Jakarta&mdash;Pengembangan kapasitas literasi desa tidak hanya memiliki makna sebagai upaya menumbuhkan minat dan budaya baca-tulis masyarakat.
 
Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Sugito, menyatakan literasi desa memiliki makna luas sebagai proses kreatif dalam memfasilitasi hasil belajar masyarakat menjadi berbagai bentuk praktik kegiatan atau learning by doing.
 
&ldquo;Intinya di situ ada transfer knowledge yang bisa dilihat, baik itu melalui perpustakaan yang dalam artian fisik atau mungkin juga melalui digitalisasi yang saat ini sebuah keniscayaan di dalam proses membangun literasi pengetahuan kalau kita hanya melihat pada fungsi fisik saja tapi tidak memanfaatkan teknologi informasi yang ada,&rdquo; jelasnya dalam sesi kebijakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan Tahun 2023 yang berlangsung di Jakarta, pada Selasa (7/3/3023).
 
Dia menambahkan, pembudayaan literasi di desa dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan desa atau taman baca masyarakat (TBM) seperti melalui peningkatan kapasitas, pembelian buku, perbaikan ruang perpustakaan, dan fasilitasi internet.
 
&ldquo;Juga kerja sama perpustakaan desa atau TBM dengan perpustakaan sekolah, fasilitasi penulisan sejarah, pengembangan sekolah lapang atau kegiatan belajar masyarakat serta pembelajaran para remaja desa,&rdquo; ujarnya.
 
Komitmen desa dalam pengembangan literasi desa dinilai cukup baik. Dia memaparkan, mengacu pada Indeks Desa Membangun (IDM) sebanyak 31.410 desa di Indonesia sudah mempunyai perpustakaan desa atau TBM. Tercatat sebanyak 42.641 desa belum memiliki perpustakaan desa atau TBM.
 
&ldquo;Perlu pendampingan pengembangan literasi di desa khususnya dalam pengembangan TBM dan perpustakaan desa sehingga minat literasi masyarakat desa meningkat dan berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia desa,&rdquo; urainya.
 
Dijelaskan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa pada Tahun 2023 salah satunya untuk peningkatan kualitas SDM warga desa. Salah satu program dari peningkatan kualitas SDM adalah pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana atau prasarana perpustakaan desa/TBM termasuk pengadaan buku dan bahan bacaan lainnya.
 
Dia menambahkan, sejumlah kepala desa mencapai keberhasilan dalam pengembangan perpustakaan desa. Seperti kisah Kepala Desa Purwo Bhakti di Kabupaten Bungo Jambi, Lenny Maryani. Dalam ajang Lomba Perpustakaan Terbaik Tingkat Desa/Kelurahan Provinsi Jambi Tahun 2022, perpustakaannya meraih juara pertama.
 
&ldquo;Dia memiliki perhatian besar terhadap pendidikan anak di desanya. Dia membangun dan mengembangkan perpustakaan desa. Tidak hanya sampai di situ, untuk meningkatkan minat baca anak-anak di desanya, Lenny melakukan gebrakan dengan menjemput anak-anak desa menggunakan ambulans desa untuk datang ke perpustakaan desa,&rdquo; tuturnya. 
 
Selain itu, penggunaan Dana Desa untuk membangun perpustakaan dilakukan pemerintah Desa Sukanagara di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang. Pembangunan perpustakaan dilakukan di mana sebelumnya ruang perpustakaan masih bertempat di ruangan kantor desa, di mana buku-buku disimpan di lemari penyimpanan piala.
 
&ldquo;Kepala Desa Sukanagara berharap pembangunan perpustakaan umum untuk desa membuat warga, terutama anak sekolah, bisa nyaman membaca buku dan belajar di ruangan perpustakaan. Pembangunan perpustakaan ini juga dimaksudkan untuk mendukung program pemberantasan buta aksara dan sebagai sarana pusat pembelajaran masyarakat termasuk pelatihan kerja,&rdquo; katanya.
 
Desa di Indonesia, ujarnya, akan maju kalau semua pihak mendampingi desa untuk memberikan penguatan literasi desa dan perpustakaan desa sehingga desa mampu mandiri, sejahtera, dan demokratis.
 
&ldquo;Pada dasarnya tidak ada desa miskin, tapi desa yang belum mampu menemukenali berbagai potensi dan aset yang dimiliki sehingga belum didayagunakan untuk pembangunan desa,&rdquo; pungkasnya.
 
Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2023 mengusung tema &ldquo;Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial untuk Kesejahteraan, Solusi Cerdas Pemulihan Ekonomi Masyarakat Pasca Pandemi COVID-19&rdquo;. Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2023 diselenggarakan secara hibrida pada 6-7 Maret 2023.
 
Rakornas mengupas berbagai kebijakan dengan narasumber dari Perpusnas, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Ketua Komisi X DPR RI. Selain itu, sesi panel akan menghadirkan Bupati Dairi, Bunda Literasi Kabupaten Magelang, dan Ketua Umum IKAPI.&nbsp;
 
Reporter: Hanna Meinita
 
Fotografer: Tim Dokumentasi Humas

Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2023: Pengembangan Perpustakaan Desa untuk Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat   

Salemba, Jakartaâ€”Perbaikan kualitas sumber daya manusia yang salah satu didalamnya menyasar pada peningkatan indeks literasi masyarakat merupakan fokus dari program pembangunan pemerintah 2020-2024. Literasi yang dimaksudkan bukan sekedar kemampuan baca-tulis, mengemukakan pendapat, ataupun mengenal sebab akibat. Melainkan proses menumbuhkan ide-ide, kreatifitas, inovasi baru yang bermuara pada penciptaan produk barang dan jasa yang dapat berimbas kepada perbaikan Â kesejahteraan.
â€œLiterasi tidak hanya dimaknai secara konvensional, yakni kemampuan baca-tulis, namun juga dapat diterjemahkan untuk mengatasi persoalan, meningkatkan kualitas hidupâ€ urai Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mengawali Webinar Transformasi Perpustakaan dan Budaya Literasi Untuk Kesejahteraan Masyarakat pada Senin, (9/11).
Perpustakaan sebagai salah satu leading sector penyerbaluasan virus literasi juga harus menanggalkan paradigma lama sebagai kolektor buku-buku maupun bentuk karya cetak dan rekam lainnya. Perpustakaan yang mengurusi segala jenis adalah citra perpustakaan pada abad 18. Perpustakaan yang mengelola ilmu pengetahuan adalah paradigma perpustakaan di abad ke-20. Di abad ke-21, perpustakaan harus memainkan peran yang berbeda. Peran yang lebih bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Perubahan paradigma (transformasi) yang mengharuskan perpustakaan lebih banyak terlibat menebarkan informasi serta pengetahuan agar bisa dimaksimalkan masyarakat.
â€œTransformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial meruapakan pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan,â€ tambah Syarif Bando.
Hal yang tidak jauh berbeda disampaikan anggota Komisi X DPR RI Zainuddin Maliki yang menyebutkan bagaimana peran tranformasi perpustakaan bisa tumbuh meski dari pinggiran. Namun, tetap memerlukan support dari pemerintah agar bisa berkembang menjadi lebih baik.
â€œDukungan pemerintah (Perpusnas, red) bagi perpustakaan atapun komunitas literasi lainnya dapat menjadi snow ball effect (efek bola salju) yang makin lama akan semakin membesar. Artinya, dampak transformasi perpustakaan semakin luas yang bisa dirasakan oleh masyarakat,â€ terang Zainuddin.
Jika ini benar-benar ditekuni bukan tidak mungkin keberadaan perpustakaan malah menjadi alat ukur bagi kemajuan masyarakat. Maka dari itu, gerakan mendekatkan masyarakat ke perpustakaan pada akhirnya akan menggiring masyarakat berpikir kritis (critical thinking), dan mampu menyelesaikan problematika kehidupan (problem solving). 
Salah satu contoh nyata dari transformasi perpustakaan adalah seperti yang dilakukan oleh Fahrul Alamsyah, pendiri Gubuk Baca Lentera Negeri dari Malang, Jawa Timur. Selama enam tahun berdiri, Fahrul berhasil mengubah dan Â membangun kualitas sumber daya manusia di kampungnya, terutama mind set para begundal kampung (preman) sehingga pada akhirnya mereka mau terlibat aktif menjadi volunteer literasi. Mereka dipercaya menjadi para kreator perbaikan kesejahteraan masyarakat.
â€œGerakan literasi adalah gerakan bersama. Bukan sekedar budaya baca yang dibangun tetapi juga membangun sumber daya manusianya,â€ imbuh Fahrul.
Secara khusus Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Supratomo mengatakan transformasi perpustakaan merupakan keniscayaan yang harus didukung dengan kesiapan infrastruktur perpustakaan, koleksi, dan jaringan internet.
â€œPerpustakaan berperan dalam meningkatkan literasi. Dan literasi adalah kemampuan praktis yang menjadi modal yang bernilai bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat,â€ pungkas Supratomo.
Â 
Reportase : Riski A. Gumilar, Robby Fuji, Josan Kusuma
Fotografer : Ahmad Kemal

