Perpustakaan adalah BENTENG DEMOKRASI yang paling universal, karena mewakili jiwa, pemikiran, ilmu pengetahuan dan kebudayaan Bangsa Indonesia sejak ribuan tahun silam untuk dipersembahkan bagi GENERASI MUDA saat ini dan untuk eksistensi peradaban Bangsa 

perpustakaan benteng demokrasi

Penambahan peminjaman

ASEAN

Biro Hukum, Organisasi, Kerjasama dan Humas

Jakarta -&nbsp;Literasi penting untuk dibicarakan karena berkaitan erat dengan kesejahteraan.
Mengandung arti kedalaman pengetahuan seseorang yang dapat diimplementasikan untuk memproduksi barang dan jasa sehingga mampu digunakan untuk memenangkan kompetisi global, menjadikan literasi milik individual bukan institusional.
Amanah Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia harus menyentuh hingga tingkatan literasi yang kelima yakni memproduksi barang dan jasa. Maka dari itu, sebagian besar masyarakat Indonesia yang notabene tidak mendapatkan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan dasar formal perlu mendapat pendampingan dari perpustakaan.
&ldquo;Perpustakaan harus memberikan pendampingan kepada mereka yang tidak tamat sekolah dengan pelatihan yang diberikan secara langsung maupun melalui buku-buku ilmu terapan,&rdquo; ujar Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI dalam sambutannya pada kegiatan Stakeholders Meeting Nasional Perpusnas Tahun 2022 di Hotel Grand Mercure Harmoni, Kamis (20/10/2022).
Kemampuan memproduksi barang dan jasa mendukung program pemerintah dalam menyukseskan Usaha Mikro Kecil Menengan (UMKM) milik masyarakat. Syarif Bando menambahkan bahwa saat ini Perpusnas sedang berusaha untuk menghasilkan 3 (tiga) juga konten yang rencananya akan diluncurkan kepada masyarakat di awal tahun 2023.
&ldquo;Informasi yang dibutuhkan masyarakat nantinya akan difasilitasi oleh konten-konten yang dihasilkan olah Perpusnas. Indonesia harus bangkit dengan karya-karyanya yang dimulai dari home industry,&rdquo; ungkapnya.
Dalam laporannya, Plt. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Deni Kurniadi mengatakan peran para pemangku kepentingan di daerah, serta komitmen dari pimpinan daerah sangat penting dalam mendorong keberhasilan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagai program Prioritas Nasional hingga ke tingkat desa.
&ldquo;Dukungan dari pimpinan daerah dan pemangku kepentingan dapat mempercepat mobilisasi kebijakan, SDM, maupun anggaran untuk transformasi perpustakaan yang berkelanjutan,&rdquo; jelasnya
Team Leader Konsultan Pendamping Program dari PT. Markplus Inc., Erlyn Sulistyaningsih memaparkan bahwa pihaknya membangun portal Laplit (Lapak Produksi Literasi) yang berfungsi untuk mempromosikan bahwa perpustakaan dapat membantu masyarakat untuk memiliki usaha.
&ldquo;Literasi untuk kesejahteraan itu programnya dan nyatanya banyak masyarakat yang berjuang datang ke perpustakaan untuk membuka usaha,&rdquo; ucapnya.
Sementara itu, Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI, Amich Alhumami menegaskan untuk memajukan masyarakat yang tercemin pada pembangunan ekonomi negara, harus ada penekanan yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan SDM dengan literasi.
&ldquo;Seseorang tidak mungkin bisa berdaya, untuk menjadi mampu maka harus punya akses atas sumber-sumber ilmu pengetahuan untuk belajar dan mencari informasi,&rdquo; tekannya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah IV Kementerian Dalam Negeri RI, Zanariah, menyatakan sebuah program dalam pemerintahan pasti memiliki leading sector. Seperti halnya program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial ini, Perpusnas menjadi leading sector. Namun, untuk dapat menerapkannya di daerah harus ada kolaborasi dengan pihak lainnya.
&ldquo;Tidak ada satu pun program yang bisa dijalani sendiri, melainkan butuh kolaborasi dengan pihak lain,&rdquo; terangnya.
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Perpusnas, Joko Santoso menjelaskan kepentingan literasi sangat erat dengan meningkatkan kualitas SDM, hingga akhirnya memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Dia juga menekankan perpustakaan adalah ruang publik yang memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman sampai berlatih keterampilan.&nbsp; Sehingga, apabila dilihat dari manfaat program, Perpusnas akan mendorong pemerintah daerah dengan program serupa untuk tahun-tahun mendatang.
&ldquo;Dengan diadakannya berbagai macam kegiatan yang dibutuhkan masyarakat, konteks perpustakaan sebagai kebutuhan di masyarakat akan semakin meningkat,&rdquo; tegasnya.
Penggerak Literasi Kota Sukabumi, Putri Wardhani berkisah bahwa di perpustakaan Kelurahan Cisarua terdapat 2 (dua) jenis layanan yakni layanan utama dan layanan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pada layanan kegiatan pemberdayaan masyarakat terbagi ke dalam bidang diantaranya pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
&ldquo;Misalnya di bidang pendidikan kami mengadakan kelas belajar bahasa asing, karena dengan memiliki kemampuan berbahasa asing pasti membuat masyarakat memiliki nilai lebih dan tentunya membantu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota Sukabumi,&rdquo; kisahnya.
Senada, Miss Indonesia 2015, Maria Harfanti juga berkisah bahwa dia membangun Yayasan Bangun Sekolah dengan semangat untuk memperbaiki kualitas pendidikan di daerah-daerah tertinggal. Adapun 2 (dua) program utama yang dikembangkan yayasan ini adalah pengenalan teknologi dan pelatihan character building. Namun, itu semua tidak dilakukannya sendiri melainkan berkerjasama dengan pihak lain.
&ldquo;Kami punya donator rutin dan juga menjalin kerja sama dengan pihak lain. Intinya kami tidak berjalan sendiri dan tetap membangun kolaborasi serta bersinergi dengan banyak pihak,&rdquo; pungkasnya.
&nbsp;
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution
&nbsp;

