Â 
Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Perpustakaan Nasional RI menggelar Rapat Kerja (Raker) Tahun 2019 dengan tema â€œPustakawan Berkarya Mewujudkan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakatâ€. Tema ini sesuai dengan tagline yang diusung Perpusnas pada awal 2019 yang mendorong pemanfaatan informasi yang terkandung dalam perpustakaan sebagai prioritas utama.
Pada 2019, Perpustakaan masuk dalam Program Prioritas Nasional dalam literasi dan pembangunan sosial ekonomi melalui program perpustakaan berbasis inklusi sosial. Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menjelaskan, melalui kebijakan tersebut, perpustakaan harus menjalankan fungsinya untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Ini bisa diwujudkan melalui pustakawan yang memberdayakan konten di perpustakaan karena perpustakaan merupakan sumber informasi yang terpercaya. â€œPerpusnas bukan hanya fokus pada kegembaran membaca tapi menyejahterakan masyarakat. Karena tujuan akhir bangsa adalah menyejahterakan masyarakat,â€ jelasnya.
Melalui raker, Perpusnas sebagai instansi pembina perpustakaan didorong untuk menjadi motor penggerak serta institusi yang merangkum dan membarui terkait data dan informasi seluruh perpustakaan di Indonesia. Perpusnas tidak hanya bertanggungjawab melaporkan kinerja perpustakaan internal, tapi di seluruh Indonesia. Hal ini bisa dilakukan melalui pembangunan big data yang menyimpan laporan terbaru kinerja perpustakaan provinsi dan kabupaten/kota. Melalui big data tersebut, kepala perpustakaan di provinsi dan kabupaten/kota diberikan akses ke aplikasi untuk memberikan informasi terkait kinerja terbaru dari instansi masing-masing dalam periode tertentu.
â€œTugas kita adalah membina dan menggali semua data tentang perpustakaan di republik ini, mengolah, menganalisis, menjadi dokumen laporan, kemudian dilaporkan kepada Presiden, DPR, Bappenas, Kemenkeu, dan Kemenko PMK. Sehingga kinerjanya bisa diukur,â€ jelas Syarif Bando saat memberikan arahan pada Raker Perpusnas Tahun 2019 yang diselenggarakan di Ruang Serbaguna, Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Jakarta, pada Selasa (12/2/2019).
Dalam arahannya, Syarif Bando menjelaskan ada empat prioritas kegiatan Perpusnas tahun 2019. Yang pertama, penyusunan grand design aparatur sipil negara (ASN) Perpusnas; kedua, penyusunan grand design dan database infrastruktur Perpusnas; ketiga, branding Perpusnas; keempat, reorganisasi Perpusnas Perpusnas dan penguatan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) serta penyusunan rencana jangka panjang Perpusnas Tahun 2020 -2029. Selain itu, peserta raker diminta menggunakan anggaran dengan kemampuan manajerial. â€œGunakan kemampuan manajerial Anda untuk mengelola pergerakan uang, jangan gunakan kemampuan teknis untuk membelanjakan uang,â€ pungkasnya.
Raker Perpusnas Tahun 2019 diselenggarakan selama tiga hari pada 12-14 Februari 2019. Raker Perpusnas menghadirkan narasumber yakni Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi, Deputi Bidang Pengembangan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Subandi, Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) Satryo Soemantri Brodjonegoro, perwakilan dari Kementerian Keuangan. Pada hari kedua, Raker Perpusnas akan diisi Evaluasi Capaian Target Kinerja Renstra 2015-2019, Target Kinerja Renstra 2020-2024, dan Rencana Kerja 2020 yang disampaikan Sekretaris Utama Perpusnas Sri Sumekar, Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Ofy Sofiana, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Woro Titi Haryanti dan dilanjutkan dengan Sidang Komisi hingga hari ketiga. Raker dihadiri 200 peserta yang terdiri dari pejabat struktural dan pejabat fungsional di lingkungan Perpusnas.
Reportase: Hanna Meinita

Raker Perpusnas Tahun 2019: Kepala Perpusnas Dorong Pengembangan Big Data Perpustakaan di Indonesia  Â 

