Jakarta - Perpustakaan sebagai tempat pembelajaran sepanjang hayat yang memiliki fungsi pusat informasi dan pengetahuan harus bertransformasi menjadi tempat pengembangan diri masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Apalagi seperti tertuang dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, masyakarat memiliki hak dalam memperoleh layanan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan, termasuk masyarakat disabilitas dan yang terisolasi serta terpencil.
Perpustakaan Nasional RI melalui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial berupaya melakukan hal ini. Melalui penguatan peran perpustakaan umum, kualitas sumber daya manusia ditingkatkan sehingga kemampuan literasi meningkat dan berujung pada peningkatan kreativitas masyarakat dan kesenjangan akses informasi.
â€œLatar belakang ini yang melandasi Perpusnas sebagai Pembina semua jenis perpustakaan dengan dukungan dari Bappenas berinisiatif untuk melaksanakan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial,â€ jelas Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Deni Kurniadi.
Dalam sambutan di webinar â€œPerpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dalam Penguatan Kesejahteraan Masyarakat di Masa Pandemiâ€ yang diselenggarakan secara virtual pada Selasa (22/9/2020), Deni menegaskan selain menyediakan sumber-sumber bacaan untuk menggali informasi dan pengetahuan, perpustakaan wajib memfasilitasi masyarakat dengan pelatihan dan keterampilan yang bertujuan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat.
â€œDengan upaya tersebut diharapkan performa individu meningkat, sistem dan organisasi perpustakaan menjadi kuat, sehingga berdampak pada membaiknya kualitas layanan perpustakaan dan juga pemanfaatannya bagi masyarakat yang juga secara otomatis akan meningkatkan literasi. Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat,â€ tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Blitar Herman Widodo menyatakan pihaknya gencar menerapkan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pandemi covid-19 tidak menyurutkan untuk kendor dalam menjalankan program ini. Herman meyakini akses internet yang semakin mudah dijangkau membuat perpustakaan masih dan akan terus membawa manfaat bagi masyarakat.
Fasilitasi peningkatan literasi masyarakat diberikan kepada ratusan orang melalui pelatihan praktis dalam membuat, menciptakan produk-produk olahan keterampilan, kerajinan tangan, hingga soft skill yang dipandu oleh narasumber berpengalaman yang berbasiskan pada pengetahuan dari koleksi perpustakaan. Semua informasi dibagikan kepada masyarakat secara daring.
â€œKami sebagai perpustakaan daerah akan menyusun suatu sistem, infrastruktur yang mampu menampung pengetahuan-pengetahuan praktis masyarakat sehingga masyarakat lain dapat memperoleh manfaat dari pengetahuan-pengetahuan tersebut. Bentuk pengetahuan dapat berupa video, panduan menjalankan sesuatu, dokumen, dan lain lain. Sistem ini kita kenal dengan knowledge management,â€ urainya.
Herman menyebutkan keberhasilan program di wilayahnya yakni diseminasi pengetahuan dari cara bertani cokelat dari petani cokelat di Kademangan, cara membudidayakan ikan koi dari pembudidaya ikan di Â Nglegok, dan cara beternak ayam baik pedaging maupun petelur dari peternak ayam di wilayah Srengat maupun Wonodadi.
Reporter: Hanna Meinita
Â