Jakarta - Literacy is important to talk about because it is closely related to welfare.
Containing the meaning of the depth of one's knowledge that can be implemented to produce goods and services so that they can be used to win global competition, making literacy owned by individuals, not institutions.
President Joko Widodo's mandate to improve the quality of Indonesia's Human Resources (HR) must touch up to the fifth level of literacy, namely producing goods and services. Therefore, most Indonesian people who incidentally do not get the opportunity to complete formal basic education need to receive assistance from the library.
"Libraries must provide assistance to those who have not graduated from school with training provided directly or through applied science books," said the Head of the National Library of Indonesia (Perpusnas) in his remarks at the 2022 National Library of Indonesia Stakeholders Meeting at the Grand Mercure Harmoni Hotel, Thursday (20/10/2022).
The ability to produce goods and services supports government programs in making the community's Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) successful. Syarif Bando added that currently the National Library is trying to produce 3 (three) million contents which are planned to be launched to the public in early 2023.
"Information needed by the community will be facilitated by content produced by National Library of Indonesia. Indonesia must rise with its works starting from home industries," he said.
In his report, Plt. Deputy for Library Resource Development, Deni Kurniadi said the role of stakeholders in the regions, as well as the commitment of regional leaders was very important in driving the success of the Social Inclusion-Based Library Transformation program as a National Priority program down to the village level.
"Support from regional leaders and stakeholders can accelerate the mobilization of policies, human resources, and budgets for sustainable library transformation," he explained
Program Assistance Consultant Team Leader from PT. Markplus Inc., Erlyn Sulistyaningsih explained that his party built the Laplit portal (Literacy Production Booth) which functions to promote that libraries can help people to have businesses.
"Literacy for welfare is the program and in fact many people are struggling to come to the library to open a business," he said.
Meanwhile, the Director of Religion, Education and Culture of the Ministry of National Development Planning/Bappenas RI, Amich Alhumami emphasized that in order to advance a society that is reflected in the country's economic development, there must be a serious emphasis on increasing human resources with literacy.
"A person cannot be empowered, to be capable one must have access to sources of knowledge to learn and seek information," he stressed.
On the same occasion, the Director of Synchronization of Regional Government Affairs IV of the Indonesian Ministry of Home Affairs, Zanariah, stated that a program in government must have a leading sector. Like the Social Inclusion-Based Library Transformation program, National Library is the leading sector. However, to be able to apply it in the regions there must be collaboration with other parties.
"There is no program that can be carried out alone, but requires collaboration with other parties," he explained.
National Library of Indonesia's Planning and Finance Bureau Head, Joko Santoso explained that the importance of literacy is very closely related to improving the quality of human resources, and ultimately providing welfare to the community. He also emphasized that the library is a public space that allows people to share experiences and practice skills. So, when viewed from the benefits of the program, National Library will encourage local governments with similar programs for the coming years.
"By holding various kinds of activities that are needed by the community, the context of the library as a need in society will increase," he said.
Sukabumi City Literacy Activist, Putri Wardhani said that in the Cisarua Village library there are 2 (two) types of services, namely the main service and service for community empowerment activities. In the service of community empowerment activities, it is divided into fields including education, health, and the economy.
"For example, in the field of education we hold classes to learn foreign languages, because having the ability to speak a foreign language certainly makes people have more value and of course helps to improve the welfare of the people of Sukabumi city," he said.
Likewise, Miss Indonesia 2015, Maria Harfanti also shared that she built the Bangun Sekolah Foundation with a passion for improving the quality of education in underdeveloped areas. The 2 (two) main programs developed by this foundation are the introduction of technology and character building training. However, all of this is not done alone but in collaboration with other parties.
&ldquo;We have regular donors and also collaborate with other parties. The point is we do not walk alone and continue to build collaboration and synergy with many parties, "he concluded.
&nbsp;
Reporter: Basma Sartika
Photographer: Ahmad Kemal Nasution

Literasi Milik Individu Bukan Institusi

Salemba, Jakarta &ndash; Peran kehumasan di lingkungan pemerintah memiliki posisi yang sangat penting dan strategis. Hal tersebut tak lepas dari fungsi dasar kehumasan dalam membentuk opini publik yang positif bagi lembaga.
Humas juga diperlukan sebagai media untuk menyampaikan informasi kepada publik tentang program kebijakan, capaian atau prestasi organisasi.
Demikian disampaikan Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Sri Marganingsih saat membuka kegiatan Workshop Kehumasan dengan tema Penguatan Humas Pemerintah yang diselenggarakan secara daring pada Rabu, (19/10/2022).
Peran humas pemerintah lainnya, lanjut Sri Marganingsih, adalah pengoptimalan jaringan komunikasi dan informasi, serta mensinergikan informasi publik melalui agenda setting lembaga.
Apalagi dalam era keterbukaan informasi dan kemajuan teknologi, humas pemerintah selayaknya memiliki pemikiran dan sikap yang dinamis dalam merespon segala perkembangan yang ada.
"Dengan pentingnya posisi humas, maka humas perlu didukung oleh lembaga, seperti bagaimana menciptakan SDM Humas yang kompeten. Diharapkan setiap personil humas memiliki skill yang mumpuni," jelasnya.
Menurut Founder &amp; CEO PR Indonesia Asmono Wikan mengatakan, tugas utama seorang humas adalah mengorkestrasi organisasi atau korporasi dalam menciptakan persepsi positif audiens tentang organisasinya.
"Reputasi bisa dibangun melalui storytelling. Story yang bagus akan menciptakan interaksi kuat dengan audiens, menunjukkan persepsi mereka tentang upaya komunikasi yang dilakukan organisasi," kata Asmono.
Asmono menjelaskan, praktik humas sebaiknya menempatkan hati sebagai driver komunikasi. Baik dalam digital maupun konvensional, kerja-kerja komunikasi membutuhkan kehati-hatian.
"Berkomunikasi dengan menggunakan hati ini berarti menempatkan pesan jauh lebih relevan, kontekstual dan empatik di mata audiens. Karena organisasi yang kuat merupakan buah dari kolaborasi yang dahsyat untuk menghasilkan reputasi yang bermartabat," jelasnya.
Sementara Ketua Perhumas Solo, Andre Rahmanto mengatakan, dalam peran penguatan humas pemerintah perlu didorong menciptakan komunikasi menjadi lebih ramping tetapi pesannya sampai ke masyarakat.
"Kemudian perlu mengidentifikasi tema dan narasi prioritas yang dihidupkan dengan storytelling terpadu. Pendekatan komunikasi di web, media sosial dan saluran komunikasi lainnya dilakukan secara terintegrasi," katanya.
Di sisi lain, Ketua Iprahumas Indonesia, Thoriq Ramadani mengatakan, sebagai seorang humas pemerintah dituntut untuk memiliki beragam kompetensi, pengetahuan, dan sikap.
"Menjadi humas pemerintah harus serba bisa. Seorang humas tidak hanya menyiapkan siaran pers saja tetapi menganalisa berita yang sudah dimuat di media. Selain itu menjaga hubungan baik dengan media dan stakeholder. Humas juga harus dapat mengambil gambar dan video, bahkan mengelola konten website dan medsos," katanya.
Reportase: Wara Merdeka
&nbsp;

