global yang berjumlah sekitar 3,3 miliar, atau 2,67 miliar pekerja saat ini terkena dampak penutupan tempat kerja akibat pandemi virus corona (Covid-19). Sementara sekitar 1,25 miliar pekerja diantaranya terancam terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Ini protret sangat kelam dan tragedi ketenagakerjaan dunia.
Bagi sektor industri, era digital ini memberi tantangan baru agar mereka lebih kreatif dan inovatif dalam proses produksi, distribusi hingga ke tangan konsumen. Dituntut untuk menciptakan jenis-jenis pekerjaan baru yang berbeda dengan jenis-jenis pekerjaan sebelumnya. Misal, begitu PSBB dilonggarkan terbuka peluang bisnis-bisnis musiman seperti produsen masker, face shield, alat pelindung diri (APD) lainnya, alat deteksi virus hingga ihtiar untuk menemukan anti virus corona yang hingga kini belum diketemukan. Tantangannya semakin berat karena 239 ilmuwan mengirim surat terbuka kepada WHO agar merevisi rekomendasi adanya penularan virus corona dapat melalui udara, karena dari penelitian diketemukan bahwa virus corona dalam partikel terkecil dapat hidup hingga 3 jam.
Kita pun dituntut untuk lebih mampu menyesuaikan kondisi yang ada walaupun resiko kematian menghantuinya. Berdamai dengan corona yang sejatinya suatu penyakit menular sungguh tidak mudah, ibarat kita hidup serumah dengan ular cobra berbisa, harus ekstra hati-hati dan disiplin yang sangat tinggi dalam menerapkan protokol kesehatan. Kita tidak boleh kendor kencang dalam menerapkan aturan demi kemaslahatan, selama pandemic covid 19 masih berlangsung. Memang, situasinya sangat tidak menentu dan penuh kompleksitas sehingga kita perlu mempersiapkan diri untuk memasuki Era Abnormal (bukan the new normal) di tengah covid 19 secara cermat dan tepat agar tidak menimbulkan malapetaka baru.
Dampak covid 19 yang multi-dimensional ini juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi dunia menurun sangat drastis dapat memicu krisis ekonomi; pun Indonesia mengalami hal yang serupa. Pertumbuhan ekonomi kita anjlok menjadi -3,1% sehingga perlu effort extra-ordinary untuk pemulihan ekonomi nasional sekaligus mengatasasi covid 19. Telah telah dianggarkan sebesar Rp 607.7 Triliun sebagai salah satu extra-ordinary program untuk pencegahan covid 19 dan pemulihan ekonomi, sementara itu anggaran kesehatanÂ  untuk penanganan covid-19 sebesar Rp 87,5 Triliun. Antara lain untuk perlindungan sosial dalam PEN teralokasikan Rp203,90 triliun,Â  Insentif usaha dari PEN sebesar Rp120,61 triliun, pembiayaan korporasi sebesar Rp53,57 triliun, untuk sektoral pemda dan kementerian/lembaga sebesar Rp106,11 triliun, dan untuk UMKM sebesar Rp123,46 triliun. Lebih lanjut, ada 3 fokus yang hendak dicapai yaitu menjaga konsumsi, mendukung ekspor dan impor, serts menjaga aktivitas produksi. Pada sisi permintaan, berbagai program jaring pengaman sosial (social safety net) telah dilaksanakan. Terutama bantuan sosial (bansos) bagi kelompok terdampak dengan memperluas penerima fasilitas perlindungan sosial. Pada sisi penawaran, berbagai modalitas telah disiapkan untuk dapat memberikan dukungan kepada para pelaku usaha ultra mikro dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Misalnya pemberian subsidi bunga, penempatan dana pemerintah di perbankan untuk mendukung pelaksanaan restrukturisasi kredit UMKM &amp; Koperasi dan penyaluran tambahan modal kerja, serta penjaminan melalui PT Askrindo dan PT Jamkrindo untuk mendukung penyaluran kredit modal kerja UMKM &amp; Koperasi. Kemudian, perlu menjadi perhatian negara agar menjamin distribusi pendapatan untuk rakyatnya agar dapat menikmati lezatnya kesejahteraan; karena persoalan ini bagaikan lingkaran syetan yang belum dapat diatasi. Kondisi saat ini, 51% asset kekayaan nasional hanya dikuasi oleh sekitar 1% warganegara atau dengan kata lain 1% orang kaya menguasai 51% asset kekayaan nasional.
