Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Setiap kementerian/lembaga sesuai amanah Presiden Jokowi salah satunya adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik. Upaya menciptakan pelayanan publik yang berkualitas tidak lepas dari kualitas seorang pemimpin.
Kapasitas pemimpin setidaknya mencakup kemampuan mendefinisikan masalah, kemampuan memecahkan masalah, kemampuan mengambil keputusan, dan kemampuan memobilisasi dukungan.
Hal ini diungkapkan Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando saat memberikan arahan pada Sosialisasi e-SKP dan e-performance di hadapan para struktural, agen perubahan dan tim reformasi birokrasi, Rabu, (29/5). Â Â 
â€œEsensi kepemimpinan adalah soal komitmen dan kompetensi,â€ ujar Kepala Perpusnas.
Selain kemampuan kepemimpinan (leadership), seorang pemimpin harus memiliki integritas. Integritas yang dimaksudkan Kepala Perpusnas adalah sikap komitmen, rasa tanggung jawab, jujur dan setia, serta konsisten.
Di tempat yang sama, Sekretaris Utama Perpusnas Sri Sumekar mengatakan bahwa penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sebagai dasar penilaian prestasi kerja pegawai adalah wajib. SKP adalah rencana dan target kinerja yang harus dicapai oleh pegawai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur. Saat ini penilaian SKP sudah dalam bentuk elektronik (e-SKP).
â€œDi unit kerja Sekretariat Utama, SKP merupakan pekerjaan rumah besar yang mesti diselesaikan. Sejumlah kendala yang ditemui antara lain dokumentasi yang minim, re-organisasi, proses bisnis, dan sebagainya,â€ urai Sri Sumekar. Â 
Sedangkan, e-performance adalah aplikasi yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja demi meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kinerja. E-performance berisikan proses perencanaan, penganggaran, keterkaitan dalam pencapaian target kinerja dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja. E-performance merupakan salah satu upaya untuk menilai kinerja pimpinan dari secara berjenjang hingga ke pucuk tertinggi. Â Â 
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Hartoyo Darmawan

Good Leadership, Ciptakan Pelayanan Publik Berkualitas

Tugu Tani, Jakartaâ€”Banyak hal yang akhirnya melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam (UU KCKR) Nomor 13 Tahun 2018. UU Sosialisasi UU KCKR terbaru diharapkan mampu menumbuhkan kesepahaman yang sama diantara semua pelaku yang disebutkan dalam UU. Â Â Â 
Direktur Deposit Bahan Pustaka Perpustakaan Nasional Lucya Damayanti mengatakan sedikitnya ada lima faktor kenapa Perpusnas belum bisa maksimal menghimpun seluruh koleksi (tercetak/terekam) yang notabene adalah buah karya atau pikir anak bangsa. Â 
Pertama, kurangnya kesadaran para pelaku (penerbit/pengusaha rekaman) menyerahkan karya cetak maupun karya rekamnya ke Perpusnas dan Perpustakaan Daerah. Yang kedua, UU KCKR sebelumnya (UU Nomor 4 Tahun 1990, red) belum mengikuti perkembangan teknologi. Ketiga, di UU sebelumnya belum mengatur kewajiban warga negara asing (WNA) yang apabila melakukan penelitian di dalam negeri, baik untuk kepentingan komersil atau tidak untuk menyerahkan hasilnya sebagai KCKR. Keempat, belum ada efek jera. Penerapan sanksi belum efektif. â€œAkibatnya, KCKR yang terhimpun baru sekitar 30 persen,â€ beber Lucya saat Sosialisasi UU KCKR Nomor 13 Tahun 2018 di Jakarta, Senin, (25/2).
UU KCKR Nomor 13 Tahun 2018 secara ringkas mengatur subjek wajib KCKR, baik warga negara Indonesia maupun WNA, mekanisme hasil KCKR mulai dari penerimaan, pencatatan sampai pengawasan, pemberian penghargaan kepada penerbit sampai masyarakat yang berperan, kewajiban pemerintah menyediakan pendanaan dalam menghimpun KCKR sesuai kemampuan, dan peran serta masyarakat terhadap KCKR. Â 
UU KCKR terbaru, ditegaskan Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando, adalah sebuah legitimasi. Produk reformasi. UU ini dirancang bukan sebagai pengepul dari karya-karya yang diserahkan tapi harus berperan sebagai penghubung lintasan sejarah, apalagi terkait peradaban bangsa. â€œIndonesia adalah salah satu peradaban tertua di dunia,â€ ujar Kepala Perpusnas. Â 
Perpusnas mengawali rangkaian Sosialisasi UU KCKR Nomor 13 Tahun 2018 di Kota Yogyakarta pada 21 Februari.
Â 
Reportase : Hartoyo D
Fotografer : Adit

