Surabaya, Jawa Timur--Di tengah gempuran teknologi digital, perpustakaan harus bertahan (survive). Di berbagai negara yang maju secara pendidikan justru menempatkan perpustakaan sebagai bangunan yang dibanggakan. Perpustakaan di masa depan harus lebih banyak memberikan ruang kolaborasi.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak ketika memberikan pembekalan kepada 1.000 peserta Peer Learning Meeting Nasional Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial 'Literasi Untuk Kesejahteraan' di Surabaya pada Selasa malam, (3/12).
"Kodrat manusia adalah makhluk sosial sehingga ruangan yang terbuka melahirkan kolaborasi," ungkap Emil mendambakan konsep perpustakaan di masa depan.
Inklusi sosial tidak lagi menekankan pustakawan mengurusi buku melainkan dengan pelibatan komunitas-komunitas. "Jadilah pustakawan yang humanis. Bukan sekedar knowledge collection. Tapi knowledge organizer," ucap Wagub Jawa Timur.
Wagub Emil mengakui bahwa persoalan literasi tidak bisa ditangani oleh Perpustakaan Nasional sendiri maupun dinas perpustakaan yang berada di provinsi, kabupaten/kota. "Tapi Perpusnas dan dinas perpustakaan daerah bisa menjadi penggerak literasi," tutup Emil Dardak.
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Rd. Radityo

Wagub Emil Dambakan Perpustakan Terbuka Untuk Ruang Kolaborasi

Senayan, Jakarta- Rancangan Undang-undang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam telah memasuki tahapan pembicaraan Tingkat II pada Rapat Paripurna ke-9 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Senin (3/12) bertempat di Gedung Nusantara II. Pada tahapan ini, setelah penyampaian laporan oleh Komisi X yang disampaikan oleh Wakil Komisi X DPR RI, Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, M.P.P, dan penyampaian pandangan pemerintah yang diwakili Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, seluruh Fraksi di DPR dan PemerintahÂ  sepakatÂ  untuk mengesahkan RUU ini.
Dalam Laporannya, Hetifah menyampaikan pentingnya RUU ini bagi kemajuan bangsa. "RUU ini memiliki tingkat urgensi dan mengandung substansi yang strategis serta bermanfaat bagi pengembangan kemajuan dan peradaban bangsa," ujar Hetifah. "Karya cetak dan karya rekam sebagai hasil budaya bangsa memiliki kedudukan strategis sebagai koleksi nasional yang perlu dilestarikan untuk menunjang pembangunan bangsa melalui pendidikan, penelitian, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi," tambahnya.
Hetifah juga menyatakan bahwa UU yang mengatur mekanisme penyerahan Karya Cetak dan Karya Rekam juga sangat penting untuk menjaga kelestarian hasil pemikiran bangsa. "Sebagai upaya untuk menyelamatkan karya cetak dan karya rekam dari ancaman kerusakan yang berasal dari alam dan juga tangan manusia", pungkasnya.
Sementara itu, Mendikbud Muhadjir Effendy, mewakili pemerintah, menyampaikan pandangannya terkait RUU ini. Muhadjir mengatakan bahwa, RUU ini merupakan perwujudan tanggung jawab dari amanat pembukaan UUD 1945 alinea ke emoatÂ  yaitu dalam rangka mewujudkan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. "Negara berkewajiban melindungi seluruh aset budaya bangsa yang Â terdokumentasi dalam karya cetak dan karya rekam yang bernilai intelektual dan atau artistik sebagai hasil karya bangsa Indonesia," tegas Muhadjir.Â Â 
Pengaturan penyerahan karya cetak dan karya rekam sebelumnya diatur melalui UU No. 4 Tahun 1990, tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam tetapi UU tersebut dianggap belum efektif dalam menghimpun karya cetak dan karya rekam.Â  â€œSeiring berjalannya waktu dan kemajuan dalam teknologi informasi dan dinamika masyarakat UU tersebut dirasa belum efektif dalam penerapannya sehingga Undang-undang iniÂ  perlu diganti," ucap Muhadjir.Â 
Setelah laporan dari panitia kerja dan penyampaian pandangan pemerintah, Ketua Sidang Paripurna, Fahri Hamzah, atas persetujuan anggota sidang sepakat untuk mengesahkan RUU SSKCKR untuk dijadikan Undang-undang. RUU selanjutnya akan sah menjadi UU setelah Presiden membubuhi tanda tangannya pada naskah RUU. Langkah selanjutnya pemerintah akan merumuskan Peraturan Pemerintah sebagai petunjuk pelaksanaan Undang-undang. Penyiapan sarana dan prasarana serta sosialisasi melalui berbagai forum juga diperlukan untuk efektifitas pelaksanaan UU ini.

