Jakarta - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI terus mendorong para penerbit maupun produsen karya rekam untuk menyerahkan karyanya ke Perpusnas maupun Perpustakaan Provinsi. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (SS KCKR).
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan, dengan adanya UU Nomor 13 Tahun 2018 menandakan negara hadir untuk memfasilitasi individu yang memiliki minat, bakat, dan berkecimpung di dunia penerbitan, penulisan, karya rekam dan karya cetak. Karena masyarakat Indonesia butuh karya-karya terbaik bangsa yang akan merubah nasibnya di masa yang akan datang.
"Terlepas dari gelar-gelar yang dikeluarkan di akademik, tanpa pengusaha karya cetak, karya rekam, bangsa ini akan stagnan pada ilmu yang pernah kita capai di masa lampau," ungkap Syarif dalam Sosialisasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang SS KCKR dan PP 55 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 13 Tahun 2018 tentang SS KCKR, di hotel Arya Duta Jakarta, Senin (8/11/2021).
Syarif mengatakan, Indonesia akan menjadi sebuah bangsa yang dapat diperhitungkan di kancah global jika masyarakatnya cerdas. Bagaimana agar cerdas? Masyarakat harus banyak membaca. Dan untuk membuatnya banyak baca, maka harus banyak menyediakan bahan bacaan.
Menurut sensus perpustakaan pada tahun 2019, rasio buku dan jumlah penduduk di Indonesia yakni 1 buku ditunggu 90 orang. "Bila sesuai dengan standar Unesco, tiga buku baru tiap orang tiap tahunnya, maka Indonesia butuh 400 juta tiap tahunnya. Untuk mewujudkan itu tentu diperlukan adanya strategi," lanjutnya.
Syarif menjelaskan, perlu adanya sinergi antara penulis, penerbit dan juga pemerintah daerah setempat. Salah satunya, melalui beli putus buku.
Sementara itu, Pustakawan Ahli Utama Perpusnas, Subeti Makdriani mengatakan, Undang-undang nomor 13 Tahun 2018 tentang SS KCKR merupakan revisi dari Undang-undang nomor 40 Tahun 1990. Revisi dilakukan karena penyerahaan dan penyimpanan KCKR belum maksimal dilakukan, kesadaran pelaksana serah masih minim, karya masih terbatas dan belum mengakomodasi perkembangan teknologi, serta penerapan sanksi belum efektif.
"Dalam Undang-undang yang baru ini, mengajak bukan hanya pemerintah tetapi semua masyarakat diajak untuk merasa memiliki, ikut bangga dan bertanggung jawab untuk semua karya intelektual," ungkap dia.
Subeti menjelaskan, pentingnya pelaksanaan SS KCKR untuk mewujudkan koleksi nasional dan melestarikannya sebagai hasil budaya bangsa. Selain itu, guna menyelamatkan KCKR dari ancaman bahaya. "Apalagi Indonesia berada di ring of fire, tentu ini dapat menyelamatkan KCKR dari bencana yang sering terjadi. Seperti banjir, gempa, dan sebagainya," jelasnya.
Koordinator Pengelolaan Koleksi Hasil Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, Tatat Kurniawati menjelaskan mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-undang SS KCKR.
Dikatakan, bentuk karya yang diserahkan, diantaranya buku, terbitan berkala, kartografi, rekaman suara dan video analog. "Mengikuti perkembangan jaman, dalam peraturan ini juga mengatur bentuk karya dalam bentuk elektronik atau digital. Mengenai cara penyerahan, dapat dilakukan secara langsung, atau pun melalui pengiriman," katanya.
Tatat menegaskan, KCKR yang telah diserahkan kepada Perpusnas dan Perpustakaan Provinsi menjadi barang milik negara atau barang milik daerah. "Namun, Hak Cipta atas KCKR yang telah diserahkan, tidak berubah kepemilikannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tegasnya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Ahmad Kemal

