Medan Merdeka Selatan, Jakarta-Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), disebut sebagai daerah pusat pendidikan karena terdapat tujuh perguruan tinggi didalamnya. Untuk itu kehadiran perpustakaan daerah merupakan sebuah kebutuhan karena kualitas pendidikan tidak akan bisa meningkat tanpa membaca. Hal tersebut disampaikan Kelapa Bappeda Kota Bima, Fahrurraji, saat melakukan kunjungan kerja ke Perpustakaan Nasional, Jumat, (2/8).
Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Bima, Mahfud, menambahkan bahwa lokasi perpustakaan daerah akan berada di jalan protokol pusat kota. Sekelilingnya juga akan di lengkapi dengan fasilitas seperti taman dan cafeteria, dengan demikian diharapkan dapat menarik minat masyarakat untuk datang dan membaca buku. â€œKami ingin membangun perpustakaan daerah yang representatif dan menyenangkan bagi semua kalanganâ€, jelasnya. Â 
Menanggapi hal tersebut, Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, menyampaikan apresiasinya atas rencana pembangunan perpustakaan daerah di Kota Bima dan akan berusaha untuk memberikan dukungan semaksimal mungkin. â€œPerpustakaan sama dengan pendidikan, dengan kata lain perpustakaan adalah wadah untuk membangun peradabanâ€, ucap Syarif Bando.
Tidak lupa, Syarif Bando juga mengingatkan Kota Bima untuk segera melengkapi dan mengunduh persayaratan yang dibutuhkan seperti surat tanah dan gambar gedung ke dalam aplikasi Krisna agar pengajuan Dana Alokasi (DAK) untuk pembangunan gedung perpustakaan daerah tersebut dapat segera diproses. Â Â Â Â Â Â 
Reposrtase: Basma Sartika
Fotografer: Ahmad Kemal

Kota Bima Bangun Perpustakaan di Pusat Kota 

Salemba, Jakarta-Sekretaris Utama (Sestama) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Joko Santoso menuturkan urgensi komitmen untuk mendukung program pemerintah dalam meminimalisir risiko sebagai wujud tata kelola pemerintahan yang baik.&nbsp;
Salah satu bentuk komitmen tersebut dengan menggunakan aplikasi E-Integrity Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
&ldquo;Aplikasi ini adalah hal yang baru, mendukung kami untuk meminimalisir risiko dan bisa memberikan laporan kinerja yang baik,&rdquo; ungkapnya pada Workshop Aplikasi E-Integrity BPKP di Ruang Teater Perpusnas Salemba, Selasa (11/6/2024).
Ia mendukung penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada kementerian/lembaga. Dalam paparannya, aplikasi E-integrity memiliki empat unsur utama. Pertama, jujur yang mendorong transparansi. Kedua, peduli ditandai dengan empati akan kebutuhan masyarakat.&nbsp;
&ldquo;Selanjutnya yang ketiga, kerja keras bahkan sekarang ada istilah kerja cerdas demi negara. Dan keempat, tanggung jawab yang menghasilkan akuntabilitas. Semua itu dibutuhkan dalam mengelola anggaran dan memberikan klarifikasi terkait tanggung jawab kami sehingga masyarakat mengetahui apa yang kami lakukan,&rdquo; sambungnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penggunaan aplikasi ini dapat memastikan apa yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan rencana kerja setiap tahun. &ldquo;Ini adalah upaya kami. Mengingat banyaknya aplikasi di ranah pemerintahan baik internal maupun eksternal, jadi dengan e-Integrity, bisa menghindari pekerjaan yang berulang,&rdquo; tegasnya.
Kegiatan ini diikuti oleh 27 peserta sebagai koordinator yang terdiri dari tim penilaian mandiri dan penjamin kualitas SPIP Terintegrasi di lingkungan Perpusnas. Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Perpusnas Sri Marganingsih melaporkan, masing-masing unit akan memiliki akun e-Intergrity sebanyak 9 orang.&nbsp;
Kedua Auditor Ahli Muda BPKP Jefri David Simanjutak dan Nikolus Karyadi hadir menyampaikan materi tentang pengenalan aplikasi, tata cara penggunaan aplikasi, dan studi kasus penerapan tim penilaian mandiri dalam aplikasi E-Integrity BPKP di Perpusnas.
&ldquo;Kenapa pakai aplikasi ini? Karena Perpusnas bisa menganalisis lebih mudah dalam meningkatkan maturitas penerapan SPIP Terintegrasi,&rdquo; jelas Jefri.&nbsp;
Selaras dengan pernyataan Sestama bahwa Perpusnas akan terus mengikuti perkembangan teknologi dan memanfaatkannya untuk mendukung proses penilaian SPIP Terintegrasi.&nbsp;
&ldquo;Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan pegawai Perpusnas dalam menggunakan aplikasi E-Integrity BPKP sehingga mendorong pelayanan Perpusnas yang lebih adaptif, jujur, kerja keras, akuntabel, dan peduli,&rdquo; pungkasnya.&nbsp;
&nbsp;
Reporter: Alditta Khoirun Nisa
Dokumentasi: Aji Anwar/ Rodhian Robby