Rapat Paripurna Ke-9 DPR-RI: Seluruh Fraksi dan Pemerintah Menyetujui  untuk Mengesahkan RUU SSKCKR

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Harapan untuk menjadikan Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai kawasan ekonomi perbatasan adalah faktor yang melandasi kedatangan Bupati Kepulauan Talaud, Elly Engelbert Lasut, ke Gedung Layanan Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Jumat (4/6/2021). Menurut Elly, letak geografis Kepulauan Talaud yang berada di kawasan paling Utara Indonesia bagian Timur dan berbatasan dengan Davao Del Sur, Filipina bisa dimanfaatkan untuk membangun aktifitas lintas batas antara Filipina dan Indonesia. Namun sebelum itu, citraÂ  yang positif harus dibentuk dengan keberadaan literatur tentang Indonesia.
"Partisipasi intelektual atau literasi sangat diperlukan di Kabupaten Kepulauan Talaud. Kelak dengan adanya gedung perpustakaan diharapkan mampu memberi dampak pada sisi psikologis masyarakat dalam menuangkan konsep tentang daerah perbatasan dan kawasan kepulauan", ucap Elly.
Sependapat dengan hal tersebut, Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, menambahkan bahwa pikiran serta karakter manusia tidak dapat diubah, sehingga yang menjadi konsen untuk ditingkatkan terletak pada apa yang mereka pelajari. Namun ironisnya perpustakaan hari ini memiliki masalah dalam hal ketersediaan bahan bacaan. Maka dari itu, masyarakat harus mulai diajak untuk menulis buku yang mengangkat tentang daerah mereka.
"Paradigma perpustakaan harus berubah, perpustakaan hari ini adalah tentang transfer knowledge, salah satu caranya yakni dengan menulis buku berisikan local content seperti asal usul daerah, potensi sumber daya alam dan manusia, kuliner, dan lain sebagainya," papar Syarif Bando.
Kegiatan kunjungan kerja tersebut ditutup dengan pemberian satu unit mobil perpustakaan keliling oleh Kepala Perpusnas kepada Bupati Kepulauan Talaud.
Reporter: Basma Sartika Fotografer: Robby Rodhian

Diperlukan Literatur untuk Jadikan Kab. Kepulauan Talaud Kawasan Ekonomi Perbatasan

Grobogan, Jawa Tengah - "Kami dari Perpustakaan Nasional hadir dalam rangka bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk bersama-sama merumuskan formula bagaimana menjawab tantangan tentang opini hasil penelitian bertaraf internasional mengenai indeks pembangunan bangsa kita yang berada di posisi 113 dan indeksÂ  literasi serta budaya bacaÂ  yang rendah, kurangnya buku dan ketimpangan pemerataan bahan bacaan antar wilayah terutama di pulau jawa dan luar jawa," ujar Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mengawali sambutan dalam acara Safari Gerakan Nasional Pembudayaan Kegemaran Membaca yang bertempat di Pendopo Kabupaten Grobogan pada hari Sabtu (11/8). Syarif dalam kesempatan tersebut secara tegas menolak bahwa budaya baca bangsa Indonesia rendah, dalam kenyataannya Indonesia memiliki jumlah aksara terbanyak sebanyak kurang lebih lima puluh aksara yang terpelihara dan digunakan oleh berbagai suku di Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas hingga pulau Rote.Â 
Kendala yang ada saat ini dalam meningkatkan budaya baca adalah ketimpangan antara rasio jumlah buku yang terbit dengan jumlah penduduk. Syarif memaparkan di kota-kota besar rata-rata 1 buku ditunggu 10.000 orang dan diluar pulau jawa 1 buku ditunggu 15.000 orang. Dalam arti buku-buku yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakatÂ  baik yang bekerja sebagai petani,Â  pedagang maupun peserta didik di sekolah dan perguruan tinggi. Buku-buku yang tersebar ke daerah-daerah seharusnya memenuhi kebutuhan masyarakat setempat melalui buku-buku ilmu pengetahuan praktis, buku-buku teknologi tepat guna dan ilmu pengetahuan terapan sebagai penyederhanaan dari hasil penelitian atau disertasi para pakar di Perguruan Tinggi. "Hal tersebut sangat penting agar masyarakat memiliki kemampuan berkarya dan menciptakan lapangan pekerjaan sesuai sumber daya alam yang melimpah disekitarnya. Dengan demikianÂ kebijakan revolusi karakter bangsa sesuai dengan 9 nawa citaÂ  pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kalla dibutuhkan untuk kemandirian masyarakat, sehingga peran perpustakaan harus ditingkatkan sebagai pusat pembelajaran untuk meningkatkan potensi masyarakat" imbuh Syarif.
Lebih lanjut, Kepala Perpusnas menjelaskan tujuan revolusi karakter bangsa adalah untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan kepribadian kebudayaan secara bertahap dapat tercapai. Selain itu, Kepala Perpusnas juga menekankan tentang perlunya pemahaman mengenai esensi kemerdekaan pada setiap individu masyarakat Indonesia dalam mengeksplorasi dan mengoptimalkan pemikiran-pemikiran positif untuk mengelola seluruh sumber daya yang melimpah termasuk potensi kesenian, kebudayaan dan pariwisata. "Kesejahteraan masyarakat tidak bisa dicapai hanya dengan komentar para pengamat, namun jauh lebih penting adalah mendorong masyarakat untuk bangkit berkreasi, berinovasi, bergotong royong, bermusyawarah dan bermufakat untuk kemajuan kesejahteraan dan persatuan dalam kelompoknya," demikian motivasi yang disampaikan Syarif kepada seluruh Tokoh Masyarakat dan pendidik serta penggiat literasi yang hadir dalam acara tersebut dalam menyikapi opini penelitian internasional tersebut.
Sejalan yang disampaikan Muhammad Syarif Bando, Bupati Grobogan Sri Sumarni yang juga sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Grobogan menyambut baik Safari Gerakan Nasional Pembudayaan Kegemaran Membaca di wilayahnya sebagai upaya untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan menumbuhkan minat dan budaya baca masyarakat serta menjadikan perpustakaan sebagai sumber informasi dan sumber belajar sepanjang hayat. "Namun demikian peran keluarga, sekolah dan masyarakat sangat penting dalam menumbuhkan minat baca, dan yang tidak kalah pentingnya adalah mengaktualisasikan perpustakaan, baik perpustakaan sekolah, perpustakaan desa dan perpustakaan umum," Sri menambahkan.