Penguatan Peran Perpustakaan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Banjarmasin, Kalselâ€”Pengembangan literasi demi meningkatkan wawasan masyarakat harus dilakukan dan literasi digital dapat dimanfaatkan untuk menekan laju informasi yang mengandung kebohongan (hoax). Penguatan literasi dan gerakan gemar membaca menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan.
Hal tersebut disampaikan Duta Baca Indonesia Najwa Shihab pada kegiatan Talkshow bersama Duta Baca Indonesia Najwa Shihab bertemakan Literasi Digital di Aula Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan, pada Kamis (5/12).
â€œMasyarakat Indonesia sangat senang bersosialisasi dan mengobrol. Maka dari itu kita harus sadar agar tidak diperdaya oleh teknologi. "There are so many things to do with technology. Contohnya, Perpusnas punya lho aplikasi yang memungkinan untuk mendowload buku secara gratis, iPusnas namanya," terang pendiri Narasi TV ini.
Literasi digital bukan hanya kemampuan untuk mengoperasikan teknologi, namun juga kemampuan untuk menggunakannya dalam upaya peningkatan kualitas hidup karena banyak cara yang bisa dilakukan guna mendapatkan informasi dan data.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalsel Rudy Resnawan menyampaikan apresiasinya atas kerjasama yang dijalin oleh Perpustakaan Nasional dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan. Animonya luar biasa.
Banyaknya informasi yang simpang siur di internet membawa dampak negatif yang tidak sedikit. Ini harus diantisipasi. "Kita harus bisa membuat masyarakat pintar dengan kemajuan teknologi, agar kelak tidak termakan isu yang tidak bertanggung jawab," jelas Wagub Rudy.
Hal lain juga ditekankan Sekretaris Utama Perpusnas Sri Sumekar. "Ada empat aspek literasi yang harus dipahami oleh masyarakat. Pertama, kemampuan mengumpulkan informasi dari sumber bahan bacaan. Kedua, kemampuan memahami yang tersirat dan tersurat. Ketiga, kemampuan menghasilkan gagasan, ide, kreativitas baru. Dan keempat kemampuan menciptakan produk barang dan jasa," terang Sestama.
Â Reportase : Basma Sartika/Agus Djoko
Fotografer : Ahmad Kemal
Â 
Â

Penguatan Literasi Jadi Salah Satu Program Prioritas Pemerintah

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Good government tidak akan terwujud apabila tidak ada keterbukaan.
Demikian disampaikan oleh Komisioner Komisi Informasi Pusat Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Syawaludin saat menjadi narasumber pada kegiatan Sosialisasi Urgensi Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Instansi Pemerintah, Jumat (27/9/2024).
Syawaludin mengatakan tugas pokok dan fungsi utama yang dimiliki Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) sejalan dengan salah satu tujuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
&ldquo;Setiap warga negara memiliki hak untuk berkomunikasi, memperoleh informasi, dan mengembangkan diri. Selain itu, pelayanan publik tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau publik tidak diberikan informasi. Sehingga, agar pelayanan publik dan partisipasi semakin baik, informasi harus disampaikan terlebih dahulu kepada masyarakat,&rdquo; ucapnya.
Lebih lanjut, Syawaludin menerangkan bahwa manfaat dari keterbukaan informasi publik diantaranya untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) yang anti korupsi, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik.
&ldquo;Keterbukaan informasi akan membuat masyarakat terpapar informasi lalu memahaminya. Setelah paham, mereka akan percaya dan selanjutnya berpartisipasi untuk mendukung pembangunan bangsa,&rdquo; terangnya.
Sebagai informasi, pada tahun 2021 Perpusnas berhasil mendapatkan penilaian dengan kualifikasi informatif dengan nilai 93,73. 
Akan tetapi, tahun 2022 dan 2023 nilai yang diraih terus mengalami penurunan yakni 83,89 dan 80,08, sehingga hanya mampu mencapai kualifikasi menuju informatif.
Melihat kondisi tersebut, Sekretaris Utama Perpusnas, Joko Santoso menegaskan UU KIP merupakan salah satu alat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki. Salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki adalah mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas tinggi.
&ldquo;Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pengguna informasi publik. Oleh karena itu, Perpusnas wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Informasi publik yang disediakan harus akurat, benar, dan tidak menyesatkan,&rdquo; tegasnya.
Joko berharap kegiatan ini mampu memberikan insight baru agar Perpusnas mampu meningkatkan kembali nilai yang sebelumnya menurun.
Kegiatan dilanjutkan dengan praktik teknis pengisian monitoring dan evaluasi PPID tahun 2024 oleh Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat, Tya Tirtasari.
&nbsp;
Reporter: Basma Sartika
 Dokumentasi: Alfiyan Tarih Alfatih dan Ahmad Kemal Nasution

