Medan Merdeka Selatan, Jakarta&ndash;Perpustakaan adalah benteng terakhir demokrasi, di mana semua persoalan bisa dibicarakan di perpustakaan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif&nbsp; Bando ketika memberi penjelasan pentingnya perpustakaan sebagai ruang publik yang inklusif&nbsp; kepada para anggota DPRD Komisi II Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat,di gedung fasilitas layanan Perpustakaan Nasional, Jakarta, Kamis, (25/1).
Syarif juga menekankan pentingnya perpustakaan di daerah sebagai repositori kebudayaan dari daerah tersebut. Tulis semua tentang kebudayaan, sumber daya alam, geografis atau apa saja yang berkaitan dengan Lombok Timur. &ldquo;Munculkan kekhasan lokal yang dimiliki. Itu tugas perpustakaan, bukan dinas pendidikan,&rdquo; terang Muhammad Syarif.
Kunjungan yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Timur Syafrudin juga dilatarbelakangi keingintahuan untuk melihat kemegahan fasilitas layanan perpustakaan yang baru diresmikan Presiden Jokowi, 14 September 2017. &ldquo;Ekspose dari berbagai media sangat sering, jadi kami tertarik untuk melihat langsung,&rdquo; ujarnya.
Syafrudin mengakui kunjungan tersebut juga ingin mengetahui program-program apa yang dilakukan Perpustakaan Nasional untuk bisa diduplikasi atau disinergikan dengan Pemerintah Lombok Timur sehingga arah kemajuan bangsa yang dicita-citakan bisa berjalan beriringan. &ldquo;Tentu, setelah kita pahami bersama, anggaran dinas perpustakaan Lombok Timur akan dinaikkan agar fungsi perpustakaan dapat berjalan sesuai yang diamanatkan UU Perpustakaan Nomor 43 Tahun 2017,&rdquo; tambah Syafrudin.
&nbsp;
&nbsp;
Reportase: Radhitya Purnama/Arwan Subakti

DPRD Kab. Lombok Timur Janji Naikkan Anggaran Perpustakaan

Salemba, Jakarta &ndash; Proses seleksi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) saat ini telah memasuki tahap Seleksi Kompetensi PPPK Teknis Tambahan.
 
Tahap ini diselenggarakan usai para calon PPPK mengikuti seleksi kompetensi dengan computer assisted test (CAT) pada Maret lalu.
 
Ketua Sub Kelompok Substansi Pengembangan Kualitas SDM, Penegakan Disiplin dan Penghargaan Perpusnas, Tanto Anton Purboyo menyampaikan, seleksi kompetensi teknis tambahan ini meliputi wawancara. Tahap ini dilakukan untuk menggali potensi kemampuan calon pegawai.
 
"Melalui wawancara ini kami dapat mengetahui kesiapan peserta untuk menjadi bagian dari Perpusnas. Tidak hanya dari hasil CAT saja, tetapi wawancara juga dapat menggali potensi kemampuan yang bersangkutan," ungkapnya di sela-sela Seleksi Kompetensi Tambahan PPPK pada Senin, (10/4/2023) di Jakarta.
 
Anton menjelaskan, wawancara diselenggarakan selama dua 10-11 April 2022. Wawancara dilakukan secara daring menggunakan aplikasi zoom meeting dan diikuti sebanyak 241 peserta.
 
"Dari 241 peserta ini akan mengisi 93 formasi dari 14 jabatan," jelasnya.
 
Diantaranya, pustakawan ahli pertama, pranata komputer ahli pertama, arsiparis ahli pertama, perencana ahli pertama, statistisi ahli pertama, penerjemah (sastra Cina) ahli pertama, pengelola pengadaan barang/jasa ahli pertama, pustakawan terampil, pranata komputer terampil, arsiparis terampil, pranata humas terampil, analis sumber daya manusia aparatur terampil, penerjemah (sastra Belanda) ahli pertama, dan analis sumber daya manusia aparatur ahli pertama.
 