Snow Ball Effect Literasi Bagi Kesejahteraan Masyarakat

Dalam Permenpan No. 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pasal 2 menyatakan enam tujuan. Regulasi ini mendukung ASN yang memiliki potensi dan kompetensi tinggi agar dapat dikembangkan untuk mendukung pembangunan nasional.
Inilah yang menjadi dasar untuk mengadakan pemetaan dan untuk mengukur potensi setiap pegawai di lingkungan Perpusnas. Tindak lanjut atas hal tersebut adalah akan diadakan penilaian potensi pegawai melalui tes psikologi dan wawancara pada bulan Oktober 2021 bekerja sama dengan Human Care Consulting (HCC) dan Capture Data Technology (CDT) yang berkantor di Jakarta Selatan.
Kepala Perpusnas, Muh. Syarif Bando memimpin secara langsung pengarahan persiapan penilaian dengan menghadirkan narasumber dari perwakilan dari Human Care Consulting (HCC) dan Capture Data Technology (CDT) serta seluruh pegawai mengikuti kegiatan secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting Cloud pada hari Kamis. (30/09/2021)
Â â€œPermenpan No. 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara Â diciptakan KemenpanRB dengan mengakomodir konsultan ASN untuk melaksanakan tahapan - tahapan yang melalui akuisisi, pengembangan, retensi dan pemetaan talenta yang diprioritaskan untuk menduduki jabatan berdasarkan tingkatan potensial dan kinerja tertinggi melalui mekanisme tertentuâ€, terang Syarif Bando.
Kartika Amelia selaku Direktur dari Human Care Consulting (HCC) menyatakan kemampuan perusahaannya dalam mengelola hasil tes potensi. â€œBerdasarkan pengalaman yang kami miliki, kami telah menyusun alat ukur potensi yang seoptimal mungkin yang bisa memetakan apa yang menjadi potensi Bapak Ibu sekalian sesuai dengan perkembangan terkiniâ€, ujar Kartika
Salah satu manfaat dari penilaian potensi ini adalah membantu untuk para pemangku kepentingan memutuskan atau mempertimbangkan siapa ditempatkan di bagian mana sesuai dengan kekuatan atau potensi yang dimiliki.
Dalam pertemuan tersebut disimulasikan tata cara pengerjaan tes yang nantinya akan dilaksanakan secara online oleh pihak Human Care Consulting (HCC) dan Capture Data Technology (CDT).
Â 
Reporter: Anastasia Linawati
Â

Mengetahui Potensi Pegawai Melalui Serangkaian Penilaian

Salemba, Jakartaâ€”Indonesia berpeluang menjadi satu diantara lima negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di dunia. Hal tersebut dimungkinkan jika merujuk pada bonus demografi yang akan dialami Indonesia pada rentang tahun 2020-2035. Saat itu diprediksi usia penduduk produktif melebihi jumlah penduduk non-produktif. Keberhasilan dari bonus demografi tergantung dari seberapa banyak kualitas sumber daya manusia yang diciptakan. Â 
Generasi milenial akan memiliki peran dominan dalam bonus demografi. Mereka dianggap sebagai aset, generasi unggul yang mampu membawa bangsa Indonesia ke arah pembangunan yang lebih maju dan dinamis.
"Kuncinya pada kualitas. Mereka inilah (generasi milenial-red) yang diharapkan memiliki kualitas yang dapat bersaing dengan dunia luar," papar Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando pada kesempatan Webinar â€˜Menyiapkan Generasi Literasi Melalui Penguatan Kegemaran Membaca Era Milenial', berkat kerja sama Perpusnas dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat, Jumat, (16/10).
Revolusi Industri 4.0 adalah satu-satunya wacana hangat yang diperbincangkan generasi milenial saat ini. Tantangan generasi milenial jauh lebih besar dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Nah, bekal kesiapan menghadapi revolusi 4.0 bagi generasi milenial adalah dengan kemampuan literasi.
"Generasi milenial yang berliterasi adalah generasi yang memiliki aksesibilitas terhadap sumber bacaan yang up to date," tambah Kepala Perpusnas.
Penumbuhan budaya baca penting mengingat kemampuan dan keterampilan membaca merupakan dasar bagi seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pembentukan sikap. Menjadi generasi literat berarti menyiapkan masyarakat kritis dan peduli. Kritis terhadap terhadap segala informasi yang diterima sehingga tidak bereaksi secara emosional dan peduli terhadap lingkungan sekitar.
Di era kemajuan teknologi informasi dan komunikasi seperti saat ini, membaca tidak lagi menjadi sebuah rutinitas hidup, melainkan hanya pekerjaan sampingan saja. Ketidakgemaran membaca membaca membuat dunia terasa sempit dikarenakan sedikitnya informasi yang diperoleh.
Webinar 'Menyiapkan Generasi Literasi Melalui Penguatan Kegemaran Membaca Era Milenial' juga menghadirkan narasumber anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat Ahmad Hadadi, dan Duta Baca Provinsi Jawa Barat Salbia Salsabila Mulki.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan, Josan Kusuma, Robby Anggriawan
Fotografer : Raditya Purnama

