<div class=ExternalClass57B10236F2474467AE5D60B9A32CDEB3>
<div>
Adakalanya kita harus memindahkan data dari suatu basis data dengan perangkat lunak satu ke basis data dalam perangkat lunak lain.Â  Hal ini dapat disebabkan karena kita mengganti perangkat lunakÂ  yang selama ini digunakan; atau kita memperoleh data dari luar untuk digabung dengan data kita, namun data yang datang menggunakan perangkat lunak yang berbeda dari yang digunakan selama ini.Â  Dalam hal seperti ini untuk dapat menggunakan data baru yang diterima atau menggunakan perangkat lunak baru untuk data lama, maka kita harus melakukan suatu proses yangÂ  disebut konversi data.Â  Konversi data dapat diartikan sebagai melakukan suatu proses manipulasi data sedemikian rupa sehingga data dapat digunakan lagi dengan menggunakan perangkat lunak lain yang berbeda.
Dalam tulisan ini akan diuraikan teknik konversi data dari basis data dalam perangkat lunak dBase atau FoxBase ke dalam basis data CDS/ISIS.Â  Kedua perangkat lunak iniÂ  banyak digunakan di perpustakaan Indonesia.Â  Perangkat lunak DBase dan FoxBase dengan beragam versinya dapat dikelompokkan ke dalam suastu jenis perangkat lunak yang serupa.Â  Keduanya menghasilkan basis data dengan ekstensi DBF.Â  Keduanya dalam lingkup sistem operasi DOS.Â  Versi Windows dari kedua perangkat lunak ini pun ada.Â  Namun tidak dibahas dalam tulisan ini, karena pada prinsipnya sama saja dalam hal konversi data ke CDS/ISIS.
Proses konversi data dari dBase/FoxBase memerlukan suatu program lain.Â  Dalam tulisan ini akan digunakan program konversi DB3ISO.COM yang dibuat khusus untuk konversi ke CDS/ISIS dengan berpedoman pada standar petukaran data elektronik ISO 2709. Utility ini dapat didownload dari situs UNESCO atau hubungi penulis di alamat e-mail diatas.
Langkah-langkah untuk mengkonversi data yang dibuat dalam dBase atau FoxBase ke dalam basis data CDS/ISIS:
1.Periksa ruas-ruas (field) pada basis data dalam program dBase/FoxBase.Â  Berkas yang perlu dilihat adalah berkas dengan ekstensi DBF.Â  Sebagai contoh basis data yang akan dipindahkan adalah basis data mahasiswa (MHS.DBF) dalam FoxBase ke dalam basis data USER pada CDS/ISIS
2.Catat nama ruas dan urutannya.Â  Misalnya nama ruas dan urutannya adalah sebagai berikut: Â  Ruas pertama adalah nomor mahasiswa dengan nama ruas NAMA Â  Ruas kedua adalah nama mahasiswa dengan nama ruas NO_MHS Â  Ruas ketiga dalah alamat mahasiswa dengan nama ruas ALAMAT Â  Ruas keempat adalah jurusan mahasiswa dengan nama JURUSAN Â  Ruas kelima adalah fakultas mahasiswa dengan nama ruas FAKULTAS
3.Sedangkan basis data USER dalam CDS/ISIS misalnya mempunyai struktur data sebagai berikut: Â  Ruas pertama adalah nomor mahasiswa dengan kode ruas (tengara atau TAG) 10 Â  Ruas kedua adalah nama mahasiswa dengan kode ruas 20 Â  Ruas ketiga adalah alamat mahasiswa dengan kode ruas 30 Â  Ruas keempat adalah fakultas mahasiswa dengan kode ruas 40 Â  Ruas kelima adalah jurusan mahasiswa dengan kode ruas 50
4.Nilai dari basis data dalam Foxbase yang akan dipindahkan adalah yang terdapat di dalam ruas NAMA, NO_MHS, ALAMAT dan FAKULTAS.Â  Nilai dalam ruas JURUSAN tidak akan dipindahkan.Â  Urutan setelah perpindahan ada sedikit perubahan, yaitu nilai yang terdapat pada ruas urutan pertama pada basis data FoxBase (NAMA) masuk ke dalam ruas urutan kedua pada basis data CDS/ISIS (NAMA atau TAG 20).Â  Sebaliknya nilai yang terdapat pada ruas urutan kedua pada basis data FoxBase (NO_MHS) akan dipindahkan ke dalam ruas pertama pada basis data CDS/ISIS (ruas 10). 
5.Untuk mengatur pemindahan data dengan syarat seperti pada langkah 4 diatas, perlu dibuat sebuah berkas berekstensi FST (misalnya PINDAH.FST) dengan menggunakan program EDITOR (misalnya EDIT di DOS atau NOTEPAD di Windows).Â  Isi berkas itu misalnya adalah sebagai berikut: Â  10 0 V2 Â  20 0 V1 Â  30 0 V3 Â  40 0 V5
Keterangan: Baris pertama tertulisÂ Â  &quot;10 0 V2&quot;Â  (angka SEPULUH lalu SPASI lalu angka NOL lalu tulisan V2). Ini berarti bahwa ketika proses konversi dilakukan, maka nilai yang ada di dalam ruas kedua dari basis data dBase/FoxBaseÂ  (nomor mahasiswa) akan dipindahkanÂ  ke dalam ruas 10 (nomor mahasiswa) pada basis data CDS/ISIS. Baris kedua berarti nilai dalam ruas pertama (nama mahasiswa) dari basis data dBase/FoxBase akan dipindahkan ke ruas 20 (nama mahasiswa) pada basis data CDS/ISIS.Â  Baris ketiga berarti nilai dalam ruas ketiga (alamat) dari basis data dBase/FoxBase akan dipindahkan ke ruas 30 (alamat) pada basis data CDS/ISIS. Sedangkan ruas keempat dari basis data dBase/FoxBase (jurusan) tidak dipindahkan ke basis data CDS/ISIS.Â  Tetapi isi ruas kelima dari dBase/FoxBase akan dipindahkan ke ruas 40 (fakultas) dalam basis data CDS/ISIS.
6.Selanjutnya salin berkas PINDAH.FST ini ke dalam direktori yang sama dengan berkas program DB3ISO.COM dan berkas MHS.DBF.Â  Misalnya di dalam direktori KONVERSI.
7.Sekarang jalankan program DB3ISO dengan mengetik DB3ISO lalu tekan ENTER
8.Tekan E untuk memulai proses konversi 9.Ketika ditanyakan nama basis data, ketik MHS.DBF lalu tekan ENTER
 10.Ketika ditanyakan OUTPUT ISO FILE yang akan dihasilkan, ketik saja HASIL.ISO, lalu tekan ENTER
11.Ketika ditanyakan INPUT FST FILE, ketik PINDAH.FST lalu tekan ENTER
12.Ketika ditanyakan kode pembatas ruas (Field Delimitter), ketik saja # (hash) lalu tekan ENTER
13.Ketika ditanyakan kode pembatas cantuman (Record delimitter), ketik saja ~ (tilde) lalu tekan ENTER
14.Ketika ditanyakan mulai dari nomor berapa, tekan saja ENTER
15.Ketika ditanyakan nomor terakhir berapa, tekan saja ENTER
16.Ketika ditanyakan RENUMBER FROM, tekan saja ENTER
17.Lalu tekan X untuk KELUAR
18.Sekarang berkas HASIL.ISO sudah terbentuk di dalam direktori KONVERSI siap untuk diimporkan ke basis data USER pada CDS/ISIS.
19.Langkah selanjutnya adalah menjalankan program CDS/ISIS dan membuka basis data USER (yang akan menampung data Mahasiswa dari basis data MHS.DBF)
20.Lakukan proses impor data dalam CDS/ISIS seperti biasa.Â  Nama berkas ISO yang akan diimpor adalah HASIL.ISO yang terletak di direktori KONVERSI.
21.Jangan lupa setelah selesai proses impor agar data dapat ditelusur, maka lakukan pengindeksan lengkap (Full).
Â Â  Sesungguhnya data dari basis data yang dibuat dengan MS-ACCESS atau EXCEL dapat pula dikonversi ke dalam CDS/ISIS.Â  Tekniknya sama saja dengan konversi data dari basis data dBase/FoxBase ke CDS/ISIS.Â Â  Hanya saja data dari ACCESS atau EXCEL tersebut perlu di-save-as dulu ke dalam format DBF.Â  Setelah itu langkah-langkah diatas dilakukan.Â  Selamat mencoba! Semoga sukses! </div></div>