Mataram, Nusa Tenggara Barat&mdash;Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) menyelenggarakan Rapat Kerja Pusat XXIV dan Seminar Ilmiah Nasional Tahun 2023. Kegiatan yang mengangkat tema &ldquo;Peningkatan Profesionalitas Pustakawan Mencari Solusi Cerdas Pemulihan Ekonomi Berbasis Inklusi Sosial&rdquo; diselenggarakan di Mataram, Nusa Tenggara Barat, pada 26-28 Juli 2023.
Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando menyatakan pustakawan adalah pembaca dan pelayan ilmu pengetahuan yang harus terus meng-update pengetahuan masyarakat.
&ldquo;Salah satu tugas utama pustakawan adalah mengumpulkan ilmu pengetahuan dari seluruh dunia lalu dikemas untuk keperluan orang-orang profesional. Jadi pustakawan ini adalah profesi tertinggi karena seluruh profesi membutuhkan panduan pustakawan,&rdquo; ujarnya dalam pembukaan acara di Mataram, NTB, pada Kamis (27/7/2023).
Kepala Perpusnas menambahkan, pustakawan harus memiliki kemampuan untuk menjelaskan ilmu pengetahuan pada masa lampau, masa kini, hingga masa mendatang. Kemampuan tersebut berguna untuk menjadi landasan bagi pustakawan dalam mengembangkan koleksi perpustakaannya, untuk koleksi cetak, koleksi digital, koleksi elektronik, maupun materi konten kreator.
Dia menegaskan saat ini, paradigma pengelolaan perpustakaan mengalami perubahan yakni perpustakaan harus menjadi wadah untuk transfer ilmu pengetahuan. &nbsp;Fungsi perpustakaan untuk mengatur koleksi sebesar 10 persen, fungsi perpustakaan untuk memanaj ilmu pengetahuan sebesar 20 persen.
&ldquo;Dan 70 persen untuk transfer ilmu pengetahuan. Buat apa perpustakaan menghitung jutaan jumlah koleksinya tapi belum tentu ada pengunjungnya?&rdquo; jelasnya.
Perpustakaan pada masa kini mesti menjangkau masyarakat, bukan masyarakat yang menjangkau perpustakaan. Untuk itu, perpustakaan harus dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses koleksi perpustakaannya, terutama buku.
&ldquo;Tujuannya? Untuk mewujudkan sumber daya manusia unggul, yang mampu berinovasi dan kreatif,&rdquo; tuturnya.
Dia menegaskan, pustakawan harus mau berbicara mengenai inovasi dan kreativitas. Pasalnya, kekayaan sumber daya alam (SDA) Indonesia belum dieksplorasi dengan optimal. Untuk itu dibutuhkan SDM yang unggul untuk mengelola kekayaan SDA Indonesia menjadi barang jadi yang kompetitif di pasar global.
Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah menyatakan NTB memiliki banyak potensi alam mulai dari pertanian, perikanan, kelautan, perkebunan, perdagangan, dan terutama wisata. Kini, kekayaan alam tersebut dikelola dengan industrialisasi.
&ldquo;Jadi bagaimana supaya hasil alam kita tidak mentah-mentah diekspor, tapi bagaimana kita mengolahnya. step by step dan tentu ini membutuhkan waktu yang panjang,&rdquo; ungkapnya.
Wagub menambahkan pihaknya berusaha agar desa di NTB mempunyai perpustakaan yang menarik. Salah satunya melalui penerapan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial (TPBIS). Saat ini, sudah ada delapan kabupaten/kota dan 115 desa di NTB yang menerapkan TPBIS.
&ldquo;Jadi keinginan kami semua desa/kelurahan di NTB ini mempunyai perpustakaan yang menerapkan TPBIS dan menarik, sehingga tujuannya agar anak-anak desa mainnya ke perpustakaan,&rdquo; urainya.
Menurutnya, di negara maju, perpustakaan bukan hanya tempat membaca tapi menjadi destinasi wisata. Hal ini juga dapat dilihat di Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas yang berada di Jakarta. &ldquo;Banyak yang bisa kita dapat, anak-anak pun sekarang rekreasi ke perpustakaan. Jika ini bisa terjadi di seluruh Indonesia, sampai dengan desa, tentunya luar biasa,&rdquo; terangnya.
Dalam pembukaan acara, Kepala Perpusnas menyerahkan Titik Baca yang memuat buku digital kepada Wagub NTB.
Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Pusat IPI T. Syamsul Bahri menjelaskan tema yang dipilih sesuai dengan keberadaan IPI sebagai mitra kerja pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung program pemerintah yang sedang giat diselenggarakan di Indonesia melalui Program Perpusnas, Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
Dia berharap melalui rakerpus, penguatan urusan perpustakaan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia tetap berjalan dengan baik. Perpustakaan, ujarnya, terus berkembang seiring dengan lahirnya beragam bentuk aplikasi tentang cara menemukan informasi dengan cepat dan tepat. Untuk itu, IPI harus menyiapkan SDM pustakawan yang unggul.
&ldquo;Kita sudah masuk di era perubahan yaitu eranya inovasi, kreatif dan dinamis, yaitu era yang berpotensi menggantikan pemain lama dengan yang baru. Era yang sangat terkait dengan teknologi yang mengubah model pelayanan perpustakaan yang ada dan akan memenuhi harapan pemustaka,&ldquo; tuturnya.
Tahun ini, IPI memasuki usia 50 tahun. Pada gelaran rakerpus, diluncurkan buku bunga rampai dengan judul 50 Tahun Perjalanan Ikatan Pustakawan Indonesia. &ldquo;Buku ini berisi tentang sejarah dan perkembangan asosiasi perpustakaan, peran dan kiprah Ikatan Pustakawan Indonesia, terutama pada periode 2018-2022, dan juga peran pustakawan dalam organisasi profesi baik di tingkat pusat maupun daerah,&rdquo; ujarnya.
Rakerpus menghadirkan para narasumber Bunda Literasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Niken Saptarini, Sekretaris IFLA Asia Oceania Nor Edzan Che Nasir, dari Kementerian PAN RB, Kementerian Dalam Negeri, Perpustakaan Nasional, serta forum perpustakaan.
Reporter: Hanna Meinita
 