Sebelumnya, Perpusnas telah menggelar Seleksi Kompetensi dengan CAT yang dilaksanakan pada 17-31 Maret 2023. 
 
Seleksi kompetensi dilaksanakan di Kantor Badan Kepegawaian Negara di 19 titik lokasi, yaitu Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Bandung, Makassar, Medan, Denpasar, Jambi, Padang, Semarang, Serang, Palembang, Pekanbaru, Aceh, Lampung, Balikpapan, Mamuju, Mataram dan Batam.
 
&nbsp;
 
Reportase: Wara Merdeka
 
Fotografer: Irfan/Andri

Perpusnas Gelar Seleksi Kompetensi Tambahan PPPK

Dalam Permenpan No. 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pasal 2 menyatakan enam tujuan. Regulasi ini mendukung ASN yang memiliki potensi dan kompetensi tinggi agar dapat dikembangkan untuk mendukung pembangunan nasional.
Inilah yang menjadi dasar untuk mengadakan pemetaan dan untuk mengukur potensi setiap pegawai di lingkungan Perpusnas. Tindak lanjut atas hal tersebut adalah akan diadakan penilaian potensi pegawai melalui tes psikologi dan wawancara pada bulan Oktober 2021 bekerja sama dengan Human Care Consulting (HCC) dan Capture Data Technology (CDT) yang berkantor di Jakarta Selatan.
Kepala Perpusnas, Muh. Syarif Bando memimpin secara langsung pengarahan persiapan penilaian dengan menghadirkan narasumber dari perwakilan dari Human Care Consulting (HCC) dan Capture Data Technology (CDT) serta seluruh pegawai mengikuti kegiatan secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting Cloud pada hari Kamis. (30/09/2021)
Â â€œPermenpan No. 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara Â diciptakan KemenpanRB dengan mengakomodir konsultan ASN untuk melaksanakan tahapan - tahapan yang melalui akuisisi, pengembangan, retensi dan pemetaan talenta yang diprioritaskan untuk menduduki jabatan berdasarkan tingkatan potensial dan kinerja tertinggi melalui mekanisme tertentuâ€, terang Syarif Bando.
Kartika Amelia selaku Direktur dari Human Care Consulting (HCC) menyatakan kemampuan perusahaannya dalam mengelola hasil tes potensi. â€œBerdasarkan pengalaman yang kami miliki, kami telah menyusun alat ukur potensi yang seoptimal mungkin yang bisa memetakan apa yang menjadi potensi Bapak Ibu sekalian sesuai dengan perkembangan terkiniâ€, ujar Kartika
Salah satu manfaat dari penilaian potensi ini adalah membantu untuk para pemangku kepentingan memutuskan atau mempertimbangkan siapa ditempatkan di bagian mana sesuai dengan kekuatan atau potensi yang dimiliki.
Dalam pertemuan tersebut disimulasikan tata cara pengerjaan tes yang nantinya akan dilaksanakan secara online oleh pihak Human Care Consulting (HCC) dan Capture Data Technology (CDT).
Â 
Reporter: Anastasia Linawati
Â

Mengetahui Potensi Pegawai Melalui Serangkaian Penilaian

Jakarta&mdash;Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan kementerian/lembaga tahun anggaran 2022.
 
Laporan hasil pemeriksaan diserahkan langsung oleh Anggota III BPK Achsanul Qosasi kepada Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando dalam acara Penyerahan LHP BPK RI atas LK K/L TA 2022 di Lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) III di Auditorium Lantai 2, Tower BPK RI, Jl. Gatot Subroto No. 31, Jakarta Pusat, Senin (10/7/2023).
 
Opini WTP ini merupakan kali ketujuh secara berturut-turut yang diraih Perpusnas sejak tahun 2016.
 
Dalam sambutannya, Achsanul Qosasi mengatakan laporan pemeriksaan keuangan dilakukan setiap tahun sebagai mandatori dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
 
&ldquo;Ini bagian dari pemeriksaan transaksi keuangan tahun lalu, terhadap hal-hal temuan kami di LK tahun ini nanti akan kami tindaklanjuti,&rdquo; ujarnya.
 
