Salemba, Jakarta- Demi meningkatan kualitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Inspektorat Perpusnas menggelar Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2020 tentang Penyediaan Tenaga Teknis yang Kompeten di Bidang Perdagangan Jasa pada Selasa, (8/9). Kegiatan yang diselenggarakan secara daring ini diikuti oleh pejabat pengelola APBN, pejabat unit layanan pengadaan, dan auditor.
Dalam arahannya, Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mengatakan satu yang wajib dimiliki terkaitÂ  penyediaan barang/jasa adalah tersedianya tenaga yang kompeten di bidang teknis untuk memahami bagaimana kualitas yang diharapkan, sehingga tidak ada unsur-unsur yang bisa berujung pada hukum.
"Penyedia dan penerima jasa adalah hubungan bisnis yang saling mengaitkan dan tidak bisa dihindari karena terkadangada unsur penyedia jasa untuk mendapatkan keuntungan. Apabila penyedia atau para pengguna jasa tidak memiliki tenaga yang kompeten di bidang ini, maka betapa banyak kegiatan yang kualitasnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Bahkan tidak sedikit yangÂ  bersoal dengan hukum," tuturnya.
Lebih lanjut, Syarif Bando menjelaskan sosialisasi PP Nomor 38 Tahun 2019 ini mutlak untuk didalami, dipahami dan diketahui oleh semua Aparatur Sipil Negara (ASN) karena ASN memiliki power (kemampuan/kekuatan)Â  yang diamanahkan mengelola keuangan negara yang bersumber dari APBN.
"Kita harapkan di dalam pengadaan barang/jasa ini tidak terjadi kerugian yang disebabkan oleh kompetensi tenaga teknis, seperti tenaga administrasi yang tidak teliti. Sehingga perlu adanya pemahaman terkait PP Nomor 38 Tahun 2019 ini. Tidak hanya PPK, pengelola keuangan, tetapi semua kegiatan yang ada di lingkungan Perpustakaan Nasional ini memahami kompetensi apa saja yang diperlukan," jelasnya.
Sementara itu, Komisioner Badan Nasional Sertifikasi Profesi Tetty DS Ariyanto, menjelaskan bahwa sertifikasi kompetensi merupakan produk hukum yang menjadi legitimasi atau bukti pengakuan terhadap capaian kemampuan seseorang dalam melakukan pekerjaan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas berwenang yang sesuai dengan standar kompetensi.
"Perpustakaan Nasional diharapkan dapat menyusun peta okupasi dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Hal ini dapat membuat ketertarikan generasi muda untuk bekerja di bidang ini. Harapannya perpustakaan bisa menjadi trens, apalagi dengan adanya digitalisasi, perpustakaan bisa menjadi tempat kekinian bagi generasi milenial," terangnya.
Tetty menjelaskan, pemetaan okupasi ini penting dilakukan karena merupakan langkah pertama menuju standardisasi kompetensi. Mulai dari identifikasi okupasi, mendeskripsikan kemudian okupasi dalam level KKNI.
 Reporter : Wara Merdekawati

Perlu Tenaga Teknis yang Kompeten Agar Tidak Tersandung Hukum

Bandar Lampung, Lampung--Teknologi memberikan dampak percepatan nyaris di semua sektor pembangunan. Teknologi diperoleh karena adanya proses transfer knowledge. Dan transfer knowledge hanya bisa dilakukan dari keaktifan dalam membaca.
Bung Karno dalam sejarahnya, tidak pernah mengajarkan bagaimana mengumpulkan senjata perang atau cara menjadi kekuatan ekonomi dunia. Pada 1920, Soekarno bersama rekan-rekan seperjuangan malah membentuk organisasi perjuangan yang eksis membebaskan Indonesia dari penjajah.
Hasilnya menggemparkan, bahwa dari seringnya membaca, falsafah Pancasila terbentuk, Undang-Undang 1945 terumuskan. Bahkan Konferensi Asia Afrika (KAA) yang digelar pertama kali di Bandung menjadi pondasi human rights (hak asasi manusia).
"Senjata ampuh digunakan di medan perang tapi sejatinya membunuh nilai-nilai kemanusiaan. Beda hal dengan buku yang jika didigitalkan malah sanggup menembus miliaran kepala dan menciptakan peradaban baru," jelas Kepala Perpusnas.
Di hadapan 200 peserta yang merupakan pendidik SD/SMP serta pengelola Taman Baca Masyarakat, Kepala Perpusnas mengajak para pendidik untuk memahami arti literasi. Literasi secara dasar dimaknai empat tingkatan. Pertama, kemampuan mengumpulkan sumber sumber bahan bacaan. Kedua kemampuan memahami yang tersirat dan tersurat. Ketiga adalah kemampuan menghasilkan ide-ide/gagasan/kreativitas baru. Dan keempat literasi dimaknai sebagai kemampuan mengolah untuk menjadi barang/jasa.
"Dengan kemampuan literasi yang baik. Siapapun tidak mudah termakan berita palsu (hoaks). Kekacauan yang terjadi di akhir disebabkan masyarakat belum dapat mengolah materi informasi dengan baik sehingga mudah diperdaya dan dipermainkan sekelompok pihak.
 Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Hartoyo Darmawan