Pandemi Covid-19 mendorong dilakukannya Transformasi Ekonomi, di mana peran teknologi informasi menjadi sangat penting di samping upaya percepatan perijinan, penyederhanaan birokrasi serta reformasi regulasi.Transformasi ekonomi mencakup revolusi industri 4.0, transformasi digital, infrastruktur, RUU Cipta kerja, layanan investasi , peningkatan kompetensi, UMKM via platform digital, teknologi keuangan (fintech), dan energi baru terbarukan. Dan perlu disinergikan tujua pembentukan perubahan dunia pasca cocid 19 yatiu : digitalisiasi, masa depan pekerjaan, perubahan preferensi konsumen, ketahanan bisnis, geopolitik dan arus internasional, intervensi pemerintah yang lbih besar dan keseimbangan tujuan sosial dan ekonomi yang dikembangkan dalam spektrum triple helix antara : pemerintah, akademi dan masyarakat &amp; dunia usaha. Pemerintah juga telah menyiapkan anggaran untuk : a) kesehatan Rp 87,55 Triliun; b) perlindungan sosial Rp 203,9 triliun; c) ekonomi Rp 226,72 Triiun dan d) penguatan UMKM dan koperasi Rp 77,03 Triliun. Kemudian, Respon kebijakan harus mengantisipasi dinamika perubahan faktor eksternal dan faktor internal minimal hingga 2 Tahun Ke Depan. Faktor eksternal : tidak kondusif, perdagangan dunia diperkirakan masih lemah serta kecenderungan semua negara mementingkan diri masing-masing. Faktor Internal : Ketergantungan kepada permintaan dalam negeri sangat tinggi, sementara kita belum akan bisa mulai bekerja optimal hingga Covid-19 dikendalikan secara penuh. Ketidakpastian terhadap akses dan distribusi Vaksin, diperkirakan baru teratasi antara 12 bulan hingga 18 bulan ke depan (sampai dengan akhir tahun 2021). Utilisasi produksi dan penyediaan lapangan kerja, serta permintaan dalam negeri belum akan optimal hingga akhir tahun 2021, dan baru mulai merangkak naik menuju optimal pada tahun 2022.Â  Hasil restrukturisasi yang dilakukan Perbankan pada tahun ini, seperti penundaan pembayaran bunga maupun cicilan utang, diperkirakan sebagian berpotensi menjadi kredit bermasalah di tahun depan.
Kemudian, di era Revolusi Industri 4.0 ini menuntut semua negara untuk dapat mentransformasikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Revolusi Industri 4.0 yang berubah sangat cepat, mendasar mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berhubungan satu sama lain yang memanfaatkan teknologi otomatisasi dan cyber fisik, seperti kecerdasan buatan (AI), robotika, internet of things (IoT), kendaraan otonom, pencetakan 3D (tiga dimensi), nanoteknologi, bioteknologi, ilmu material, penyimpanan energi dan komputasi kuantum. Sehingga pemanfaatan teknologi cerdas yang dapat terhubung dengan berbagai bidang kehidupan manusia ini harus berpusat pada manusia, mengutamakan kepentingan kehidupan bagi manusia seperti Jepang yang mengembangkan Society 5.0. Juga, perlu dikembangkan ekosistem digital yang mandiri, tidak bergantung pada asingÂ  antara lain melalui keberpihakan negara pada kepentingan nasional, mengembangkan mobile satelite system (MSS) untuk memperluas konektivitas, mengembangkan platform