Perpusnas Gelar Sosialisasi Undang-undang SS KCKR

Â 
Salemba, Jakarta-Gerakan Literasi Sekolah (GLS) yang dikeluarkan berdasarkan Permendikbud Nomor 21 Tahun 2015 bertujuan membiasakan siswa untuk membaca dan menulis guna menumbuhkan budi pekerti. Sehingga di masa depan para siswa memiliki kemampuan literasi tinggi, yakni mampu mengakses, memahami, dan menggunakan informasi dengan cerdas. Sebagai urat nadinya pendidikan, perpustakaan berperan besar dalam menumbuhkan literasi siswa, apalagi jika diarahkan pada fokus pembangunan nasional saat ini yang menitikberatkan pada terciptanya sumber daya unggul.
"Kegiatan literasi memang merujuk pada kemampuan dasar seseorang dalam membaca dan menulis. Sehingga selama ini, strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan tersebut adalah menumbuhkan minat membaca dan menulis," jelas Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional Deni Kurniadi ketika membuka Webinar Standar Literasi Baca, Assesmen Kompetensi Minimum (AKM), dan Peran Perpustakaan Sekolah Dalam Assesmen Literasi Baca, yang diselenggarakan Perpusnas bekerja sama dengan Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah Seluruh Indonesia (ATPUSI) pada Rabu, (30/9).
Kemampuan literasi, tambah Deni, membantu memberantas kemiskinan,Â  menjamin pembangunan berkelanjutan, dan terwujudnya perdamaian. Buta huruf, bagaimanapun, adalah hambatan untuk kualitas hidup yang lebih baik.
Bukan zamannya lagi berpikiran kalau perpustakaan adalah gudang buku. Seiring perkembangan peradaban dan teknologi, perpustakaan telah bertransformasi menjadi tempat yang memberdayakan masyarakat melalui pendekatan teknologi informasi. "Masyarakat harus yakin bahwa kesejahteraan hidup bisa diperbaiki jika mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki, salah satunya melalui koleksi buku ilmu-ilmu terapan yang terdapat di perpustakaan, " tambah Deni.
Ketika perpustakaan diproklamirkan sebagai urusan wajib pemerintah nondasar, maka peran pemerintah daerah juga dituntut untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat belajar masyarakat.
Di tatanan pendidikan, perpustakaan sekolah memiliki arti penting bagi strategi jangka panjang pengembangan literasi, pendidikan, penyediaan informasi. Kolaborasi perpustakaan dan sekolah akan menghasilkan beragam inovasi kemandirian belajar. Hal ini sejalan dengan Manifesto Perpustakaan Sekolah yang dicanangkan UNESCO yang menyebutkan jika para pustakawan dan guru bekerja sama dengan baik, maka otomatis seluruh murid punya kemampuan literasi yang baik, sanggup memecahkan masalah, serta fasih di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
"Perpustakaan mendukung program Merdeka Belajar karena mampu menggali potensi dari pada guru dan siswa sehingga terbuka ruang-ruang inovasi. Di sinilah akan terlihat peran pustakawan dan perpustakaan sekolah adalah motor penggerak dari program tersebut, " kata Pustakawan Utama Perpusnas Sri Sumekar.
Â 
Sementara itu, Ketua Pusat Studi Literasi dari Universitas Negeri Surabaya Kisyani Laksono menambahkan literasi membaca kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu.
Kecakapan literasi membaca memuat, diantaranya kemampuan membaca pemahaman, merepresentasikan cerita dengan efektif, mengetahui jenis tulisan dalam media dan tujuannya, dan menyusun tulisan dengan menggunakan bacaan sebagai referensi.
Sedangkan Dosen dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tati D Wardi menyebutkan yang dibutuhkan pada era assesmen literasi baca adalah perpustakaan yang koleksinya dipenuhi dengan buku-buku dan teks berkualitas jenis sastra dan informasi.
Profil pustakawan di era asesmenÂ  literasi baca menurutnya, pertama tahu banyak koleksi bacaan berkualitas baik sastra dan informasi. Kedua, tahu banyak sumber materi (teks bacaan) dan sumber digital yg mendukung pembelajaran. Ketiga, terlatih dalam memilih koleksi buku berkualitas dan mendukung keberagaman budaya bangsa, dan antarbangsa. Dan keempat, tahu dan kompeten mengajarkan keterampilan mencari sumber kepada siswa. Bagaimana mendapatkan informasi dari semua jenis database.
"Ini adalah keterampilan teknis penting siswa untuk kebutuhan lintas disiplin ilmu terutama di level SMP dan SMA. Dan pustakawan yang berpengetahuan baik dapat menunjang kompetensi literasi baca siswa," pungkas Tati.
Â 
Reportase: Hartoyo Darmawan