<div class=ExternalClass94FB9CF046744C8289E40163D03B8B7D>
<div>
Teknik konversi data dari basis data dalam perangkat lunak dBase atau FoxBase ke dalam basis data CDS/ISIS.Â  Kedua perangkat lunak iniÂ  banyak digunakan di perpustakaan Indonesia.Â  Perangkat lunak DBase dan FoxBase dengan beragam versinya dapat dikelompokkan ke dalam suastu jenis perangkat lunak yang serupa.Â  Keduanya menghasilkan basis teknik konversi data dari basis data dalam perangkat lunak dBase atau FoxBase ke dalam basis data CDS/ISIS.Â  Kedua perangkat lunak iniÂ  banyak digunakan di perpustakaan Indonesia.Â  Perangkat lunak DBase dan FoxBase dengan beragam versinya dapat dikelompokkan ke dalam suastu jenis perangkat lunak yang serupa.Â  Keduanya menghasilkan basis teknik konversi data dari basis data dalam perangkat lunak dBase atau FoxBase ke dalam basis data CDS/ISIS.Â  Kedua perangkat lunak iniÂ  banyak digunakan di perpustakaan Indonesia.Â  Perangkat lunak DBase dan FoxBase dengan beragam versinya dapat dikelompokkan ke dalam suastu jenis perangkat lunak yang serupa.Â  Keduanya menghasilkan basis data dengan ekstensi DBF.Â  Keduanya dalam lingkup sistem operasi DOS.Â  </div></div>