digital berbasis budaya Indonesia; sehingga ketahanan nasional semakin tangguh dalam mempersiapkan kondusivitas dalam melaksanakan pembangunan untuk meraih tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Saat ini, kita sangat khawatir dan prihatin bahwa pelaku-pelaku bisnis daring (on line) dikuasai oleh asing, kita dijadikan pangsa pasar mereka; sehingga negara harus hadir untuk memberikan proteksi dan afirmasi melalui penyediaan platform dan infrastruktur digital nasional sendiri. Pun, koneksivitas jaringan belum menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Kondisi geografis sebagai negara kepulauan yang sangat luas dapat menjadi kendala apabila komunikasi, transportasi dan system pemerintahan belum mendukungnya. Pengembangan jaringan melalui kable fiber optik tidak akan memadai, sehingga yang efektif dan efisien adalah pengembangan MSS (Mobile Satelite System) yang menjangkau seluruh wilayah nusantara, termasuk negaranegara tetangga. Menurut Sylvia Evi Soemarlin bahwa yang menikmati keuntungan dari ekonomi digital adalah asing yang mencapai US$ 150 juta/tahun untuk media sosial yang berasal dari Amerika Serikat yang ada di negeri kta.
Pacu SDM Unggul dan Pembelajaran Daring
SDM Unggul Negara Maju hendaknya jangan hanya dijadikan slogan, namun lebih dari itu harus membumi dalam instrumen-instrumen yang implementatif. Misal pembelajaran dan training daring yang diperuntukan bagi siswa, mahasiswa dan para pekerja yang terdampak covid 19 perlu dievaluasi secara komprehensif dan secara berkala. Sehingga efektivitas dan efisiensinya dapat diukur dan dicapai secara bertahap. Kita harus menyadari benar bahwa wilayah kepulauan yang terpisah-pisah dalam gugusan/untaian khatulistiwa ini masih menyisakan persoalan dan tantangan yang harus segera mendapatkan solusi. Hingga kini, 75 tahun Indonesia Merdeka masih banyak desa-desa yang gelap gulita belum ada sambungan listrik, apalagi infrastruktur telekomunikasi. Bagaimana akses mereka terhadap ekonomi digital maupun pembelajaran/training online? Bagaimana nasib mereka (terutama para siswa) di desa-desa dan daerah terluar Indonesia yang tidak dapat mengikuti pembelajaran daring, yang bakal diberlakukan secara permanen oleh kemendikbud? Kebijakan ini terkesan milineal dan mungkin sebagain akan menangguk keuntungan yang besar, terlebih publik tahu bahwa kaum milineal yang ada di lingkaran kekuasaan terbukti berbisnis di sektor daring ini. Oleh karena itu, publik harus kritis, mencermati kebijakan terlebih pagu 20% APBN untuk sektor pendidikan; agar tidak ada penumpang gelap yang memanfaat bisnis daring ini. Belum lagi, berbicara konten pembelajaran, apakah pembelajaran secara daring bagi siswa-siswa sekolah dasar dan memengah mencukupi dikaitakn dengan proses penddidikan bukan hanya sekedar meningkatkan aspek kognitif saja. Bagaimana mungkin pengembangan aspek psikomotorik (ketrampilan) dan afektif (sikap/tingkah laku) dapat dilakukan secara daring (online)?
Disinilah kepedulian dan keberanian para ahli pendidikan untuk ambil peran signifikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai tujuan nasional yang digariskan dalam UUD 1945; tidak larut dalam ide-ide yang nyleneh yangÂ  hanya berpihak pada sekelompok masyarakat tertentu. Pun, perubahan kurikulum pendidikan perlu dilakukan dengan cermat berpusat pada minat dan bakat peserta didik, jangan dipaksakan dengan seabrek paket kecakapan dan ujung-ujungnya tidak ada ketersambungan (link) dan kesesuaian (match) dengan sektor industri maupun kebutuhan masyarakat. Kita pun, tidak resisten dengan kemajuan iptek termasuk pembelajaran online; namun harus dikaji secara mendalam bahwa media pembelajaran ini bukan satu-satunya media untuk menyelenggrakan pendidikan, terlebih tidak semua siswa dapat meng-aksesnya dari tempat tinggal masing-masing, apalagi mereka yang tinggal di desa-desa yang tidak ada jaringan listrik maupun infrastruktur telekomunikasi.
