Artikel ini berbicara masalah penerapan preservasi yang ada di Perpustakaan Nasional RI yang mengkaji masalah kebijakan preservasi yang telah ditentukan oleh pengambil kebjakan dilingkungan Perpustakaan Nasional RI. Dari koleksi yang sebagian besar terbuat dari bahan kertas dengan kualitas yang bervariasi karena faktor alamiah pasti akan mengalami kerusakan, perlu adanya kegiatan preservasi agar nilai informasi koleksi tidak mengalami kersakan.Kebijakan koleksi hendaknya mencakup koleksi currentyang berindikasi pada pengembangan koleksi dimasa yang akan datang, untuk itu perlu adanya pedoman penentuan skala prioritas preservasi, di Perpustkaan Nasioanal belum maksimal karena dalam menentukan skala prioritas hanya didasari atas kebijakan para pustakawan karena tidak ada kebijakan secara tertulis dalam penentuan skala prioritas preservasi.

Pendahuluan

Masalah terkait dengan upaya perlindungan nilai informasi koleksi telah menjadi salah satu pemikiran utama di berbagai perpustakaan, khususnya di Perpustakaan Nasional negara manapun. Hal ini dapat dicermati pada buku Conservation and Preservation at the National Library of Indonesia: A report by the International Review Team for conservation and preservation, yang menguraikan bahwa:

"National Library of Indonesia" from its establishment in 1778, there are collections more 1.881.456 titles in addition to it book, periodical, microfilm and manuscript collections over 10.000 codices which uniquely important for the nation past history, literature, religion, law, costume, etc. are recorded, these made from paper with variations quality.The gradual transition the collections have become rare, and destroyed, that reason is too many kinds of collections still not being preserved yet. The problem of National Library, there isn't written policy of priority scale on preservation which can be used as guideline to decide to preserve. Deterioration of paper is considered more serious than binding or board problems. If the paper goes, the book is gone. The conclusion of priority scale is based on the library staff minded without calculate about impact was he decided. The implementation of preservation has not optimal yet, because paper deterioration takes much time, skill and money. This becomes impact and problem in the presenting library service. (Perpustakaan Nasional, 1989)

Koleksi Perpustakaan yang sebagian besar adalah buku dan terbuat dari bahan kertas dengankualitasyang bervariasi, karena faktor alamiah pasti akanmengalami kerusakan.Kertas sebagai bahan perpustakaan, secara umum adalah merupakan suatu bahan yang berbentuk lembaran tipis dari serat tumbuhan atau sintetis yang dipakai untuk menulis, melukis, serta menyebarkan berbagai informasi dan pengetahuan. Kualitas kertas tergantung dari kualitas bahan dasar tumbuh-tumbuhan yang digunakan pada saat proses pembuatan kertas tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kerusakan koleksi tersebut disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan usaha-usaha pelestarian guna menjaga agar kondisi bahan perpustakaan dan nilai informasi yang terkandung didalamnya
tidak mengalami kerusakan, sekaligus akan menunjang fungsi pelayanan jasa dan informasi perpustakaan. Konsep informasi itu sendiri mempunyai definisi yang beragam karena berbagai aspek ciri dan manfaat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan pengertian informasi sesungguhnya bisa berupa data atau fakta yang sudah diolah dan disusun sedemikian rupa sehingga informasi tersebut mempunyai nilai. Dikatakan mempunyai nilai apabila seseorang dapat memanfaatkan untuk menambah ilmu pengetahuan, dan ajang perannya sebagai kancah studi, kancah penelitian dan ajang konsultasi berbagai disiplin ilmu, sebagaimana informasi yang terdapat dalam suatu dokumen seperti buku, citra,photo atau rekaman suara mempunyai nilai informasi.

Kebijakan Koleksi Perpustakaan

Bahan perpustakaan yang menjadi koleksi perpustakaan, merupakan sumber informasi bagi masyarakat pembacanya.Salah satu fungsi perpustakaan adalah menyebarkan informasi yang terkandung didalamnya, oleh sebab itu dengan semakin berkembangnya informasi sebagai suatu komoditi, tentunya perpustakaan sebagai penyimpan nformasi harus memperhatikan masalah keamanan dan keselamatan informasi yang terkandung didalam koleksi bahan perpustakaannya.Pada umumnya sumber-sumber informasi yang dicari dan digunakan adalah sumber- sumber informasi yang mudah dan terjangkau oleh pengguna, sehingga dengan demikian penggunaan informasi itu akan menjadi maksimal bila dapat memenuhi atau sesuai dengan kebutuhan penggunanya.