Sistem penyimpanan dan temu kembali informasi

Teknik Mengkonversi Data Dbase/FoxBase ke CDS/ISIS

<div class=ExternalClassCF9E72ED342C4940B80C1FA112018992>
<div>
Makalah mengulas pentingnya usaha mengotomasikan perpustakaan agar tercapai layanan prima bagi pengguna. Paparan pengalaman otomasi dimulai dari perencanaan modul otomasi untuk pengadaan, pengolahan, dan sirkulasi. Selain itu, penyiapan ruangan, piranti lunak, perangkat keras, dan pelatihan SDM mutlak diperlukan. Pada makalah ini dijelaskan pula pentingnya pembentukan citra perpustakaan dengan cara meyakinkan pimpinan bahwa perpustakaan sebagai pendukung utama kegiatan pembelajaran dan penelitian, melakukan kerja sama dengan perpustakaan lain, pembentukan forum, seminar ilmiah, pembinaan milis dan newsgroup. Dengan cara ini pula secara otomatis profesionalisme pustakawan dapat terbentuk. </div></div>

Sistem penyimpanan dan temu kembali informasi
 Perpustakaan, pelayanan

Pengalaman Otomasi Perpustakaan Universitas Bina Nusantara

<div class=ExternalClassE646FEFB08004D95B5948109CBB9EF2E>
<div>
Kebutuhan akan informasi yang dapat diperoleh secara cepat dan akurat merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari pada era globalisasi ini yang realisasinya sangat ditunjang oleh perkembangan teknologi informasi khususnya yang dapat mengemas informasi ke dalam bentuk yang lebih menarik dan praktisÂ  seperti halnya bentuk digital. Pada saat ini telah tampak gejala ke arah tersebut dan di masa yang akan datang dapat dipastikan bahwa kebutuhan informasi akan dapat diperoleh/diakses melalui layar monitor tanpa perlu pemakai datang ke perpustakaan atau ke pusat dokumentasi lainnya untuk mendapatkan informasi yang diperlukannya. Melalui perpustakaan maya (virtual library) , harapan ini bukanlah sesuatu yang tidak mungkin untuk dapat diwujudkan, adanya peningkatan kualitas infrastruktur pada jaringan telekomunikasi serta peningkatan kemampuan teknologi informasi dalam memproses data akan berdampak langsung pada sistem pengelolaan dan layanan pada lembaga/instansi penyedia informasi seperti halnya perpustakaan dan arsip. Kemampuan akses yang begitu tinggi apabila tidak diimbangi dengan penyediaan informasi yang berkualitas yang memuat kandungan lokal merupakan hasil karya bangsa sendiri dikhawatirkan pada suatu saat akan menjadi bumerang bagi generasi muda kita di masa datang. Keaneka-ragaman informasi yang ditawarkan melalui internet dan kebebasan dalam menentukan pilihan merupakan tantangan bagi bangsa ini untuk secara serius mulai mencermati upaya-upaya strategis dalam mengemas karya dan hasil pemikirannya sehingga mampu menarik minat para generasi muda untuk lebih tekun dan serius dalam menghayati, mencermati dan mempelajari serta menghargai kekayaan dan potensi bangsa yang dimiliki melalui hasil karya bangsa sendiri. Pengalihan sistem layanan perpustakaan secara tradisional ke sistem digital mengalami pergeseran dan perubahan dalam infrastruktur, proses pengolahan dan sistem pengelolaannya. Namun demikian manfaat yang ditawarkan dalam bentuk digital mampu melipatgandakan pendayagunaan informasi yang dimilikinya. Hal ini dapat dicapai karena informasi yang diolahnya tidak saja dimanfaatkan secara fisik oleh pemakai yang berdomisili di sekitar perpustakaan tetapi mampu diakses secara luas oleh para pemakai yang membutuhkannya. Peluang ini seharusnya dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam mempercepat dan memperluas penyebaran informasi yang merupakan hasil rekaman kejadian dan apa yang telah dicapai oleh bangsa ini dengan segala aspeknya. Namun yang menjadi kenyataan dan kendala utama yang kita hadapai saat ini adalah seberapa banyak informasi yang ditulis oleh bangsa ini yang dapat dikemas dan disajikan secara profesional melalui saluran ini. Karena pada dasarnya secanggih apapun saluran yang tersedia apabila tidak dimanfaatkan karena ketidakmampuan dalam pengemasannya ataupun disebabkan oleh kelangkaan informasi dalam bentuk tulisan produk bangsa sendiri, meneliti dan mengolah informasi yang diperoleh dan kemudian menyebarluaskannya secara global.</div></div>