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Rapat Kerja Pusat XXIV & Seminar Ilmiah Nasional IPI 2023: Pustakawan Mesti Tingkatkan Profesionalitas dalam Pemulihan Ekonomi Berbasis Inklusi Sosial

Salemba, Jakarta â€“ Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando melantik Mujiani sebagai Pustakawan Ahli Utama dan 14 orang dilantik untuk jabatan fungsional pustakawan, analis pengelolaan keuangan APBN dan pranata keuangan APBN.
Syarif Bando mengatakan, dengan adanya tambahan pejabat fungsional menjadi energi baru di lingkungan Perpusnas untuk meningkatkan kinerja serta kualitas layanan untuk masyarakat, bangsa dan negara.
"Saya berharap dengan tambahan posisi sebagai pustakawan utama dan pejabat fungsional lainnya bisa menjadi tambahan energi bagi Perpusnas, untuk memastikan peran kita (perpustakaan) semakin ditunggu masyarakat," katanya pada Pelantikan Pejabat Fungsional, Rabu (31/3/2021).
Lebih lanjut, Syarif BandoÂ  menuturkan, masih banyak tantangan yang dihadapi oleh pengelola perpustakaan. Salah satunya penghakiman dunia mengenai budaya baca Indonesia yang masih rendah. Menurutnya, perlu adanya perbaikan di sisi hulu, karena saat ini masih kurangnya bahan bacaan di masyarakat.
"Maka berhenti menghakimi rakyat, mahasiswa maupun pelajar. Apa yang kita lakukan baik di eksekutif, yudikatif, civitas akademika, dengan membuat regulasi yang kita buat agar buku yang berlimpah di Jakarta dan Yogyakarta bisa sampai ke NTT dan Papua," tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perpusnas juga mengingatkan bahwa pelantikan bukan sekedar seremoni pengambilan sumpah jabatan namun merupakan awal untuk bersama untuk berkontribusi pada negara serta meningkatkan kinerja Perpustakaan Nasional.
"Saya ingin mengajak bapak dan ibu bantulah negara, tunjukkanlah posisi kita melalui Perpustakaan Nasional yang bisa memberikan semacam sinar matahari bagi siapapun yang berada dalam kegelapan karena tidak tahu bagaimana mendapatkan sumber bahan bacaan terbaik. Jadilah selalu mata air yang dapat menghilangkan rasa haus dan dahaga bagi siapa saja yang membutuhkan ilmu pengetahuan sehingga terus berada pada persoalan-persoalan sosial, kebodohan dan kemiskinan. Merdekakanlah rakyat Indonesia, bebaskanlah mereka dari belenggu kemiskinan dan kebodohan dengan membaca," pesan Syarif.
Reporter: Wara Merdeka
Fotografer: Arwan Subakti