Wajib Belajar 12 tahun
Kualitas dan kuantitas pendidikan masih menjadi persoalan fundamental yang harus diselesaikan oleh pemerintah (dalam hal ini jajaran kemendikbud dan pemerintah daerah), termasuk menyediakan akses pendidikan bagi semua warganegara minimal 12 tahun. Artinya menjamin anak-anak usia sekolah wajib belajar samapi lulus sekolah menengah atas (SMA/SMK/MA). Perlu langkang kongkrit untuk mengatasi masalah-masalah : a) partisipasi/kesempatan memperoleh pendidikan, b) efisiensi pendidikan, (3) efektivitas pendidikan, d), relevansi pendidikan, e) kualitas dan kuantitas pendidikan. Saat ini, sedang berlangsung proses penerimaan siswa baru di sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta. Caru-marut pun masih terjadi berkaitan dengan sistem penerimaannya. Benang merahnya adalah pemerintah belum mampu menyiapkan jumlah sekolah negeri yang mampu menampung lulusan-lulusan dari tingkat sekolah dibawahnya. Daya tampung sekolah negeri sangat terbatas, sehingga akses siswa dari keluarga miskin sangat terbatas. Ini akan menjadi persoalan yang menngunung akibt dari ketidakmamapuan untuk mengatasinya, dan akan berdampak kontra-produktif terhadap penyiapan SDM menuju insentid/bonus demografi pada 2030 yang akan datang. Waktu tinggal 10 tahun sangat singkat kalau tidak dilakukan program-program terobodan dan extra ordinary maka kita tidak akan mendapatkan insentif/bonus demograf, i bahkan sebaliknya akan menjadi beban demografi.
Jurus VUCA
Kita harus moved on menuju business unusual agar dapat mempertahankan diri sekaligus melakukan lompatan-lompatan strategis agar lebih kompetitif dan mampu memenangkan kompetisi. Inilah kondisi yang biasa disebut VUCA (Volatility/bergejolak, uncertainty/tidak pasti, complexity/kompleks and ambiguity/tidak jelas). Untuk menghadapinya kita dapat menggunakan Jurus VUCA dalam arti vision/visi ke depan, understanding/ pemahaman secara detail, clarity/ketajaman/kejelasan dan agility/kelincahan) agar mampu mengubah hambatan menjadi tantangan serta mengubah tantangan menjadi peluang untuk lebih maju. Oleh karena itu diperlukan leadership/kepemimpinan yang visioner dan berkarakter negarawan. Satu hal, para pemimpin harus berani mengaplikasikan â€sudden death managementâ€ dalam arti mulai dari dirinya sendiri harus menjadi bagian solusi dan berani lengser jika tidak mampu berkinerja baik (atau bahkan sangat baik), untuk memberi peluang pada orang lain yang memiliki kapabilitas keilmuan, kompetensi maupun pengalaman.
Dengan demikian, dalam menghadapi kondisi yang VUCA kita tidak kehilangan pijakan dan terombang-ambing oleh kepentingan-kepentingan yang tidak pro-rakyat maupun pro-negara, termasuk dalam pembelajaran daring dan ekonomi diigital. Semoga.
Oleh : K.R.A.T. Dr.(c). Suharyono S. Hadinagoro, M.M.
(Pemerhati Ketenagakerjaan &amp; Ekonomi Kerakyatan, Kandidat Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti,Â  Alumni PPRA LIX Lemhannas RI. Trainer Hubungan Indusrial Tingkat Nasional)