Bahan pustaka -- Pelestarian

Identifikasi, Penilaian, Pemilihan, Penghimpunan Pemrosesan dan Pengelolaan serta Pendistribusian Kandungan Informasi Lokal

<div class=ExternalClass48413703F22E4E6E814740D3A1BACA87>
<div>
1. Pendahuluan
Â Â  Pendidikan pustakawan di Indonesia baru dimulai pada tahun 1952 tatkala Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan (Kem. P.P.K.) membuka Kursus Pendidikan Pegawai Perpustakaan (KPPP), kemudian berubah menjadi Kursus Pendidikan Ahli Perpustakaan (KPAP). PendidikanÂ  tersebut berubah menjadi Sekolah Perpustakaan, dilebur pada Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Indonesia (FKIP UI) pada tahun 1962, selanjutnya menjadi Jurusan Ilmu Perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Indonesia (JIP FSUI) mulai tahun 1964 sampai sekarang. Mulai tahun 2002 nama Fakultas Sastra berubah menjadi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya disingkat FIB.
Â Â  Pendidikan sarjana baru dimulai pada tahun 1969 tatkalaÂ  JIP FSUI menerima calon mahasiswa berpendidikan Sardjana Muda. Pola tersbeut berlangsung sampai dengan tahun 1986 tatkala JIP FSUI membuka program sarjana melalui jalur Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (Sipenmaru). Pola tersebut berlangsung hingga sekarang hanya saja nama Sipenmaru berubah menjadi UMPTN dan kini berubah lagi.
2. Kurikulum program sarjana
Â Â  Kurikulum program sarjana di UI untuk mereka berbasis Sardjana Muda non Ilmu Perpustakaan didisain sepenuhnya oleh dosen JIP FSUI dibantu oleh tenaga pengajar dari University of Hawaii yang dipimpin oleh Harold Stevens. Keberadaan tenaga pengajar asing ini dimungkinkanÂ  berkat bantuan The Asia Foundation. Keberadaan mereka pada tahun 1969 juga dimaksudkan untuk membuka program serupa di Universitas Gadjah Mada dan Universitas Airlangga, namun hingga sekarang kedua universitas yang disebutkan kemudian tidak pernah membuka program sarjana ilmu perpustakaan.
Â Â  Ketika Universitas Padjadjaran membuka program sarjana (1985) dan UI pada tahun 1986, waktu itu dikeluarkan kurikulum Ilmu Perpustakaan oleh Departemen Pendidikan dan kebudayaan. Kurikulum tersebut kemudian diubah lagi pada tahun 1992 selanjutnya pada tahun 1996. Kurikulum yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan merupakan kurikulum wajib yang harus diikuti oleh penyelenggaran program sarjana ilmu perpustakaan. Untuk mengatur kurikulum, besarnya, cakupannya, pihak Dep. P&amp;K membetuk Konsorsium beranggotakan pakar bidang ilmu. Untuk Ilmu Perpustakaan dimasukkan pada Konsorsium Sastra dan Filsafat.
Â Â  Dengan tumbangnya kekuasaan Presiden Soeharto pada tahun 1998 diikuti dengan tuntutan reformasi dan pembentukan Badan Hukum Milik Negara muncul tuntutan agar perguruan tinggi diperbolehkan menyusun kurikulum sendiri tanpa campur tangan terlalu besar dari Dep. Pendidikan Nasional. Sementara itu mulai tahun 1998 dibentuklah Komisi Disiplin Ilmu sebagai pengganti Konsorsium Sastra dan Filsafat. Untuk Ilmu PerpustakaanÂ  tetap dimasukkan pada Komisi Disiplin Ilmu Sastra dan FilsafatÂ  walaupun di kalangan anggota ada upaya untuk mengubahnya menjadi Komisi Disiplin Ilmu Budaya namun hingga tahun 2001 usulan tersebut belum dipenuhi.
3. Kurikulum nasional 
Â Â  Seiring denganÂ  munculnya konsep pendidikan yang diajukan oleh Unesco serta diterima oleh banyakÂ  negara mengenai 4 pilar pendidikan, maka Dep. Pendidikan Nasional menerima konsepÂ  pilar pendidikan yaitu &quot;learning to know, learning to do, learning to live together, learning to live with others anf learning to be (Learning 1998, 86-97)&quot;... Konsep tersebut kemudian dijabarkan pada kurikulum yangdikembangkan oleh KDI Sastra dan Filsafat pada bulan November 2001. Sebelum itu pada bulan Mei 2001 The British Council melangsungkan Seminar Benchmarking Curriculum in Library and Information Science in Indonesia dengan menghadirkan dua pembicara yaitu Prof. Patricia Ward [Inggeris] dan Prof. Sulistyo-Basuki (Indonesia). Dari hasil penggodogan itu disusunlah (rancangan) kurikulum nasional iIlmu Perpustakaan. Hasilnya ialah sebagai berikut :
PROGRAM STUDI ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI
Kompetensi Lulusan Program Sarjana
