Salemba, Jakarta -- Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI melalui program transformasi berbasis inklusi sosial merupakan upaya pemerintah dalam penguatan literasi di masyarakat dan pemerataan informasi untuk peningkatan kesejahteraan. Perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan perpustakaan yang memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensinya dengan melihat keragaman budaya, kemauan untuk menerima perubahan serta menawarkan kesempatan berusaha.

Tahun ini, sebanyak 450 perpustakaan desa di 159 kabupaten di 32 provinsi di Indonesia masuk dalam program transformasi berbasis inklusi sosial.

"Transformasi perpustakaan bebasis inklusi sosial memiliki tujuan untuk meningkatkan terciptanya masyarakat yang sejahtera. Sekaligus meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dan meningkatkan penggunanaan layanan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan," ujar Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Deni Kurniadi pada Sosialisasi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial 2021 dengan tema 'Perpustakaan Bertransformasi, Solusi untuk Masyarakat Desa Berdaya di Masa Pandemi', Senin (15/3/2021).

Dikatakan, strategi transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial mendesain perpustakaan dan koleksinya untuk dimanfaatkan masyarakat seoptimal mungkin. Hal ini menjadikan perpustakaan sebagai ruang untuk berbagi pengetahuan perpustakaan, ruang untuk belajar kontekstual dan perpustakaan sebagai ruang berlatih keterampilan kerja. Indikator yang diharapkan adalah peningkatan pelibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan maupun peningkatan jumlah kemitraan perpustakaan dengan berbagai lembaga.

"Kami berharap melalui program transformasi berbasis inklusi sosial ini dapat menghasilkan dampak yang luar biasa di tengah masyarakat. Perpustakaan berperan bukan hanya mencerdaskan masyarakat tetapi juga mensejahterakan masyarakat baik di tingkat keluarga maupun masyarakat secara luas," harapnya.

Sementara itu, Team Leader Konsultan Pendamping Program, erlyn Sulistyaningsih menyampaikan dalam masa pandemi Covid-19 saat ini banyak hal yang terdampak terutama pada aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Perpustakaan yang menjadi pusat literasi masyarakat harus bisa melakukan sesuatu untuk membantu masyarakat bangkit dari kesulitan.

"Literasi bukan hanya sebatas kemampuan mengenal huruf dan angka namun dimaknai lebih luas sebagai proses dimana kita dimampukan menerima informasi, mengolah, menganalisa dan mengaplikasikannya dalam hidup. Apalagi di masa pandemi perpustakaan harus mampu membangkitkan gairah perekonomian masyarakat," ujarnya.

Erlyn mencontohkan, seperti halnya di Provinsi Bali dimana sektor pariwisata yang menjadi sektor unggulan sangat dirasakan dampaknya pada masa pandemi saat ini. Banyak usaha usaha yang terkait sektor ini tutup sehingga PHK pun tidak terelakkan. Namun, ada seorang chef dari Bali bernama Made Suwardika yang mampu membangkitkan ekonomi keluarganya dengan membuka usaha bumbu dan ternak lele. Keberhasilannya ini tidak lepas dari peran perpustakaan.

"Karena di PHK, pak Made kemudian mencari bahan bacaan di perpustakaan sesuai dengan keahliannya. Dari sinilah muncul inspirasi untuk membuka usaha bumbu Bali," lanjutnya.

 

Dalam penerapan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, lanjut Erlyn, perpustakaan desa dapat melakukan variasi kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sumber daya yang mereka miliki.

"Pada pelaksanaan program transformasi berbasis inklusi sosial ini diperlukan dukungan dari pemerintah desa, kabupaten/kota dan provinsi. Selain itu juga komitmen perpustakaan harus siap memberikan layanan prima, agar tercapai tujuan mensejahterakan masyarakat," ungkapnya.

Ketua Tim Pakar Menteri Desa dan PDTT RI, Haryono Suyono mengatakan, untuk meyakinkan pemerintah desa bahwa keberadaan perpustakaan sangat dibutuhkan masyarakat, maka perpustakaan desa harus bekerja sama dengan pemerintah desa setempat.

"Harus meyakinkan dan membuktikan kepada pemerintah desa dan masyarakat bahwa perpustakaan desa membantu menyediakan bahan bacaan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Masyarakat lebih membutuhkan informasi tepat guna, seperti bagaimana mengelola desa dengan beragam potensi yang mereka miliki," katanya.

 

Reportase: Wara Merdeka