Memperoleh Informasi adalah Hak Warga Negara

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Presiden Joko Widodo menerima secara resmi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019 di Istana Negara. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna melaporkan jumlah entitas pemeriksaan yang mendapatkan opini tersebut juga meningkat dari sebelumnya sebanyak 82 entitas di tahun 2018 menjadi 85 entitas di tahun 2019. Perpustakaan Nasional (Perpusnas) pada LHP LKPP 2019 berhasil mendapatkan predikat WTP. Â Ini merupakan ke-empat kalinya penghargaan WTP diraih Perpusnas secara berurutan sejak 2016-2019.
Presiden Joko Widodo dalam sambutannya meminta agar hasil pemeriksaan tersebut dijadikan sebagai parameter perbaikan bagi kementerian dan lembaga dalam mengelola anggarannya masing-masing.
Presiden juga mengharapkan agar setiap rupiah yang dikeluarkan harus digunakan dengan penuh tanggung jawab dan transparan. Selain itu, tata kelola juga harus baik dan tepat sasaran.
â€œSaya minta sederhanakan prosedur, buatlah menjadi ringkas. Anggaran harus cepat disalurkan karena dibutuhkan oleh rakyat, namun tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas,â€ tegas Presiden Jokowi di hadapan para Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, pada Senin siang, (20/7).
Kepada K/L yang berhasil memperoleh predikat WTP, Presiden meminta kepada seluruh menteri dan kepala lembaga untuk menjadikan hasil pemeriksaan BPK ini sebagai parameter perbaikan, reform, dan perubahan dalam pengelolaan anggaran negara.
Sedangkan bagi yang belum meraih predikat WTP, Kepala Negara menginstruksikan untuk secepatnya melakukan perbaikan dan langkah perubahan yang signifikan.
"Saya akan memonitor terus menerus, apa saja langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan oleh para menteri dan lembaga. Langkah perbaikan betul-betul harus konkret dan nyata sehingga setiap uang rakyat yang dikelola pemerintah dapat dipertanggungjawabkan dan uang yang dikeluarkan untuk rakyat juga bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat," ucapnya.
Dalam kaitannya dengan situasi saat ini di mana anggaran sebesar Rp695,2 triliun dialokasikan pemerintah untuk percepatan penanganan Covid-19 di Tanah Air, Presiden menekankan bahwa anggaran dengan jumlah yang sangat besar itu harus dapat menghasilkan program dan kebijakan yang dijalankan secara cepat, tepat, dan tetap akuntabel.
Untuk itu, Presiden Joko Widodo mengharapkan dukungan dan bantuan dari BPK untuk membantu pemerintah dalam memastikan penggunaan anggaran penanganan pandemi tersebut dapat berjalan dengan penuh tanggung jawab.
LHP LKPP 2019 mencakup tujuh komponen laporan penyelenggaran, yakni laporan realisasi anggaran, laporan saldo perubahan Â anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atau laporan pengeluaran.
Pada kesempatan penyerahan LHP LKPP 2019, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando bersama seluruh petinggi Pratama dan madya menyaksikan nya secara virtual.
Reportase : Hartoyo Darmawan

Penyerahan LHP LKPP 2019, Perpusnas Raih 4x WTP Berturut- turut

Salemba, Jakarta-Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Nurhadisaputra menegaskan kembali pentingnya tugas dan tanggung jawab Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam apel pagi, Senin (3/6/2024).
Dalam amanatnya, dia mengingatkan kembali mengenai tugas dan tanggung jawab ASN sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 5 Tahun 2014.
Tiga tugas utama tersebut, diantaranya melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Dari tiga tugas tersebut, dapat disimpulkan bahwa tugas kita sebagai ASN berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat. Ini menjadi tolak ukur keberhasilan kita, baik secara pribadi maupun sebagai lembaga," tegasnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa setiap ASN harus memiliki kontribusi nyata bagi unit kerja mereka. Pemahaman akan tugas dan kewajiban masing-masing sangat penting.&nbsp;
"Fungsi pelayanan masyarakat tidak hanya melekat pada unit kerja pelayanan, tetapi juga pada seluruh unit kerja lainnya, meskipun dalam proses bisnisnya tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat," tambahnya.
Sebagai instansi pembina perpustakaan, lanjutnya,&nbsp; Perpusnas harus mampu memberikan pelayanan terbaik. "Kita adalah contoh bagi layanan perpustakaan lainnya dan menjadi tolak ukur bagaimana perpustakaan memberikan pelayanan kepada masyarakat," lanjutnya.
Dikatakan, peran sebagai instansi pembina juga melekat erat kepada seluruh unit kerja, yang berarti seluruh pegawai harus memberikan pembinaan kepada perpustakaan di seluruh Indonesia.
Dia juga mengingatkan bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari kemampuan memberikan pelayanan yang baik, tetapi juga dari kemampuan mendorong perbaikan dan peningkatan mutu perpustakaan di seluruh Indonesia.&nbsp;
"Perpustakaan merupakan hak yang wajib dipenuhi negara kepada masyarakat. Namun, banyak pihak yang tidak memahami peran penting perpustakaan," ujarnya.
Dia mengajak semua ASN di lingkungan Perpusnas untuk bersinergi dan bergandengan tangan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. "Seberat apapun beban yang kita pikul akan ringan jika kita lakukan bersama," pungkasnya.
&nbsp;
Reporter: Wara Merdeka