Kepala Perpusnas : Transfer Knowledge Hanya Bisa Dilakukan Dengan Membaca

Medan Merdeka Utara, Jakarta - Guna memperkuat kelembagaan perpustakaan di daerah, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) melakukan audiensi engan Direktorat Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Adin Bondar menyampaikan bahwa audiensi ini bertujuan untuk membahas beberapa isu krusial terkait pengembangan dan pengguatan perpustakaan daerah.
Deputi menjelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024, salah satu prioritas nasional adalah peningkatan budaya literasi untuk menciptakan masyarakat yang berpengetahuan dan kreatif melalui peningkatan kegemaran membaca, perbukuan dan layanan akses perpustakaan.
Perpustakaan, lanjutnya, merupakan urusan wajib namun tidak berkaitan dengan kebutuhan dasar seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
"Namun banyak daerah yang menghadapi tantangan dalam pengelolaan dan penguatan kelembagaan perpustakaan," ungkapnya dalam Audiensi di Gedung A RK Sekjen Kemendagri, Jakarta pada Kamis (4/7/2024).
Deputi menyebut terdapat beberapa daerah yang menghapus atau menggabung dinas perpustakaan di beberapa daerah. Adanya ketidakseragaman dalam penerapan undang-undang dan regulasi yang mempengaruhi keberadaan serta fungsi dinas perpustakaan.
Perpustakaan yang turun kelembagaannya, seperti Provinsi Bali, Kabupaten Bangli, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Pesisir Barat.
Daerah yang belum memiliki kelembagaan perpustakaan, diantaranya Kabupaten Katingan, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Tambrauw, dan Kabupaten Halmahera Timur.
"Padahal perpustakaan memiliki peran penting sebagai tempat belajar sepanjang hayat, selain itu perpustakaan melalui TGM dan literasi menjadi salah satu indikator kinerja kunci pemerintah," jelasnya.
Deputi menggarisbawahi bahwa penguatan kelembagaan perpustakaan harus dilakukan secara menyeluruh, dengan dukungan dari Kemendagri untuk memberikan bimbingan dan evaluasi terhadap pemerintah daerah.
"Kami berharap Kemendagri dapat memberikan solusi untuk memperkuat kelembagaan dinas perpustakaan di daerah," harapnya.
Sementara itu, Plh. Direktur Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Kemendagri Paskalis Baylon Meja mengatakan penguatan kelembagaan perpustakaan harus disertai dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
"Meskipun regulasi ada, realisasinya sering kali terkendala oleh keterbatasan sumber daya dan pemahaman yang belum merata di seluruh daerah," ungkapnya.
Paskalis mengatakan pihaknya siap mendukung penguatan kelembagaan perpustakaan di daerah. Meski demikian, Perpusnas perlu meyakinkan pemerintah daerah bahwa perpustakaan sebagai entitas urusan wajib di daerah.
"Perlu adanya inovasi dalam pengelolaan perpustakaan dan upaya untuk meningkatkan budaya baca," katanya.
&nbsp;
Reporter : Wara Merdeka
Dokumentasi : Andri TK / Aditya Irfan
&nbsp;