Webinar Perpusnas dan ATPUSI-Kolaborasi Perpustakaan dan Sekolah Hasilkan Inovasi Kemandirian Belajar

Pancoran, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof. H. M. Tito Karnavian, Ph.D., menyebut Perpustakaan sebagai motor segala ilmu dan informasi. Hal itu diungkapkannya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Perpustakaan Nasional 2020 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa, (25/02/2020).
â€œKita lihat betapa pentingnya fungsi dari perpustakan, karena perpustakaan motor, semua ilmu-ilmu itu, semua data-informasi dikemas menjadi ilmu, menjadi bidang-bidang ilmu, kemudian bidang-bidang ilmu ini semua dikumpulkan, termasuk semua literatur dalam sebuah organisasi yang kita sebut dengan perpustakaan,â€ kata Mendagri.
Dengan demikian, kehadiran perpustakaan sebagai sebuah lembaga maupun tempat untuk memperoleh akses literatur bacaan kian mendesak di seluruh daerah. Perpustakaan sebagai motor ilmu pengetahuan merupakan salah satu aspek dalam pembangunan SDM unggul yang berdaya saing.
â€œMaka perpustakaan muncul menjadi suatu bagian penting untuk menjadi pusat informasi dan data dalam rangka untuk mengisi otak kita, maka ada perpustakaan yang spesifik untuk menangani masalah tertentu. Ada perpustakaan referensi untuk penelitian, mengambil referensi tertentu, ada perpustakan akademik, ada juga perpustakaan publik, dan ada juga perpustakaan nasional yang berperan mengumpulkan informasi nasional sekaligus menjadi motor untuk menggerakkan perpustakaan-perpustakaan lain,â€ ujarnya.
Pentingnya perpustakaan sebagai motor penggerak ilmu pengetahuan juga perlu ditunjang dengan adanya akses bahan bacaan bagi masyarakat. Selain itu, masyarakat juga perlu menyadari secara mandiri betapa pentingnya ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan.
â€œKita tahu betapa pentingnya ilmu, kita tahu pentingnya SDM, namun kita kekurangan akses. Masyarakat kita kekurangan akses, minatnya tinggi (tapi) aksesnya kurang, maka solusinya adalah kita harus mensosialisasikan dulu betapa pentingnya ilmu, betapa pentingnya buku, betapa pentingnya perpustakaan,â€ cetusnya.
Di samping membangun kesadaran masyarakat, kolaborasi dengan dengan pihak swasta maupun NGO perlu dilakukan untuk meningkatkan askesibilitas bahan bacaan masyarakat. Selain mengandalkan pemerintah, masyarakat juga dituntut untuk berswadaya dalam membangun akses bacaannya.
â€œKemudian memperluas akses dengan cara membangun perpustakaan, bisa dengan cara melalui jalur power, kedua adalah dengan cara swadaya. Saya paham banyak LSM, NGO, dan juga inisiatif masyarakat sendiri untuk membangun perpustakaan di daerahnya karena kesadaran mereka sendiri, tetapi the biggest power adalah pemerintah, karena pemerintah memiliki kemampuan regulasi, kemampuan memaksa, memiliki sumber dan terbesar,â€ jelas Mendagri.
Dalam kesempatan yang sama, Mendagri menilai jaringan dan regulasi kian sama urgensinya. Hal ini terkait juga dengan bagaimana daerah membangun kelembagaan perpustakaan, termasuk dinas perpustakaan di daerah kian solid.
â€œDalam konteks inilah saya melihat bahwa kita perlu membngun jaringan, dan jaringan ini harus didorong oleh pemerintah. Dari data yang ada saya kira belum semua daerah memiliki dinas perpustakaan, yang kita harus dorong adalah regulasi, organisasi kelembagaan, anggaran, dan personel. Keempat poin ini yang penting.Â  Regulasi artinya harus ada aturan yang mengatur tentang adanya lembaga jaringan perpustakaan sampai ke daerah-daerah, UU Perpusnas sudah ada tetapi mungkin sosialisasinya belum keluar, tidak dibaca, kemudian aturan-aturan untuk membngun tetapi belum tersosialisasi dengan baik,â€ kata Mendagri.
Â 
Reportase : Puspen Kemendagri

