Kemayoran, Jakarta - Dalam upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (KemenPPN/Bappenas) menegaskan pentingnya peran perpustakaan sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan KemenPPN/Bappenas Didik Darmanto menyatakan bahwa perpustakaan memiliki peran vital dalam meningkatkan literasi dan kesejahteraan masyarakat.
"Pembangunan manusia ini sangat penting kita lakukan karena sebagai salah satu aspek atau faktor penting yang akan menentukan terwujudnya visi Indonesia Emas 2045," ujarnya pada Sesi Panel Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan Tahun 2024, Rabu (15/5/2024).
Meskipun perpustakaan menjadi pilar penting dalam pembangunan sumber daya manusia, lanjutnya, kondisi perpustakaan di daerah masih memprihatinkan.
KemenPPN/Bappenas bersama dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan daerah melalui berbagai upaya.
Salah satunya adalah peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sub bidang perpustakaan yang telah membantu banyak perpustakaan di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.
Didik menjelaskan bahwa program-program seperti transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial (TPBIS) dan Gerakan Indonesia Membaca telah dirintis untuk mendukung peningkatan kualitas literasi. Mulai tahun 2025, Bappenas juga akan menginisiasi DAK Non Fisik untuk perpustakaan guna pengembangan program dan kegiatan di perpustakaan.
"Kami ingin memastikan seluruh perpustakaan daerah memenuhi standar nasional perpustakaan. Kami terus mendorong Perpusnas untuk menyelesaikan akreditasi perpustakaan, sehingga kita memiliki peta yang jelas mengenai kondisi perpustakaan daerah," jelasnya.
Selain itu, Didik juga menekankan pentingnya pengumpulan data yang akurat mengenai kondisi perpustakaan di daerah untuk perencanaan yang lebih berkualitas. Pasalnya bantuan dari pihak terkait di daerah sangat diperlukan untuk memberikan data yang tepat mengenai perpustakaan daerah maupun perpustakaan sekolah.
Melalui kebijakan DAK fisik bidang perpustakaan, Didik menjelaskan Bappenas mengarahkan peningkatan kualitas layanan perpustakaan dengan konsep ketuntasan.
"Prinsip ketuntasan ini memastikan semua kebutuhan perpustakaan dipenuhi dalam satu kali intervensi, sehingga perpustakaan dapat memberikan layanan yang lebih berkualitas bagi masyarakat," jelas Didik.
Di tahun 2025, lanjutnya, penggunaan DAK Non Fisik akan difokuskan untuk pengembangan program publik yang mendukung peningkatan kompetensi literasi.
"Ini termasuk program penguatan budaya baca dan literasi daerah, yang bertujuan meningkatkan budaya gemar membaca dan kesejahteraan masyarakat," lanjutnya.
Program-program seperti lokakarya pengelolaan perpustakaan desa, workshop literasi, dan pelestarian manuskrip bahasa dan aksara daerah menjadi bagian dari upaya untuk mendukung perpustakaan sebagai pusat pemberdayaan masyarakat berbasis literasi.
Didik juga menegaskan pentingnya komitmen dari kepala daerah dan dinas perpustakaan dalam pelaksanaan DAK, baik fisik maupun non fisik. Penguatan mekanisme pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan DAK juga menjadi prioritas untuk memastikan keberhasilan program-program ini.
"Komitmen kepala daerah dan kesiapan SDM yang kompeten sangat penting dalam pelaksanaan DAK. Kami akan terus memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program ini untuk memastikan perpustakaan dapat berfungsi dengan baik dan berkontribusi dalam pembangunan sumber daya manusia," tegas Didik.
