Jakarta- Sejak dimulai pada 2018, Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang dilakukan Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) telah menunjukkan dampak yang semakin nyata dalam pemberdayaan masyarakat.

Hasil positif terlihat di mana perpustakaan digunakan sebagai tempat berbagai macam kegiatan dalam rangka peningkatan keterampilan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Amich Alhumami, Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas pada saat Pemantauan dan Evaluasi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Tahun 2021 yang digelar secara daring.

“Kami sampaikan bahwa pelatihan-pelatihan dalam rangka untuk meningkatkan keterampilan teknis itu arahanya adalah peningkatan ekonomi produktif. Contohnya pelatihan potong rambut di Muna, Sulawesi Tenggara, di Rejang Lebong mengadakan pelatihan memasak, kemudian di Aceh Besar sarana untuk latihan menari. Ini adalah contoh nyata untuk produktivitas ekonomi bagi komunitas kecil di masing-masing daerah. Dan replikasi itu betul-betul terlihat dari satu daerah ke daerah yang lain,” paparnya.

Amich juga mengatakan Program ini tidak sekedar membangun infrastruktur seperti gedung dan ruang baca, menyiapkan koleksi, serta SDM perpustakaan yang mumpuni. Namun merupakan upaya mendorong perpustakaan bergerak dari sekedar layanan konvensional ke arah yang lebih luas sebagai pusat pengembangan keilmuan dan keterampilan.

“Tidak hanya layanan secara konvensional yang melekat, tapi juga disertai media untuk berbagai macam pelatihan-pelatihan yang diarahkan untuk peningkatan keterampilan untuk pemberdayaan. Pemanfaatan sumber daya publik sumber diarahkan untuk peningkatan produktivitas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Itu esensi dari transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial”, jelasnya, pada Selasa (28/9/2021).

Dalam acara yang dihadiri Dinas Perpustakaan Daerah mulia dari Provinsi, Kabupaten/Kota hingga desa di Sumatera Selatan, Banten, Kalimantan Timur, Papua, dan Sulawesi Utara tersebut, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Perpusnas, Joko Santoso menyebutkan bahwa melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial membuktikan bahwa pelayanan perpustakaan sangat inklusif terbuka bagi siapa saja yang berbeda-beda kebutuhan kepentingan dan kondisinya.

“Tahun 2019-2021, Perpusnas dan juga berbagai perpustakaan di seluruh Indonesia, utamanya di kabupaten dan desa terus melakukan berbagai macam perbaikan, komunikasi serta koordinasi melalui forum dan juga saling belajar dari perpustakaan yang lain,” ungkap Joko.

Capaian Kinerja Program Perpustakaan Berbasis Transformasi Sosial bisa dilihat dari berbagai aspek dan dimensi. Pada 2019 melalui 21 Tim Sinergi yang terbentuk di tingkat Provinsi, ada 10 provinsi yang melakukan replikasi gerakan sosial literasi pada 50 Kab/Kota dan  101 desa menggunakan APBD. Pada 2020 capaian ini semakin meningkat dengan Tim Sinergi sudah terbentuk pada 32 Provinsi. Replikasi mandiri pada 2020 dilakukan di 19 Provinsi pada 76 Kab/Kota dan 344 desa/kelurahan. Sedangkan, monitoring capaian pada 2021 hingga saat ini menunjukkan replikasi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial secara mandiri telah dilakukan di 76 Kab/Kota dan 706 desa/keluarahan.

Arah transformasi perpustakaan sendiri menurut Joko mengacu pada RPJMN 2020-2024 pada prinsipnya mengarah ke dalam tiga hal yaitu perpustakaan sebagai (1) pusat ilmu pengetahuan untuk menjadikan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat yang melahirkan berbagai Inovasi dan kreativitas masyarakat, (2) pusat kegiatan pemberdayaan masyarakat berkomitmen pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, dan (3) pusat kebudayaan melalui pelestarian dan pemajuan khazanah budaya bangsa.

Reporter: Eka Purniawati