Surabaya, Jatim—Wakil Ketua Komisi X DPR-RI Syamsul Bachri memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X ke Badan Perpustakaan dan Arsip (BPAD) Provinsi Jawa Timur yang diterima langsung Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Jatim A. Mudjib Afan, Kamis (27/2). Ke-11 anggota yang mewakili Komisi X DPR-RI menilai Jawa Timur merupakan provinsi yang patut dicontoh dalam mengembangkan layanan perpustakaan, termasuk pengembangan perpustakaan desa. Kualitas komitmen  yang dibangun Pemprov Jatim  dibuktikan dengan politik anggaran yang mendukung pengembangan perpustakaan. Salah satu anggota Komisi X DPR Jefirston R Riwu Kore mengatakan Pemprov Jatim memiliki anggaran Rp. 68 miliar untuk perpustakaan, sedangkan pemerintah pusat memiliki Rp. 450 miliar, tapi itu untuk perpustakaan se-Indonesia. Pemprov Jatim memiliki visi yang kuat untuk program-program pengembangan perpustakaan desa. “Apa yang diperbuat Pemprov Jatim itu patut ditiru, dan bisa dijadikan contoh bagi provinsi lain, karena perpustakaan merupakan kunci kemajuan dari suatu daerah,” ujarnya. Ketua Tim Kunker Syamsul Bachri menggarisbawahi jika perpustakaannya bagus, tidak kumuh,  suasananya nyaman, apalagi didukung komitmen Pemda, maka pendidikan akan maju dan angka buta aksara menurun. “Komitmen politik pimpinan daerah harus kuat untuk memajukan perpustakaan di daerahnya. Perpustakaan Nasional sebaiknya mendukung saja, karena anggaran dari pusat untuk Perpusnas masih jauh dari harapan,” ungkap Wakil Ketua Komisi X. Sedangkan, anggota Komisi X lainnya TB Dedi S Gumelar mengakui kendala pelaksanaan program perpustakaan desa adalah tidak adanya gedung perpustakaan di desa. Padahal, Undang-undang Sisdiknas sudah mengamanatkan anggaran bagi perpustakaan sekolah sebesar 5% di Kemendikbud. Tapi PP dari Mendikbud sampai sekarang tidak kunjung terealisasi. “Sehingga bantuan buku seringkali tidak berarti, ditumpuk begitu saja di kantor desa akibat tidak adanya gedung perpustakaan di desa," katanya. Oleh sebab itu, legislator yang juga komedian dengan nama beken Miing menyarankan perlunya pengembangan perpustakaan desa melalui kerja sama dengan komunitas tertentu, seperti remaja masjid, remaja gereja, PKK, dan sebagainya, sehingga buku-buku perpustakaan itu ada yang mengelola dan ada tempatnya. Selain itu, diperlukan pula dukungan dari Dinas Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota untuk menghidupkan pelajaran mengarang pada mata pelajaran Bahasa Indonesia yang ada di sekolah, sehingga siswa akan sering mencari referensi ke perpustakaan. “Minat baca akhirnya terbentuk dan  budaya baca pun berkembang dalam jangka panjang," lanjut Miing. Menyambut pernyataan Dedi Gumelar, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Harun menegaskan bahwa pelajaran mengarang akan terus diajarkan lewat kurikulum 2013 untuk mendorong inovasi dan kreasi dari anak didik. “Pelajaran mengarang akan terus diterapkan dengan kurikulum yang sifatnya tematik integratif,” Janji Harun. Kepala BPAD Jatim Mudjib Afan mengakui anggaran Rp. 68 miliar untuk perpustakaan masih jauh dari ideal. Oleh sebab itu, pihaknya menggaet Pemkab/Pemkot untuk bekerjasama. BPAD berkomitmen dengan para Bupati dan Walikota untuk mengembangkan perpustakaan desa mulai tahun 2014 hingga 2019. “Artinya, Pemprov akan membantu anggaran sampai 50 persen, tapi timbal baliknya pemda setempat juga harus menganggarkan 50 persen juga. Itu kami lakukan bertahap,” ungkapnya. Perpustakaan desa di Jatim dikembangkan melalui beberapa persyaratan, yakni Kepala Desa harus mampu, (1) menyediakan tempat, (2) membayar honor petugas melalui ADD (alokasi dana desa), (3) menggerakkan minat baca melalui PKK, karang taruna, remaja masjid, dan sebagainya, dan (4) bila tidak bermanfaat akan ditarik tanpa keberatan. Jika dukungan tersebut ditarik, maka sarana dan prasarana yang dialokasikan akan dipindahkan ke desa lain. Itu karena provinsi ini memiliki 8.016 desa, sedangkan perpustakaan desa yang ada masih sekitar 3.500 unit. Lewat komitmen bersama dari Bupati, Walikota, Camat, Kepala Desa, dan PKK itu akan diusahakan terbentuk semuanya dalam lima tahun ke depan, janji Kepala BPAD Jatim. Mudjib Affan menambahkan di Jatim saat ini terdapat 284 pustakawan yang dibayar dengan tunjangan fungsional dari Pemprov. “Nanti akan ditingkatkan dan diusahakan ada tunjangan fungsional dari daerah setempat, sehingga pustakawan bertambah konsisten dengan profesinya. Bahkan, semakin profesional melalui pelatihan-pelatihan yang diikuti," katanya.