Salemba, Jakarta &ndash; The role of public relations in the government environment has a very important and strategic position. This cannot be separated from the basic function of public relations in forming positive public opinion for the institution.
Public Relations is also needed as a medium to convey information to the public about policy programs, organizational achievements or achievements.
This was conveyed by the Head of the Legal, Organizational, Cooperation and Public Relations Bureau of the National Library (Perpusnas), Sri Marganingsih when opening the Public Relations Workshop with the theme Strengthening Government Public Relations which was held online on Wednesday (19/10/2022).
Another role of government public relations, continued Sri Marganingsih, is optimizing communication and information networks, as well as synergizing public information through institutional setting agendas.
Especially in the era of information openness and technological advances, government public relations should have dynamic thoughts and attitudes in responding to all existing developments.
"With the importance of the position of public relations, public relations needs to be supported by institutions, such as how to create competent public relations human resources. It is hoped that every public relations personnel will have qualified skills," he explained.
According to PR Indonesia Founder &amp; CEO Asmono Wikan, the main task of a publicist is to orchestrate an organization or corporation in creating a positive audience perception of their organization.
"Reputation can be built through storytelling. A good story will create a strong interaction with the audience, showing their perception of the organization's communication efforts," said Asmono.
Asmono explained, public relations practice should place the heart as a communication driver. Both digital and conventional, communication work requires caution.
"Communicating using this heart means placing messages that are far more relevant, contextual and empathetic in the eyes of the audience. Because a strong organization is the fruit of powerful collaboration to produce a dignified reputation," he explained.
Meanwhile, the Head of Perhumas Solo, Andre Rahmanto said, in the role of strengthening public relations the government needs to be encouraged to make communication more streamlined but the message reaches the community.
"Then it is necessary to identify priority themes and narratives that are brought to life by integrated storytelling. Approaches to communication on the web, social media and other communication channels are carried out in an integrated manner," he said.
On the other hand, the Chairperson of Iprahumas Indonesia, Thoriq Ramadani said, as a public relations officer the government is required to have a variety of competencies, knowledge and attitudes.
"Being a public relations officer for the government must be versatile. A publicist does not only prepare press releases but analyzes the news that has been published in the media. Apart from that, maintaining good relations with the media and stakeholders. Public relations must also be able to take pictures and videos, even manage website content and social media. ,&rdquo; he said.
&nbsp;
Reportage: Wara Merdeka

Humas Pemerintah Perlu Memahami Perannya

Balikpapan&nbsp;- Kehadiran Perpusnas Press mendapat sambutan positif dari penulis dan pegiat literasi di daerah. Diantaranya karena menjawab kegundahan penulis pemula dan penulis dari daerah yang selama ini terkendala akses dan biaya penerbitan.
&ldquo;Berbagai kendala yang dirasakan penulis di Balikpapan ketika akan menerbitkan buku berimbas pada menurunnya spirit untuk menulis. Jika hal ini dibiarkan, penulis-penulis pemula yang tidak mendapatkan kemudahan akses untuk menerbitkan buku, dikhawatirkan akan berhenti untuk menulis,&rdquo; ujar Ida Prahastuty S.Sos MSi, narasumber kegiatan &ldquo;Perpusnas Press dan Inkubator Literasi untuk Memperkuat Ekosistem Kepenulisan di Daerah&rdquo; Selasa (19/10) di Balikpapan Kalimantan Timur.
&ldquo;Mudah-mudah Perpusnas Press ini mengakomodir dan memberikan pencerahan agar penulis-penulis lokal berkembang dengan baik,&rdquo; tambah anggota DPRD Kota Balikpapan periode 2009-2019 yang saat ini bergeliat dalam kegiatan keliterasian ini.
Ida berharap Perpusnas Press menjadi media untuk peningkatan kemampuan dan kompetensi masyarakat di bidang literasi. &ldquo;Jika sudah ada media dan ruang untuk menghasilkan karya-karya yang baik, penulis-penulis lokal yang ada dihadapan kita ini, akan mendorong masyarakat berkontribusi terhadap lembaga perpustakaan dengan karya buku yang dihasilkan,&rdquo; urainya lebih jauh tentang urgensi kehadiran Perpusnas Press dalam mendukung penulis di daerah.
Hal ini sejalan dengan peran Perpusnas Press yang diharapkan dapat menghadirkan buku-buku yang dibutuhkan masyarakat benar-benar tersampaikan. &ldquo;Saat ini mungkin ada banyak buku, tapi bukan buku yang dibutuhkan masyarakat,&rdquo; tambahnya. Ida memandang urgensi lain dari Perpusnas Press adalah menjadi jembatan bagi penulis dalam menerbitkan dan menyebarluaskan karya.
Senada dengan Ida, beberapa pegiat literasi dari Komunitas Gerakan Balikpapan Menulis dan Taman Bacaan Masyarakat mengharapkan agar Perpusnas Press dapat memfasilitasi penerbitan buku. Kendala yang mereka hadapi selama ini adalah terkait biaya untuk penerbitan yang masih cukup tinggi untuk penulis di daerah.&nbsp; &nbsp;&nbsp;
Sementara itu narasumber lainnya Ketua Umum Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB) Provinsi Kalimantan Timur, Syafruddin Pernyata mengatakan pentingnya mengangkat cerita rakyat diangkat sebagai tematik buku. &ldquo;Saat ini sudah ada beberapa cerita rakyat yang dibukukan, tetapi juga tidak sedikit yang masih perlu diangkat dan ditulis untuk kemudian dibukukan,&rdquo; ujar penulis yang telah menerbitkan lebih dari sepuluh judul buku ini.
Karena cerita rakyat ini memiliki kharakteristik dan mengandung nilai-nilai moral yang harus disampaikan dan disebarluaskan melalui tulisan. Manfaat lain dari buku cerita adalah dapat digunakan sebagai perekat budaya dan mempertebal rasa cinta Indonesia. Hal ini selaras dengan tema kegiatan Inkubator Literasi yang sedang diselenggarakan untuk wilayah Kalimantan Timur dengan tema &ldquo;Kearifan Lokal Kaltim untuk Memperkuat Literasi&rdquo;.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan, Sutadi yang juga bertindak sebagai narasumber menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antarstakeholder. Dinas Perpustakaan akan terus menggelorakan semangat menulis di Balikpapan, dan memfasilitasi kegiatan inkubator kepenulisan. &ldquo;Dinas akan mendorong dengan beberapa kegiatan yang dapat memotivasi masyarakat untuk menulis,&rdquo; ujarnya.
Narasumber lainnya Pemimpin Redaksi Perpusnas Press Edi Wiyono mengatakan kehadiran Perpusnas Press sebagai bagian dari upaya Perpustakaan Nasional RI untuk mendorong lahirnya penulis-penulis di daerah. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan menyelenggarakan Inkubator Literasi Pustaka Nasional.
&ldquo;Kegiatan ini ditujukan untuk masyarakat, khususnya penulis pemula, pustakawan, pengelola perpustakaan dan pegiat literasi di daerah. Inkubator Literasi didesain untuk mendorong, membina dan mempercepat kemampuan dan keberhasilan masyarakat untuk menghasilkan karya dalam bidang penulisan yang kemudian dibukukan, diterbitkan dan didiseminasikan sebagai bagian dari khazanah ilmu pengetahuan,&rdquo; ujarnya.
Sejatinya Perpusnas Press hadir bukan masuk dalam industri penerbitan, tetapi lebih pada sebagai dukungan terhadap pogram-program Perpustakaan Nasional yaitu penguatan perbukuan dan konten literasi dalam meningkatkan literasi, inovasi dan kreatifitas masyarakat untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan dan berkarakter.
&ldquo;Perpusnas Press bukan sebagai penerbit komersial dan tidak menjual buku-buku yang diterbitkan. Tetapi lebih pada upaya untuk penguatan ekosistem kepenulisan dengan menyediakan sumber bacaan yang relevan yang kemudian dapat direproduksi dengan gagasan-gagasan baru untuk dituliskan, diterbitkan dan disebarluaskan ke masyarakat,&rdquo; tambah Edi. Tentunya hal ini sejalan dengan tagline Perpusnas Press yaitu Tulis, Terbit, Sebarkan.