Tambahan Pejabat Fungsional jadi Energi Baru bagi Perpusnas

Jakarta, Komisi X DPR RI mendorong Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI untuk memfokuskan anggaran tahun 2023 pada upaya pencapaian target prioritas nasional revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
Dalam agenda pembahasan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun 2023 dan usulan program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari komisi, Komisi X DPR RI memberikan sejumlah catatan untuk Perpusnas.
Diantaranya, Perpusnas dihimbau untuk memperhatikan perpustakaan di wilayah 3T serta mendorong Perpusnas membuat kegiatan yang menarik minat masyarakat.
Legislator Fraksi PDIP Adriana Charlotte Dondokambey mengakui bahwa fasilitas perpustakaan di Kabupaten/Kota masih sangat minim terutama di wilayah 3T. Padahal masyarakat di wilayah tersebut, sangat membutuhkan perpustakaan dan bahan bacaan.
"Menghimbau Perpusnas agar memperhatikan perpustakaan di wilayah 3T menambah atau meningkatkan layanan perpustakaan di kabupaten dan daerah 3T serta bantuan pengadaan bahan bacaan di perguruan tinggi swasta," ungkapnya, Rabu (31/8/2022).
Anggota Komisi X DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi memberi masukan, dalam perwujudan budaya literasi masyarakat Perpusnas sebaiknya membuat program dan kegiatan yang mampu menarik minat masyarakat.
"Karena budaya berarti didalamnya ada peminatan yang harus kita bangun. Sedikit catatan saja, mungkin ke depan program yang terkait literasi dapat disajikan lebih kreatif dan inovatif," ujarnya.
Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian. Menurutnya, dengan perkembangan zaman saat ini, perpustakaan dikunjungi bukan hanya untuk membaca tetapi juga menjadi tempat wisata.
"Kita ingin perpustakaan tidak hanya menjadi tempat baca, tetapi juga tempat wisata, maupun tempat anak muda untuk berkreasi. Seperti halnya Perpusnas ini yang berkolaborasi menggaet berbagai pihak," tuturnya.
Legislator Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Andi Muawiyah Ramly menekankan Perpusnas agar memperhatikan pelestarian dan pemeliharaan naskah kuno dan alih media sebagai kewajiban untuk melindungi aset budaya bangsa yang terdokumentasi dalam bentuk karya cetak.
Sementara itu, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menjelaskan, berdasarkan nota keuangan RAPBN TA 2023 Persebesar Rp 723 Miliar rupiah. Hal ini terdapat penambahan pagu sebesar Rp 47 miliar dari pagu indikatif sebelumnya sebesar Rp 675 Miliar.
Dari pagu anggaran RAPBN TA 2023 tersebut, lanjutnya, alokasi anggaran untuk pelayanan umum sebesar Rp 257 miliar, pendidikan sebesar Rp 465 miliar serta alokasi anggaran untuk prioritas nasional sebesar Rp 360 miliar.
"Rencana kegiatan prioritas nasional TA 2023, diantaranya untuk program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, pembudayaan kegemaran membaca dan literasi, serta sertifikasi dan uji kompetensi pustakawan," jelasnya.
Selain itu, dana dekosentrasi TA 2023 sebesar Rp 12 miliar memiliki target untuk 33 perpustakaan provinsi untuk pembinaan administrasi keuangan, pendataan perpustakaan, workshop pegiat literasi daerah dan lomba perpustakaan sekolah.
Sementara itu, pagu DAK fisik penugasan sub bidang perpustakaan TA 2023 sebesar Rp 525 miliar. Dengan rincian menu, pembangunan gedung fasilitas layanan perpustakaan umum, perluasan gedung, renovasi, pengadaan perabot layanan, hingga pengadaan bahan perpustakaan cetak/digital, pengadaan TIK layanan perpustakaan umum provinsi.
"Untuk pembangunan gedung fasilitas sebanyak 45 lokus, namun ada 9 lokus yang masih dalam status discuss. Ini artinya daerah tersebut ada dokumen yang belum lengkap. Seperti DED, atau sertifikat tanah," lanjutnya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Basma Sartika/Prakas Agrestian

