Melalui SK Menpan Nomor 18 Tahun 1988 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Pustakawan menandakan bahwa pemerintah telah mengakui pekerjaan seorang pustakawan sebagai Jabatan Fungsional. Universitas Gadjah Mada adalah perguruan tinggi di Indonesia yang pertama kali menerapkan peraturan jabatan fungsional pustakawan dan mensyaratkan inpassing untuk pegawai perpustakaan yang semula berstatus pegawai administratif menjadi Penjabatan Fungsional Pustakawan. Kepustakawanan memiliki nilai dan tujuan akhir yang abadi, sehingga visi perpustakaan dan pustakawan seyogyanya berada pada konteks perubahan zaman. Pustakawan dalam menjalankan praktek kepustakawanan harus berkemampuan menguasai teknologi informasi yang sedang menjadi trend dunia (global) sehingga diperlukan strategi pengembangan untuk menjawab tantangan perubahan keadaan lingkungan guna meningkatkan pemenuhan kebutuhan informasi bagi pengguna yang semakin meningkat dan beragam.

Pustakawan

Kepustakawanan: Kemarin Dan Esok Adalah Hari Ini

Pendahuluan
Masalah terkait dengan upaya perlindungan nilai informasi koleksi telah menjadi salah satu pemikiran utama di berbagai perpustakaan, khususnya di Perpustakaan Nasional negara manapun. Hal ini dapat dicermati pada buku Conservation and Preservation at the National Library of Indonesia: A report by the International Review Team for conservation and preservation, yang menguraikan bahwa:
"National Library of Indonesia" from its establishment in 1778, there are collections more 1.881.456 titles in addition to it book, periodical, microfilm and manuscript collections over 10.000 codices which uniquely important for the nation past history, literature, religion, law, costume, etc. are recorded, these made from paper with variations quality.The gradual transition the collections have become rare, and destroyed, that reason is too many kinds of collections still not being preserved yet. The problem of National Library, there isn't written policy of priority scale on preservation which can be used as guideline to decide to preserve. Deterioration of paper is considered more serious than binding or board problems. If the paper goes, the book is gone. The conclusion of priority scale is based on the library staff minded without calculate about impact was he decided. The implementation of preservation has not optimal yet, because paper deterioration takes much time, skill and money. This becomes impact and problem in the presenting library service. (Perpustakaan Nasional, 1989)
Koleksi Perpustakaan yang sebagian besar adalah buku dan terbuat dari bahan kertas dengankualitasyang bervariasi, karena faktor alamiah pasti akanmengalami kerusakan.Kertas sebagai bahan perpustakaan, secara umum adalah merupakan suatu bahan yang berbentuk lembaran tipis dari serat tumbuhan atau sintetis yang dipakai untuk menulis, melukis, serta menyebarkan berbagai informasi dan pengetahuan. Kualitas kertas tergantung dari kualitas bahan dasar tumbuh-tumbuhan yang digunakan pada saat proses pembuatan kertas tersebut.
Faktor-faktor yang mempengaruhi kerusakan koleksi tersebut disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan usaha-usaha pelestarian guna menjaga agar kondisi bahan perpustakaan dan nilai informasi yang terkandung didalamnya tidak mengalami kerusakan, sekaligus akan menunjang fungsi pelayanan jasa dan informasi perpustakaan. Konsep informasi itu sendiri mempunyai definisi yang beragam karena berbagai aspek ciri dan manfaat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan pengertian informasi sesungguhnya bisa berupa data atau fakta yang sudah diolah dan disusun sedemikian rupa sehingga informasi tersebut mempunyai nilai. Dikatakan mempunyai nilai apabila seseorang dapat memanfaatkan untuk menambah ilmu pengetahuan, dan ajang perannya sebagai kancah studi, kancah penelitian dan ajang konsultasi berbagai disiplin ilmu, sebagaimana informasi yang terdapat dalam suatu dokumen seperti buku, citra,photo atau rekaman suara mempunyai nilai informasi.
Kebijakan Koleksi Perpustakaan
Bahan perpustakaan yang menjadi koleksi perpustakaan, merupakan sumber informasi bagi masyarakat pembacanya.Salah satu fungsi perpustakaan adalah menyebarkan informasi yang terkandung didalamnya, oleh sebab itu dengan semakin berkembangnya informasi sebagai suatu komoditi, tentunya perpustakaan sebagai penyimpan nformasi harus memperhatikan masalah keamanan dan keselamatan informasi yang terkandung didalam koleksi bahan perpustakaannya.Pada umumnya sumber-sumber informasi yang dicari dan digunakan adalah sumber- sumber informasi yang mudah dan terjangkau oleh pengguna, sehingga dengan demikian penggunaan informasi itu akan menjadi maksimal bila dapat memenuhi atau sesuai dengan kebutuhan penggunanya.
Dalam menentukan kebijakan koleksi, definisi hendaknya mencakup koleksi current yang berindikasi pada pengembangan koleksi dimasa yang akan datang. Kebijakan koleksi bila dihubungkan dengan presevasi sangat erat kaitannya dan ini dijelaskan oleh Bonita Bryan dalam Collection policies and preservations sebagai berikut:"Every library collection is established for one more definite purpose. Collection development and management program organizes and direct the process of acquiring materials, integrating them into coherent collection, managing their growth and waitence, and deselecting them when appropriate in cost-and user-beneficial way" (1989:1)