Sosialisasi UU Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Nomor 13/2018 : KCKR Adalah Penghubung Lintasan Sejarah 

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Pekanbaru mengunjungi Perpustakaan Nasional RI dalam rangka berkonsultasi tentang rancangan peraturan daerah (Raperda) perpustakaan. Dalam pertemuan ini, Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Jhon Romi Sinaga Bersama anggota pansus dan Dinas Perpustakaan Kota Pekanbaru diterima Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando.
Jhon Romi menyatakan, pansus meminta masukan agar bisa menyusun aturan yang sesuai dengan program nasional, di antaranya mengenai pembiayaaan dan program gemar membaca. â€œMengenai pembiayaan apakah dari APBN atau APBD,â€ ujar Jhon di Ruang Rapat Pimpinan, Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 11, Jakarta Pusat, pada Jumat (13/7).
Penanggung jawab Pansus Raperda Perpustakaan Sondia Warman menjelaskan, pihaknya memprioritaskan penyusunan raperda perpustakaan dalam agenda legislatif. Kehadiran perpustakaan dengan koleksi yang tepat, menurutnya, terkait dengan intelektualitas generasi muda.
Sementara itu, Muhammad Syarif menjelaskan ada tiga hal utama yang harus diperhatikan sebagai substansi raperda perpustakaan. Pertama, raperda harus menjamin bahwa seluruh adat istiadat, potensi budaya, dan sumber daya di Kota Pekanbaru, diwujudkan dalam bentuk buku. Muatan lokal harus ditulis dan dipastikan menjadi koleksi pustaka perpustakaan Kota Pekanbaru.
Kedua, perda harus menekankan bahwa membaca meningkatkan kualitas sumber daya manusia. â€œTanpa membaca maka menjadi hal yang mustahil bagi kita. Bahwa membaca adalah esensi pendidikan, karena selama ini parameter kita adalah ijazah,â€ urai Muhammad Syarif.
Agar perda menjadi produk hukum yang berkesinambungan, anggota pansus diminta membuat formula tentang literasi. Menurutnya, saat ini terjadi booming gerakan literasi, namun arahnya tidak jelas. â€œAda yang bilang membaca 15 menit sudah literasi, ada yang bilang gerakan orang tua mendongeng sudah masuk literasi. Perlu dirumuskan seperti apa formulanya,â€ jelasnya.
Ketiga, besaran dari anggaran perpustakaan sebaiknya dicantumkan di raperda. Muhammad Syarif juga meminta anggota DPRD Kota Pekanbaru melakukan pengawasan terkait dengan pengelolaan perpustakaan, yakni perpustakaan umum, khusus, sekolah, dan perguruan tinggi. â€œPasal 22 hingga pasal 25 UU Nomor 43 Tahun 2007 menyatakan kewenangan perpustakaan ada di perpustakaan. Jadi, kepala dinas berwenang untuk mengurus perpustakaan yang ada di Kota Pekanbaru. Oleh karena itu, DPRD sangat menentukan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian, kiranya diberikan kewenangan penuh untuk mengelola perpustakaan, termasuk di sekolah. Karena ini adalah hal yang fundamental,â€ jelasnya.
Ketua Pansus Desi Susanti menyatakan mengapresiasi pertemuan ini dan pihaknya akan menelaan masukan dari Perpusnas. Kunjungan ini diakhiri dengan bertukar cendera mata dan foto bersama.
Reportase: Hanna Meinita
Â