Mencermati Pembelajaran Daring dan Ekonomi Digital 

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Harapan untuk menjadikan Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai kawasan ekonomi perbatasan adalah faktor yang melandasi kedatangan Bupati Kepulauan Talaud, Elly Engelbert Lasut, ke Gedung Layanan Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Jumat (4/6/2021). Menurut Elly, letak geografis Kepulauan Talaud yang berada di kawasan paling Utara Indonesia bagian Timur dan berbatasan dengan Davao Del Sur, Filipina bisa dimanfaatkan untuk membangun aktifitas lintas batas antara Filipina dan Indonesia. Namun sebelum itu, citraÂ  yang positif harus dibentuk dengan keberadaan literatur tentang Indonesia.
"Partisipasi intelektual atau literasi sangat diperlukan di Kabupaten Kepulauan Talaud. Kelak dengan adanya gedung perpustakaan diharapkan mampu memberi dampak pada sisi psikologis masyarakat dalam menuangkan konsep tentang daerah perbatasan dan kawasan kepulauan", ucap Elly.
Sependapat dengan hal tersebut, Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, menambahkan bahwa pikiran serta karakter manusia tidak dapat diubah, sehingga yang menjadi konsen untuk ditingkatkan terletak pada apa yang mereka pelajari. Namun ironisnya perpustakaan hari ini memiliki masalah dalam hal ketersediaan bahan bacaan. Maka dari itu, masyarakat harus mulai diajak untuk menulis buku yang mengangkat tentang daerah mereka.
"Paradigma perpustakaan harus berubah, perpustakaan hari ini adalah tentang transfer knowledge, salah satu caranya yakni dengan menulis buku berisikan local content seperti asal usul daerah, potensi sumber daya alam dan manusia, kuliner, dan lain sebagainya," papar Syarif Bando.
Kegiatan kunjungan kerja tersebut ditutup dengan pemberian satu unit mobil perpustakaan keliling oleh Kepala Perpusnas kepada Bupati Kepulauan Talaud.
Reporter: Basma Sartika Fotografer: Robby Rodhian

Diperlukan Literatur untuk Jadikan Kab. Kepulauan Talaud Kawasan Ekonomi Perbatasan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta- Komisi II DPRD Kota Medan menginginkan agar perpustakaan di kotanya bisa berkualitas dan sesuai dengan standar nasional perpustakaan. Untuk mewujudkan hal tersebut mereka berencana menyusun Peraturan Daerah (Perda) tentang penyelenggaraan perpustakaan. Hal ini disampaikan oleh anggota DPRD Kota Medan Afif Abdillah di Gedung Layanan Perpustakaan Nasional Jumat (6/1).
â€œPerda ini kami maksudkan agar perpustakaan di Kota Medan dapat dibangun sesuai standar, baik koleksi, layanan, maupun SDM-nya. Saya yakin dengan begitu perpustakaan akan menjadi sumber informasi yang akurat,â€ terangnya.
Bahkan Afif menilai, Perda akan menjadikan APBD lebih berpihak dan mengakomodasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah. Mengingat selama ini perpustakaan sulit mendapatkan perhatian khususnya terkait anggaran dari pemerintah daerah.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mendukung sepenuhnya upaya yang dilakukan Komisi II DPRD Kota Medan tersebut. Dirinya memahami bagaimana pentingnya memenuhi SDM berkualitas Â dan memenuhi standar layanan perpustakaan.
â€œSudah saatnya perpustakaan berbenah. Tidak hanya berperan mengelola koleksi dan menyelenggarakan layanan. Tapi juga menyampaikan informasi dan pengetahuan,â€ tegasnya.
Syarif Bando juga berpesan selain standarisasi pustakawan, dalam menyusun Perda juga perlu memperhatikan rasio jumlah buku terhadap jumlah penduduk serta peningkatan indeks literasi yang hendak dicapai.
Â 
Reportase: Eka Purniawati
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Kota Medan Ingin Bentuk Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Melalui Perda