Menangani preservasi dalam skala yang besar tidak mungkin bisa sukses dan bisa dikembangkan tanpa adanya pernyataan tujuan yang jelas. Kebijakan koleksi yang ada akan membantu dalam menentukan prioritas preservasi, yang mengarah pada kepentingan koleksi. Biasanya penentuan skala prioritas dikaitkan pada masalah "sense of urgensi"dan kepentingan yang mendasari program serta sasaran guna mencapai tujuan lembaga institusi yang ada.Perpustakaan Nasional RI dalam menentukan kebijakan skala prioritas preservasi tidak mempunyai satuketentuan atau peraturan yang baku dalam bentuk pernyataan tertulis tentang masalah skala prioritas, tetapi sejauh ini Perpustakaan Nasional RI mengadopsi apa yang telah menjadi standar yang ditetapkanoleh International Federation Library Association (IFLA), Principle for the Preservation and Consevation of Library Materials.
Adapun faktor kunci program preservasi yang efektif meliputi kanduganinformasi, kandungan alamiahnya, lingkungan yang mempengaruhi (fisik &amp;politik), serta kemampuan sumber daya disamping adanya komitmen yang kuatatas program preservasi dari para pengambil kebijakan (manajer) beserta staf yang menanganinya.
Penentuan Skala Prioritas Preservasi Bahan Perpustakaan
Berbicara masalah kegiatan preservasi bukan hanya terhadap bahan perpustakaan kuno tetapi juga bahan perpustakaan yang dihasilkan pada masa sekarang. Masalah kepentingan preservasi ini ditegaskan oleh David. W.G Clement bahwasanya:"Preservation of the cultural history of country and of the intellectual content of collection of the national and other major libraries has been increasingly recognized as Importance. Greater prominence is being given to preservation issues both byindividual countries, by the Council of Directors of National Libraries International Federation of Library Association who have now include it as a new programme"(Clement, 1985:1).
Biasanya penentuan skala prioritas dikaitkan dengan masalah "sense of urgensi"dan kepentingan yang mendasari program serta sasaran guna mencapai tujuan lembaga institusi yang ada.Faktor- faktor yang mempengaruhi dalam penentuan skala prioritas dalam preservasi menurut Sherelyn Ogden dalam Consideration for prioritizing terbagi dalam kelompok:
<div class="Section1">
a. Faktor Penggunaan
Jumlah dan jenis penggunaan koleksi yang diterima dan digunakan secara signifikan, ataupun bahan pustaka yang dipamerkan secara permanen mempunyai kebutuhan perawatan dan penyimpanan yang berbeda dari yang lain. Bahan perpustakaan yang digunakan secara berkala guna tujuan penelitian harus dibedakan dengan bahan perpustakaan yang digunakan secara signifikan dan berpotensial pada kerusakan, sangat beresiko tinggi serta butuh perhatian yang sangat urgensi.Bahan Perpustakaan yang sering dipakai atau dipinjam akan menyebabkan jilidan menjadi kendur,volume keusangan bertambah dan lembaran- lembaran menjadi kusut. Buku atau Bahan Perpustakaan menjadi semakin tinggi tingkat kerusakannya, apabila berada pada tangan pengguna yang tidak mengerti bagaimana memperlakukan bahan perpustakaan dengan baik.Guna menghindari bahan perpustakaan yang sering digunakan menjadi cepat rusak, cara pencegahannya adalah dengan dibuatkan copy atau microfilm sebagai gantinya, dengan demikian pengguna cukup membawa copynya saja kecuali bila ada alasan yang benar-benar penting, bahan perpustakaan yang asli dikeluarkan dari penyimpanan untuk digunakan.
b. Faktor Penyimpanan
Penyimpanan koleksi juga penting karena bahan pustaka yang disimpan dibawah perlakuan yang minim atau dalam penyimpanan yang berbahaya serta rentan terhadap pencurian, vandalisme, bisa dikategorikan dalam koleksi yang beresiko tinggi. Bahan pustaka yang disimpan pada tempat yang panas dan kering akan menjadi rapuh, sedangkan jika disimpan pada tempat yang lembab, kertas cenderung menjadi kuning kecoklatan dan ditumbuhi jamur. Penyimpanan bahan pustaka seharusnya dilindungi dari berbagai faktor kerusakan secara eksternal seperti jauh dari kotoran air,makanan,minuman,terkena panas secara langsung maupun penekanan fisik.
Pelaksanaan shelvlng bahan pustakaagar tidak membawa efek pada kerusakan, teknik shelving yang harus diperhatikan adalah, bahwa buku sebaiknya dalam posisi tegak berdiri tanpa membedakan apakah buku punya ukuran tinggi maupun lebar. Shelving yang dilakukan secara hati-hati secara tidak langsung akan membawa kearah kerapihan bagi penggunaan dikemudian hari, seperti yang dijelaskan dalam "Basic Preservation Procedures" (1981:18) bahwa: "People natural tendency is to lea thing as found them,or more so. If book arehaphazardly sprawled on shelved, users are likes to be pretty casual about handling them. But if they're up right and neat rows, user will tend that way, and may even straight ten up a toppled row if it is conscious exception to overall neatness" (Harvey, 1993: 188).
c. Faktor Nilai Estetika Bahan Pustaka
Dalam menentukan skala prioritas, faktor lain yang perlu jadi bahan pertimbangan adalah nilai dari bahan pustaka yang menjadi koleksi perpustakaan. Koleksi langka dan koleksi khusus membutuhkan penanganan tindakan pencegahan yang lebih ketat, karena koleksi- koleksi tersebut sangatjarang (langka); sulit dalam penggantian, atau punya nilai kultur yang signifikan, ada nilai sejarahnya maupun karena punya bentuk yang khas(lain dari pada yang lain). Dalam sebuah perpustakaan,yang dikategorikan sebagai koleksi langka apabila usianya mencapai minimal 50 tahun ( Hartoyo dalam Sumarsih, 1999:8).
