St. Petersburg, Rusia&mdash;Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) menjalin kerja sama dengan perpustakaan umum terbesar di Kota St. Petersburg, Rusia.
Kerja sama antara dua negara dilakukan melalui penandatanganan memorandum saling pengertian antara Perpusnas dan Perpustakaan Umum Pusat Kota atas nama V.V. Mayakovsky (Perpustakaan V.V. Mayakovsky), pada Selasa (2/7/2024).
Penandatanganan dilakukan pelaksana tugas (Plt.) Kepala Perpusnas E. Aminudin Aziz dan Kepala Perpustakaan V.V. Mayakovsky Chalova Zoya Vasiljevna. Plt. Kepala Perpusnas menyatakan penandatanganan MSP merupakan rangkaian dari kunjungan kerja delegasi Perpusnas ke Federasi Rusia untuk pengembangan jejaring kerja sama internasional.
Terkait implementasi kegiatan di Perpustakaan V.V. Mayakovsky yang berlokasi di St. Petersburg, dia menjelaskan Perpusnas akan bekerja sama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Moskow.
"Kegiatan yang dapat dilakukan misalnya program pengajaran Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA) yang dapat dirangkaikan dengan kegiatan pameran karya sastra, naskah, dan bahan perpustakaan lainnya dari Indonesia,&rdquo; tuturnya.
Svetlana Gorokhova, pustakawan di Perpustakaan V.V. Mayakovsky yang sekaligus bertanggung jawab atas kerja sama internasional, menyambut baik hal ini. Dia menambahkan implementasi kerja sama dengan Perpusnas dapat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan.
&ldquo;Salah satunya menyasar pada pertukaran budaya kedua negara melalui pameran koleksi dan seminar. Kerja sama juga dapat dilakukan dalam bentuk pertukaran staf untuk pengembangan keahlian dan sharing pengetahuan,&rdquo; jelasnya.
Perpustakaan V.V. Mayakovsky merupakan perpustakaan umum utama Kota St. Petersburg yang memiliki dua juta koleksi. Setiap harinya, perpustakaan ini dikunjungi 1.000 orang. Pada awalnya, gedung perpustakaan ini merupakan sebuah biara yang dibangun pada abad ke-18. Perpustakaan mendapatkan penghargaan atas keberhasilannya mempertahankan aspek bersejarah gedung tersebut dan aplikasinya menjadi sebuah fasilitas layanan perpustakaan umum.
Dalam kunjungan ke perpustakaan tersebut, Plt. Kepala Perpusnas didampingi oleh Sekretaris Utama (Sestama) Perpusnas Joko Santoso, Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerjasama, dan Hubungan Masyarakat Sri Marganingsih, serta pustakawan Perpusnas Chaerul Umam.
Selain itu, delegasi Perpusnas juga mendapatkan undangan khusus mengunjungi perpustakaan museum di Kantor Pemerintahan Kota St. Petersburg. Sestama Perpusnas mengapresiasi undangan dan sambutan dari pemerintah kota setempat ini. Disebutkan bahwa hal ini dapat membuka keran kerja sama antarnegara dalam hal kebudayaan dan sastra antara Indonesia dan Rusia.
Sestama menyebut, banyak sastrawan Rusia yang menginspirasi sastrawan Indonesia dan berperan penting pada perkembangan karya sastra Indonesia. &ldquo;Sehingga ini menjadi aspek kerja sama yang dapat dilakukan antara Perpusnas dan Perpustakaan Rusia,&rdquo; jelasnya.
Kepala Bagian Kerja Sama Internasional Pemkot St. Petersburg Igor V. Bodnarchuk mengapresiasi peran perpustakaan dalam hal kerja sama. Dia menyebut Perpusnas adalah pihak pertama yang datang untuk menginisiasi kerja sama. &ldquo;Kami juga bekerja sama dengan negara Asia Tenggara, Vietnam dan Myanmar,&rdquo; ujarnya.
Perpustakaan museum di Kantor Pemerintahan Kota St. Petersburg merupakan perpustakaan tertutup yang juga museum bahan perpustakaan pemerintah Kota St. Petersburg. Perpustakaan memiliki banyak koleksi langka yang salah satunya koleksi karya sastra dan publikasi Indonesia yang sudah diterjemahkan ke Bahasa Rusia.
Sebelumnya, pada 28 Juni 2024, Perpusnas menjalin kerja sama dengan Lembaga Kebudayaan Anggaran Negara Federal (Margarita Rudomino Seluruh Perpustakaan Negara Rusia untuk Sastra Asing) dan Perpustakaan Nasional Federasi Rusia. Penandatanganan MSP dilakukan di Moskow, Rusia antara pimpinan tertinggi kedua instansi.
Reporter: Chaerul Umam
Editor: Hanna Meinita
&nbsp;