Bupati Grobogan Sri Sumarni dalam mendukung suksesnya Gerakan Literasi Kabupaten Grobogan telah melakukan langkah nyata melalui Pencanangan Kabupaten Literasi tanggal 15 Oktober 2016, Penerbitan Surat EdaranÂ  Bupati Grobogan Nomor 903/3067/2017 tentang Alokasi Dana Desa bagi Pengembangan Perpustakaan, Penerbitan Surat Sekretaris Daerah Nomor 041/4410/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Perpustakaan Desa, Promosi Gemar Membaca melalui workshop peningkatan minat baca sejak dini, pameran buku setiap tahun, dan lain-lain. "Dalam menumbuhkembangkan budaya kegemaran membaca sebagai sumber informasi dan sumber pembelajaran sepanjang hayat diharapkan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang saat ini banyak membantu pelayanan perpustakaan," harap Sri.
"Perpustakaan Nasional merupakan mitra Komisi X DPR RI, Pak Syarif Bando selama menjabat Kepala Perpusnas luar biasa lincahnya, terbukti dengan tingkat literasi dan kegemaran membaca yang meningkat dalam satu tahun selama 2016-2017 hampir sepuluh persen," puji Djoko Udjianto yang merupakan Ketua Komisi X DPR RI dari Partai Demokrat daerah pilihan Jawa Tengah III (Grobogan, Blora, Rembang dan Pati). Djoko menerangkan dasar untuk mensosialisasikan peran perpustakaan tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang terkait mencerdaskan kehidupan bangsa. Perpustakaan juga memiliki kewajiban dalam mencerdaskan anak-anak bangsa. "Disisi lain, sebagai anggota DPR RI memiliki tiga tugas yaitu dari segi pengawasan, anggaran dan legislasi. Tentunya ini sangat berkaitan dalam menumbuhkembangkan perpustakaan," terang Djoko.
Kenapa perpustakaan di negara Indonesia belum berkembang? Djoko menjelaskan menurut kajian bahwa kebiasaan seseorang membaca dipengaruhi oleh orang tua ternyata sangat kecil yaitu sekitar 6%, sedangkan guru hanya 14%, justru yang terbanyak dipengaruhi oleh kawan. Djoko sependapat dengan syarif bahwa minat baca masyarakat Indonesia tinggi namun jumlah buku yang dibaca oleh setiap orang pertahunnya masih rendah. "Dari hasil kajian, rata-rata orang Indonesia dalam satu tahun membaca kurang dari lima buku," jelas Djoko. Oleh karena itu Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjianto yang juga anggota Badan Anggaran tersebut dimana komisi yang dinaunginya membawahi pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda, olahraga dan perpustakaan berjuang dalam penyusunan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana pemanfaatan anggaran dana desa bisa digunakan untuk pengembangan perpustakaan.
Saat ini perpustakaan harus bertransformasi menjadi layanan berbasis inklusi sosial untuk mewujudkan masyarakat yang berliterasi dan meningkatkan peran literasi untuk kesejahteraan. "Jadi pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial harus berkomitmen meningkatkan kualitas hidup penggunanya," jelas Syarif. Perpustakaan Nasional telah menginisiasi ide-ide pengembangan perpustakaan dan bekerjasama dengan Bill and Melinda Gates Foundation melalui program Perpuseru yang telah direplikasi oleh perpustakaan desa di seluruh Indonesia sebagai tempat belajar dan berkreasi yang produktif bagi masyarakat sekitarnya. Banyak testimoni keberhasilan perpustakaan sebagai agen perubahan dalam hal sosial dan ekonomi masyarakat.
Seperti keberhasilan Ni Wayan Srimentik dari Denpasar-Bali menjadi pelopor gepeng bangkit dari kenistaan melalui berdagang dupa. Lalu, Sudarwati seorang ibu rumah tangga dari Kalimantan dapat mengangkat perekonomian keluarga melalui Perpustakaan Desa Sungai Kapitan dalam membuat keripik pisang kepok. Kemudian, Gunawan seorang pendekar pupuk organik cair dari Sumenep yang memperoleh literatur dari internet dengan keahliannya berselancar di dunia maya dimanfaatkan oleh pemerintah desa Totosan. Selain itu Suparno dari Gunung Kidul Jogja, memanfaatkan perpustakaan untuk mengembangkan jagung hibrida dan banyak lagi keberhasilan dari pemanfaatan perpustakaan. Salam literasi!
Reportase : Arwan Subakti