Lulusan Program SarjanaÂ  Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi diharapkan mempunyai kemampuan untuk: Â  1.Memahami individu dan komunitas yang dilayani dalam konteks mereka menciptakan, merekam, mengorganisasi, menyebarkan, menelusur, menggunakan, dan menciptakan kembali informasi dan pengetahuan. Â  2.Mendayagunakan informasi dan pengetahuan secara fungsional untuk kepentingan individu dan komunitas yang dilayani, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, sesuai dengan dinamika konteks kegiatan serta perkembangan informasi dan pengetahuan. Â  3.Melaksanakan butir 1 dan 2 di atas dengan menjamin hak setiap orang untuk mengakses dan menyampaikan informasi dan pengetahuan untuk berkarya dan pengembangan diri, dengan memperhatikan asas kerahasiaan informasi, privasi, hak cipta, toleransi, dan kemerdekaan berpikir.
Kurikulum
Jumlah Kurikulum Inti Program Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi adalah 66 SKS, dibagi dalam lima kelompok.
A.Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) (6 SKS) Â  Jenis MPK, tujuan dan jumlah SKS sesuai dengan MPK yang berlaku pada Kurikulum Inti Program Studi Bidang Ilmu /Ilmu Sastra dan Filsafat.
B. Kelompok Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan Berkarya (MKK) (8 SKS)
Kelompok mata kuliah ini bertujuan untuk :
Â 1.Memberikan landasan penguasaan ilmu budaya. Â 2.Memberikan landasan berpikir dalam konteks kebudayaan Indonesia. Â 3.Melatih kemampuan berpikir secara logis dan kritis. Â 4.Memahami akar-akar historis terbentuknya pemikiran modern. Â 5.Memahami dan menganalisis kebudayaan Indonesia dalam perspektif historis dan informatif.
Kelompok mata kuliah ini terdiri atas :
Â  1. Sejarah Pemikiran Modern*Â Â Â Â Â 2 SKS Â  2. Dasar-dasar Filsafat*Â Â Â Â Â 2 SKS Â  3. Sejarah KebudayaanÂ  Indonesia*Â Â Â Â 2 SKS Â  4. Dasar-dasar Ilmu Budaya* Â Â Â Â Â 2 SKS
C.Kelompok Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB)Â  (20 SKS)
Â  Kelompok mata kuliah ini bertujuan untuk :
Â  1.Memberikan dasar kompetensi profesional informasi dan pengetahuan. Â  2.Memberikan landasan pengetahuan ilmu perpustakaan dan informasi Â  3.Membekali kompetensi teknologi komunikasi dan informasi untuk kepentingan pemakai, lembaga,Â  dan masyarakat. Â  4.Mengembangkan wawasan profesi dan akademis yang terbuka dan toleran terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Â  5.Memberikan landasan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu perpustakaan dan informasi.
Kelompok mata kuliah ini terdiri atas :
Â  1. Pengantar Ilmu Perpustakaan dan InformasiÂ Â Â Â 4 SKS Â  2. TelematikaÂ Â Â Â Â Â Â Â Â  Â Â Â Â Â Â Â Â  4 SKS Â  3. Metode Penelitian Ilmu Perpustakaan dan InformasiÂ Â Â 4 SKS Â  5. Kepustakawanan IndonesiaÂ Â Â Â Â Â 2 SKS
D.Kelompok Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) (18 SKS)
Â  Kelompok mata kuliah ini bertujuan untuk :
Â  1.Mengelola berbagai lembaga yang bergerak dalam bidang perpustakaan dan informasi. Â  2.Mengembangkan koleksi lembaga informasi sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang dilayaninya. Â  3.Menyebarkan berbagai jasa informasi kepada masyarakat. Â  4.Memberikan dasar pelestarian materi perpustakaan dengan tidak memandang media maupun formatnya sebagai khazanah budaya bangsa.
Kelompok mata kuliah ini terdiri dari :
Â  1.Organisasi InformasiÂ Â Â Â Â Â 4 SKS Â  2.Sumber dan Jasa InformasiÂ Â Â Â Â Â 4 SKS Â  3.Konservasi dan PreservasiÂ Â Â Â Â Â 2 SKS Â  4.Manajemen Perpustakaan dan Lembaga InformasiÂ Â Â 3 SKS Â  5.Pemasaran Informasi dan PengetahuanÂ Â Â Â Â 3 SKS Â  6.Kajian PemakaiÂ Â Â Â Â Â Â 2 SKS
E.Kelompok Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) (14 SKS)
Â  Kelompok mata kuliah ini bertujuan untuk :
Â  1.memberikan dasar untuk berkomunikasi dalam masyarakat informasi. Â  2.Membekali profesi informasi tentang kehidupan bermasyarakat yang berbasis informasi. Â  3.Membekali landasan penilaian norma intern dan ekstern tentang kegiatan kepustakawanan dan informasi.
Kelompok mata kuliah ini terdiri dari :
Â  1.KomunikasiÂ Â Â Â Â Â Â Â 4 SKS Â  2.Kerjasama dan Jaringan InformasiÂ Â Â Â Â 2 SKS Â  3.Etika ProfesiÂ Â Â Â Â Â Â 2 SKS Â  4.Psikologi Pemakai Jasa InformasiÂ Â Â Â Â 4 SKS Â  5.Kuliah KerjaÂ Â Â Â Â Â Â 2 SKS
3.1. Kelompok Mata Kuliah Pe-ngembangan Kepribadian (MPK) (6 SKS).
Â Â Â Â  Mata kuliah dalam kelompok MPK merupakan mata kuliah wajib nasional yang berlaku di seluruh Indonesia. Saat ini sebutannya berubah menjadi MDPT atau Mata Kuliah Dasar Perguruan Tinggi yang berlaku nasional.
3.2. Kelompok Mata Kuliah Keil-muan dan Ketrampilan Berkarya (MKK) (8 SKS).