Pengembangan Jejaring Internasional antara Perpusnas dan Perpustakaan St. Petersburg

Salemba, Jakarta - Bupati Pidie Jaya Aiyub Bin AbbasÂ  bersama jajarannya di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Â Kabupaten Pidie Jaya melakukan kunjungan ke Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI. Kunjungan dilakukan untuk melakukan konsultasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik subbidang perpustakaan.
Bupati Aiyub menyampaikan, keinginannya untuk membangun gedung perpustakaan. Pasalnya, di Kabupaten Pidie Jaya belum memiliki Gedung Layanan Perpustakaan.
"Kami masih belum memiliki gedung perpustakaan, kedatangan kami mencari solusi untuk dapat membangun perpustakaan melalui DAK subbidang perpustakaan," ujar Aiyub, Kamis (6/1/2021).
Aiyub menambahkan, pihaknya telah mengajukan permohonan DAK untuk pembangunan gedung di tahun 2022.
Menurutnya, keberadaan perpustakaan penting di masyarakat, selain untuk menambah pengetahuan sekaligus diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Deni Kurniadi menjelaskan, bahwa Perpusnas merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang mengurusi bidang perpustakaan. Sesuai dengan fungsinya, Perpusnas menjadi perpustakaan pembina untuk semua jenis perpustakaan.
"Maka perlu adanya sinergi antara Perpusnas dengan pemerintah daerah dalam mengembangkan perpustakaan," kata Deni.
Deni mengapresiasi, Kabupaten Pidie Jaya yang telah membentuk kelembagaan perpustakaan. Pasalnya, dari 514 kabupaten/kota, ada 493 diantaranya telah memiliki kelembagaan dinas perpustakaan.
Mengenai bantuan DAK, Deni menyarankan agar Kabupaten Pidie Jaya dapat merevisi DED dan memastikan sertifikat lahan tersebut memang dimiliki oleh Pemkab Pidie Jaya.
"DED yang ada bisa direvisi sambil menunggu aplikasi KRISNA dari Bappenas dibuka di bulan Februari hingga Juni," terangnya.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Deni Kurniadi memberikan buku Impact Story kepada Bupati Pidie Jaya Aiyub Bin Abbas. Buku tersebut berisi mengenai testimoni penerima bantuan program Transformasi Berbasis Inklusi Sosial.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Ahmad Kemal

Ingin Bangun Gedung Perpustakaan, DPK Pidie Jaya Konsultasi DAK ke Perpusnas

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Kehadiran organisasi profesi di bidang perpustakaan, Ikatakan Pustakawan Indonesia (IPI) diharapkan tidak hanya sekadar simbol struktur organisasi. IPI didorong untuk memiliki program kerja yang mendukung perkembangan perpustakaan di Indonesia.
 
Demikian disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando usai mengukuhkan kepengurusan Pengurus Pusat Ikatan Pustakawan Indonesia (PP-IPI) periode 2022-2025, Kamis (26/1/2023).
 
"IPI akan menjadi suatu organisasi profesi yang tidak bisa dipisahkan dari kiprah perpustakaan di Indonesia. Saya ingin melihat progres dari laporan kegiatan IPI yang sesuai dengan profesinya," ungkapnya.
 
Kepala Perpusnas mendorong IPI untuk melakukan sinergi dengan stakeholder terkait demi pengembangan perpustakaan. IPI dapat hadir menjadi penyelenggara untuk semua kepentingan bangsa dalam hal perpustakaan.
 
Seperti mempersiapkan sebanyak mungkin jumlah pustakawan, mempersiapkan jumlah asesor dan peran IPI untuk melakukan akreditasi perpustakaan di seluruh Indonesia.
 
"Maka saya harap IPI dapat melakukan kolaborasi dengan berbagai stakeholder. Meyakinkan mereka betapa pentingnya perpustakaan," lanjutnya.
 
Dalam kesempatan tersebut, dia juga berharap agar pengurus IPI dapat mengubah citra perpustakaan dan pustakawan di Indonesia.
 
"Jadilah pejuang untuk mendobrak seluruh keterbelakangan yang terkait dengan citra perpustakaan dan pustakawan Indonesia. Harus berani mengemukakan ide dan gagasan bahwa perpustakaan yang baik pada suatu negara akan mengubah wajah negara itu diantara bangsa-bangsa lain," jelasnya.
 