Penguatan Kelembagaan Perpustakaan di Daerah

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Ada dua masalah utama yang dihadapi Dinas Perpustakaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat , yaitu masalah tata kelola layanan dan masalah sumber daya manusia. Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi I DPRD Kab. Tanjung Jabung Barat, Hasmely Hasan, saat beraudiensi dengan Perpustakan Nasional, pada Kamis, (1/8). Hasan menambahkan Pemkab Tanjung Jabung Barat berkomitmen membangun perpustakaan daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Gedung perpustakaan juga baru dibangun. "Perpustakaan diharapkan dapatÂ  membantu mencetak generasi didik yang unggul," ucapnya.
Namun, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kab. Tanjung Jabung Barat, Abdul Halim Usman, justru mengharapkan perpustakan Tanjung Jabung Barat dapat lebih maju dan berkembang seperti daerah lain. Alasan itu yang menyebabkan pihaknya datang kesini. "Kami ingin belajar langsung bagaimana cara mengelola perpustakaan," ungkap Abdul.
Lalu, keberadaan mobil pustaka keliling untuk menjangkau masyarakat yang terbatas akses ke perpustakaan juga dirasa masih kurang. Kab. Tanjung Jabung Barat baru memiliki satu unit perpustakan keliling bantuan dari Perpusnas tahun 2018. Padahal Kab. Tanjung Jabung Barat memiliki 13 kecamatan dengan 114 desa. "Tidak bisa melayani masyarakat secara maksimal,â€ terangnya.
Menanggapi hal tersebut Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpusnas, Widiyanto, mobil pustaka keliling diberikan kepada daerah sebagai stimulan.
"Perpusnas berharap daerah mampu mengembangkan perpustakaan dan mememnuhi kebutuhan literasi masyarakat,â€ jelasnya.
Kepala Bidang Layanan Koleksi Umum Perpusnas, Luthfiati Makarim, menambahkan pentingnya menyiapkan tenaga pengelola yang profesional untuk perbaikan tata kelola layanan perpustakaan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan.
â€œRegulasi yang baik akan memudahkan pemenuhan kebutuhan SDM bidang perpustakaan," imbuhnya.
Reportase: Eka Purniawati/Fotografer: Hartoyo Darmawan

DPRD Tanjung Jabung Barat Komitmen Kembangkan Perpustakaan Daerah

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Setelah berhasil dan sukses, program "Read Me a Book" bentukan National for Children and Young Adults (NLCY) Korea Selatan digelar serentak di sembilan negara di kawasan ASEAN mulai 15 Januari hingga 23 April 2020. Ke-sembilan negara tersebut, yakni Thailand, Singapura, Vietnam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, dan Indonesia akan melakukan kampanye Read A Loud--bagian dari program Read Me a Book, kemudian mempostingnya di media sosial beserta hashtag yang sudah ditentukan. Kampanye literasi ini akan dinilai langsung oleh NLYC selaku penyelenggara kegiatan.
Khusus di Indonesia, Perpustakaan Nasional dipercayai untuk menjalankan program Read Me A Book. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando di Layanan Anak Perpustakaan Nasional, pada Rabu, (15/1).
 Di hadapan siswa-siswi SDIT Permata Madani, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando unjuk kebolehan membacakan dua buku tentang kisah Nabi Ibrahim melawan kezaliman Raja Namrudz hingga akhirnya harus dibakar api dan kesabaran Nabi Musa menghadapi kesombongan Raja Fir'aun di Mesir.Â Â 
 "Read Me A Book" adalah program pembudayaan gemar membaca dengan cara "read a loud", yaitu membacakan buku secara nyaring kepada anak-anak. Dalam membacakan buku cerita, setiap pecerita wajib mengenakan apron berwarna kuning (yellow appron). Kampanye Read Aload Â bertujuan untuk menggalakkan budaya membaca, khususnya di negara-negara ASEAN.
 "Program yang melibatkan para pustakawan ini rencananya akan diadakan di 30 daerah di Indonesia. Dan Kabupaten Tanggamus di Lampung ditetapkan sebagai daerah pembuka kegiatan tersebut pada 20 Januari mendatang," Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca Perpusnas Deni Kurniadi.
 Syarat kontes kampanye Read A Load yakni pecerita buku wajib mengenakan apron kuning, lalu kemudian mengunggah foto/video dibarengi hashtag kemudian meng-upload melalui akun instagram resmi perpusnas @perpusnas.go.id, dengan Â hashtag wajib, yaitu #readmeabook_yellowapron #yellowapron_hashtagchallenge #aseanrokisreading_indonesia #nationallibraryofindonesia. Sertakan hashtag nama ringkas perpustakaan dan di mana kegiatan dilaksanakan.
Reportase : Wara Merdekawati
 Fotografer : Hartoyo Darmawan