Pelaksanaan penentuan skala prioritas ini merupakan hal yang sangat penting karena akan membantu institusi dalam penetatapan kriteria terhadap dampak dan kemungkinanan secara bersama-sama bagi tiap- tiap kegiatan. Pamela Darling menjelaskan sebagai berikut: "Those that will result in dramatic improvement in the present condition ofmaterials, substantial decrease in the rate ofdeterearetion,subtantial increase in efficiency ofcurrent preservation activies, orconsiderable saving oftime, energy or money" (Darling,1991). Oleh karena itu pelaksanaan kebijakan pelestarian diperoleh melalui proses perencanaan yang bisa dimulai dari penelusuran, survey kondisi bahan pustaka dan penentuan cara pelestarian yang akan dilakukan.
Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam perhitungan penentuan skala prioritas, diantaranya beberapa koleksi yang digunakan dalam frequensi tinggi, mempunyai harga nilai prioritas untuk penyimpanan dan perawatan dari koleksi yang lain. Koleksi yang secara gradual akan memburuk dan yang mengalami kerusakan lebih cepat dari yang lain, membawa efek pula dalam penentuan prioritas atau pentransferan informasi. Tetapi bila ditinjau dari segi informasinya, tidak semua informasi itu butuh pemeliharaan secara tidak terbatas waktunya, sehingga dengan didasari oleh prinsip-prinsip diatas, kebijakan dalam penentuan skala prioritas, yang penting adalah mencari pemecahan pemikiran yang sesuai dengan strategi manajemen lembaga perpustakaan.
Alih Bentuk Informasi
Dua hal penting dalam kegiatan preservasi adalah melestarikan bentuk fisik dokumen dengan cara mengurangitingkatkeasaman ,pembuatan laminasi,enkapsulasi atau restorasi dan sebagainya. sedangkan pelestarian nilai informasi bisa dilaksanakan dengan cara alih bentuk informasi, misalnya dalam bentuk mikro dan video disk atau direkam dalam Compact Disc (CD). Bentuk mikro dapat berupa gulungan microfilm, mikrofis, aperture card ultrafis dan mikropaque.Kelebihan dari bentuk mikro ini diantaranya: menghemat ruangan,keamanan lebih terjamin, mudah diproduksi jika ada master negatifnya dan tidak menyimpang dari bentuk aslinya. Disamping itu dengan bantuan alat baca (scanner) serta teknologi komputer, pemakaian dan penyimpanannya menjadi lebih mudah.Koleksi perpustakaan yang seharusnya dialihkan ke dalam bentuk mikro adalah jenis koleksi surat kabar atau majalah, karena pada umumnya kualitas kertasnya bermutu rendah dan cepat rusak, tetapi informasinya kadang diperlukan sebagai bahan rujukan yang dicari-cari. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakanParry (dalam Feather: 77) yang menyebutkan bahwa "The preservation of news paper present two related physical problem: there are huge number ofthem,and they are generally printed on very poor paper". Beberapa alasan pertimbangan alih bentuk informasi yaitu:
<ul>
<li>Bahan perpustakan sudah rusak, sehingga tak perlu disimpan lagi.</li>
</ul>
</div>
<ul>
<li class="Bodytext0">Bahan perpustakaan masih baru, tetapi nilai fisiknya tidak penting, sehingga demi penghematan ruangan dan pemeliharaan perlu dialihkan ke bentuk media lain,</li>
<li class="Bodytext0">Bahan perpustakaan sangat penting walau dipinjamkan aslinya akan mudahrusak (Martoatmojo: 180).</li>
</ul>
Penutup
Kegiatan pelaksanaan preservasi di Perpustakaan Nasional RI diupayakan dapat menuju pada terlaksana secara maksimal sesuai dengan pedoman preservasi secara ideal karena perlu dan tidaknya bahan perpustakaan masuk dalam kategori prioritas masih hanya berdasarkan kasat mata para pustakawan semata dengan tanpa mempertimbangkan ketentuan yang ada. Dalam kasus ini perlu diperhatikan kompleksitas konsep preservasi bahan pustaka, dimana terdapat banyak aspekdan keterkaitan antara aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan dan langkah-langkah yang biasa diambil diantaranya: kebijakan Preservasi Nasional perlu segera direalisasikan dalam bentuk peraturan secara tertulis dengan mengacu pada Undang-Undang No.4Tahun 1990, dimana didalamnya mampu mengakomodasikan semua kepentingan bagi koleksi sesuai dengan kondisi yang ada. Dengan adanya kebijakan preservasi akan memungkinkan Perpustakaan Nasional RI biasa melaksanakan kegiatan preservasi dalam kaitan penentuan skala prioritas secara seragam dan sama berdasarkan pada pedoman yang akan menjadi bahan acuan para staf dan pejabat penentu kebijakan dilingkungan masing-masing.
Didasarkan padai penjelasan mengenai lembaga pelaksana preservasi yang direkomendasikan oleh IRT, dapat disimpulkan bahwa lembaga Perpustakaan Nasional RI harus mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas preservasi bahan perpustakaan sebagaimana yang dibahas dalam konsep preservasi.Landasan Hukum yang digunakan dalam pelaksanaan preservasi adalah Undang-undang No.4Tahun 1990 tentang Serah Simpan karya Cetak dan Karya Rekam yang pada intinya mewajibkan semua penerbit yang berada diwilayah Republik
Indonesia wajib menyerahkan 2 (dua) eksemplar cetakan dari setiap judul karya cetak yang dihasilkan, kepada Perpustakaan Nasional RI.Tujuan diterbitkannya undang-undang ini adalah untuk menghimpun,melestarikan dan mewujudkan koleksi karya cetak dan karya rekam secara nasional.