Mendagri Sebut Perpustakaan Sebagai Motor Segala Ilmu

Bangko, Merangin - Tiap masyarakat memiliki hak untuk mengakses dan memanfaatkan informasi serta pengetahuan agar individu dan kelompok masyarakat dapat menjadi cakap dalam menjalani kehidupan.
Demikian disampaikan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Adin Bondar di sela-sela meresmikan Gedung Layanan Perpustakaan Kabupaten Merangin, Kamis (12/9/2024).
Kehadiran perpustakaan, menurutnya, memainkan peran penting sebagai institusi pendidikan nonformal yang menjamin kelangsungan pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang telah melewati usia pendidikan formal.
"Perpustakaan adalah institusi paling demokratis. Pemerintah memiliki kewajiban untuk membangun sumber informasi dan bacaan berkualitas guna meningkatkan SDM masyarakat," ujarnya.
Menurutnya, pembangunan berkelanjutan harus berfokus pada pengembangan sumber daya manusia (SDM), karena SDM yang kuat akan menjadi modal utama untuk menciptakan tatanan pemerintahan yang sesuai dengan amanat UUD 1945.
"Hal ini akan mewujudkan terciptanya masyarakat yang cerdas dan sejahtera,&rdquo; tegasnya.
Kabupaten Merangin mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan untuk perluasan Gedung perpustakaan sebesar Rp 4,5 Miliar.
Gedung dua lantai ini diharapkan dapat menjadi ruang kreativitas dan diskusi bagi masyarakat, sehingga mereka dapat lebih cakap dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
"Kehadiran perpustakaan, harus mampu mengatasi kemiskinan informasi dan menjadi solusi atas berbagai persoalan sosial, termasuk kemiskinan dan stunting," ungkapnya.
Sementara itu, Pj. Bupati Merangin Mukti yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Merangin Firdaus mengatakan gedung perpustakaan yang baru ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong literasi di tengah masyarakat.
"Gedung ini diharapkan menjadi simbol perubahan positif dan menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran sepanjang hayat bagi seluruh lapisan masyarakat." ungkapnya.
Dia juga menekankan tantangan di era digital ini, di mana akses informasi sangat mudah, tetapi perlu kecerdasan dalam memilih dan memanfaatkan informasi yang berkualitas.
"Kita harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi, tetapi tetap menghargai nilai buku cetak dan bacaan," katanya.
Pihaknya juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Merangin untuk memanfaatkan gedung perpustakaan guna meningkatkan minat baca dan budaya literasi.
"Mari bersama-sama kita jadikan generasi kita cerdas dan berpengetahuan luas," ajaknya.
Pada kesempatan yang sama juga diserahkan bantuan bacaan bermutu sebagai bagian dari program distribusi 10 juta bahan bacaan ke 10.000 desa di Indonesia.&nbsp; Sebanyak 13 desa di Kabupaten Merangin menjadi penerima manfaat dari program tersebut, termasuk diantaranya Bedeng Rejo, Desa Bukit Bungkul, dan Kelurahan Pematang Kandis.
Reporter: Wara Merdeka
Dokumentasi: Aditya Irfan/Ahmad Kemal