Balikpapan - National Library of Indonesia Press received a positive response from writers and literacy activists in the regions. Among them is because it answers the concerns of novice writers and writers from regions who have been constrained by access and publishing costs.
"The various obstacles experienced by writers in Balikpapan when they were about to publish a book had an impact on the decreased enthusiasm for writing. If this is allowed to continue, it is feared that novice writers who do not have easy access to publish books will stop writing," said Ida Prahastuty S.Sos MSi, resource person for the "Perpusnas Press and Literacy Incubator to Strengthen Writing Ecosystems in the Regions" activity Tuesday ( 19/10) in Balikpapan, East Kalimantan.
"Hopefully National Library of Indonesia Press will accommodate and provide enlightenment so that local writers can develop well," added the Balikpapan City DPRD member for the 2009-2019 period who is currently engaged in this literacy activity.
Ida hopes that the National Library of Press will become a medium for increasing the ability and competence of the community in the field of literacy. "If there is media and space to produce good works, these local writers who are in front of us will encourage people to contribute to library institutions with the books they produce," he explained further about the urgency of National Library of Indonesia's presence in supporting writers. in the area.
This is in line with the role of the National Library of Indonesia Press which is expected to be able to present the books that the community really needs to be delivered. "Currently there may be a lot of books, but not books that are needed by society," he added. Ida sees another urgency for the National Library of Press to become a bridge for writers in publishing and disseminating their works.
In line with Ida, several literacy activists from the Balikpapan Writing Movement Community and the Community Reading Center hope that National Library of Indonesia Press can facilitate the publication of books. The obstacle they have faced so far is related to the costs for publishing which are still quite high for writers in the regions.
Meanwhile, another guest speaker, Chairperson of the Reading Interest Correctional Movement (GPMB) of East Kalimantan Province, Syafruddin Pernyata, said it was important to raise folklore as a thematic book. "Currently there are several folktales that have been published in books, but there are also quite a few that still need to be picked up and written down to be published later," said the author who has published more than ten titles of this book.
Because this folklore has characteristics and contains moral values ​​that must be conveyed and disseminated through writing. Another benefit of storybooks is that they can be used as cultural glue and strengthen the sense of love for Indonesia. This is in line with the theme of the Literacy Incubator which is being held for the East Kalimantan region with the theme "East Kalimantan Local Wisdom to Strengthen Literacy".
The Head of the Balikpapan City Library and Archives Service, Sutadi, who also acted as a guest speaker emphasized the importance of collaboration and synergy between stakeholders. The Library Service will continue to inflame the spirit of writing in Balikpapan, and facilitate writing incubator activities. "The department will encourage a number of activities that can motivate people to write," he said.
Another resource person, Chief Editor of National Library of Indonesia Press, Edi Wiyono, said that the presence of National Library of Indonesia Press was part of the National Library of Indonesia's efforts to encourage the birth of writers in the regions. One of the activities carried out is by holding the National Library Literacy Incubator.
"This activity is aimed at the community, especially novice writers, librarians, library managers and literacy activists in the regions. The Literacy Incubator is designed to encourage, foster and accelerate the ability and success of the community to produce works in the field of writing which are then recorded, published and disseminated as part of the body of knowledge," he said.
Actually National Library of Press exists not to be part of the publishing industry, but rather as support for the National Library's programs, namely strengthening books and literacy content in increasing literacy, innovation and community creativity to create a knowledgeable and character-driven society.
"Perpusnas Press is not a commercial publisher and does not sell published books. But more on efforts to strengthen the writing ecosystem by providing relevant reading sources which can then be reproduced with new ideas to be written down, published and disseminated to the public," added Edi. Of course, this is in line with the National Library of Indonesia Press tagline, namely Write, Publish, Distribute.

Urgensi Perpusnas Press Bagi Penulis di Daerah

Jakarta -&nbsp;Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menjadi Anggota JDIHN Terbaik IV untuk Kategori Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) pada JDIHN Awards Tahun 2022.
Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Infomasi Hukum Nasional (JDIHN) didasarkan pada Peraturan Presiden RI Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Sebagai Pusat JDIHN, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) memiliki tugas untuk melakukan koordinasi, pembinaan, dan evaluasi terhadap para Anggota JDIHN.
Penyelenggaraan kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi dan membangun kerja sama yang efektif antara Pusat dan Anggota JDIHN, dan antar sesama Anggota JDIHN baik di tingkat pusat maupun di daerah untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum dalam sebuh sistem dan basis data nasional terintegrasi.
Sekretaris Utama Perpusnas, Ofy Sofiana, mengucap rasa syukur dan berterima kasih kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui BPHN yang telah memberikan apresiasi kepada Perpusnas sebagai Anggota JDIHN Terbaik untuk Kategori LPNK secara berturut-turut (2021 dan 2022).
&ldquo;Pencapaian ini akan menjadi motivasi dan amunisi untuk meningkatkan pengelolaan JDIH di lingkungan Perpusnas lebih baik lagi,&rdquo; ujar Ofy.
Perpusnas berkomitmen melakukan pengelolaan JDIH secara optimal. Adapun upaya yang telah dilakukan diantaranya penambahan dokumen hukum berupa buku dan artikel hukum sejumlah 32416. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan literasi bidang hukum untuk seluruh masyarakat.
Adapun inovasi ke depan yang telah Perpusnas rencanakan yaitu pengembangan JDIH berbasis ios dan android, penyempurnaan SISKA (sistem informasi penyusunan peraturan dan keputusan), dan storage evidence IKK dan IRH di lingkungan Perpusnas.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly, memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh anggota JDIHN dari berbagai institusi, baik dari pusat maupun daerah atas kerja sama dan sinergitas yang tetap terjalin dan semakin baik dengan Kemenkumham dalam rangka percepatan Reformasi Birokrasi (RB) yang lebih berorientasi pada hasil dan sekaligus berinovasi mengembangkan pelayanan publik di bidang hukum dalam rangka penguatan perlindungan hukum sebagai jaminan negara atas rasa aman dan keadilan bagi masyarakat.
&ldquo;Peran JDIHN sebagai bentuk layanan publik dalam mendokumentasikan dan sekaligus penyebaran informasi hukum menjadi semakin&nbsp;urgent, sehingga JDIHN perlu diprioritaskan eksistensinya,&rdquo; ucapnya.
Semakin lengkapnya jumlah Anggota JDIHN yang terintegrasi dengan Portal JDIHN.go.id memiliki korelasi yang signifikan dengan penambahan koleksi dokumen hukum, baik dari jenis maupun jumlah dokumen hukum.&nbsp;Hyper regulation&nbsp;yang terjadi seyogyanya diharapkan dapat teridentifikasi dengan basis data dokumen hukum tersebut.
&ldquo;Tema Menyongsong Satu Data Dokumen Hukum Indonesia melalui JDIHN menurut saya sangat relevan dengan arah kebijakan pemerintah saat ini dalam mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pelayanan public di bidang hukum,&rdquo; tambah Yasonna.
Pada 2022, sebanyak 56 institusi mendapatkan penghargaan dengan rincian 5 institusi untuk Kategori Kementerian, 4 institusi untuk Kategori Lembaga Negara, 5 institusi untuk Kategori LPNK, 3 institusi untuk Kategori LNS, 5 institusi untuk Kategori Provinsi, 10 institusi untuk Kategori Kabupaten, 5 institusi untuk Kategori Kota, 2 institusi untuk Kategori Sekretariat DPRD Provinsi, 3 institusi untuk Kategori Sekretariat DPRD Kabupaten, 2 institusi untuk Kategori Sekretariat DPRD Kota, 3 institusi untuk Kategori Perpustakaan Hukum, 1 institusi untuk Kategori Anggota JDIHN&nbsp;Best of The Best&nbsp;Tahun 2022, 3 institusi untuk Kategori Unit Eselon I Kemenkumham, dan 5 institusi untuk Kategori Kantor Wilayah Kemenkumham.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Humas BPHN Kemenkumham