Artikel ini berbicara masalah penerapan preservasi yang ada di Perpustakaan Nasional RI yang mengkaji masalah kebijakan preservasi yang telah ditentukan oleh pengambil kebjakan dilingkungan Perpustakaan Nasional RI. Dari koleksi yang sebagian besar terbuat dari bahan kertas dengan kualitas yang bervariasi karena faktor alamiah pasti akan mengalami kerusakan, perlu adanya kegiatan preservasi agar nilai informasi koleksi tidak mengalami kersakan.Kebijakan koleksi hendaknya mencakup koleksi currentyang berindikasi pada pengembangan koleksi dimasa yang akan datang, untuk itu perlu adanya pedoman penentuan skala prioritas preservasi, di Perpustkaan Nasioanal belum maksimal karena dalam menentukan skala prioritas hanya didasari atas kebijakan para pustakawan karena tidak ada kebijakan secara tertulis dalam penentuan skala prioritas preservasi.

Bahan pustaka -- Pemeliharaan dan perbaikan
 Bahan pustaka -- Pelestarian

Penentuan Skala Prioritas Preservasi Upaya Perlindungan Nilai Informasi Koleksi Di Perpustakaan Nasional RI

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan: (a) perencanaan (planning), (b) pengorganisasian (organizing), (c) penggerakan (actuating), dan (d) pengawasan (controlling) pada manajemen pembinaan Perpustakaan Rumah Pintar di Kecamatan Semarang Barat. Lokasi penelitian ini adalah Kecamatan semarang Barat, yang meliputi: Kelurahan Bongsari, Kelurahan Bojong Salaman, Kelurahan Kembangarum, Kelurahan Gisik Drono, dan Kelurahan Krobokan. Data dikumpulkan dengan teknik dokumentasi, observasi, dan wawancara disertai dengan record. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan selama penelitian berlangsung.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut fungsi manajemen: i) Perencanaan (planning) belum dapat direalisasikan sepenuhnya; 2) Pengorganisasian (organizing) belum dapat direalisasikan sepenuhnya. Hanya Perpustakaan Rumah Pintar Kelurahan Krobokan yang menyatakan bahwa pengorganisasian perpustakaan dapat berjalan dengan lancar dikarenakan pengelola tetapnya sudah ada; 3) Penggerakan (actuating) belum dapat direalisasikan sepenuhnya. Meskipun demikian, dua kelurahan dapat menjalankan aktivitas perpustakaan. Hanya satu kelurahan yang menyatakan bahwa penggerakan perpustakaan dapat berjalan dengan lancar dikarenakan pengelola tetapnya sudah ada; 4) Pengawasan (controlling) belum dapat direalisasikan sepenuhnya. Hanya Perpustakaan Rumah Pintar Kelurahan Krobokan yang menyatakan bahwa pengawasan perpustakaan dapat berjalan dengan lancar dan terprogram setiap tiga bulan sekali melalui pertemuan pihak kelurahan, pengelola Rumah Pintar dan pengelola Perpustakaan Rumah Pintar, serta tutor.
Berdasarkan temuan penelitian di atas diharapkan: 1) Masing-masing Perpustakaan Rumah Pintar di Kecamatan Semarang Barat tetap mengupayakan dapat beraktivitas karena sebenarnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat; 2) Sebenarnya semua perpustakaan rumah pintar di Kecamatan Semarang Barat siap menjalankan aktivitasnya, namun kendalanya kesulitan mencari tenaga pengelola yang tetap dan paham tentang pengelolaan perpustakaan, penambahan koleksi, dan penghimpunan dana. Karena itu penting sekali bagi berbagai pihak dan lembaga lain untuk memperhatikan dan membantu kelancaran pelaksanaaan kegiatan Perpustakaan Rumah Pintar di Kecamatan Semarang Barat; 3) Bagi Perpustakaan Rumah Pintar Kelurahan Bongsari, Bojong Salaman, Kembangarum, dan Gisik Drono yang kesulitan dalam hal petugas tetap, pembinaan koleksi, dan dana perlu belajar dari Perpustakaan Rumah Pintar Kelurahan Krobokan yang sudah mempunyai petugas tetap, memperoleh bantuan koleksi maupun dana dari SIKIB, Perpustakaan Nasional RI dan Rotary Club; 4) Perlu dipahami dan disadari bersama oleh masyarakat, pemerintah baik tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, dan tingkat kota tentang tujuan diselenggarakannya Rumah Pintar di Kota Semarang termasuk perpustakaan yang berada di dalamnya.