Â Â Â Â  Pada kelompok Kelompok Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan Berkarya (MKK) (8 SKS) sebagaimana tertera di atas dikemukakan karenaÂ  Universitas Indonesia dijadikan rujukan sementara di Universitas Indonesia, Jurusan Ilmu Perpustakaan dimasukkan ke Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya [dahulu Fakultas Sastra) sehingga mata kuliah wajib fakultas ilmu pengetahuan budaya yang dijadikan contoh. KarenaÂ  pendidikan ilmu perpustakaan dan informasi di beberapa perguruan tinggi berbeda, maka penyelenggara harus menyesuaikan diri dengan situasi pada masing-masing perguruan tinggi. Misalnya di Universitas Padjadjaran berada di bawah Fakultas Ilmu Komunikasi, maka mata kuliah fakultas ilmu komunikasi menjadi mata kuliah wajib fakultas untuk mahasiswa jurusan ilmu perpustakaan. Hal serupa dengan IAIN Sunan Kalijaga yang berada di bawah Fakultas Adab, Universitas Islam Negeri pada Fakultas Tarbiyah atauÂ  Fakultas lain, Univ. Islam NusantaraÂ  pada Fakultas Ilmu Komunikasi dll.
4.Â Â  Perlu tidaknya kurikulum nasional
Â Â Â Â  Setelah hampir 20 tahun kurikulum ilmu perpustakaan diatur oleh Dep. Pendidikan dan Kebudayaan muncul suara yang menyatakan bahwa kurikulum nasional ilmu perpustakaan tidak diperlukan, terserah pada masing-masing universitas penyeleng-gara untuk mendisain sendiri kurikulum masing-masing. 
Â Â Â Â  Pendapat tersebut memang benar di satu sisi mengingat keanekaragaman penyelenggara pendidikan ilmu perpustakaan serta kondisi setempat yang mempengaruhi pendidikan. Namun di segi lain ada yang berkeberatan dengan alasan sebagai berikut :
Â Â Â Â  (a)bila tidak ada kurikulum nasional maka universitas penyelenggara mengalami kesulitan kurikulum mana yang akan digunakan sebagai patokan;
Â Â Â Â  (b)sebagai sebuah profesi, pendidi-kan pustakawan perlu menentu-kan syarat untuk dapat berkarya dalam bidang kepustakawanan dan informasi. Di beberapa negara maju kurikulum ilmu perpustaka-an tidak diatur oleh negara melainkan oleh asosiasi profesi; itupun asosiasi profesi hanya mengakreditasi lembaga pendidi-kan, bukannya mengatur kuriku-lum.
Â Â Â Â  (c)Menjelang berlakunya Asean Free Trade Area pada tahun 2003, dirasakan perlunya suatu kuriku-lum baku yang menghasilkan pustakawan yang mampuÂ  meng-hadapi pustakawan asing bahkan berkarya di negara lain.
Â Â Â Â  Maka di Indonesia ada dua kutub, satu kutub menganggap kurikulum nasional tidak perlu sedangkan di kutub lain menganggap kurikulum nasional masih perlu. Dalam hal demikian, KDI Sastra dan Filsafat mengambil jalan tengah hanya menentukan kurikulum nasional seminimum mungkin.
Â Â Â Â  Pendidikan pustakawan pada strata sarjana mensyaratkan jumlah kredit berkisar dari jumlah minimum (144 Satuan Kredit Semester) sampai dengan maksimum (160 SKS). KDI Sastra dan Filsafat mengambil jumlah minimum yaituÂ  40% dari jumlah minimum 144 SKS sehingga kurikulum nasional hanya memberikan ancer-ancer sekitar 60 SKS. Sisanya diserahkan kepada masing-masing penyelenggara.
 4.1. Penjabaran kurikulum
Â Â Â Â  Kurikulum nasional sebagaimana disusun oleh KDI sastra dan Filsafat sudah diserahkan kepada Ditjen Pendidikan Tinggi pada tahun 2001 untuk selanjutnya ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional sebagai kurikulum nasional. Namun hingga saat ini hal tersebut belum diputuskan oleh Menteri, bahkan ada rencana untuk meniadakan kurikulum nasional.
Â Â Â Â  Bagi penyelenggara pendidikan ilmu perpustakaan, rancangan kurikulum nasional dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun kurikulum masing-masing. Bila setiap penyelenggara pendidikan ilmu perpustakaanÂ  berpatok pada kurikulum di atas, maka sedikit-dikitnya sudah ada kesamaan dalam mata kuliah dasar untuk kepustakawanan. Langkah selanjutnya ialah menjabarkan isi masing-masing mata kuliah sehingga materi yang diajarkan di Sumatera misalnya sama dengan materi yang diajarkandi daerah lain. Â Sebagai contoh Pengantar Ilmu Perpustakaan dan Informasi berbobot 4 SKS memerlukan penjabaran seperti konsep dasar perpustakaan; jenis perpustakaan;sejarah perpustakaan; prinsip dan filsafat kepustakawanan;Â  kerjasama dan jaringan; perpustakaan dan masyarakat; manajemen perpustakaan; pengolahan data bibliografis; organisasi informasi; aplikasi teknologi informasi termasuk automasi perpustakaan; Internet; komunikasi ilmiah; sebaran informasi;Â  temu balik informasi dll.
4.2. Pertemuan informal penyelenggara Â Â Â Â  saat ini terdapat berbagai lembaga penyelenggara pendidikan ilmu perpustakaan pada tataran sarjana (Tabel 1)
<img alt="" src="/gambarmajalah/Kurikulum%20Pendididikan%20Pustakawan%20untuk%20Program%20Sarjana,%20apakah%20masih%20diperlukan.bmp">