Komisi X: Fokus Anggaran Tahun 2023 untuk Target Prioritas Nasional

Salemba, Jakarta â€“ Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Woro Titi Haryanti, menerima kunjungan kerja dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) di Perpusnas Salemba, Senin (8/1/2021). Kunjungan kerja ini dipimpin oleh Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional BPHN, Yasmon, dengan tujuan untuk menyerahkan piagam penghargaan integrasi kepada Perpusnas selaku anggota JDIHN. Piagam penghargaan yang merupakan apresiasi atas terintegrasinya Website JDIH Perpusnas dengan Portal JDIHN diserahkan Yasmon kepada Woro Titi. Baik BPHN dan Perpusnas berharap ke depannya dapat terjalin hubungan kerja sama yang erat antara kedua instansi terutama dalam hal pendampingan pengelolaan JDIH yang baik, tata cara pelestarian koleksi perpustakaan, dan pembinaan tenaga perpustakaan di lingkungan BPHN.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Perpusnas, Sri Marganingsih, menyampaikan bahwa JDIH Perpusnas mempunyai target untuk dapat meraih kategori Pengelola JDIH Terbaik di tahun 2021. Keseriusan pencapaian target ini dibuktikan dengan update yang telah dilakukan pada situs web jdih.perpusnas.go.id. Tujuan utama dari dilakukannya update pada situs web JDIH Perpusnas diantaranya untuk memberikan kenyamaanan pada user dalam mengakses pencarian dokumen hukum dan memperbarui struktur JDIH sesuai dengan arahan BPHN.
Menanggapi hal tersebut, dalam upaya mencapai target yang diinginkan Yasmon memberikan kisi-kisi yakni Perpusnas harus mampu memenuhi seluruh aspek yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang meliputi antara lain Organisasi, SDM, Koleksi Dokumen Hukum, Teknis Pengelolaan, Sarana Prasarana, dan Pemanfaatan TIK.
Yasmon juga berpendapat bahwa JDIH Perpusnas mempunyai potensi besar untuk menjadi Pengelola JDIH Terbaik, hal ini terlihat dari progress yang ada di tahun 2020. Selain itu, koleksi dokumen hukum di Perpusnas juga mempunyai potensi untuk dikembangkan, tentunya melalui JDIH.
Tak lupa, Yasmon juga memberikan saran dan masukan inovasi kepada pengelola JDIH di lingkungan Perpusnas, dengan harapan pengelolaan JDIH yang baik ke depannya dapat membawa manfaat bagi seluruh pihak dan kalangan dalam memperolah informasi serta dokumen hukum bidang perpustakaan. Dia turut mengingatkan promosi terhadap keberadaan JDIH harus terus digencarkan baik di lingkungan kerja maupun masyarakat luas.
Reporter dan Fotografer: Ardiansyah Al Ghani

Perpusnas Menerima Piagam Penghargaan dari Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional BPHN

Jakarta, Komisi X DPR RI telah menyetujui pagu definitif anggaran Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) untuk Tahun Anggaran 2025 senilai Rp 721.684.480.000. 
 