Perpustakaan -- Administrasi Umum

Manajemen Pembinaan Perpustakaan Rumah Pintar Di Kecamatan Semarang Barat

Kondisi Perpustakaan Sekolah Di Indonesia
Masyarakat kita masih terbiasa dengan penilaian terhadap fisik sekolah untuk mengatakan baik- tidaknya sebuah sekolah. Memang tidak salah juga. Salah satu indikator keberhasilan juga bisa dilihat dari besarnya bangunan dan penampilan fisiknya.Tapi yang tidak kalah penting dan fundamental, menurut penulis adalah tersedianya fasilitas dan sarana pendukung proses belajar mengajar itu sendiri, dan salah satunya adalah perpustakaan.
Keberadaan sebuah perpustakaan di sekolah adalah mutlak, karena tanggung jawab untuk membangkitkan minat baca tidak saja menjadi tanggung jawab orang tua. Namun dalam kenyataannya, masih banyak sekolah, dalam hal ini Kepala Sekolah tidak melihat aspek penting keberadaan perpustakaan dalam sekolahnya.
Perpustakaan sekolah bagi kebanyakan orang hanyalah sebuah ruangan sempit di ujung koridor sekolah yang penuh debu dan tidak menarik sama sekali. Ditambah dengan petugasnya yang galak dan koleksi bukunya yang sangat minim karena kebanyakan hanyalah berisi buku-buku pelajaran yang sudah dimiliki para murid. Para guru juga menggunakan perpustakaan hanya sekadar untuk meminjam surat kabar dan menitipkan anak selama ia mengajar. Hal terparah adalah sosok kepala sekolah yang tidak pernah terlihat sekali juga menginjakkan kaki di ruang perpustakaan. Koleksinya hanyalah buku-buku yang tidak disusun secara'apik', hanya ditumpuk-tumpuk di dalam kardus. Situasi tersebut memang lebih menggambarkan perpustakaan- perpustakaan untuk sekolah-sekolah negeri, tidak demikian dengan sekolah-sekolah swasta favorit (Prisgunarto, 2006).
Menurut Fuad Hasan (2001), (1) dari 200.000 Sekolah Dasar hanya sekitar 1 (satu) persen yang memiliki perpustakaan standar, (2) dari sekitar 70.000 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) baru 34% yang memiliki perpustakaan standar, (3) dari sekitar 14.000 Sekolah Menengah Umum hanya sekitar 54% yang memiliki perpustakaan standar (dikutip dalam Saputra, 2004). Bukankah hal tersebut sangat memprihatinkan?
Tanggung Jawab Perpustakaan Umum
Dengan kondisi yang cukup memprihatinkan seperti di atas, dapat dikatakan bahwa anak-anak Indonesia di usia dini banyak yang tidak mengenal Perpustakaan, bahkan mungkin juga kurang memperoleh bahan bacaan yang mendidik. Dengan kondisi ekonomi masyarakat Indonesia yang masih cukup banyak berada di garis kemiskinan, pemenuhan komsumsi bahan bacaan menjadi prioritas nomor kesekian. Di samping faktor ekonomi, faktor kebiasaan masyarakat Indoensia yang lebih terbiasa dengan budaya lisan daripada budaya tulisan juga memperparah kondisi ini.
Pengenalan perpustakaan sejak dini, tidak saja menjadi tanggung jawab orangtua, tapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini perpustakaan umum. Penanaman akan pentingnya perpustakaan sebagai sarana belajar seumur hidup (life lorig learning) perlu ditekankan sejak usia sekolah, karena pada masa- masa inilah kepribadian seseorang akan dibentuk. Anak harus dibiasakan untuk menggunakan buku dan sumber informasi lainnya sebagai jawaban dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Hal ini sejalan dengan amanat UU No. 43 tahun 2007 pada Pasal 4 yang menyebutkan "Perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Hal tersebut di atas sejalan dengan tujuan dari perpustakaan umum yaitu untuk memberikan kesempatan bagi msyarakat umum untuk membaca bahan pustaka yang dapat membantu meningkatkan mereka ke arah kehidupan lebih baik.
Perpustakaan umum menyediakan sumber informasi yang cepat, murah dan tepat mengenai topik-topik yang sedang hangat dalam masyarakat maupun topik yang berguna bagi mereka. Selain itu perpustakaan umum membantu warga mengembangkan kemampuan yang dimiliki sehingga yang bersangkutan dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Tujuan lain, perpustakaan umum juga berfungsi sebagai agen kultural, artinya perpustakaan umum pusat utama kehidupan utama budaya masyarakat sekitarnya dan menumbuhkan apresiasi budaya masyarakat (Sulistyo-Basuki, 1994).
Sangat tidak salah jika tanggung jawab untuk membina dan meningkatkan minat baca siswa juga menjadi tanggung jawab perpustakaan umum dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai dengan amanat Undang- Undang Dasar RI tahun 1945.