Sementara itu, Ketua Umum PP IPI Periode 2022-2025 kembali dipegang oleh T. Syamsul Bahri yang terpilih kembali pada Kongres ke XV IPI di Surabaya, yang diselenggarakan pada November 2022.

Ikatan Pustakawan Indonesia Didorong Memiliki Peran dalam Pengembangan Perpustakaan 

Medan Merdeka Selatan, Jakarta &ndash; Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) menjalin kerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristek) dan Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (Setkab).
 
Kerja sama ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama di antara kedua belah pihak.
 
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyampaikan kerja sama ini merupakan upaya bersama dalam mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). 
 
Menurutnya, masalah rendahnya budaya baca di Indonesia bukan disebabkan oleh kurangnya minat baca, tetapi dikarenakan kurangnya bahan bacaan. 
 
"Faktanya bahwa perpustakaan keliling selalu dipadati oleh anak-anak. Ini menandakan mereka merindukan lebih banyak buku bacaan," ungkapnya, Jumat (7/7/2023).
 
Kepala Perpusnas menekankan pentingnya membaca sebagai alat peraga dalam proses pendidikan. Menurutnya, seseorang tidak dapat menjadi pintar dalam matematika tanpa belajar dan membaca. "Oleh karenanya, penting untuk mengimplementasikan apa yang dibaca," lanjutnya.
 
Kepala Perpusnas menyampaikan berbagai yang telah dilakukan, termasuk digitalisasi lebih dari 1,3 juta koleksi. Dia menyatakan bahwa Perpusnas membutuhkan dukungan dari Kemendikbudristek untuk memastikan perannya perpustakaan sebagai jantung pendidikan.
 
"Dibutuhkan edaran resmi dari menteri kepada civitas akademika maupun satuan pendidikan agar mereka dapat memanfaatkan layanan digital Perpusnas. Sehingga mereka dapat mengaksesnya secara digital di mana pun, selama terhubung ke internet," jelasnya.
 
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendikbudristek Suharti menyampaikan apresiasinya terhadap perubahan yang luar biasa yang telah terjadi di perpustakaan. 
 
"Saya berharap Perpusnas dapat terus meningkatkan layanan yang lebih baik untuk menjadikan masyarakat Indonesia sebagai pembelajar, di mana membaca menjadi syarat mutlak untuk menciptakan Indonesia yang maju," ungkapnya.
 
Dia mengatakan Kemendikbudristek memiliki tugas besar dalam pengembangan perpustakaan, tidak hanya di perpustakaan yang ada di kementerian maupun UPT di daerah, tetapi juga melibatkan satuan pendidikan mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA bahkan perguruan tinggi negeri dan swasta.
 
"Semua institusi ini memiliki peran besar dalam memastikan tercapainya tujuan pendidikan yang berkualitas," katanya.
 
Sekjen menjelaskan rendahnya kompetensi literasi dan numerasi di Indonesia perlu diatasi. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari Perpusnas, Sekretariat Kabinet, civitas akademika termasuk rektor untuk mengatasi masalah ini.
 
"Kemendikbudristek telah melakukan berbagai transformasi, termasuk perubahan kurikulum menjadi kurikulum merdeka. Guru-guru juga diberdayakan untuk memastikan siswa memiliki kemampuan literasi dan numerasi yang baik," jelasnya.
 
Dalam upaya meningkatkan literasi, lanjutnya, Kemendikbudristek juga memiliki program khusus yang mencakup penyediaan buku-buku bacaan yang menarik bagi anak-anak. "Lebih dari 13 juta eksemplar telah dikirim ke PAUD dan SD di daerah-daerah tertinggal," lanjutnya.
 
Sementara itu, Deputi Bidang Administrasi Setkab Farid Utomo mengatakan perpustakaan memiliki peran penting sebagai tempat penyimpanan dan penyebaran pengetahuan. Perpustakaan dianggap sebagai lembaga yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Kabinet Sekretariat.
 
Oleh karena itu, penandatanganan nota kesepakatan ini menjadi langkah awal untuk menjalin kerjasama yang lebih erat antara kedua belah pihak.
 
"Saya berharap kerjasama ini akan sangat membantu dalam peningkatan kualitas SDM di Setkab. Setkab institusi yang membantu manajemen presiden, sehingga memerlukan kajian kajian yang berkualitas salah satunya peningkatan kapasistas itu tentunya dengan perpustakaan," katanya.
 