Kebijakan Revolusi Karakter Bangsa Melalui Peningkatan Peran Perpustakaan

Jakarta-Perpustakaan Nasional RI menciptakan momentum bersejarah, yaitu penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama antara Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Dengan LNR â€œPerpustakaan Akademik Nasional Republik Kazakhstanâ€ dalam bidang perpustakaan via virtual di gedung layanan Perpustakaan Nasional. (12/04)
Dalam pidato pembukaan oleh Yang Mulia Mr. Daniyar Sarekenov, Duta Besar Republik Kazakhstan untuk Indonesia,Â  menyatakan rasa terima kasih atas kegiatan yang telah terjalin sebelumnya yaitu pameran budaya Kazakhstan yang diadakan tahun lalu di gedung layanan Perpustakaan Nasional RI, â€œSaya sangat gembira, akibat covid-19 yang kita alami sejak tahun lalu, kerja sama dengan Republik Indonesia berhasil dikembangkan termasuk diselenggarakannya presentasi dari buku terjemahan Kata â€“ Kata Penyembuhan karya Abai Qunanbayulyâ€
Tujuan dari nota kesepahaman bersama ini adalah kerja sama antara para pihak dalam bidang ilmu perpustakaan, bibliografi, pertukaran buku, program budaya, meningkatkan level profesionalisme, preservasi dan konservasi bahan pustaka, pengembangan teknologi digital dalam kepustakawanan kontemporer dan promosi membaca.
Kegiatan ini secara on site dipimpin langsung oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI, Muhammad Syarif Bando, yang didampingi oleh beberapa pejabat terkait. Turut hadir pula perwakilan dari Direktorat Asia Selatan dan Tengah oleh Kepala Sub Direktorat III Kementerian Luar Negeri, Bapak Wicaksono. Secara virtual dihadiri oleh Duta Besar Indonesia untuk Kazakhstan, Duta Besar Kazakhstan untuk Indonesia, Kepala LNR â€œPerpustakaan Akademik Nasional Republik Kazakhstanâ€ beserta para jajaran.
Â â€œKesepahaman ini merupakan wujud dari keinginan kedua negara untuk memperkuat hubungan bilateral melalui diplomasi budaya, interaksi budaya,Â people to peopleÂ contact, yang diharapkan dapat mengenalkan budaya Indonesia ke masyarakat di Kazakhstan, begitu pula sebaliknyaâ€ ujar Duta Besar Indonesia untuk Kazakhstan, Yang Mulia Mr. Rahmat Pramono
Professor Umuthan Munalbayeva, selaku Kepala dari LNR â€œPerpustakaan Akademik Nasional Republik Kazakhstanâ€ mengungkapkan bahwa dengan adanya kerja sama ini, maka akan ada banyak kegiatan yang dapat dilaksanakan bersama, â€œDengan adanya kerja sama ini, kami dapat melaksanakan kegiatan bersama seperti perayaan budaya, pendidikan, pameran, konggres internasional termasuk dalam format onlineâ€, tuturnya.
Selanjutnya, Kepala Perpustakaan Nasional RI, Muhammad Syarif Bando menuturkan tentang awal mula inisiasi kerja sama, â€œKerja sama ini terinisiasi di tahun 2019, pada saat itu kita telah membuat satu pojok baca khusus tentang Kazakhstan serta negara â€“ negara yang telah bekerja sama dengan kami untuk mengadakan pameran secara rutin. Kami mohon kepada Bapak Duta Besar untuk dapat menyampaikan informasi ke seluruh Duta Besar Indonesia di seluruh dunia untuk memanfaatkan secara rutin fasilitas pameran di Perpustakaan Nasional RIâ€
Harapan juga terlontarkan dari Kepala Perpustakaan Nasional RI bahwa diharapkan kerja sama ini berlangsung efektif di masa mendatang sehingga tercipta kesempatan yang baru dalam pengembangan perpustakaan.
Â 
Reportase oleh Anastasia Linawati

Pelaksanaan Penandatanganan Naskah Kerja Sama di Bidang Perpustakaan antara Perpustakaan Nasional RI dengan LNR \"Perpustakaan Akademik Nasional Republik Kazakhstan\"