Kepala Perpusnas RI Terima Pansus DPRD Kota Pekanbaru

Salemba, Jakarta - Di era digital saat ini, perpustakaan bukan lagi satu-satunya sumber informasi bagi masyarakat. Maraknya informasi yang bertebaran memaksa masyarakat untuk pintar memilah dan memilih agar tidak terjebak dalam informasi palsu atau hoaks. Apalagi di tengah kondisi pandemi saat ini eksistensi perpustakaan sebagai sumber informasi sehat bagi masyarakat menjadi sesuatu yang diharapkan.
"Kehadiran perpustakaan dibutuhkan sebagai media penerang di tengah ramainya informasi yang sumir. Maka itu, peran perpustakaan sebagai wahana pembelajaran bersama harus diperkuat. Ini dilakukan demiÂ  mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan," tutur Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Deni Kurniadi dalam Webinar Pembudayaan Kegemaran Membaca yang mengangkat tema "Library, Literacy dan Local Wisdom", pada Jumat, (18/9).
Perpustakaan dan literasi memiliki keterkaitan dalam upaya melestarikan kebudayaan lokal. Perpustakaan berperan menyelamatkan banyak peninggalan tertulis maupun peradaban budaya lainnya yang bisa jadi punah karena tergerus jaman. Hal ini sejalan dengan tiga arah kebijakan Perpusnas 2020-2024 dimana salah satunya, yakni meningkatkan pengelolaan, pelestarian dan pemanfaatan bahan pustaka dan naskah kuno sebagai warisan dokumenter budaya bangsa untuk menumbuhkan nilai budaya dan kearifan lokal Indonesia.
Sementara itu, Presiden Asosiasi Pekerja Profesional Informasi Sekolah Indonesia (APISI) Hanna Chaterina mengatakan budaya dan kearifan lokal dapat dielaborasi sebagai bahan pengembangan program perpustakaan. Manfaatkan perpustakaan sekolah sebagai salah tu mediumnya. Tujuannya, agar paraÂ  siswa dapat memahami, menghargai kekayaan yang dihasilkan dari suatu kebudayaan sejak dini sehingga diharapkan muncul kepedulian dan tanggung jawab untuk melestarikan budaya dan kearifan lokal yang ada.
Hanna mengatakan, kerjasama dan berjejaring dengan berbagai pihak terkait menjadi satu kunci sukses bagaimana pengembangan program perpustakaan lewat budaya dan kearifan lokal bisa dilakukan.
"Pada praktiknya, program perpustakaan berbasis budaya lokal memerlukan kolaborasi dan dukungan menyeluruh dari pemangku jabatan dan komunitas sekolah," lanjutnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Budaya Restu Gunawan menyampaikan berdasarkan data yang disusun oleh Bappenas dan Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa budaya literasi dalam Indeks Pembangunan Kebudayaan berada pada skor 55,03. Masih jauh dari yang ditargetkan. Padahal, Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa.
Kekayaan budaya sarat dengan kearifan lokal, seperti tradisi lisan, manuskrip, bahasa, teknologi tradisional dan seni. Inilah potensi kemanfaatan yang banyak sekali untuk dieksploitasi secara positif guna mengembangkan pendidikan karakter dan diplomasi budaya.
"Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, harus bersama-sama dan lintas sektoral. Menjadikan ini sebagai kegiatan bersama dengan nama Gerakan Literasi Berbasis Sistem Lokal Wisdom untuk kemajuan Indonesia,"ujarnya.
Reportase : Wara Merdekawati