Terapkan E-Integrity BPKP, Perpusnas Teguhkan Komitmen Minimalisir Risiko

Jakarta - Dalam upaya percepatan pembangunan Zona Integritas (ZI), Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menerima beberapa strategi yang dapat diimplementasikan dari Kementerian PANRB.
ZI merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit kerja atau satuan kerja, diutamakan pada unit kerja atau satuan kerja yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Hal tersebut disampaikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III Kementerian PANRB, Andi Rahadian, pada kegiatan Sosialisasi Pembangunan ZI di Lingkungan Perpusnas yang diselenggarakan secara virtual, Jumat (18/2/2022).
Lebih lanjut, Andi menambahkan bahwa unit yang membangun ZI dan mendapat predikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dapat menjadi percontohan bagi unit kerja atau satuan kerja lain tentang menerapkan tata kelola yang baik serta memberikan pelayanan publik yang prima dan berintegritas.
â€œAda beberapa strategi percepatan pembangunan ZI yang perlu diperhatikan sebagai trik dan perbaikan yakni komitmen pimpinan, program yang menyentuh masyarakat, kemudahan layanan, manajemen media, serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan,â€ ungkap Andi.
Analis Kebijakan Ahli Muda, Mita Hermawati menjelaskan bahwa di tahun 2021 Perpusnas mengusulkan 13 unit kerja menuju WBK dan 3 unit kerja menuju WBBM kepada Kementerian PANRB. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan pelaksanaan pembangunan ZI di Perpusnas yang terlihat dari peningkatan pengusulan jumlah unit kerja dibanding tahun sebelumnya.
Akan tetapi dari pengusulan total sebanyak 16 unit kerja tersebut, masih diperlukan adanya perbaikan serta peningkatan integritas dan kualitas layanan. Karena 8 unit kerja masih belum memenuhi kriterai survei, 7 unit kerja masih belum lulus evaluasi termasuk clerance dari instansi terkait, dan 1 unit kerja lainnya tidak menjadi prioritas evaluasi ZI tahun 2021.
â€œKami cukup appreciate karena terjadi peningkatan yang cukup besar. Tapi membangun ZI bukan hanya tentang melengkapi dokumen reformasi di 6 area perubahan, melainkan lebih ke bagaimana kita bisa menyamakan persepsi dan mengidentifikasi permasalahan yang ada di 6 area perubahan tersebut,â€ jelas Mita.
Menanggapi catatan evaluasi dan rekomendasi yang diberikan atas pelaksanaan ZI di Perpusnas, Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando mengatakan untuk bisa melaksanakan pembangunan ZI dengan baik dibutuhkan komunikasi yang solid antara pimpinan dan staf agar mampu mengkolaborasikan program kerja mulai dari input hingga outcome. Sehingga dapat menghadirkan pelayanan yang benar dirasakan manfaatnya oleh stakeholders.
â€œIni merupakan sebuah tataran proses berjalan untuk menuju kebaikan. Kami akan terus melakukan penyempurnaan dan untuk setiap perbaikan yang dilakukan akan kami infokan. Kami mohon bimbingan dari Bapak/Ibu,â€ pungkas Syarif Bando.
Pada bulan Desember tahun 2021, telah dibentuk kerangka hukum baru untuk pelaksanaan ZI yakni PermenPANRB No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Instansi Pemerintah. Saat ini, peraturan tersebut masih dalam tahap sosialisasi internal dan dalam waktu dekat akan disosialisasikan secara resmi kepada seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah.
Reporter: Basma Sartika