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Hibah yang bermanfaat adalah yang akan terus mengalirkan kebaikan maupun kebahagian baik bagi penerima maupun pemberinya. Adapun salah satu jenis hibah yang bermanfaat ialah ilmu.
Demikian disampaikan oleh Plt. Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), E. Aminudin Aziz saat menerima audiensi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Periode 1993-1998, Wardiman Djojonegoro di Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Kamis (25/1/2024).
Kedatangan Wardiman kali ini diantaranya untuk membahas rencana pengajuan naskah kuno nusantara agar tercatat sebagai Memori Ingatan Dunia atau Memory of the World (MoW) UNESCO di tahun 2026.
&ldquo;Sejak 2010, saya sudah banyak melakukan kerja sama dengan Perpusnas dalam mengajukan MoW UNESCO seperti Babad Diponegoro, Naskah Panji, Hikajat Atjeh, dan Syair Hamzah Fansuri. Untuk tahun depan ada Kakawin Sutasoma dan naskah Karya Syekh Yusuf&nbsp;al-Makassari yang sedang dipersiapkan pengajuannya,&rdquo; ucapnya.
Amin menyambut baik tujuan kedatangan tersebut. Dia mengatakan bahwa rencana pengusulan naskah-naskah kuno nusantara menjadi bagian dari MoW UNESCO relevan dengan satu dari program Perpusnas.
&ldquo;Rencana pengusulan naskah-naskah kuno nusantara menjadi bagian dari MoW ini relevan dengan salah satu penataan program kami yakni pengarusutamaan naskah nusantara. Mudah-mudahan persiapan urusan administratifnya di tahun ini bisa selesai,&rdquo; ungkapnya.
Selain membahas mengenai MoW UNESCO, pada kesempatan tersebut hadir juga ilmuwan sekaligus guru besar dari Malaysia, Noriah Mohamed dan Ghazali Basri. Mereka ditemani Wardiman datang untuk menyerahkan hasil karyanya untuk disimpan di Perpusnas.
&ldquo;Kedatangan kami ke sini dalam rangka ingin memberikan buku-buku yang semuanya ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Perpusnas,&rdquo; terang Noriah.
Dua buku yang telah dikaji dan diserahkan antara lain berjudul Sayr al-Salikin dan Hikayat Iskandar Zulkarnain.
Penyerahan buku-buku ini juga mendapatkan apresiasi tinggi dari Plt. Kepala Perpusnas karena baginya kerja sama yang telah terjalin selama ini harus dijaga dengan baik agar terus dapat menghasilkan karya yang bermanfaat bagi generasi mendatang.
&ldquo;Terkait dengan perlunya kemitraan, saya setuju bahwa kemesraan jangan cepat berlalu karena hakikat dari kemitraan adalah adanya saling percaya untuk dapat melakukan sesuatu. Dalam kerja sama ada 3 prinsip yang harus menjadi pedoman yaitu interest, respect, dan benefits,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;
Reporter: Basma Sartika
 Dokumentasi: Robby Rodhian/Ahmad Kemal Nasution

Ilmu adalah Satu Hibah yang Bermanfaat

Tim dari Perpustakaan Nasional melakukan pemantauan proses pembangunan gedung perpustakaan di Dinas Perpustakaan Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat.

Berita

Pemantauan Pembangunan Gedung Perpustakaan di Kabupaten Pasaman Barat

Pencarian

Berita Lainnya

Wagub Emil Dambakan Perpustakan Terbuka Untuk Ruang Kolaborasi

Rapat Paripurna Ke-9 DPR-RI: Seluruh Fraksi dan Pemerintah Menyetujui untuk Mengesahkan RUU SSKCKR

Diperlukan Literatur untuk Jadikan Kab. Kepulauan Talaud Kawasan Ekonomi Perbatasan

Kebijakan Revolusi Karakter Bangsa Melalui Peningkatan Peran Perpustakaan

Pelaksanaan Penandatanganan Naskah Kerja Sama di Bidang Perpustakaan antara Perpustakaan Nasional RI dengan LNR \"Perpustakaan Akademik Nasional Republik Kazakhstan\"

Ilmu adalah Satu Hibah yang Bermanfaat