ASN Perpusnas Harus Utamakan Pelayanan Masyarakat

Â 
Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Rotasi, mutasi, dan promosi merupakan dinamika dari suatu organisasi. Dinamika yang dibarengi dengan harapan dan sikap optimisme lebih tinggi demi cita-cita mencerdaskan bangsa lewat perpustakaan.
Selasa, (12/3), disaksikan Sekretaris Badan Kepegawaian Negara (BKN), para pejabat struktural, fungsional dan para calon pegawai negeri sipil (CPNS), Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando melantik empat pejabat tinggi madya (eselon 2).
Keempat pejabat yang dilantik tersebut antara lain Teguh Purwanto sebagai Kepala Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi, Upriyadi sebagai Kepala Pusat Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustaka, Nurcahyono sebagai Direktur Deposit Bahan Pustaka, dan Janti Suksmarini sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Proklamator Bung Karno, Blitar.
Dalam amanahnya, Kepala Perpusnas menghendaki kinerja yang sebaik-baiknya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pemustaka. â€œSebagai ASN, setiap kinerja harus dipertanggungjawabkan,â€ Kepala Perpusnas mengingatkan.
Tagline â€˜Pustakawan Berkarya Mewujudkan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakatâ€™ adalah tema besar yang diusung Perpustakaan Nasional di 2019.
Arahan lebih lanjut, Kepala Perpusnas meminta Kepala Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi mampu mengungkap kepuasan pemustaka di seluruh Indonesia. Analisis koleksi mana yang kurang diminati, sedang dinikmati, dan sangat dinikmati masyarakat dan pemustaka. â€œPublish semua koleksi dan maksimalkan pengguna perpustakaan sebagai media promosi perpustakaanâ€.
Di bidang pengembangan dan pengolahan koleksi bahan pustaka, Muhammad Syarif menginginkan Perpustakaan Nasional sebagai institusi pertama yang membeli seluruh koleksi. â€œKontrol seluruh terbitan baru. Usahakan 10 hari ketika karya cetak atau karya rekam beredar di masyarakat sudah ada di Perpustakaan Nasional,â€ tambah Muhammad Syarif. Hadirkan IKAPI untuk mengulas kebutuhan koleksi sesuai daerah.
Di bidang Direktorat Deposit Bahan Pustaka, pascaUU KCKR Nomor 13/2018 resmi diundangkan, maka Peraturan Pemerintah (PP) ditargetkan selesai kurang dari 10 bulan. Berikan progress kepada seluruh penerbit dan pengusaha rekaman atas koleksi KCKR yang mereka serahkan.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Radhitya Purnama

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Penguatan Peran Perpustakaan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Penguatan Literasi Jadi Salah Satu Program Prioritas Pemerintah

Memperoleh Informasi adalah Hak Warga Negara

Penyerahan LHP LKPP 2019, Perpusnas Raih 4x WTP Berturut- turut

ASN Perpusnas Harus Utamakan Pelayanan Masyarakat

Lantik 4 Pejabat Tinggi Madya, Kepala Perpusnas : Setiap Kinerja Harus Dipertanggungjawabkan