Perpustakaan Hadir Untuk Masyarakat Lebih Cakap

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Perpustakaan Nasional belum mencapai level sesuai target pemerintah. Demi meningkatkan nilai maturitas tersebut, Perpusnas menggelar workshop â€œPeningkatan Penerapan SPIPâ€ yang menghadirkan narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Tahun 2018, maturitas SPIP Perpusnas mencapai level 2,725. Hal ini belum sesuai dengan target pemerintah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah NasionalÂ (RPJMN) 2015-2019 yang mencapai level 3.
â€œKami sampaikan bahwa penerapan SPIP di Perpusnas sudah dimulai tahun 2012 dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Perpusnas Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penerapan SPI di Perpusnas. Dengan perjalananan yang cukup panjang, namun hasilnya belum bisa mencapai target RPJMN. Pengendalian maturitas tahun kemarin 2,725 sementara target RPJMN adalah 3. Tinggal kurang 0,25,â€ ujar Inspektur Perpusnas Darmadi di di Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 11, Jakarta Pusat, pada Rabu (14/8/2019).
Untuk penilaian tahun ini, Perpusnas sudah siap divalidasi oleh tim dari BPKP yang akan melakukan penilaian. Sebelumnya, sebanyak enam satgas yang ada di Perpusnas sudah melakukan penilaian mandiri sebelum divalidasi oleh tim dari BPKP. â€œDari lima unsur pengendalian, ada banyak unsur, sudah kita nilai, mudah-mudahan hasil validasinya lebih baik dari tahun lalu,â€ urai Darmadi kepada tim dari BPKP.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan BPKP Ernadhi Sudarmanto menyatakan SPIP berfungsi untuk memastikan tercapainya tujuan kegiatan dan tujuan organisasi yang pada akhirnya bertujuan untuk efisiensi operasional kegiatan kementerian/lembaga.
â€œKami memaknai SPIP sebagai konteks untuk mencapai tujuan. Jika instansi pemerintah punya target dan tujuan maka ada resiko. Resiko kami maknai sebagai tidak tercapainya target dan tujuan karena aspek dari dalam maupun dari luar. Jika belum tercapai, kami akan mencari apakah kondisi ini masih ada? Jika tidak ada, alhamdulilah, jika masih ada bagaimana memitigasi karena kondisi yang tidak tercapai,â€ jelas Ernadhi Sudarmanto.
Ernadhi menyatakan siap bersinergi dalam membantu Perpusnas meningkatkan level maturitas SPIP. Untuk itu, Ernadhi menyarankan tiga hal yang harus dipenuhi agar level maturitas mengalami kenaikan yakni tidak mengabaikan, tidak mengintervensi, dan tidak ada korupsi.
Maturitas SPIP adalah tingkat kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Terdapat 5 level SPIP, di mana Level 2 (berkembang) artinya ada praktik pengendalian intern tapi tidak terdokumentasi dengan baik. Pelaksanaan tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendaliannya pun belum dievaluasi.
Reportase: Hanna Meinita/Fotografer: Raden Radityo