Jakarta - The National Library (Perpusnas) of the Republic of Indonesia became the IV Best JDIHN Member for the Category of Non-Ministerial Government Institutions (LPNK) at the 2022 JDIHN Awards.
Management of the National Legal Documentation and Information Network (JDIHN) is based on RI Presidential Regulation Number 33 of 2012 concerning the National Legal Documentation and Information Network. As the JDIHN Center, the National Legal Development Agency (BPHN) has the task of coordinating, coaching, and evaluating JDIHN Members.
The implementation of this activity is intended to improve coordination and build effective cooperation between the Center and JDIHN Members, and among fellow JDIHN Members both at the central and regional levels to manage legal documentation and information in an integrated national system and database.
Main Secretary of National Library, Ofy Sofiana, expressed her gratitude and gratitude to the Ministry of Law and Human Rights (Kemenkumham) through BPHN for giving appreciation to National Library as the Best JDIHN Member for the LPNK Category consecutively (2021 and 2022).
"This achievement will be motivation and ammunition to improve the management of JDIH within the National Library of Indonesia," said Ofy.
National Library is committed to optimally managing JDIH. The efforts that have been made include adding legal documents in the form of books and legal articles totaling 32416. This was done in the context of increasing legal literacy for the entire community.
The future innovations that National Library has planned are the development of iOS and Android-based JDIH, improvement of SISKA (information system for drafting regulations and decisions), and IKK and IRH storage evidence within National Library of Indonesia.
The Minister of Law and Human Rights, Yasonna H. Laoly, gave high appreciation to all JDIHN members from various institutions, both from the center and the regions for the ongoing and improving cooperation and synergy with the Ministry of Law and Human Rights in the framework of accelerating Bureaucratic Reform (RB). which is more result-oriented and at the same time innovates to develop public services in the field of law in order to strengthen legal protection as the state's guarantee of a sense of security and justice for the people.
"The role of JDIHN as a form of public service in documenting and at the same time disseminating legal information is becoming increasingly urgent, so JDIHN needs to prioritize its existence," he said.
The more complete the number of JDIHN Members integrated with the JDIHN.go.id Portal has a significant correlation with the addition of legal document collections, both in terms of type and number of legal documents. Hyper regulation that occurs should be expected to be identified with the legal document database.
"In my opinion, the theme of Welcoming One Indonesian Legal Document Data through JDIHN is very relevant to the current direction of government policy in optimizing the utilization of information technology and public service communications in the field of law," added Yasonna.
In 2022, 56 institutions will receive awards with details of 5 institutions for the Ministry Category, 4 institutions for the State Institution Category, 5 institutions for the LPNK Category, 3 institutions for the LNS Category, 5 institutions for the Province Category, 10 institutions for the Regency Category, 5 institutions for City Category, 2 institutions for the Provincial DPRD Secretariat Category, 3 institutions for the Regency DPRD Secretariat Category, 2 institutions for the City DPRD Secretariat Category, 3 institutions for the Law Library Category, 1 institution for the 2022 Best of the Best JDIHN Member Category, 3 institutions for Kemenkumham Echelon I Unit Category, and 5 institutions for the Kemenkumham Regional Office Category.
&nbsp;
Reporter: Basma Sartika
Photographer: Public Relations of BPHN Kemenkumham