Medan Merdeka Selatan, Jakarta&mdash;Pemerataan pembangunan di bidang perpustakaan harus dibarengi dengan peningkatan kualitas layanan perpustakaan dan pustakawan agar dapat mendukung peningkatan budaya baca dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. &lsquo;Pustakawan Bergerak&rsquo; yang menjadi fokus kerja Perpustakaan Nasional di 2018 dapat terwujud melalui mekanisme kerja yang jelas.
Garis besar tersebut terungkap dalam Rapat Kerja Pusat Perpustakaan Nasional 2018 yang digelar di Jakarta, Selasa, (29/1). Sekretaris Utama Perpusnas Dedi Junaedi mengatakan &lsquo;Pustakawan Bergerak&rsquo; dapat terwujud apabila ada mekanisme kerja yang jelas, sarana prasarana yang mendukung, dan anggaran yang memadai. &ldquo;Kebijakan dalam mendukung program &lsquo;Pustakawan Bergerak&rsquo; harus mengacu pada prinsip sinergi, keterbukaan dan profesional,&rdquo; ujar Dedi Junaedi.
Di kesempatan yang sama Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan sejumlah faktor yang menyebabkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tertinggal, seperti rasio buku yang beredar di masyarakat yang sangat kurang, budaya baca yang rendah, dan akses masyarakat terhadap perpustakaan yang kurang sehingga mengakibatkan tingkat literasi yang buruk. &ldquo;Di sinilah&nbsp; peran pustakawan dibutuhkan untuk mendorong masyarakat ke arah perbaikan dengan memobilisasi pengetahuan atau knowledge mobilization,&rdquo; kata Muhammad Syarif.
Pustakawan dengan segala kompetensi yang dimilikinya, lanjut Kepala Perpusnas, harus mampu berperan sebagai tutor dan mentor bagi tumbuh kembang perpustakaan dan budaya literasi masyarakat. Jangan ragu untuk membagikan setiap ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Meskipun ada sedikit pemerintah daerah yang belum memperhatikan perpustakaan dengan baik, namun hal itu jangan dijadikan kendala serius. &ldquo;Perpustakaan Nasional harus hadir, mengambil peran. Jangan sampai ada sebuah desa/kelurahan atau di pelosok manapun yang tidak tersentuh dengan perpustakaan,&rdquo; pesan Kepala Perpusnas.
Kehadiran pustakawan bergerak merupakan jawaban bagi generasi saat ini agar terhindar dari bahaya kebodohan akibat kurangnya asupan informasi maupun ilmu pengetahuan yang diperoleh. &ldquo;Kinerja pustakawan tidak selalu diukur dengan hitam diatas putih, tapi harus terlihat seberapa besar dampak&nbsp;(outcome)&nbsp;yang dirasakan masyarakat.&rdquo; Bahaya literasi sama halnya dengan bahaya narkoba yang mengancam generasi penerus bangsa.
Perpustakaan dipandang dalam aspek manapun selalu memberikan manfaat lebih. Ada tiga tugas penting perpustakaan di era saat ini yang sangat bisa dilakukan perpustakaan, yakni membentengi masyarakat dari bahaya informasi yang sesat (hoax), menginspirasi masyarakat untuk lebih hidup sejahtera, dan menjadi sumber informasi dalam segala bidang pengetahuan.
Rapat kerja pusat (Rakerpus) tahunan merupakan agenda wajib untuk mendukung program pembangunan nasional. Penyusunan kerja 2018 adalah rencana kerja yang kritis dan strategis. Kritis dikarenakan tahun 2018 adalah tahun terakhir untuk rencana strategis (Renstra) 2014-2019. Di katakan strategis karena tahun 2018 merupakan tahun persiapan untuk Renstra&nbsp; 2020-2024.
Reportase : Hartoyo Darmawan