Dalam AKN III terdiri dari 38 entitas, yakni 34 kementerian/lembaga dan empat badan lainnya yang diperiksa keuangannya. Dari hasil pemeriksaan, terdapat temuan dari 34 entitas pemeriksaan, yakni sebanyak 453 temuan dengan 1.246 rekomendasi.
 
&ldquo;Temuan ini tidak bisa dikatakan kerugian negara. Pertanggungjawaban ini sedang berjalan, negara memberi kesempatan untuk menindaklanjuti,&rdquo; lanjutnya.
 
Menindaklanjuti LHP, dia menjelaskan sesuai UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pada pasal 20 ayat 1 bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Ayat 2 menyatakan pejabat wajib memberikan jawaban kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
 
Selain itu, dia menyampaikan terdapat temuan signifikan berulang salah satunya pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas yang belum sesuai ketentuan penetapan dan penyaluran bantuan sosial tidak sesuai ketentuan.
&nbsp;
Reporter: Wara Merdeka/Hanna M
Fotografer: Ahmad Kemal

Lagi, Perpusnas Raih Opini WTP

Solo, Jawa Tengah -Jika diibaratkan pesawat terbang, perpustakaan dan arsip adalah sayap yang menerbangkan. Keduanya punya posisi yang vital. Kemajuan bangsa didukung dengan kegemaran baca dan cakap literasi masyarakatnya. Sedangkan pengelolaan arsip yang baik menjanjikan pelayanan yang prima.
"Keduanya akan menentukan maju atau mundurnya suatu bangsa," urai Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, pada Rakornas Pengawasan Kearsipan ANRI di Solo, Rabu, (26/2).
Lebih jauh, Kepala Perpusnas menekankan tentang pentingnya literasi. Secara umum literasi dibagi empat tingkatan. Yang pertama, kemampuan mengumpulkan sumber bahan bacaan yang cukup. Bahkan, UNESCO mensyaratkan minimal setiap orang memiliki tiga buku baru dalam setahun. Kedua, yakni kemampuan memahami secara tersurat maupun tersirat. Ketiga, literasi dimaknai sebagai kemampuan menghasilkan ide/gagasan, teori, kreativitas, dan inovasi baru. Dan yang terakhir, literasi adalah kemampuan menciptakan barang atau jasa yang bermutu.
Jika literasi masih menjadi pekerjaan rumah bersama, maka arsip pun juga memiliki persoalan penting yang mesti dicarikan solusi. Padahal menurut Ketua Ombudsman RI, Amzulian Rifa'i, bahwa tidak banyak negara yang memiliki Undang-undang Kearsipan.
Persoalan kearsipan ditambahkan Kementerian Dalam Negeri, Staf Ahli Kementerian Dalam Negeri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik, Yus Harto. Menurutnya, arsip belum menjadi primadona jadi terkesan dianaktirikan. Akibatnya anggaran kearsipan sangat minim di tiap daerah. "Pengambil kebijakan di daerah belum menaruh perhatian pada kearsipan. Arsip dianggap pekerjaan sampingan," urai Yus Harto
Yus meminta paradigma kearsipan harus berubah. Kelembagaan arsip dan personel harus diperkuat, disamping pemenuhan fasilitas kearsipan yang berbasis teknologi informasi.
"Digitalisasi arsip mesti dilaksanakan sebagai upaya mempertahankan aksebilitas sehingga dapat memberikan akses seluas-luasnya," tambahnya.
Sedangkan, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Diah Natalisa, mengatakan Indonesia kini tumbuh di era digitalisasi dan virtualisasi, maka reformasi birokrasi menjadi arus utama pendorong gelombang revolusi tata kelola pemerintahan.
"Dari lima prioritas program Presiden Jokowi-Ma'ruf Amin, dua diantaranya berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, yakni simplifikasi regulasi, penyederhanaan birokrasi yang ujungnya adalah menciptakan pelayanan publik yang berkelas dunia pada 2025," terang Diah.
Â 
Reporter/fotografer: Hartoyo Darmawan