Komitmen Sekolah
Pelaksanaan wacana ini memerlukan komitmen dari kepala sekolah untuk memiliki pustakawan atau staf lain (bisa guru atau tenaga administratif) yang memiliki kepedulian tinggi terhadap perpustakaan. Karena program yang dikerjakan secara bersinergi dengan perpustakaan umum tidak akan berjalan dengan baik, tanpa ada semangat yang tinggi dari pihak sekolah dalam hal ini petugas perpustakaan yang ditunjuk.
Bentuk-Bentuk Sinergi
Pelaksanaan wacana ini memerlukan komitmen dari Kepala Sekolah untuk memiliki pustakawan atau staf lain (bisa guru atau tenaga administratif) yang memiliki kepedulian tinggi terhadap perpustakaan. Karena program yang dikerjakan secara bersinergi dengan perpustakaan umum tidak akan berjalan dengan baik, tanpa ada semangat yang tinggi dari pihak sekolah dalam hal ini petugas perpustakaan yang ditunjuk. Demikian juga dengan Perpustakaan umum, harus memiliki komitmen untuk menyiapkan generasi yang gemar membaca dengan menyiapkan anggaran khusus untuk melakukan sinergi ini.
Beberapa bentuk sinergi yang dapat dilakukan oleh Perpustakaan umum dengan Perpustakaan sekolah adalah:
Pembinaan staf Perpustakaan Sekolah
Pada pasal 33 UU Nomor 43 Tahun 2007, disebutkan bahwa (ayat 1) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan merupakan tanggung jawab penyelenggara perpustakaan. (Ayat 2) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau nonforma!.(Ayat 3) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kerja sama Perpustakaan Nasional, perpustakaan umum provinsi, dan/atau perpustakaan umum kabupaten/ kota dengan organisasi profesi, atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.
<div class="Section1">
Di dalam menjalankan fungsinya tersebut, perpustakaan umum dapat secara aktif melakukan pembinaan SDM perpustakaan sekolah. Saat ini jarang sekali dijumpai pada sekolah negeri atau sekolah swasta yang tidak/kurang favorit memiliki seorang pustakawan untuk mengelola perpustakaan sekolah. Memang kondisi ini tidak sepenuhnya menjadi kesalahan Kepala Sekolah, karena saat ini masih minim sekali lulusan jurusan ilmu perpustakaan yang bersedia menjadi pustakawan sekolah, baik itu di negeri maupun swasta. Kecuali di sekolah-sekolah swasta favorit atau sekolah internasional. Pada sekolah negeri biasanya pustakawan hanya sebagai tenaga honorer, bahkan digaji di bawah Standard UMR (upah minimum regional), hal inilah yang menjadi salah satu penyebab lulusan sekolah perpustakaan enggan untuk bekerja di perpustakaan sekolah negeri.
<div class="Section1">
Integrasi Kegiatan Literasi Informasi dalam Kurikulum Sekolah
Pengenalan akan bahan bacaan dan perpustakaan perlu dilakukan sejak dini, baik di tingkat keluarga maupun pendidikan dasar. Pada sekolah-sekolah yang sudah maju dan modern, seperti pada beberapa sekolah di Jakarta, pustakawan adalah seorang "teacherlibrarian" yang terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Bahkan "teacherlibrarian" memiliki jam mengajar dengan waktu tertentu sebagai sarana. Untuk mengajarkan ketrampilan literasi informasi &bull; kepada siswa. Mereka bahkan telah menerapkan metode literasi informasi (melek informasi) kepada siswa seperti "B/g S/x"atau "Empowering Eight"yang telah diterapkan di beberapa sekolah internasional di Jakarta.
Guna menghidupkan kembali fungsi perpustakaan sebagai ruang publik bertemunya banyak orang dan sarana mempublikasian inilah yang seharusnya difokuskan pada program perpustakaan dalam lingkup nasional. Melek perpustakaan, demikianlah istilah yang sesuai untuk digunakan. Melek perpustakaan ini bukanlah sesuatu yang mudah, tapi cukup sulit dan memerlukan waktu yang lama. Penggalakan program ini sangat cocok bila di mulai di perpustakaan- perpustakaan sekolah. Perpustakaan seharusnya bisa diperkenalkan sejak kecil, ketika seseorang masih di Taman Kanak-Kanak atau Sekolah Dasar. Bukan berarti program melek dan kenal perpustakaan hanya diperuntukkan pada anak-anak tetapi juga pada remaja dan orang dewasa yang intinya adalah kita semua (Prisgunarto, 2006).
<img title="ruangan perpus" src="gambarmajalah/gamabar%20perpus.jpg" alt="ruangan perpus" width="483" height="368" />
&nbsp;