Belum Capai Level 3, Perpusnas Berusaha Tingkatkan Level Maturitas SPIP

Senayan, Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan piagam Â penghargaan kepada Perpustakaan Nasional RI atas prestasinya memberikan layanan publik dengan kualitas "baik" kepada masyarakat. Penghargaan diberikan oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Diah Natalisa, dan diterima oleh Kepala Pusat Jasa Perpustakaan dan informasi, Teguh Purwanto, Rabu (11/12) di Holding Room Kementerian PANRB.
Diah Natalisa menyampaikan bahwa indeks pelayanan publik Perpusnas tahun 2019 berada di angka 3,73 dari nilai maksimal 5 atau berada pada kategori â€œbaikâ€. â€œEvaluasi indeks layanan publik Perpustakaan Nasional saat ini sudah berada pada posisi baik, namun kami (Kemenpan RB) memberikan rekomendasi untuk peningkatan layanan publik Perpustakaan Nasional dari aspek kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta menciptakan berbagai inovasi dalam meningkatkan layanan publik, â€ tambah Diah.
Evaluasi layanan publik tahun 2019 dilakukan di 51 Kementerian Lembaga yang ditetapkan berdasarkan berdasarkan Keputusan Menteri PANRB nomor 10 tahun 2019 tentang Penetapan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik pada kementerian dan Lembaga sebagai lokasi evaluasi pelayanan publik tahun 2019. "Evaluasi pelayanan publik ini dilaksanakan pada bulan mei- oktober 2019 di 51 lembaga tersebut," ujar Diah.
Reporter/Fotografer : Raditya Purnama

Perpusnas Terima Penghargaan Pelayanan Publik

Salemba, Jakarta - Memperingati 25 tahun Hari Kunjung Perpustakaan dan Bulan Gemar Membaca, Perpustakaan Nasional RI mengajak para pustakawan, pegiat literasi, dan para pemangku kepentingan di bidang perpustakaan untuk melayani dan mengabdi kepada masyarakat untuk peningkatan indeks literasi masyarakat Indonesia. Sinergi seluruh elemen masyarakat dibutuhkan demi terwujudnya bangsa yang cerdas, maju, sejahtera, dengan karakter berbudaya baca dan menumbuhkan kreativitas, inovasi, dan kemandirian ekonomi, bagi Indonesia Maju.
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Deni Kurniadi menyatakan perpustakaan memiliki andil dalam mewujudkan masyarakat berpengetahuan. Dan hal ini bisa diwujudkan melalui budaya baca yang mendukung terbangunnya cognitive skills dari individu.
Untuk itu, saat ini, Perpusnas berupaya mengubah paradigma perpustakaan sebagai pusat manajemen koleksi menjadi pusat transfer ilmu pengetahuan. Dalam paradigma baru, ujar Deni, perpustakaan berperan sebagai bagian terpenting dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Perpusnas bergerak menjadi pelopor gerakan literasi untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan mendorong perpustakaan di Indonesia untuk memberdayakan masyarakat melalui pendekatan teknologi informasi.
â€œDan yang paling penting adalah bagaimana masyarakat diyakinkan bahwa akan ada peningkatan kesejahteraan keluar dari kesulitan dengan memiliki ilmu-ilmu tertentu yang sesuai dengan potensi yang ada. Perpustakaan harus bertransformasi sehingga memiliki peran signifikan dalam meningkatkan kemampuan masyarakat sehingga dapat mengubah kualitas hidupnya ke arah yang lebih baik menuju kesejahteraan,â€ ujar Deni saat memberikan sambutan pada webinar â€œ25 Tahun Hari Kunjung Perpustakaan dan Bulan Gemar Membaca Menuju SDM Unggul Menuju Indonesia Majuâ€ yang diselenggarakan secara virtual pada Senin (14/9/2020).
Karenanya peran perpustakaan sebagai wahana pembelajaran bersama harus ditingkatkan untuk mengembangkan potensi masyarakat. Selain menyediakan sumber-sumber bacaan untuk menggali informasi dan pengetahuan, perpustakaan juga mesti memfasilitasi masyarakat dengan berbagai kegiatan pelatihan dan keterampilan untuk memberdayakan sosial ekonomi masyarakat.
Reporter: Hanna Meinita/Josan Kusuma

Berita

25 Tahun Hari Kunjung Perpustakaan: Perpustakaan Harus Menjadi Pusat Transfer Ilmu Pengetahuan