Keputusan ini disahkan dalam rapat dengar pendapat yang berlangsung di Ruang Rapat Gedung nusantara I, pada agenda tunggal penyesuaian RKA-K/L Perpusnas sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI, Rabu (18/9/2024).
 
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyampaikan bahwa anggaran untuk Perpusnas pada tahun 2025 tidak mengalami penambahan. Namun, ia menekankan pentingnya literasi bagi kemajuan bangsa. 
 
"Kami memandang literasi sangat penting bagi suatu bangsa. Tingginya tingkat literasi adalah ciri bangsa yang maju. Kami sangat mendukung penuh upaya peningkatan budaya literasi dan pemanfaatan data raya untuk membangun peradaban yang lebih baik," ujarnya.
 
Legislator Fraksi Partai Golongan Karya ini juga mengatakan bahwa anggaran ini harus dioptimalkan untuk mendukung program literasi di daerah terluar, tertinggal, dan terpencil (3T). Program layanan perpustakaan berbasis digital dan inklusif, termasuk program 10.000 perpustakaan desa sangat diperlukan untuk menjangkau masyarakat di seluruh Indonesia.
 
"Kami mendukung optimalisasi anggaran terutama di daerah 3T. Program layanan perpustakaan yang inklusif dan berbasis digital, termasuk program perpustakaan di desa-desa, sangat kami dukung," tambahnya.
 
Hetifah juga mendukung perpustakaan yang mendorong inklusi sosial. Berbagai program layanan seperti perpustakaan keliling, motor pustaka, dan titik baca diharapkan dapat terus dikembangkan agar masyarakat yang tidak memiliki akses ke perpustakaan di kota-kota besar dapat tetap menikmati fasilitas literasi.
 
"Kami berharap Perpusnas dapat menyusun rencana kebijakan yang adaptif terhadap pemerintahan yang baru, serta terus meningkatkan perannya dalam membangun budaya literasi di Indonesia," harapnya.
 
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi X dari Fraksi Partai Demokrat Dede Yusuf. Dede juga mendukung program-program yang telah berjalan, termasuk pengadaan perpustakaan bergerak, seperti motor baca. 
 
"Kami berharap, program motor baca ini dapat terus dikembangkan. Selain itu, penting untuk melanjutkan upaya pelestarian naskah-naskah kuno, yang merupakan warisan budaya penting bagi bangsa kita," tambahnya.
 
Selain itu, dia menyampaikan apresiasi atas berbagai terobosan yang telah dilakukan oleh Perpusnas. 
 
"Kami melihat bahwa Perpusnas proaktif dalam membuat terobosan-terobosan baru, dan kami sangat mengapresiasi pencapaian-pencapaian yang sudah dilakukan," ungkap Dede.
 
Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Djohar Arifin Husin menyampaikan apresiasi atas kinerja Perpusnas. &ldquo;Terima kasih kepada Perpusnas atas kinerjanya, tetapi anggaran ini masih jauh dari yang kita harapkan,&rdquo; ujarnya.
 
Djohar menegaskan peran pemerintah daerah diperlukan dalam mendukung pembangunan perpustakaan. Ia menilai bahwa daerah sering kali kurang peduli karena keterbatasan anggaran. 
 
"Perpustakaan harus menjadi tempat yang menyenangkan, dengan fisik yang memadai. Ke depan, saya berharap anggaran bisa lebih besar, bahkan sampai Rp 10 triliun, untuk membangun perpustakaan yang menarik," tambahnya.
 
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perpusnas E. Aminudin Aziz menyampaikan apresiasi atas dukungan yang telah diberikan Komisi X DPR RI terhadap kinerja Perpusnas dalam beberapa waktu terakhir. 
 
Plt. Kepala Perpusnas menjelaskan Perpusnas telah merespon masukan dari Komisi X DPR RI dengan mengalokasikan anggaran untuk 25 titik baca dan 20 motor perpustakaan keliling. "Kami ingin memastikan bahwa kebutuhan literasi masyarakat di daerah yang betul-betul membutuhkan keberadaan buku dapat terpenuhi," jelasnya.
 