Pelajari Strategi, Perpusnas Percepat Pembangunan ZI

Yogyakarta, DIY - Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando memberikan sambutan pada acara Peer Learning Meeting Perpuseru 2018 di Ballroom Hotel Royal Ambarukmo, Yogyakarta (6/7). Dalam rangkaian acara tersebut didalamnya terdapat serah terima program Perpuseru yang telah dilaksanakan sejak tahun 2011 kepada Perpustakaan Nasional. Perpustakaan Nasional sebagai pemerintah berencana melanjutkan program tersebut. Program PerpuSeru adalah program pengembangan perpustakaan yang didukung oleh Coca-Cola Foundation Indonesia (CCFI) dan Bill &amp; Melinda Gates Foundation, saat ini sudah menjangkau seluruh wialayah Indonesia dan bertujuanÂ dapat memberikan dampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Chief CCFI Titi Sadarini mengatakan PerpuseruÂ bertujuan untuk menjadikan perpustakaan sebagai pusat belajar dan berkegiatan masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi. "Perpustakaan adalah institusi yang mempunyai akses layanan yang tanpa batas dan tanpa biaya. Pemberdayaan masyarakat melalui transformasi perpustakaan umum seluruh Indonesia kemudian dikembangkan menjadi pusat belajar masyarakat dan pusat kegiatan masyarakat yang inklusif," ujar Titi. Menurut Titi Sadarini transformasi perpustakaan dapat dilakukan dan memberikan dampak yang nyata. "Dari 768 perpustakaan desa yang menjadi mitra, 67 persen dilakukan mandiri melalui pemerintah kabupaten," imbuh Titi.Â  Chief CCFI juga mengapresiasi Perpusnas dan Bappenas yang menjadikan Perpuseru menjadi salah satu program prioritas dalam pengentasan kemiskinan. Harapannya kedepannya penyerahan tongkat estafet kepada Perpusnas dan Bappenas dapat berjalan baik.
Chief Director Perpuseru Erlyn Sulistyaningsih menyebutkan saat ini telah terdapat 65 trainer nasional dari pulau Buru sampai pulau Rote. Evlyn juga menampilkan testimoni Mas Wahid dari Pamekasan yang berrofesi sebagai peternak ayam, diman melalui perpustakaan dapat merubah hidupnya menjadi lebih baik. Evlyn juga menerangkan mulai tahun 2019 dan 2020 program akan dilaksanakan oleh Perpusnas. "Percaya Perpuseru atau tranformasi perpustakaan mampu membuat masyarakat hidup lebih baik. Jadilah kupu-kupu yang terbang rendah, karena mendekati masyarakat dan memperluas jangkauan kepada masyarakat dengan senyuman dan kerendahan hati.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menjelaskan kehadiran Perpusnas dan Perpuseru, yaitu membangun mindset bahwa setiap orang bisa berubah dengan bantuan akses ilmu pengetahuan. Merujuk UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perpustakaan sebagai urusan wajib yang ditetapkan oleh pemerintah.Â  Syarif juga menambahkan dukungan Kemendes PDT dengan kebijakan dana alokasi desa bisa untuk pengembangan perpustakaan demi menciptakan kualitas masyarakat yang lebih baik.Â  Perpusnas mengemban tugas berat dalam bersinergi dengan institusi lain untuk menghadirkan buku-buku di level masyarakat yang paling bawah. "Kami mengapresiasi atas program yang telah dilaksanakan dan berkomitmen melaksanakan program mulai tahun 2019 yang merupakan sebuah langkah awal," ujar Syarif.Â 
Reportase : Dewi Kartikasari dan Arwan Subakti
Â

Perpustakaan Nasional melanjutkan Program Perpuseru pada Tahun 2019

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Dalam upaya pengembangan perpustakaan dan meningkatkan minat baca masyarakat diperlukan komitmen serta kolaborasi dari berbagai pihak.
 