Perpusnas Raih Penghargaan dalam JDIHN Awards Tahun 2022

Bandung, Jawa Barat &ndash;&nbsp;Masyarakat yang berbudaya baca serta tinggi tingkat literasinya sangat diperlukan dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang produktif, terampil serta kreatif.
Demikian disampaikan Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional Ofy SOfiana saat membuka Talkshow Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat untuk Kesejahteraan dengan tema "Melalui Transformasi Perpustakaan dengan Ekosistem Digital, Kita Wujudkan Jabar Juara Lahir Batin", di Graha Pustaloka Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat, Kamis (13/10/2022).
"Perlu digarisbawahi, bahwa inovasi pemikiran jauh lebih dahsyat daripada perang fisik. Tanpa bahan bacaan yang kuat, siapa pun tidak akan punya kekuatan berpikir," ungkap Ofy.
Potensi alam yang melimpah dan populasi masyarakat yang besar, lanjut Ofy, menjadi tantangan bagi perpustakaan untuk mewujudkan SDM yang unggul dan tinggi literasinya.
Maka, paradigma perpustakaan kini mengarahkan pada sumber daya dan upaya perpustakaan dengan proporsi 10 persen untuk manajemen koleksi, 20 persen untuk manajemen pengetahuan dan 70 persen untuk transfer pengetahuan.
"Kami menyebutnya ini sebagai perpustakaan menjangkau masyarakat, yang diaplikasikan melalui program transformasi berbasis inklusi sosial," lanjutnya.
Lebih lanjut, Ofy menjelaskan, perpustakaan berbasis inklusi sosial dirancang untuk memiliki manfaat tinggi di masyarakat yang mendorong kreativitas dan inovasi agar menjadi produktif bagi kesejahteraan masyarakat.
"Melalui perpustakaan, seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat marginal atau yang berekonomi lemah tertolong dalam mengakses ragam pengetahuan yang mereka perlukan," jelasnya.
Dalam sambutan tertulis Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil yang dibacakan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jabar, Hening Widiatmoko menyampaikan, Pemerintah Provinsi Jabar menyadari bahwa pembangunan literasi menjadi tulang punggung kualitas SDM di masa yang akan datang.
Oleh sebab itu, pemerintah berupaya semaksimal mungkin dalam menyiapkan pelayanan terbaik yang dimiliki dan akses literasi yang luas untuk menjangkau masyarakat di Jabar.
Perlu diketahui, bahwa berdasarkan data di Perpusnas RI, tingkat kegemaran membaca di Jabar menduduki rangking ke-2 se Indonesia dengan nilai 65,34 predikat baik.
"Kami berharap ke depan minat baca masyarakat Jabar akan terus meningkat, tumbuh yang akan melahirkan generasi cerdas, kreatif dan produktif," harapnya.
Dalam sesi diskusi, Anggota Komisi X DPR RI, Sodik Mudjahid menyampaikan dukungannya dalam peningkatan indeks literasi masyarakat. Salah satunya, berusaha semaksimal mungkin dengan membuat undang-undang khusus pendidikan dna perpustakaan.
"Undang-undang ini dibuat agar semua komponen masyarakat dapat terlibat dan mendukung. Semua ini bagian dari upaya kita untuk mempercepat indeks literasi," ungkap Sodik.
Sodik juga menyoroti status pustakawan sebagai pengelola perpustakaan. Pihaknya telah menyempurnakan Undang-undang ASN untuk memberikan ruang lebih besar untuk pustakawan.
"Sehingga pustakawan dapat menjadi ASN atau tenaga PPPK. Kami pun mendorong pemerintah agar dapat memberikan anggaran untuk peningkatan kualitas pustakawan," lanjutnya.
Sementara itu, Dosen Universitas Padjajaran, Agus Rusmana mengatakan, dalam transformasi perpustakaan melalui ekosistem digital, pustakawan yang ada di dalam ekosistem tersebut juga harus dapat bertransformasi.
Pustakawan yang sebelumnya berkarya manual kini berkarya dalam digital, berkarya dengan inisiatif berdasarkan kepekaan.
"Pustakawan bertanggung jawab untuk masyarakat Indonesia lebih mandiri, sehingga pustakawan dalam ekosistem digital, perlu berpengetahuan, inovatif, kreatif dan berkarakter," terang Agus.
Pegiat Literasi Komunitas Gada Membaca, Agus Munawar mengatakan, keberadaan Komunitas Gada Membaca ini cukup dapat menepis anggapan jika minat baca masyarakat Indonesia rendah.
Ini dibuktikan dari berbagai kegiatan literasi yang dilakukannya banyak diikuti oleh masyarakat dari berbagai kelompok usia.
"Kami melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak. Menurut saya, layak perpustakaan memiliki daya tawar tinggi, karena perpustakaan merupakan sumber ilmu pengetahuan," tegasnya.
&nbsp;
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Deny
 Diunggah oleh admin

Bandung, West Java - People who have a reading culture and high literacy levels are needed in creating productive, skilled and creative human resources (HR).
&nbsp;
This was conveyed by the Main Secretary of the National Library Ofy SOfiana when opening the Talk Show on Increasing the Community Literacy Index for Welfare with the theme "Through Library Transformation with a Digital Ecosystem, We Make West Java a Champion of the Inner and Outer", at Graha Pustaloka Office of the Library and Archives Office of West Java Province, Thursday (13 /10/2022).
&nbsp;
"It needs to be underlined, that innovative thinking is far more powerful than physical warfare. Without strong reading material, no one will have the power to think," said Ofy.
&nbsp;
Abundant natural potential and a large population, continued Ofy, are a challenge for libraries to create superior and highly literate human resources.
&nbsp;
Thus, the current library paradigm directs library resources and efforts with a proportion of 10 percent for collection management, 20 percent for knowledge management and 70 percent for knowledge transfer.
&nbsp;
"We call this a library reaching out to the community, which is applied through a social inclusion-based transformation program," he continued.
&nbsp;
Furthermore, Ofy explained, social inclusion-based libraries are designed to have high benefits in society that encourage creativity and innovation to be productive for the welfare of society.
&nbsp;
"Through the library, all levels of society including marginalized communities or those with weak economies are helped in accessing the variety of knowledge they need," he explained.
&nbsp;
In his written remarks, the Governor of West Java (West Java) Ridwan Kamil, which was read by the Head of the West Java Province Library and Archives Service, Hening Widiatmoko said, the West Java Provincial Government realizes that literacy development is the backbone of the quality of human resources in the future.
&nbsp;
Therefore, the government is making every effort to prepare the best services it has and access to broad literacy to reach people in West Java.
&nbsp;
It should be noted, that based on data from the National Library of Indonesia, the level of reading interest in West Java is ranked 2nd in Indonesia with a score of 65.34 with a good predicate.
&nbsp;
"We hope that in the future the reading interest of the people of West Java will continue to increase, growing which will give birth to intelligent, creative and productive generations," he hoped.
&nbsp;
In the discussion session, Member of Commission X DPR RI, Sodik Mudjahid expressed his support for increasing the community literacy index. One of them is trying as much as possible by making special laws on education and libraries.
&nbsp;
"This law was made so that all components of society can be involved and support. All of this is part of our efforts to accelerate the literacy index," said Sodik.
&nbsp;
Sodik also highlighted the status of librarians as library managers. His party has refined the ASN Law to provide greater space for librarians.
&nbsp;
"So that librarians can become ASN or PPPK staff. We also encourage the government to provide a budget to improve the quality of librarians," he continued.
&nbsp;
Meanwhile, Lecturer at Padjadjaran University, Agus Rusmana said, in transforming libraries through a digital ecosystem, librarians in the ecosystem must also be able to transform.
&nbsp;
Librarians who previously worked manually are now working digitally, working with initiative based on sensitivity.
&nbsp;
"Librarians are responsible for Indonesian society to be more independent, so librarians in the digital ecosystem need to be knowledgeable, innovative, creative and have character," explained Agus.
&nbsp;
Literacy activist for the Gada Baca Community, Agus Munawar said, the existence of the Gada Baca Community is enough to dispel the notion that Indonesian people's interest in reading is low.
&nbsp;
This is evidenced by the various literacy activities that he carries out which are widely attended by people of various age groups.
&nbsp;
"We collaborate with various parties. In my opinion, it is appropriate for libraries to have high bargaining power, because libraries are a source of knowledge," he said.
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
Reportage: Wara Merdeka
&nbsp;
Photographer: Deny
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
Uploaded by admin