Berpijak pada istilah 'tak kenal maka tak sayang'demikian juga dengan keberadaan perpustakaan di masyarakat. Ini berarti pengenalan perpustakaan seharusnya lebih menyentuh pada gemar hidup berperpustakaan dimulai dengan penciptaan perpustakaan pribadi, dalam hubungannya dengan manajemen dan pengelolaan koleksi literatur pribadi. Mengapa hal yang sepertinya sepele ini patut dipermasalahkan? Sebab dari banyak kasus terbukti gagalnya mahasiswa tingkat akhir sebagian besar lantaran tidak akrabnya mereka dengan perpustakaan, sehingga mereka kesulitan dalam penyusunan skripsi, tesis dan karya tulis, karena frustasi pada penelusuran literatur dimaksud (Prisgunarto, 2006).
Melalui sinergi ini, perpustakaan umum dapat bekerjasama dengan sekolah untuk mengintegrasikan kegiatan literasi informasi dalam kurikulum sekolah. Misalnya setiap sebulan sekali pustakawan umum memberikan materi-materi literasi informasi, seperti:
<ol>
<li>Mengapa perlu membaca?</li>
<li>Teladan dari tokoh-tokoh yang suka membaca</li>
<li>Bagaimana memperoleh bahan bacaan?</li>
<li>Perpustakaan sebagai sumber informasi</li>
<li>Cara mencari informasi di perpustakaan</li>
<li>Membaca cepat, dll.</li>
</ol>
Materi dapat disesuaikan dengan usia siswa, dengan menggunakan alat peraga maupun media presentasi yang efektif diterima oleh usia siswa.
Pada awal penyelenggaraan program ini, pustakawan perpustakaan umum yang berperan secara langsung sebagai penyelenggara harus dapat menggandeng staf perpustakaan sekolah, sehingga nantinya jika sudah siap dan terlatih, staf perpustakaan sekolah yang akan menjadi fasilitator.
Koleksi Perpustakaan Umum Sebagai Sumber Jawaban Tugas- Tugas Sekolah
Sebelum memasuki semester baru, biasanya pihak sekolah
menyusun kurikulum sekolah. Pada kegiatan ini, pihak perpustakaan umum dapat dilibatkan sehingga pada mata pelajaran tertentu, guru- guru dapat membawa muridnya untuk mengerjak^i tugas dengan materi perpustakaan.
Pada mata pelajaran tertentu, guru-guru dapat membawa muridnya ke perpustakaan umum untuk mengerjakan tugas dengan materi koleksi perpustakaan. Selain membawa murid langsung ke Perpustakaan, guru juga dapat memberikan tugas-tugas yang jawabannya dapat diperoleh di Perpustakaan umum.
Kegiatan Bersama Pada Event- Event Tertentu
Pengenalan Perpustakaan kepada anak-anak hendaknya dilakukan bukan hanya dengan kegiatan yang bersifat formal tapi bisa juga yang bersifat hiburan, misalnya dengan mengadakan lomba-lomba pada event-event tertentu. Perpustakaan umum dapat bekerjasama dengan sekolah menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti pemutaran film, storytelling bagi siswa sekolah, mengadakan lomba membaca, lomba meringkas buku, lomba membuat puisi, lomba storytelling cerita rakyat, dan lain sebagainya.
Kegiatan dapat dilakukan pada event-event tertentu misalnya Hari Anak Nasional, Hari Kunjung Perpustakaan, Hari Literasi Informasi, Hari Buku, dll. Kegiatan juga dapat dilakukan di Perpustakaan umum atau di sekolah sesuai kesepakatan bersama. Melalui kegiatan edukasi yang menghibur ini bermanfaat untuk mengubah pola pikir sejak usia dini tentang pentingnya membaca bagi kehidupan mereka saat ini dan kelak.
Kesimpulan dan Saran
Kondisi perpustakaan yang masih di bawah standar tidak harus menjadi kendala bagi siswa untuk mengenal perpustakaan dan menjadikannya sebagai sarana belajar. Sekolah dapat berkolaborasi dengan perpustakaan umum agar pengenalan perpustakaan, penanaman pentingnya membaca dan belajar seumur hidup dapat dilakukan sejak usia dini.
Bentuk-bentuk sinergi yang dipaparkan di atas dapat dilakukan, oleh Perpustakaan umum di daerah, baik di tingkat kecamatan maupun tingkat ibukota/kabupaten, asalkan ada komitmen yang kuat dari para pengambil kebijakan baik di perpustakaan umum maupun pengambil kebijakan di sekolah, dalam hal ini kepala sekolah. Semangat mencerdaskan generasi muda harus dimiliki kuat untuk dapat mewujudkan sinergi tersebut.
Akhir kata, "Libraries do not succed; students do"(Smalley, 2004). Bukanlah Perpustakaan yang berhasil, melainkan siswa. Hendaknya kalimat tersebut yang mengilhami para pimpinan Perpustakaan umum, Kepala Sekolah dan pustakawan sekolah untuk mengembangkan perpustakaan sekolah, bukan untuk keberhasilan pustakawan atau perpustakaan, melainkan untuk keberhasilan siswa.
&nbsp;
</div>
&nbsp;
</div>