Kolaborasi Wujudkan Perpustakaan Berbasis Budaya Lokal

Bogor, Jawa Barat - Perpustakaan khusus perlu mendapat perhatian dalam pengembangannya secara berkesinambungan. Oleh karena itu, perpustakaan khusus dalam berbagai aspeknya perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitas layanannya kepada pemustaka yang berada di dalam lembaga induknya.
Dalam rangka tersebut, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menggelar kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Pengembangan Perpustakaan Khusus Tahun 2023 secara langsung di Hotel Swiss-Belinn Bogor, Senin (13/3/2023).
Adapun 3 (tiga) tema besar yang diangkat pada pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis ini disampaikan oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Adin Bondar, melalui rekaman videonya antara lain terkait repositori perpustakaan khusus, penataan kelembagaan perpustakaan khusus Indonesia, dan akreditasi perpustakaan khusus.
&ldquo;Ada 3 poin besar yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini, pertama bagaimana perpustakaan khusus menjadi repositori pengetahuan dalam rangka meningkatkan kinerja institusi, kedua adalah bagaimana perpustakaan khusus kita tingkatkan agar institusi menjadi lebih adaptif dan agile yaitu melalui penataan kelembagaan sehingga perpustakaan khusus mampu menjadi center of excellence, dan ketiga adalah bagaimana mendorong perpustakaan khusus bisa meningkatkan kualitas pengelola dan pelayanannya untuk mendapatkan akreditasi dari Perpustakaan Nasional,&rdquo; jelasnya.
Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Perpustakaan Khusus ialah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah atau organisasi lain.
Pada kesempatan yang sama, Asisten Deputi Kelembahaan dan Tata Laksana Pembangunan MAnusia dan Kebudayaan, KemenPANRB, R. Roro Vera Yuwantari Susilastuti, menyampaikan ada perubahan konsepsi organisasi pada perpustakaan khusus. Saat ini bentuknya adalah hierarkikal, ke depan organisasi perpustakaan khusus akan berbentuk flexible.
Pada konsep hierarkikal terdapat birokrasi bertingkat, dengan jenis kepemimpinan hirarki (top down), intruksi yang detil, dan silos. Sedangkan konsep flexible merupakan hasil integrasi dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan proses bisnis.
&ldquo;Dengan konsep flexible ini fokusnya berada pada aksi, perubahannya cepat dan dinamis dengan sumber daya yang fleksibel, memiliki kepemimpinan yang mampu mengarahkan dan menggerakan, serta membangun kerja tim yang bertanggung jawab pada hasil,&rdquo; terangnya.
Lebih lanjut, Asdep Vera memaparkan 5 (lima) rekomendasi untuk keberhasilan perubahan konsepsi tersebut, pertama optimalisasi jabatan fungsional dalam pengelolaan perpustakaan khusus lembaga pemerintah; kedua, sinkronisasi pelembagaan perpustakaan khusus dengan karakterisik tugas dan fungsi pengelolaan perpustakaan; ketiga, penguatan pembinaan pustakawan dan tenaga perpustakaan; keempat, optimalisasi teknologi informasi dan komunikasi dalam layanan teknis dan layanan pemustaka; dan kelima, peningkatan promosi perpustakaan.
Sementara itu, Subkoordinator Pelaksana Fungsi Kebijakan Repositori Nasional BRIN, Hermin Triasih, pihaknya membentuk Repositori Ilmiah Nasional (RIN) untuk menjadi sarana menyimpan, melestarikan, mengutip, menganalisis, dan berbagi sata penelitian yang dikelola oleh Direktorat Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah BRIN.
Menurutnya, urgensi dibangunnya RIN ialah untuk menegaskan bahwa data riset tidak kalah penting untuk dikelola guna keberlanjutan riset di masa mendatang, terutama untuk mengantisipasi kasus seperti pencurian device hingga force majeure. 
&ldquo;Untuk bisa mewujudkan pemanfaatan RIN secara lebih masif tentunya kami berkoordinasi dan bekerja sama juga dengan beberapa pihak eksternal seperti kementerian/lembaga lain, perguruan tinggi, swasta, maupun BUMN,&rdquo; ungkapnya.
Perpustakaan BRIN dan RIN ke depan akan menjadi model baru sistem kepustakaan riset dan inovasi nasional. Karena sebagai perpustakaan riset, perpustakaan BRIN harus mampu bertransformasi dalam mendukung tusi lembaga dengan mengembangkan &ldquo;Layanan User Forum&rdquo;. Tujuannya yakni&nbsp; mengoptimalkan koleksi digital dan fisik yang ada.
&ldquo;Sebagai dampak dari layanan tersebut, BRIN dapat menangkap potensi hasil riset baru melalui kegiatan riset yang ada,&rdquo; ucapnya. 
Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Khusus Perpusnas, Nani Suryani, pada laporan kegiatan menginfokan bahwa sampai saat ini sesuai data yang bersumber dari data.perpusnas.go.id, baru terdapat 3.006 dari 6.552 perpustakaan khusus yang terdata. Untuk itu, dia mengajak perpustakaan khusus yang belum terdata, agar mengisi datanya secara mandiri pada tautan data.perpusnas.go.id.&nbsp;&nbsp; 
Reporter: Basma Sartika
 Fotografer: Gilang Arwin Saputri