Selain itu, juga dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman antara Perpusnas dengan sepuluh perguruan tinggi dan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia.
 
Dianataranya, Universitas Indo Global Mandiri (UIGM), Akademi Bakti Kemanusiaan PMI, Politeknik Negeri Bali, Universitas Muhammadiyah Bandung, Institut Agama Islam Yasni Muara Bungo, Universitas Muhammadiyah Makassar, Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta, Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional, STIKES RSPAD Gatot Subroto, IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
 
&nbsp;
 
Reporter: Wara Merdeka
 
Fotografer: Aji

Tingkatkan Kualitas SDM, Perpusnas Jalin Kerja Sama 

Salemba, Jakarta â€“ Penyederhaaan birokrasi di instansi pemerintah merupakan arahan Presiden Joko Widodo yang bertujuan untuk mempercepat pengambilan keputusan, serta proses perizinan dan juga pelayanan masyarakat di berbagai bidang.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menyebut pelaksanaan penyederhanaan birokrasi hingga saat ini sudah mencapai 93 persen. Â Dikatakan waktu penyederhanaan birokrasi ini tinggal tiga minggu lagi.
â€œMasih ada sisa waktu tiga minggu, karena sesuai arahan pak presiden akhir Juni harus dilaporkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyederhanaan birokrasi ini,â€ katanya dalam pembahasan isu strategis dan kebijakan bidang PANRB yang digelar secara daring, Kamis (17/6/2021).
Tjahjo menjelaskan, penyederhanaan birokrasi ini dilakukan dengan memangkas eselonisasi PNS menjadi dua level, sementara eselon yang dihilangkan antara lain eselon III, IV dan V. â€œSesuai arahan bapak presiden penyederhanaan birokrasi ini melalui pengalihan jabatan administrator eselon III, pengawas eselon IV dan pelaksana eselon V menjadi jabatan pada seluruh instansi baik pusat maupun daerah,â€ jelasnya.
Mantan Mendagri itu mengatakan proses penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui penyederhanaan struktur organisasi dan tidak dengan serta merta memindahkan wewenang dalam jabatan struktural ke jabatan fungsional. Tetapi dengan mempertimbangkan yang lebih matang, untuk menjaga agar ASN yang dialihkan tidak dirugikan.
â€œMeski begitu, ASN yang dialihkan juga harus memenuhi kriteria yang berlaku dalam jabatan fungsional,â€ ungkapnya.
Melalui penyederhanaan birokrasi ini diharapkan dapat mereview kembali struktur kelembagaan instansi pemerintah, SDM aparatur, sistem kerja, prosedur pelayanan serta pengambilan keputusan.
â€œMari kita lakukan hal ini dengan langkah nyata yang memberikan dampak pemanfaatan pada masyarakat, sehingga masyarakat bisa langsung merasakan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik,â€ terangnya.
Sementara itu, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI berkesempatan mengikuti pembahasan tersebut melalui daring. Sekretaris Utama Perpusnas Woro Titi Haryanti meminta Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Humas untuk menindaklanjuti arahan tersebut. Sebagaimana diketahui, Perpusnas telah melakukan penyederhanaan birokrasi, dengan posisi pejabat struktural cukup sampai di level eselon I dan II.
Reportase: Wara Merdeka

Penyederhanaan Birokrasi untuk Percepat Pelayanan

Salemba, Jakarta - Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tahun 2023, sub kelompok RB Perpustakaan Nasional melaksanakan kegiatan Wokrshop Praktik Baik Reformasi Birokrasi Perpustakaan Nasional bertempat di Ruang Teater Perpusnas, Jl. Salemba Raya No. 28 A Jakarta. Acara Workshop Praktik Baik Reformasi Birokrasi Perpustakaan Nasional ini dilaksanakan selama 3 hari, dibuka oleh Ofy Sofiana, Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional, mulai 28 Februari sampai dengan 2 Maret 2023.
 
Tujuan dari acara workshop ini adalah sebagai media diskusi atau musyarawarah untuk menghimpun praktik baik yang ada di unit-unit kerja. Sekaligus sebagai bahan untuk persiapan evaluasi dari KemenpanRB. Diharapkan dengan adanya workshop ini, bisa mendokumentasikan dan mengembangkan praktik baik yang ada di unit kerja.
 
Acara workshop ini diikuti oleh 17 unit eselon II (dua) yang ada di lingkungan Perpusnas dengan para ketua kelompok dan sub kelompok masing-masing. &nbsp;Biro SDM dan Umum, Biro Hukum Organisasi Kerjasama dan Humas, Biro Perencanaan dan Keuangan, Pusat Pendidikan dan Latihan, Pusat Data dan Informasi dan Inspektorat yang masuk dalam lingkup Sekretariat Utama.
 
Direktorat Deposit, Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Pustaka, Pusat Preservasi, Pusat Jasa Informasi dan Pengelolaan Naskah Nusantara dan Informasi, mewakili Deputi Bidang Pengembangan Bahan dan Jasa Informasi. 
 
Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madarasah dan Perguruan Tinggi, Pusat Analisis, Direktorat Standardisasi dan Akreditasi, Pusat Pengembangan Umum dan Khusus, Pusat Pengembangan Pustakawan, berada di wilayah Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
 
Acara Workshop Praktik Baik Reformasi Birokrasi Perpustakaan Nasional dilaksanakan secara hibrid, online dan onsite. UPT Perpustakaan Bunga Karno dan UPT Perpustakaan Bung Hatta mengikutinya secara online. 
 
Workshop Praktik Baik Reformasi Birokrasi Perpustakaan Nasional dilakukan dalam rangka pembaruan yang dilakukan dengan diterbitkannya Surat Edaran Kementrian PAN dan RB tanggal 18 Januari tahun 2023 tentang perubahan evaluasi RB dan Penyampaian informasi Praktik Baik. Praktek Baik adalah inovasi yang memberi dampak kepada masyarakat dan stakeholder (bisa lebih dari satu). Telah dilaksanakan dan mempunyai hasil nyata. 
 
Hasil kegiatan selama 3 hari ini&nbsp; berupa usulan Praktek Baik sebanyak 44 usulan. Usulan ini akan disaring oleh Tim Penilai yang dibentuk untuk mewakili Praktek Baik dari Perpustakaan Nasional. Praktek baik merupakan hal baru yang masih membutuhkan bimbingan dan panduan. Praktek Baik ini harus selesai dengan batas waktu pengumpulan 31 Maret 2023. 
 
&nbsp;
 
Reportase; Endah Purwanti/Elsa Tuasamu

Perpusnas Adakan Workshop Praktik Baik untuk Implementasi Reformasi Birokrasi Tematik

<div dir="auto">Salemba, Jakarta - Sebanyak 26 tenaga teknisi di lingkungan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) mengikuti diklat teknisi yang diselenggarakan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpusnas bekerja sama dengan Mutu Institute. Pelatihan ini digelar selama empat hari, mulai 3 sampai 6 November 2020.</div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">Dalam arahannya, Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando mengatakan, saat ini setiap Lembaga diwajibkan untuk menerapkan K3 (keselamatan, dan kesehatan kerja) di lingkungan instansi. Dengan mengikuti pelatihan ini diharapkan para tenaga teknis mampu menerapkan K3 pada setiap pekerjaan.</div>
<div dir="auto">Â </div>
<div>"Melalui diklat ini, tenaga teknis dapat memiliki kemampuan kesiapan tugas dengan benar, meningkatkan kewaspadaan terhadap apa yang akan terjadi. Sehingga tidak hanya berfungsi sebagai tindakanÂ pencegahan terhadap terjadinya kecelakaan kerja, namun berfungsi untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya kecelakaan," katanya pada saat pembukaan Diklat Teknisi Perpustakaan Nasional, Selasa (3/11).</div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">Sementara itu, Plt Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Yoyo Yahyono mengatakan, pelatihan ini penting diikuti tenaga teknisi, karena akhir-akhir ini banyaknya pemberitaan di media massa mengenai masalah yang terjadi di gedung perkantoran yang berkaitan dengan listrik, seperti kebakaran.</div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">"Diklat ini penting diikuti agar tenaga teknisi dapat bekerja sesuai dengan aturab yang berlaku. Dan tahu apa yang harus dilakukan ketika terjadi hal-hal di luar dugaan," katanya.</div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">Yahyono menjelaskan, materi yang akan diberikan berkaitan dengan keamanan dan pemeliharaan gedung. Diantaranya, manajemenlat proteksi kebakaran pada gedung, potensi dan bahaya sistem elevator dan eskalator, jaringan listrik dalam gedung.</div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">Reporter : Wara Merdeka</div>
<div dir="auto">Fotografer : Ahmad Kemal</div>
<div dir="auto">Â </div>

Berita

26 Tenaga Teknisi Perpusnas Ikuti Diklat