Webinar Generasi Literasi di Era Milenial :  Milenial Punya Aksesibilitas Bahan Bacaan Yang Up to Date

Salemba, Jakarta - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka menilai pelaksanaan program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) pada Rabu (1/3/2023).
Sebagaimana tertuang dalam Instruksi Umum Inpres 2 Tahun 2022, presiden menginstruksikan dalam hal merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan pengadaan barang dan jasa paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa dialokasikan untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi produksi dalam negeri. 
BPKP melakukan Penilaian Risiko Kepatuhan, Kinerja, Korupsi dan Hambatan Kelancaran Pembangunan (K3HKP) atas Program P3DN pada Perpusnas sesuai dengan Instruksi Umum Inpres 2 Tahun 2022 mengenai Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah.
Selain itu kepatuhan dalam melakukan Tagging P3DN di aplikasi SiRUP juga menjadi salah satu penilaian kepatuhan ini.
Acara dibuka oleh Sekretaris Utama Ofy Sofiana dan dihadiri oleh seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara PPK, para Kepala TU Sub Bagian dan staf Unit Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Perpustakaan. Dalam sambutannya, Ofy mengajak para PPK untuk berperan aktif dalam diskusi dengan BPKP mengenai penyusunan Kategori Resiko di Perpusnas dan Penilaian Kepatuhan P3DN.
Pada kesempatan tersebut, Inspektur Perpusnas Wahyu Nurhayati juga berharap dalam diskusi ini tim BPKP dapat memberikan penjelasan lebih detail kepada para PPK mengenai penilaian kepatuhan ini, apakah ke depannya akan dilakukan audit mengenai P3DN ini.
Tim BPKP dalam hal ini diwakili oleh Auditor Madya Agus Hardja Santana menjelaskan penilaian resiko terkait pengelolaan P3DN di setiap unit kerja dalam rangka pengadaan barang dan jasa termasuk hal-hal yang menjadi ketentuan dan kewajiban unit kerja dalam pengadaan barang dan jasa yang mengutamakan produk dalam negeri. 
Kewajiban penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa adalah aspek yang harus dipenuhi oleh setiap unit kerja. &ldquo;Apabila pengadaan barang/jasa menggunakan produk/jasa dalam negeri namun harganya lebih tinggi dibandingkan dengan produk/jasa luar negeri atau impor maka tetap yang digunakan produk/jasa dalam negeri,&rdquo; pungkas Agus.
Reporter: Ranny Kusumawardhani
Editor: Eka Cahyani
 Fotografer: Aji Anwar