Kepala Perpusnas : Perpustakaan dan Arsip Penentu Maju Mundurnya Suatu Bangsa

Medan Merdeka Barat, Jakarta-- Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan KebudayaanÂ  Puan Maharani menyampaikan arahannya padaÂ Kick Off Meeting Percepatan Pencapaian Sasaran dan Target Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Tahun 2019 di hadapan delapan menteri dan 13 kepala lembaga negara yang berada di bawah koordinasi Kemenko PMK di Gedung Kemenko PMK, Jakarta, Senin, (11/2). AcaraÂ  ini turut dihadiri oleh antara lain Menkes, MenPPPA, Menpora, Menag, Mendes/PDT, Mendikbud, Kepala BNPB, Kepala LIPI, Kepala LAPAN, Kepala BPOM, Kepala Perpusnas, Kepala Batan, Kepala Arsip Nasional, dan para jajarannya masing-masing. Kick Off Meeting ditandai pula dengan penandatanganan komitmen bersama percepatan pencapaian sasaran dan target bidang PMK oleh para sekretaris K/L yang disaksikan langsung Menko PMK. Tahun 2019 ini, Pemerintah telah menetapkan tema â€œPemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitasâ€ dan memprioritaskan agenda pembangunan manusia dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).Â  Pembangunan manusia dan kebudayaan masuk ke dalam agenda Prioritas Nasional dan 12 Program Prioritas. Tahun 2019 merupakan tahun terakhir dalam periode RPJMN 2015-2019, oleh karena itu seluruh Kementerian dan Lembaga harus dapat memastikan dan menuntaskan capaian yang telah ditetapkan dalam RPJMN dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019. Berbagai capaian pembangunan pada era Presiden Joko Widodo seharusnya perlu terus dipertajam agar semakin memberikan manfaat dan meningkatkan kualitas hidup rakyat. â€œOleh karena itu, saya mengundang komitmen dan kerja bersama kita, Kementerian-kementerian di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, untuk dapat menjalankan RKP 2019 secara efektif dan selalu berkoordinasi, baik dalam lingkup Kementerian maupun lintas Kementerian dan Lembaga. Dengan kerja bersama yang efektif maka kita memiliki kemampuan yang besar dalam menjalankan program-program RKP 2019 untuk kesejahteraan rakyat,â€ papar Menko PMK. Dalam penjelasannya, Menko PMK menerangkan bahwa untuk bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan indikator makro yang digunakan adalah 1) Pengurangan Angka Kemiskinan, 2) Gini Rasio, dan 3) Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Program-program yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat mencakup KIS, KIP, Bidikmisi, Bansos Pangan, PKH, Dana Desa, dan Pelayanan Ibadah Haji.
Untuk angka kemiskinan, telah mengalami penurunan, yaitu dari 11,25% pada tahun 2014 menjadi 9,66% pada tahun 2018. Capaian pertama kalinya dalam sejarah Indonesia dapat menyentuh angka 1 digit. Angka Gini Rasio juga turun dari 0,414 pada tahun 2014 menjadi 0,384 pada tahun 2018. IPM lalu mengalami peningkatan, yaitu dari 68,90 pada tahun 2014, menjadi 70,81 pada tahun 2017, dan untuk pertama kalinya masuk dalam negara dengan kategori â€œHigh Human Development.
Peringkat Indonesia pada Global Talent Competitiveness Index yang diterbitkan INSEAD (Institut EuropÃ©en d'Administration des Affaires) diketahui meningkat dari posisi 86 di tahun 2014 ke peringkat 67 di tahun 2018. Kenaikan peringkat ini dipengaruhi nilai pada aspek akses pendidikan, tingkat keterampilan vokasi dan keahlian teknis. â€œHal ini menunjukan pemerintah berhasil dalam mengarahkan program perlindungan sosial dan bantuan sosial kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu, sehingga kesejahteraannya meningkat,â€ kata Menko PMK lagi. Program percepatan pembangunan SDM Indonesia lainnya, lanjut Menko PMK, juga dilakukan melalui revitalisasi pendidikan vokasional, perluasan sasaran Bidikmisi, pengembangan manfaat LPDP untuk pelatihan dan riset, serta memperkuat riset dan inovasi nasional. â€œKebijakan percepatan pembangunan SDM ini, mulai terlihat hasilnya,â€ tambah Menko PMK. â€œMaka saya minta kemudian agar semua K/L fokus bekerja dan mensosialisasikan keberhasilan program kerja pemerintah ini dengan baik, karena yang menilai kinerja itu rakyat dan mereka yang merasakan sendiri hasil kerja itu.â€
Â

