OTONOMI DAERAH PENGARUHI PERKEMBANGAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH DI DAERAH

UJUNG PANDANG - Dalam penjelasan UU No. 2/1989, tentang sistem pendidikan nasional, ditegaskan bahwa pendidikan tidak mungkin terselenggara dengan baik, jika para tenaga kependidikan maupun peserta didik tidak didukung fasilitas sumber belajar yang diperlukan. Salah satu media pembelajaran termaksud adalah perpustakaan. Kedudukan dan keberadaan perpustakaan pada jalur pendidikan formal (sekolah) maupun non formal (luar sekolah) sangat vital. Walau demikian, kenyataan menunjukkan bahwa pembinaan dan pengembangan perpustaka-an, khususnya perpustakaan sekolah belum menggambarkan kondisi ideal. Persoalan ini makin mengemuka ketika diimplementasi-kannya otonomi daerah. Implikasi ini akan berdampak negatif bila para pustakawan, guru, dan kepala sekolah kurang mencermati fenomena yang berkembang di era informasi dewasa ini. Era informasi menuntut kepekaan lingkup akademis terhadap sarana pendidikan.

Masalah inilah yang menjadi topik bahasan lokakarya bertemakan Strategi pembinaan dan pengembangan perpustakaan sekolah dalam era otonomi di Sulawesi Selatan, 6-7 November 2001. Pertemuan yang dihadiri oleh sekitar 100 guru dan pustakawan se Sulawesi Selatan, diprakarsai oleh para pustakawan di lingkungan Universitas Negeri Makassar (UNM). Bertempat di auditorium Amanagappa, kampus UNM Jl. Pangeran Petta Rani, Makassar, lokakarya dibuka oleh Rektor UNM yang diwakili oleh Pembantu Rektor Bidang Akademik, setelah didahului oleh laporan Ketua Panitia Yusuf A. Massijaya dan sambutan Kepala Perpusnas Dady P. Rachmananta, yang sekaligus menjadi penyaji pertama dengan makalah Seputar kebijakan Perpustakaan Nasional RI tentang pengembangan perpustakaan sekolah. Hadir pada acara ini Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Kajian Minat Baca, Perpusnas, Idris Kamah. Penyaji lain dari Dinas Pendidikan, Badan Kepegawaian Negara, Perpustakaan Universitas Hasanuddin, dan Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah.