Salemba, Jakarta–Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diketuai Iswardani Tumataningtyas dan tiga orang anggota tim pemeriksa melakukan pertemuan awal (entry meeting) dengan Kepala Perpustakaan Nasional beserta jajaran petinggi utama dan madya di Jakarta, Selasa, (31/1). Entry meeting tersebut sekaligus menandai masa kerja pemeriksaan laporan keuangan dan kegiatan Perpusnas oleh pihak BPK selama 45 hari kerja (1 Februari s/d 6 April).
Menurut Penanggung Jawab Tim, Heri Ridwan, tujuan dari pemeriksaan BPK adalah memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan Perpustakaan Nasional atas alokasi anggaran 2016. Ada empat kriteria sebelum BPK memberikan penilaian atau kesimpulan, antara lain (1) kesesuaian penggunaan anggaran dengan standar laporan keuangan, (2) kecukupan laporan keuangan dengan informasi yang diterima, (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan atas laporan keuangan yang dibuat, dan (4) kepatuhan pengelolaan keuangan, aset, serta hibah (sistem pengendalian internal). “Sasaran pemeriksaan meliputi laporan keuangan, neraca, laporan kegiatan, dan laporan perubahan equitas,” kata Heri Ridwan di hadapan Kepala Perpusnas.
Pada pemeriksaan sebelumnya di 2016, lanjut Heri, Perpusnas mengalami masalah pada aset dimana masih ada yang belum diketahui yang mungkin terkait administrasi ataupun kodifikasi, sehingga nantinya tim auditor BPK akan melihat perkembangan perbaikan (progress) atas tindak lanjut tersebut. “Oleh karena itu, mohon tim auditor dibantu dengan dukungan dan dokumen dan penjelasan cukup pada saat pemeriksaan, sehingga kesimpulan penilaiannya (opini) yang diberikan BPK sesuai dengan kecukupan data.
Heri juga meminta selama masa tugas pemeriksaan auditor hingga tanggal 6 April, pihak Perpusnas jangan ragu-ragu untuk berkonsultasi. Jangan tunggu hingga tim selesai, terangnya. Setelah masa pemeriksaan selesai, akan dilakukan pertemuan segitiga antara BPK, Kementerian Keuangan, dan Perpusnas antara tanggal 7-12 April mendatang.
Kepala Perpusnas Muh. Syarif Bando mengatakan pihaknya bersyukur karena untuk pemeriksaan oleh Ombudsman terkait pelayanan publik, Perpusnas sudah mendapatkan predikat baik. Begitu pun dengan sistem elektronik pengadaan barang dan jasa secara transparan yang mendapat predikat serupa oleh Kementerian Keuangan. Syarif Bando mempersilahkan tim auditor melaksanakan tugas, lembaga kami sangat terbuka”Akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas penggunaan anggara menjadi arah Perpusnas ke depan,” tegas Kepala Perpusnas.
Reportase : Hartoyo Darmawan