Rakerpus 2018 : Pustakawan Berperan dalam Knowledge Mobilization

Jakarta - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menjadikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai enabler untuk penataan tata kelola dan peningkatan mutu layanan perpustakaan. Sebagai program nasional, Perpusnas saat ini sedang ikut mengembangkan: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia.
SPBE atau e-Government adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK dalam pemberian layanan kepada penggunanya. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggung jawabkan serta mudah diakses pun dibagipakaikan antar instansi pusat dan daerah. Baik SPBE dan Satu Data Indonesia selain dapat dimanfaatkan oleh internal antar instansi, namun juga berfungsi sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan layanan dan data public bagi masyarakat.
INLIS(Integrated Library System)Lite adalah perangkat lunak aplikasi otomasi perpustakaan yang dibangun dan dikembangkan oleh Perpusnas sejak tahun 2011. INLISLite dikembangkan sebagai perangkat lunak satu pintu bagi pengelola perpustakaan untuk menerapkan otomasi perpustakaan. Sekaligus, mengembangkan atau mengelola perpustakaan digital dan melayankan koleksi digital, serta menghimpun koleksi nasional dalam jejaring Perpustakaan Digital Nasional Indonesia.
Program SPBE mengharapkan instansi pusat dan daerah menggunakan aplikasi umum yang sama secara bagi pakai dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Perpusnas dalam hal ini mendorong INLISLite menjadi aplikasi umum yang tersertifikasi untuk digunakan oleh semua perpustakaan di seluruh Indonesia.
Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, mengatakan inovasi dan kreatifitas adalah dua hal yang berbeda. Inovasi adalah sebuah pengembangan yang dilakukan untuk meninggalkan penemuan-penemuan lama. Dan kreatifitas adalah kemampuan untuk menghubungkan fitur-fitur lama dengan yang baru. INLISLite merupakan gabungan dari inovasi dan kreatifitas.
â€œPengembangan aplikasi INLISLite dilakukan untuk memfasilitasi perpustakaan mitra Perpusnas (seluruh perpustakaan di Indonesia) dalam implementasi TIK,â€ ucap Syarif Bando pada kegiatan Sosialisasi Aplikasi INLISLite Perpusnas yang digelar secara daring, Senin (9/8/2021).
Sementara itu Kepala Pusat Data dan Informasi Perpusnas, Taufiq A. Gani, menambahkan bahwa kehadiran INLISLite sebagai aplikasi umum nantinya akan mendorong terbentuknya satu data perpustakaan. Sehingga dibutuhkan sejumlah strategi yang matang untuk mengembangkan INLISLite.
â€œAda beberapa strategi yang harus dipersiapkan dalam pengembangan INLISLite, diantaranya SDM yang kompeten dan bersertifikasi, infrastruktur yang berstandar, legalitas hak cipta dan lisensi, serta aksesibilitas yang mumpuni untuk setiap proses dan transaksi perpustakaan,â€ jelas Taufiq.
Kegiatan iniÂ kemudian dilanjutkan dengan demonstrasi cara pengoperasian program aplikasi INLISLite versi 3.1 yang dibawakan oleh Pustakawan Ahli Madya, Lilies Fardhiyah untuk demo entri koleksi pada modul Kktalog dan modul OPAC, lalu Pranata Komputer Ahli Muda, Abrar Nasbey untuk demo pengoperasian modul keanggotaan dan sirkulasi (peminjaman dan pengembalian), dan Pranata Komputer Ahli Pertama, Rusnah Setiani untuk demo pengoperasian modul buku tamu dan modul laporan.
Reporter: Basma Sartika Â

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Blogger, Tidak Hanya Sekedar Menulis

Mencermati Pembelajaran Daring dan Ekonomi Digital

Diperlukan Literatur untuk Jadikan Kab. Kepulauan Talaud Kawasan Ekonomi Perbatasan

Kota Medan Ingin Bentuk Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Melalui Perda

Rakerpus 2018 : Pustakawan Berperan dalam Knowledge Mobilization

INLISLite dalam Arsitektur Aplikasi SPBE Nasional

Kategori (Berita Unit)