Untuk menjabarkan lebih lanjut kurikulum nasional tersebut kiranya dapat dikembangkan kerjasama informal antara pengajar jurusan ilmu perpustakaan dalam bidang yang sama, misalnya bidang pengantar, pengolahan informasi, jasa perpustakaan, manajemen perpustakaan dll. Pada pertemuan informal tersebut para pengajar dapat bertukar pikiran secara maya melalui fasilitas e-mail dan Internet mengenai topik yang akan dibahas, cakupannya, literatur ang diperlukan, metode pengajaran. Sebagai contoh mata kuliah Pengantar Ilmu Perpustakaan dan InformasiÂ  berbobot 4 SKS (satuan kredit semester). Dari mata kuliah tersebut apa saja yang akan diajarkan. Sebagai contoh Pengantar Ilmu Perpustakaan dan Informasi membahas tentang kata pustaka; berbagai materi perpustakaan; jenis perpustakaan; kerjasama perpustakaan; jasa perpustakaan; sejarah perpustakaan; filsafat kepustakawanan; pustakawan sebagai profesi, aplikasi teknologi informasi di perpustakaan; automasi perpustakaan, perpustakaan dijital. Dari ilmu informasi dibahas definisi informasi; pendekatan terhadap ilmu informasi; komunikasi ilmiah (formal dan informal); bibliometrika; kajian pemakai; temu balik informasi; relevansi, nilai informasi dll. Bila sesama pengajar saling berkomunikasi secara informal, makaÂ  pengalaman satu denganÂ  yangÂ  lain dapat disalingtukarkan. Dengan demikian ada pembakuan pokok mata kuliah. Â 
5.Penutup
Â  Sebelum tahun 1998 dikenal kurikulum nasional ilmu perpustakaan yang dicantumkan dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Seiring dengan era reformasi serta munculnya gagasan pilar pendidikan, maka kurikulum ilmu perpustakaan juga harus direvisi. Dalam penentuan kurikulum nasional, Komisi Disiplin Ilmu Sastra dan Filsafat mengambil pendekatan minimum artinya hanya 40% dari 144 SKS yang merupakan kurikulum nasional sisanya dikembangkan olehÂ  lembaga pendidikan pustakawan. Untuk menyamakan kemampuan dalam menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dalam AFTA maka lembaga pendidikan perlu bekerja samaÂ  mengisi lebih lanjut isi masing-masing kuliah di samping mengembangkan kekhasan masing-masing lembaga pendidikan.</div></div>