FGD Penilaian P3DN Bersama BPKP

Brebes, Jawa Tengah &ndash; Warga Kabupaten Brebes kini dapat menikmati Gedung Perpustakaan Umum yang merupakan persembahan dari pemerintah pusat.
Pembangunan gedung dua lantai ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2022 bidang pendidikan subbidang perpustakaan senilai Rp 9,2 miliar.
Gedung perpustakaan umum yang berada di Jalan Raya Gor 2 Kelurahan Gandasuli Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes ini, diresmikan secara langsung oleh Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando dan Bupati Brebes Idza Priyanti pada Selasa, (23/11/2022).
Bupati Brebes Idza Priyanti menyampaikan, hadirnya perpustakaan menjadi salah satu cara membangun salah satu cara membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan menyediakan sumber-sumber pengetahuan yang akan mendongkrak peningkatan literasi, inovasi dan kreativitas.
"Dengan keberadaan perpustakaan yang baru dapat menambah pengetahuan, wawasan serta pengembangan literasi bagi masyarakat Kabupaten Brebes," ungkap Idza.
Lokasi gedung perpustakaan umum yang strategis, lanjut Bupati, sengaja dipilih untuk mendorong masyarakat berkunjung ke perpustakaan. Menjadikan perpustakaan sebagai tempat rekreasi, dan tempat wisata baca yang nyaman dan menyenangkan.
"Di sekitar gedung ini terdapat taman edukasi serta komplek GOR sehingga menjadi lokasi yang terintegrasi. Kita jadikan gedung perpustakaan ini menjadi idola keluarga, sehingga sambil berkumpul dengan keluarga sambil membaca," lanjut Bupati.
Pihaknya juga meminta Dinas Pendidikan agar membuat agenda kunjungan para siswa sekolah secara bergiliran. Ini dilakukan untuk membiasakan anak-anak membaca, sehingga nantinya membaca itu menjadi sebuah kebutuhan.
"Semoga gerakan pembudayaan kegemaran membaca akan dapat berjalan baik di Kabupaten Brebes, sehingga indeks pembangunan literasi masyarakat di Brebes akan meningkat," tuturnya.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengapresiasi komitmen jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes dalam menyiapkan infrastruktur dan fasilitas untuk mewujudkan program Presiden Joko Widodo 2020-2024 dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.
"Terima kasih yang tak terhingga kepada jajaran Pemkab Brebes melalui upaya mempersiapkan infrastruktur dan fasilitas terkait dengan upaya menghadirkan masyarakat Indonesia yang dicita-citakan dalam UUD 45," ungkap Syarif.
Syarif menjelaskan, Indonesia didirikan oleh Founding Father yang mencintai buku. Indonesia didirikan oleh&nbsp; para pemikir ketika Indonesia dalam penjajahan.
"Bung Karno dan teman-teman yang memperjuangkan kemerdekaan tidak sedang mengumpulkan kekuatan militer tetapi mereka menghabiskan semua buku yang terbit dalam dan luar negeri, sehingga lahirlah Indonesia menggugat yang disampaikan dalam Konferensi Asia-Afrika," jelasnya.
Maka, inilah pentingnya literasi yang merupakan kedalaman pengetahuan seseorang terhadap satu subjek ilmu pengetahuan. Bahkan saat ini puncak literasi tertinggi adalah kemampuan memproduksi barang dan jasa, bukan sekadar baca tulis saja.
Di sisi lain, Syarif Bando mendorong masyarakat Brebes untuk menulis buku tentang asal-usul, potensi, kebudayaan Kabupaten Brebes. Sebagai kabupaten yang sangat besar di Jawa Tengah, Brebes dapat dikenal masyarakat luas melalui tulisan.
"Tidak mungkin kita menunggu warga Aceh menulis tentang Brebes. Tentu warga Brebes yang mengerti dan paham tentang wilayahnya. Kami mohon ada kebijakan dan anggaran untuk menulis buku tentang Brebes," jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X Abdul Fikri Faqih mendorong masyarakat untuk memanfaatkan gedung perpustakaan umum Kabupaten Brebes.
"Salah satu cara berterima kasih atas dibangunnya gedung perpustakaan ini, dengan memanfaatkan perpustakaan dengan sebaik-baiknya," ungkapnya.
Perpustakaan umum ini, lanjut Fikri, jangan hanya menjadi simbol saja tetapi digunakan untuk berbagai kegiatan dalam peningkatan literasi. "Perpustakaan umum ini tidak hanya menjadi simbol saja, tidak ada orang sukses kecuali dengan membaca. Tularkan virus membaca dan menulis," kata Fikri.
&nbsp;
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Ahmad Kemal

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2023: Pengembangan Perpustakaan Desa untuk Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Snow Ball Effect Literasi Bagi Kesejahteraan Masyarakat

Mengetahui Potensi Pegawai Melalui Serangkaian Penilaian

Webinar Generasi Literasi di Era Milenial : Milenial Punya Aksesibilitas Bahan Bacaan Yang Up to Date

FGD Penilaian P3DN Bersama BPKP

Membangun Kualitas SDM Melalui Perpustakaan

Kategori (Berita Unit)