Selain itu, dia mengatakan perlunya dukungan terhadap program-program strategis yang tengah dijalankan oleh Perpusnas, terutama dalam upaya melestarikan kekayaan budaya, meningkatkan layanan literasi, serta digitalisasi naskah. "Saat ini, ada lebih dari 6.000 naskah yang belum sempat didigitalisasi karena keterbatasan dana," katanya.
 
Pihaknya berharap pada pemerintahan baru yang akan datang, ada perhatian yang lebih besar terhadap Perpusnas, baik dari APBN maupun sumber-sumber lain. Ia mengatakan agar program yang telah dirintis oleh Perpusnas perlu dilanjutkan dan diperbesar dampaknya di masa depan.
 
"Program yang dirintis di Perpusnas semoga dapat dilanjutkan dengan gema yang lebih besar. Misalnya, terkait penyediaan lokus baca di desa yang tahun ini baru 10.000 desa, kalau tahun depan tidak ada anggarannya kan sayang padahal responnya sangat positif dan membahagiakan masyarakat," pungkasnya.
 
&nbsp;
 
Reporter: Wara Merdeka
 
Dokumentasi: Andri TK/Ahmad Kemal

Komisi X DPR RI Setujui Anggaran Perpusnas Tahun 2025 Sebesar Rp 721,68 Miliar

<div dir="auto">Pancoran, Jakarta - Sebanyak 19 perguruan tinggi negeri maupun swasta melakukan penandatanganan kerjasama atau MoU dengan Perpustakaan Nasional. Penandatanganan dilakukan saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan Tahun 2020, Selasa (25/02).</div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">Nota kesepahaman ini sebagai landasan dalam melakukan kerjasama kegiatan pelayanan, pengembangan, dan pembinaan perpustakaan di lingkungan perguruan tinggi.</div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">Sembilan belas perguruan tinggi yang menjalin kerjasama dengan Perpustakaan Nasional, diantaranya UIN Raden Inten Lampung, Universitas Negeri Gorontalo, Universitas Borobudur, Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung, Universitas Nasional Pasim, Universitas Nasional Pasim, Universitas Nurtanio, Universitas Trilogi, Universitas Wahid Hasyim Semarang, Institute Teknologi dan Kesehatan Jakarta, Islamic Cultural Center (ICC), STAIN Madina, STIE La Tansa Mashiro, STIEB Perdana Mandiri, STIKES Abdi Nusantara Jakarta, STIKES Kuningan, Tanri Abeng University, Akbid La Tansa Mashiro, Akademi Komunitas Toyota Indonesia dan Akademi Keperawatan Widya Husada.</div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">Kerjasama tersebut meliputi, pengembangan sumber daya manusia bidang perpustakaan, pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di bidang perpusdokinfo dan perluasan jejaring perpustakaan melalui pengembangan pangkalan data Katalog Induk Nasional (KIN) dan repository digital, pengembangan dan pemanfaatan bersama koleksi perpustakaan, pertemuan ilmiah penelitian dan publikasi bersama dalam bidang perpustakaan, penghimpunan dan pelestarian Karya Cetak Karya Rekam (KCKR).</div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">Reportase : Wara Merdekawati</div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">Fotografer : Raden Radityo</div>
<div dir="auto">Â </div>

Berita

19 Perguruan Tinggi Jalin MoU dengan Perpustakaan Nasional

Pencarian

Berita Lainnya

Raker Perpusnas Tahun 2019: Kepala Perpusnas Dorong Pengembangan Big Data Perpustakaan di Indonesia Â

Rapat Kerja Pusat XXIV & Seminar Ilmiah Nasional IPI 2023: Pustakawan Mesti Tingkatkan Profesionalitas dalam Pemulihan Ekonomi Berbasis Inklusi Sosial

Tambahan Pejabat Fungsional jadi Energi Baru bagi Perpusnas

Komisi X: Fokus Anggaran Tahun 2023 untuk Target Prioritas Nasional

Perpusnas Menerima Piagam Penghargaan dari Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional BPHN

Komisi X DPR RI Setujui Anggaran Perpusnas Tahun 2025 Sebesar Rp 721,68 Miliar