Kondisi Perpustakaan sekolah di Indonesia, terutama di sekolah dasar yang masih cukup memprihatinkan, memerlukan perhatian dari semua pihak, terutama pemerintah. Perpustakaan umum yang berada di bawah kendali pemerintah daerah dapat melakukan berbagai usaha agar siswa sekolah tetap dapat mengenal perpustakaan, memperoleh fasilitas layanan perpustakaan, dan pada akhirnya terbiasa menggunakan perpustakaan sebagai sarana belajar seumur hidup.
Tulisan ini memaparkan bentuk- bentuk sinergi yang dapat dilakukan oleh perpustakaan umum dalam memperkenalkan perpustakaan sejak dini kepada siswa sekolah, terutama di tingkat pendidikan dasar (SD-SMP). Mengapa sinergi yang dipilih sebagai judul, karena sinergi memiliki arti "kegiatan atau operasi gabungan" (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Kata tersebut lebih tepat dibandingkan dengan kerjasama.

Perpustakaan umum
 Perpustakaan sekolah

Sinergi Perpustakaan Umum Dengan Perpustakaan Sekolah: Sebuah Wacana Mewujudkan Siswa Melek Informasi

"Pustakawan sejak hadir dengan Keputusan MENPAN No. 18 Tahun 1988 sampai hari ini belumlah populer, masih kalah populer sama artis ataupun profesi-profesi lain. Sesungguhnya peraturan perundang-undangan tentang perpustakaan dan pustakawan sudah cukup memadai. Sudah sepantasnya pustakawan itu sendirilah yang harus membangun karakter dan pencitraan profesinya. Perlu dibangun adanya keserasian dan keselarasan antara pangkat, jabatan, usia, masa kerja, diklatdan kompetensinya. Artinya pustakawan akan populer tatkala mampu berperan secara rasional dan proporsional mendukung tugas pokok dan fungsinya dari lembaga yang menaunginya dimana saja pustakawan bekerja. Bukti pengakuan tertulis atas kompetensi kerja yang dikuasainya adalah sertifikasi, sehingga pustakawan layak memperoleh rekognisi baik dari segi karier maupun penghasilan yang memadai, dan itu bukan isu atau mimpi tapi realita guna menciptakan perpustakaan yang humanis".

Majalah Online

Kepustakawanan: Kemarin Dan Esok Adalah Hari Ini

Penentuan Skala Prioritas Preservasi Upaya Perlindungan Nilai Informasi Koleksi Di Perpustakaan Nasional RI

Manajemen Pembinaan Perpustakaan Rumah Pintar Di Kecamatan Semarang Barat

Sinergi Perpustakaan Umum Dengan Perpustakaan Sekolah: Sebuah Wacana Mewujudkan Siswa Melek Informasi

Karakteristik Pustakawan Profesional Di Tengah Isu Sertifikasi