Senayan, Jakarta – Komisi X DPR RI mengapresiasi kinerja Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI atas realisasi anggaran tahun anggaran 2021 sebesar 98,95 persen serta capaian prestasi yang telah diterima Perpusnas di sepanjang tahun 2021.

Dengan capaian tersebut, Komisi X DPR RI pun mendorong adanya penambahan anggaran Perpusnas untuk mengoptimalkan berbagai program kerja.

"Saya mengapresiasi capaian yang diraih Perpusnas. Seperti keberhasilan media sosialnya yang mendapat predikat terbaik dalam pengunaan bahasa Indonesia, ini cukup membanggakan," ujar Anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X dengan Perpusnas pada Rabu, (19/1/2022).

Terkait dengan pencapaian yang telah dilakukan dalam memberikan pelayanan literasi di era pandemi, Legislator Fraksi PDIP ini mendorong Perpusnas terus fokus pada upaya peningkatan minat baca masyarakat.

"Saya harap capaian ini juga dapat berbanding lurus dengan perubahan budaya literasi di masyarakat," lanjutnya.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian pun mengapresiasi kinerja Perpusnas di tahun 2021. Menurutnya, dengan banyaknya pembangunan perpustakaan di daerah dapat menjadi pemantik gairah masyarakat untuk datang ke perpustakaan.

Hal senada diungkapkan oleh Legislator Partai Persatuan Pembangunan Illiza Sa'aduddin Djamal yang turut mengapresiasi sasaran program Perpusnas di tahun 2021 dapat melampaui target.

"Tetapi sangat disayangkan anggaran yang diberikan untuk Perpusnas masih terbatas. Tentu hal ini menjadi kontras dengan pencapaian yang telah diraih Perpusnas. Sehingga kami dorong perlu adanya penambahan anggaran," ungkapnya.

Dukungan tersebut juga disampaikan Fraksi Golongan Karya Adrianus Asia Sidot yang menilai program-program Perpusnas telah dirasakan oleh masyarakat sampai ke daerah pelosok, salah satunya program fisik pembangunan perpustakaan.

"Harus ada suara tegas dari Komisi X untuk mendukung peningkatan anggaran. ini sejalan dengan kinerja prestasi perpusnas," ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengungkapkan, jika usulan tambahan sebesar Rp 1,9 Triliun yang telah disepakati pada tahun 2021 lalu dapat terealisasi,  maka pihaknya akan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.

“Program ini akan kita bagi merata ke seluruh  wilayah Indonesia, hingga ke dusun-dusun. Sehingga masyarakat yang ada di tiap dusun dapat dicerdaskan sesuai dengan potensi daerahnya,” ungkap Syarif.