Dalam menentukan kebijakan koleksi, definisi hendaknya mencakup koleksi current yang berindikasi pada pengembangan koleksi dimasa yang akan datang. Kebijakan koleksi bila dihubungkan dengan presevasi sangat erat kaitannya dan ini dijelaskan oleh Bonita Bryan dalam Collection policies and preservations sebagai berikut:"Every library collection is established for one more definite purpose. Collection development and management program organizes and direct the process of acquiring materials, integrating them into coherent collection, managing their growth and waitence, and deselecting them when appropriate in cost-and user-beneficial way" (1989:1)

Menangani preservasi dalam skala yang besar tidak mungkin bisa sukses dan bisa dikembangkan tanpa adanya pernyataan tujuan yang jelas. Kebijakan koleksi yang ada akan membantu dalam menentukan prioritas preservasi, yang mengarah pada kepentingan koleksi. Biasanya penentuan skala prioritas dikaitkan pada masalah "sense of urgensi"dan kepentingan yang mendasari program serta sasaran guna mencapai tujuan lembaga institusi yang ada.Perpustakaan Nasional RI dalam menentukan kebijakan skala prioritas preservasi tidak mempunyai satuketentuan atau peraturan yang baku dalam bentuk pernyataan tertulis tentang masalah skala prioritas, tetapi sejauh ini Perpustakaan Nasional RI mengadopsi apa yang telah menjadi standar yang ditetapkanoleh International Federation Library Association (IFLA), Principle for the Preservation and Consevation of Library Materials.

Adapun faktor kunci program preservasi yang efektif meliputi kanduganinformasi, kandungan alamiahnya, lingkungan yang mempengaruhi (fisik &politik), serta kemampuan sumber daya disamping adanya komitmen yang kuatatas program preservasi dari para pengambil kebijakan (manajer) beserta staf yang menanganinya.

Penentuan Skala Prioritas Preservasi Bahan Perpustakaan

Berbicara masalah kegiatan preservasi bukan hanya terhadap bahan perpustakaan kuno tetapi juga bahan perpustakaan yang dihasilkan pada masa sekarang. Masalah kepentingan preservasi ini ditegaskan oleh David. W.G Clement bahwasanya:"Preservation of the cultural history of country and of the intellectual content of collection of the national and other major libraries has been increasingly recognized as Importance. Greater prominence is being given to preservation issues both byindividual countries, by the Council of Directors of National Libraries International Federation of Library Association who have now include it as a new programme"(Clement, 1985:1).

Biasanya penentuan skala prioritas dikaitkan dengan masalah "sense of urgensi"dan kepentingan yang mendasari program serta sasaran guna mencapai tujuan lembaga institusi yang ada.Faktor- faktor yang mempengaruhi dalam penentuan skala prioritas dalam preservasi menurut Sherelyn Ogden dalam Consideration for prioritizing terbagi dalam kelompok:

• Bahan perpustakaan masih baru, tetapi nilai fisiknya tidak penting, sehingga demi penghematan ruangan dan pemeliharaan perlu dialihkan ke bentuk media lain,
• Bahan perpustakaan sangat penting walau dipinjamkan aslinya akan mudahrusak (Martoatmojo: 180).

Penutup

Kegiatan pelaksanaan preservasi di Perpustakaan Nasional RI diupayakan dapat menuju pada terlaksana secara maksimal sesuai dengan pedoman preservasi secara ideal karena perlu dan tidaknya bahan perpustakaan masuk dalam kategori prioritas masih hanya berdasarkan kasat mata para pustakawan semata dengan tanpa mempertimbangkan ketentuan yang ada. Dalam kasus ini perlu diperhatikan kompleksitas konsep preservasi bahan pustaka, dimana terdapat banyak aspekdan keterkaitan antara aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan dan langkah-langkah yang biasa diambil diantaranya: kebijakan Preservasi Nasional perlu segera direalisasikan dalam bentuk peraturan secara tertulis dengan mengacu pada Undang-Undang No.4Tahun 1990, dimana didalamnya mampu mengakomodasikan semua kepentingan bagi koleksi sesuai dengan kondisi yang ada. Dengan adanya kebijakan preservasi akan memungkinkan Perpustakaan Nasional RI biasa melaksanakan kegiatan preservasi dalam kaitan penentuan skala prioritas secara seragam dan sama berdasarkan pada pedoman yang akan menjadi bahan acuan para staf dan pejabat penentu kebijakan dilingkungan masing-masing.

Didasarkan padai penjelasan mengenai lembaga pelaksana preservasi yang direkomendasikan oleh IRT, dapat disimpulkan bahwa lembaga Perpustakaan Nasional RI harus mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas preservasi bahan perpustakaan sebagaimana yang dibahas dalam konsep preservasi.Landasan Hukum yang digunakan dalam pelaksanaan preservasi adalah Undang-undang No.4Tahun 1990 tentang Serah Simpan karya Cetak dan Karya Rekam yang pada intinya mewajibkan semua penerbit yang berada diwilayah Republik

Indonesia wajib menyerahkan 2 (dua) eksemplar cetakan dari setiap judul karya cetak yang dihasilkan, kepada Perpustakaan Nasional RI.Tujuan diterbitkannya undang-undang ini adalah untuk menghimpun,melestarikan dan mewujudkan koleksi karya cetak dan karya rekam secara nasional.