Kumpulkan Menteri dan Kepala Lembaga Negara, Menko PMK Buka Kick Off Meeting 2019 bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Jakarta â€“ Bertempat di Hotel Aryaduta, Pustakawan Berprestasi Terbaik Tingkat Nasional Tahun 2015, 2016 dan 2017 bersaing untuk menjadi yang terbaik. Mereka memperebutkan peringkat pertama yang secara otomatis menjadi utusan Indonesia untuk CONSAL Outstanding Librarian Award tahun 2018.Â 
Penghargaan tersebut akan diberikan untuk pustakawan terbaik ASEAN pada CONSAL XVII General Conference yang digelar di Naypyitaw, Myanmar setelah melalui proses penilaian oleh dewan juri se-ASEAN. Dengan demikian, utusan Indonesia tersebut akan bersaing lagi dengan pustakawan terbaik dari sembilan negara ASEAN yang lain.
Dalam rangka kegiatan bidang perpustakaan tingkat regional tersebut, Perpustakaan Nasional bekerja sama dengan Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) mengadakan pemilihan pustakawan utusan Indonesia untuk CONSAL Outstanding Librarian Award.
Kepala Pusat Pengembangan Pustakawan Perpusnas Opong Sumiati, yang juga Ketua Panitia Penyelenggara Pemilihan Pustakawan Utusan Indonesia untuk CONSAL menjelaskan bahwa para peserta dinilai melalui presentasi esai dalam bahasa Inggris yang topiknya telah ditetapkan panitia CONSAL, wawancara dan ada pula sesi berbagi pengetahuan dan pengalaman antara peserta dan dewan juri.
Setelah melalui proses penilaian selama dua hari mulai 12 Maret 2018, dewan juri menetapkan tiga orang juara. Menurut Ketua Dewan Juri Supriyanto, semua adalah juara walaupun berbeda peringkatnya karena selisih nilai ketiga orang tersebut sedikit sekali. Adapun ketiga pemenang hasil penilaian dewan juri, yaitu:
<ol>
<li>Ahmad Syawqi, S. Ag, S. IPI., M. Pd. I. (Kalimantan Selatan)</li>
<li>Wahid Nashihuddin, S. IP (DKI Jakarta)</li>
<li>Â Jeng Ayu Ning Tyas, S. Sos (Jawa Barat)</li>
</ol>
Pustakawan Indonesia diharapkan tidak kalah saing dengan pustakawan negara lain di era MEA sekarang. Selain itu, para peserta pemilihan pustakawan juga diminta untuk menjadi agen perubahan di mana pun mereka bertugas. Hal tersebut disampaikan oleh Dedi Junaedi selaku Ketua Umum PP Ikatan Pustakawan Indonesia pada penutupan Pemilihan Pustakawan Utusan Indonesia untuk CONSAL Outstanding Librarian Award di Hotel Aryaduta pada Rabu (14/3). Dedi juga mendoakan utusan Indonesia menjadi nomor satu pada pemilihan pustakawan tingkat regional.
Reportase: Eka Cahyani

Berita

Ahmad Syawqi Terpilih Menjadi Utusan Indonesia untuk CONSAL Outstanding Librarian Award