Wujudkan SDM Produktif Melalui Perpustakaan

Salemba, Jakarta&mdash;Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) terus melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar dalam reformasi birokrasi (RB). Hal ini dilakukan untuk menciptakan pelayanan publik yang prima dengan berlandaskan pola kerja penuh integritas.
&ldquo;Reformasi birokrasi diharapkan akan mendorong keberadaan dan kebermanfaatan Perpusnas sehingga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Indonesia, tanpa mengenal batas wilayah,&rdquo; ujar Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat, Perpusnas, Sri Marganingsih, saat membacakan sambutan Sekretaris Utama dalam kegiatan Sosialisasi&nbsp;Roadmap&nbsp;RB yang diselenggarakan di Ruang Teater Perpusnas, jl. Salemba Raya No. 28A, Jakarta.
Dia menjelaskan, sosialisasi&nbsp;Roadmap&nbsp;RB Perpusnas Tahun 2020&mdash;2024 merupakan upaya agar pelaksanaan RB pada periode ketiga ini lebih efektif, dengan tanggung jawab dan kebersamaan setiap unit kerja dalam membangun budaya kerja kepada orientasi pelayanan publik yang prima.
Tahun 2021, penilaian RB Perpusnas sebesar 76,92. Menurut Marganingsih, terdapat kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, penilaian yang melewati batas angka 75 disebutnya sebagai bekal bagi perjalanan yang lebih jauh.
&ldquo;Nilai RB dapat juga turun. Untuk itu, mari kita bersama-sama, bahu-membahu melaksanakan RB yang sudah tertuang dalam&nbsp;Roadmap&nbsp;RB Perpusnas,&rdquo; tuturnya.
Sosialisasi&nbsp;Roadmap&nbsp;RB Perpusnas kali ini diikuti oleh para aparatur sipil negara (ASN) generasi muda yang merupakan generasi emas Perpusnas. Pada kesempatan tersebut, Marganingsih menegaskan bahwa tampuk kepemimpinan ada di pundak mereka. Dia berharap dengan dukungan kemajuan teknologi, para peserta mampu untuk bersaing namun tetap menjunjung profesional, integritas, inovasi, dan kreativitas.
Disebutkan bahwa ada empat pilar sebagai generasi emas yakni memiliki kecerdasan yang komprehensif yakni produktif dan inovasi, damai dalam interaksi sosial dan berkarakter kuat, sehat dalam interaksi alam, serta berperadaban unggul.
&ldquo;Sehingga kita bisa menjadi ASN Perpusnas Profesional, Akuntabilitas, Sinergi, Transparan, dan Integritas atau PASTI,&rdquo; tukasnya.
Sementara itu, Widyaiswara Ahli Utama, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Marlin P. Marpaung, menyatakan berdasarkan data BKN, per Juni 2022, terdapat sekitar 4,3 juta ASN dengan rincian sebanyak 23 persen di pusat dan 77 persen di daerah.&nbsp;
Dia menjelaskan, ada lima nilai budaya kerja ASN BERAHKLAK yaitu Integritas, Profesionalitas, Tanggung Jawab, Keteladanan, Inovasi. Ditegaskannya, ASN yang adaptif, inovatif, dan&nbsp;talented&nbsp;merupakan bagian dari reformasi budaya organisasi.
&ldquo;Perubahan harus ditingkatkan yaitu pola pikir dan budaya melalui kegiatan yang inovatif. Mengapa harus kita berinovasi? Inovasi adalah ide, gagasan, pemikirian, terobosan dalam rangka melakukan pembaharuan dari kondisi sekarang ke kondisi ideal,&rdquo; urainya.
Disebutkan bahwa ada tiga kunci keberhasilan inovasi yakni sumber daya manusia (SDM), proses inovasi, dan budaya kerja sehingga dibangun ASN kompetitif. &ldquo;Rahasia berinovasi adalah berpikir di luar kotak kemampuan berpikir. Karena berpikir di dalam kotak adalah berada di zona nyaman,&rdquo; ujarnya.
Inovasi tidak melulu berkaitan dengan teknologi. Dia menyebut ada delapan jenis umum inovasi yakni produk, konsep, metode, proses, hubungan, teknologi, SDM, dan struktur organisasi. Selain itu, ada enam tahapan dalam mengelola inovasi yakni&nbsp;drum-up, diagnose, design, deliver, display,&nbsp;dan&nbsp;documentation.
&ldquo;RB harusnya menjadi habituasi. Kalau tadi saya gunakan enam tahapan, dokumentasi hanya di tahap terakhir. Jadi jangan fokus hanya di tahap terakhir. Khususnya tahap 1-5. Intinya adalah perubahan pola pikir individu, budaya kerja, dan institusional,&rdquo; terangnya.
Sementara itu, Dewi Odjar Ratna Komala, Widyaiswara Ahli Utama, LAN, menyebut untuk menciptakan pemerintahan berkelas dunia, dibutuhkan SDM ASN yang cerdas atau Smart ASN. Menurutnya, Smart ASN harus memiliki delapan karakteristik yakni integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, IT dan bahasa asing,&nbsp;hospitality, networking, dan entrepreneurship.&nbsp;Kedelapan karakter ini akan menghasilkan&nbsp;digital talent&nbsp;dan&nbsp;digital leader.
&ldquo;Jiwa melayani harus ada dari dalam. ASN itu bukan sekadar status dan penghargaan. Tapi jadikan itu sebagai profesi untuk melayani. ASN itu adalah pilar, kalau pilar itu rapuh maka bangsa akan runtuh,&rdquo; paparnya.
Ditegaskan bahwa ASN adalah orang-orang yang diharapkan menjadi pemimpin bangsa depan. Para ASN harus memiliki kelincahan dalam lima hal yakni lincah beradaptasi, mempertahankan nilai baik dalam kondisi apa pun, lincah dalam bekerja sama, lincah mempelajari hal baru, dan lincah untuk selalu berprestasi.
Ketua Pojka Manajemen Perubahan, Perpusnas, Suharyanto, menuturkan sejak 2013, capaian RB Perpusnas terus mengalami peningkatan. Pada 2013, nilai RB Perpusnas mencapai 47, dan sempat turun menjadi 34 pada 2014. Namun pada tahun selanjutnya, terus meningkat hingga pada 2021 mencapai 76,92. Pada 2024, Perpusnas menargetkan nilai RB sebesar 95.
Secara umum,&nbsp;Roadmap&nbsp;RB Perpusnas 2020-2024 mencakup delapan area yakni manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, organisasi, tata laksana, manajemen SDM, pengawasan, akuntabilitas, serta pelayanan publik.
RB dan budaya kerja memiliki kaitan erat karena memberikan cara pandang seseorang dalam memberi makna terhadap pekerjaan. Pelaksanaan RB di Perpusnas, ujarnya, mengusung nilai organisasi PASTI.
&ldquo;Reformasi Birokrasi berupaya mengubah budaya kerja saat ini, menjadi budaya yang mengembangkan sikap dan perilaku kerja yang berorientasi pada hasil yang diperoleh dari produktivitas kerja dan kinerja yang tinggi, sehingga dapat menghasilkan birokrasi dengan integritas dan kinerja tinggi sesuai yang diharapkan,&rdquo; tukasnya.
Pada 2022, Sistem ISBN Go Public (SIGOBLIC) berhasil menjadi finalis Top Inovasi Pelayanan Publik (99 besar) dalam Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) yang diselenggarakan Kementerian PANRB. SIGOBLIC merupakan salah satu inovasi dari Perpusnas yang diwakili oleh Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan.
Ke depan, dia berharap para generasi emas berinovasi di unit kerjanya. &ldquo;Prinsipnya ada 5 B yakni berdoa, bekerja, berinovasi, berkarya, dan berbagi,&rdquo; pungkasnya.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Deni