<div class=ExternalClassF08D1EBFA8884EB99A9D850DC36C5A0D>
<div>
Setelah hampir 20 tahun kurikulum ilmu perpustakaan diatur oleh Dep. Pendidikan dan Kebudayaan muncul suara yang menyatakan bahwa kurikulum nasional ilmu perpustakaan tidak diperlukan, terserah pada masing-masing universitas penyelenggara untuk mendisain sendiri kurikulum masing-masing. Pendapat tersebut memang benar di satu sisi mengingat keanekaragaman penyelenggara pendidikan ilmu perpustakaan serta kondisi setempat yang mempengaruhi pendidikan. Namun di segi lain ada yang berkeberatan dengan berbagai alasan. Bila tidak ada kurikulum nasional maka universitas penyelenggara mengalami kesulitan kurikulum mana yang akan digunakan sebagai patokan,Â sebagai sebuah profesi, pendidikan pustakawan perlu menentukan syarat untuk dapat berkarya dalam bidang kepustakawanan dan informasi. Di beberapa negara maju kurikulum ilmu perpustakaan tidak diatur oleh negara melainkan oleh asosiasi profesi; itupun asosiasi profesi hanya mengakreditasi lembaga pendidikan, bukannya mengatur kurikulum.</div></div>

Majalah Online

Teknik Mengkonversi Data Dbase/FoxBase ke CDS/ISIS

Pengalaman Otomasi Perpustakaan Universitas Bina Nusantara

Identifikasi, Penilaian, Pemilihan, Penghimpunan Pemrosesan dan Pengelolaan serta Pendistribusian Kandungan Informasi Lokal

Kurikulum Pendididikan Pustakawan untuk Program Sarjana, apakah masih diperlukan?