Perpustakaan Khusus Jadi Center of Excellence

Salemba, Jakarta - Parameter dari Pejabat Fungsional adalah keandalan dalam menjalankan tugas. Hal tersebut berjalan beriringan dengan tugas yang akan semakin berat di masa mendatang karena meningkatnya tuntutan permintaan dari masyarakat.
Demikian disampaikan oleh Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando saat memberikan sambutan pada acara Pelantikan Pejabat Fungsional di lingkungan Perpusnas, Kamis (8/9/2022).
Kepada 6 (enam) Pejabat Fungsional Pustakawan yang dilantik, Syarif Bando menyampaikan ucapan selamat dan berpesan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara pelopor terhadap perubahan cara pandang dunia akan perpustakaan, sekaligus menjadi negara yang mampu mempengaruhi negara lain.
â€œMomentum perpustakaan sebagai pengoleksi sudah selesai, sudah ketinggalan. Kita sudah harus berorientasi pada bagaimana melakukan transfer knowledge kepada masyarakat,â€ ucapnya.
Lebih lanjut, Kepala Perpusnas juga mengajak seluruh pegawai yang menyaksikan acara pelantikan tersebut untuk tidak bekerja dengan stagnan dan mampu membaca perkembangan yang terus terjadi di dunia.
â€œMari bekerja dengan baik dan profesional. Mari kita angkat harkat dan martabat bangsa Indonesia dari segi kecerdasan,â€ ajak Syarif Bando.
Acara pelantikan yang berlangsung secara hybrid ini juga dirangkaian dengan Penandatanganan Perjanjian Kinerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Perpusnas.
Adapun 6 (enam) orang Pejabat Fungsional yang dilantik adalah sebagai berikut:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Deni Kurniadi â€“ Pustakawan Ahli Utama</li>
<li>Ramadhani Mubaraq â€“ Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Muhamad Idris Marbawi â€“ Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Yuyun Firstyaningsih â€“ Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Dias Prihutami â€“ Pustakawan Ahli Pertama</li>
<li>Amer â€“ Pustakawan Penyelia</li>
</ol>
Â 
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Pejabat Fungsional Dituntut Andal dalam Laksanakan Tugas

Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI serta Pengumpulan data melalui kunjungan kerja Legislatif di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur

Berita

Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI Bersama Perpusnas RI di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur

Pencarian