Salemba, Jakarta&mdash;The National Library of Indonesia (Perpusnas) continues to update and make fundamental changes in bureaucratic reform (RB). This is done to create excellent public services based on work patterns with full integrity.
&nbsp;
"It is hoped that bureaucratic reform will encourage the existence and usefulness of the National Library so that it can be felt directly by the people of Indonesia, regardless of regional boundaries," said Head of Legal, Organizational Cooperation and Public Relations Bureau, National Library of Indonesia, Sri Marganingsih, when reading the Main Secretary's remarks at the event. RB Roadmap socialization held in National Library Theater Room, jl. Salemba Raya No. 28A, Jakarta.
&nbsp;
He explained, the socialization of National Library of Indonesia RB Roadmap 2020-2024 was an effort to make the implementation of RB in the third period more effective, with the responsibility and togetherness of each work unit in building a work culture towards excellent public service orientation.
&nbsp;
In 2021, National Library of Indonesia's RB assessment is 76.92. According to Marganingsih, there was an increase compared to the previous year. However, he said an assessment that exceeded the 75 mark was a provision for a longer journey.
&nbsp;
&ldquo;RB values ​​can also go down. For this reason, let's work together to carry out the RB that has been set out in the National Library of Indonesia's RB Roadmap," he said.
&nbsp;
The socialization of National Library of Indonesia's RB Roadmap this time was attended by young state civil servants (ASN) who are the golden generation of National Library of Indonesia. On this occasion, Marganingsih emphasized that the reins of leadership rest on their shoulders. He hopes that with the support of technological advances, the participants will be able to compete but still uphold professionalism, integrity, innovation and creativity.
&nbsp;
It is stated that there are four pillars as the golden generation, namely having comprehensive intelligence, namely being productive and innovative, peaceful in social interactions and having strong character, healthy in natural interactions, and superior civilization.
&nbsp;
"So that we can become National Library of Indonesia ASN Professional, Accountability, Synergy, Transparent, and Integrity or SURE," he said.
&nbsp;
Meanwhile, Main Widyaiswara Expert, State Administration Agency (LAN), Marlin P. Marpaung, stated that based on BKN data, as of June 2022, there were around 4.3 million ASN with details of 23 percent in the center and 77 percent in the regions.
&nbsp;
He explained, there are five cultural values ​​of ASN BERAHKLAK work namely Integrity, Professionalism, Responsibility, Exemplary, Innovation. He emphasized that ASN who are adaptive, innovative, and talented are part of the organizational culture reform.
&nbsp;
"Change must be improved, namely the mindset and culture through innovative activities. Why should we innovate? Innovation is an idea, ideas, thoughts, breakthroughs in order to renew from current conditions to ideal conditions," he explained.
&nbsp;
It was stated that there were three keys to successful innovation, namely human resources (HR), the innovation process, and a work culture so that competitive ASNs were built. &ldquo;The secret of innovation is thinking outside the box thinking skills. Because thinking inside the box is being in a comfort zone,&rdquo; he said.
&nbsp;
Innovation is not only related to technology. He said there are eight general types of innovation namely product, concept, method, process, relationship, technology, HR, and organizational structure. In addition, there are six stages in managing innovation, namely drum-up, diagnosis, design, deliver, display, and documentation.
&nbsp;
"RB should become a habituation. If earlier I used six stages, the documentation was only in the last stage. So don't focus only on the last stage. Especially stages 1-5. The point is changing the mindset of individuals, work culture, and institutions," he explained.
&nbsp;
Meanwhile, Dewi Odjar Ratna Komala, Main Expert Widyaiswara, LAN, said that to create a world-class government, smart ASN human resources were needed or Smart ASN. According to him, Smart ASN must have eight characteristics, namely integrity, nationalism, professionalism, global insight, IT and foreign languages, hospitality, networking, and entrepreneurship. These eight characters will produce digital talent and digital leaders.
&nbsp;
&ldquo;The soul to serve must exist from within. ASN is not just status and awards. But make it a profession to serve. ASN is a pillar, if the pillar is fragile then the nation will collapse," he explained.
&nbsp;
It was emphasized that ASN are people who are expected to become future leaders of the nation. ASNs must have agility in five ways, namely being agile in adapting, maintaining good grades in any condition, agile in working together, agile in learning new things, and agile in always achieving.
Head of Change Management Pojka, National Library of Indonesia, Suharyanto, said that since 2013, National Library of Indonesia RB achievements have continued to increase. In 2013, National Library's RB score reached 47, and had dropped to 34 in 2014. But in the following year, it continued to increase until in 2021 it reached 76.92. In 2024, National Library of Indonesia targets a RB score of 95.
&nbsp;
In general, National Library of Indonesia's RB Roadmap 2020-2024 covers eight areas, namely change management, policy deregulation, organization, management, HR management, supervision, accountability, and public services.
&nbsp;
RB and work culture are closely related because they provide a person's point of view in giving meaning to work. The implementation of RB in National Library, he said, carries the value of PASTI organization.
&nbsp;
"Bureaucratic reform seeks to change the current work culture, into a culture that develops work attitudes and behavior oriented towards results obtained from high work productivity and performance, so as to produce a bureaucracy with integrity and high performance as expected," he said.
&nbsp;
In 2022, the ISBN Go Public System (SIGOBLIC) succeeded in becoming a finalist for the Top Public Service Innovations (top 99) in the Public Service Innovation Information System (SINOVIK) organized by the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform. SIGOBLIC is one of National Library of Indonesia's innovations represented by the Center for Bibliography and Library Material Processing.
&nbsp;
In the future, he hopes that the golden generation will innovate in their work units. "In principle, there are 5 B's, namely praying, working, innovating, creating, and sharing," he concluded.
&nbsp;
Reporter: Hanna Meinita
&nbsp;
Photographer: Deni

Our Services

Services of Biro Hukum, Organisasi, Kerjasama dan Humas

Latest News

Latest News of Biro Hukum, Organisasi, Kerjasama dan Humas

Literasi Milik Individu Bukan Institusi

Humas Pemerintah Perlu Memahami Perannya

Urgensi Perpusnas Press Bagi Penulis di Daerah

Perpusnas Raih Penghargaan dalam JDIHN Awards Tahun 2022

Wujudkan SDM Produktif Melalui Perpustakaan

Sosialisasi Roadmap RB Perpusnas, Pembaharuan dan Perubahan Tanpa Henti

Latest Agenda

Latest Agenda of Biro Hukum, Organisasi, Kerjasama dan Humas