Perpusnas dan NLYC Korea Selatan Kampanyekan Program Read Me a Book

Jakarta &ndash;Perpustakaan Nasional (Perpusnas) kembali mengadakan Diskusi Kelompok Terpumpun atau Fokus Group Discussion (FGD) tentang revisi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan yang dihadiri perwakilan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di Jawa Barat. Acara dilaksanakan di Hotel Akmani, Jl. KH. Wakhid Hasyim 91, Jakarta pada Kamis, (29/07/2024).
Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Perpustakaan Nasional Sri Marganingsih menyampaikan bahwa Revisi UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan sudah mendapat persetujuan dari Kementerian PPN/Bappenas dan Kemendikbudristek. Selanjutnya pada tahun depan akan disusun naskah akademik terkait implementasi UU Nomor 43 Tahun 2007. &ldquo;Bagaimana pelaksanaannya, apa kendalanya, apa solusinya. Selain itu kita juga harus studi banding dan menyampaikan usulan ke DPR apakah nantinya revisi Undang-Undang menjadi inisiatif DPR atau inisiatif pemerintah,&rdquo; ujar Sri Marganingsih.
Sri menerangkan Undang-Undang tentang Perpustakaan sudah waktunya untuk direvisi karena perkembangan teknologi yang luar biasa cepat, sehingga Undang-Undang yang akan disusun nantinya dapat mengakomodir perkembangan teknologi selama 10 atau 20 tahun mendatang. &ldquo;Dalam menuangkan ke pasal-pasal jangan terlalu spesifik, namun bisa mengikat dan menjadi payung perkembangan jaman yang luar biasa.&rdquo; lanjut Sri.
Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Wina Erwina dihadirkan sebagai narasumber, sebelumnya pernah terlibat pada tahun 2005 dalam pembentukan dan pembahasan UU Nomor 43 Tahun 2007. Wina memberikan pertimbangan bahwasannya perpustakaan secara internasional sama, sehingga akan diambil konsep yang secara umum dapat diaplikasikan di Indonesia. &ldquo;Pasal 1 angka 5, pengertian Perpustakaan Nasional saya ambil juga dari IFLA, saya ambil juga dari pengertian Perpustakaan Nasional dari negara-negara maju.&rdquo; tambahnya.
Ketua SubKelompok Kerja Hukum Perpustakaan Nasional Anan Pratiesno dalam mengawali acara menyampaikan, selama 17 tahun perjalanan UU Nomor 43 Tahun 2007 banyak tantangan, hambatan dan permasalahan dalam mengimplementasikan penerapan Undang-Undang tersebut. &ldquo;Sejak tahun lalu kami sudah melakukan FGD ini dengan mengundang pakar, akademisi, forum perpustakaan, para mitra perpustakaan dan hari ini kami mengundang dari dinas perpustakaan Jawa Barat, sebelumnya dari wilayah jabodetabek,&rdquo; terang Ananto.
Diskusi Kelompok Terpumpun Revisi UU Nomor 43 Tahun 2007 yang menghadirkan perwakilan dari Dinas Perpustakaan dari Jawa barat dihadiri oleh Pustakawan Madya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provini Jawa Barat Diding, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bandung Teguh Purwayadi, Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang Hari Tri Santosa, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut Totong, Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Purwakarta Asep Supriatna, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Subang Yeni Nuraeni.
Masukan dari peserta yang hadir dalam Diskusi Kelompok Terpumpun sangat beragam diantaranya mengenai pengelolaan digital dan teknologi, infrastruktur dan fasilitas moderen, layanan berbasis komunitas, keterjangkauan dan inklusivitas, pendanaan dan model keuangan, evaluasi dan akuntabilitas, kebijakan perlindungan data dan privasi, program pengembangan Sumber Daya Manusia. Isu menarik lainnya yang disampaikan para peserta Diskusi Kelompok Terpumpun yaitu mengenai Dewan Perpustakaan, literasi masyarakat, perpustakaan digital dan penguatan perpustakaan desa.
&nbsp;
Reporter: Arwan Subakti, Andini Sekarwasita
Fotografer: Aji Anwar

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Perlu Tenaga Teknis yang Kompeten Agar Tidak Tersandung Hukum

Kepala Perpusnas : Transfer Knowledge Hanya Bisa Dilakukan Dengan Membaca

Penguatan Kelembagaan Perpustakaan di Daerah

DPRD Tanjung Jabung Barat Komitmen Kembangkan Perpustakaan Daerah

Perpusnas dan NLYC Korea Selatan Kampanyekan Program Read Me a Book

Diskusi Kelompok Terpumpun Revisi UU 43 Tahun 2007 Hadirkan Perwakilan Dinas Perpustakaan di Jawa Barat