Demikian disampaikan Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Mariana Ginting saat menerima kunjungan Komisi D DPRD Kabupaten Lumajang, Senin (25/9/2023).
 
Deputi menyampaikan perpustakaan saat ini bukan hanya sebagai tempat untuk membaca buku saja, tetapi juga dapat digunakan untuk berkegiatan maupun melakukan kegiatan kreatif. 
 
"Paradigma perpustakaan saat ini sudah berubah, kalau masih ikut pola lama tentu perpustakaan lambat laun akan ditinggalkan," ungkapnya.
 
Dengan membaca, lanjutnya, masyarakat diharapkan dapat mengimplementasikannya menjadi sebuah produk yang dapat dijual sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan.
 
"Perpusnas memiliki program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial (TPBIS) ini sudah terasa dampaknya, semoga ini dapat diadopsi dan diimplementasikan di Kabupaten Lumajang," lanjutnya.
 
Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus (PPUK) Perpusnas Nani Suryani menambahkan Perpusnas sebagai institusi pembina sesuai dengan UU Nomor 43 tentang Perpustakaan bahwa memiliki kewajiban untuk memastikan keberadaan perpustakaan di daerah dapat berfungsi dan ada.
 
"Kami pun memiliki fungsi sebagai regulator, supervisor dan motivator. Memberikan dorongan, stimulan dan memberikan supervisi sehingga memang perpustakaan dapat dirasakan masyarakat," imbuhnya.
 
Kepala PPUK mengatakan Kabupaten Lumajang sebelumnya dikenal dengan kiprahnya di bidang perpustakaan, namun hal ini diperlukan komitmen untuk memastikan pengelolaan perpustakaan semakin baik di era yang terus berkembang.
 
"Dinas perpustakaan Harus tetap kreatif dan inovatif dalam mengembangkan perpustakaan. Bahkan Kabupaten Lumajang telah menerima bantuan dari program TPBIS," katanya.
 
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Lumajang Sugianto mengungkapkan kekhawatirannya mengenai strategi dan daya tarik yang telah hilang dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat dan kunjungan ke perpustakaan.
 
"Kami telah kehilangan strategi, kehilangan akal bagaimana Perpusda ini bisa diminati. Sebagaimana harapannya, perpustakaan dapat memberikan manfaat dan meningkatkan literasi serta pengetahuan masyarakat," ungkapnya. 
 
Dia menyebut bahwa telah ada upaya dalam meningkatkan status Perpusda yang sebelumnya kantor menjadi dinas, serta memperbaiki infrastruktur dengan harapan agar perpustakaan semakin diminati oleh masyarakat.
 
"Bahkan kita telah mencoba untuk menjadikan perpustakaan sebagai model kafe dengan fasilitas WiFi gratis, untuk menarik minat masyarakat terutama generasi muda," katanya.
 
Lebih lanjut, dia menyatakan tekadnya untuk mencari strategi ideal yang dapat meningkatkan minat baca di Kabupaten Lumajang.
 
&nbsp;"Kami ingin melihat peningkatan minat baca di daerah kami, yang saat ini masih terbilang rendah," tambahnya.
 
Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Lumajang Supratman mengatakan minat baca menjadi masalah yang harus ditingkatkan di masyarakat.
 
"Yang jadi masalah, jangankan membaca bahkan diundang ke balai desa saja kadang tidak hadir. Mereka hanya datang jika ada urusan tertentu saja," katanya.
 
Ketua Komisi D menekankan bahwa regulasi mengenai perpustakaan sudah ada dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda), namun implementasinya belum sepenuhnya efektif.
 
"Untuk membangkitkan semangat membaca, inilah yang menjadi masalah," tegasnya.
 
Dia mengakui ahwa di era digital seperti sekarang, perpustakaan memiliki tantangan tersendiri. "Karena saat ini sudah digitalisasi, otomatis masyarakat menjadi enggan datang ke perpustakaan fisik," ujar Supratman. Oleh karena itu, perpustakaan perlu melakukan inovasi-inovasi terbaru untuk tetap relevan dan menarik minat masyarakat.
 
&nbsp;
 
Reportase: Wara Merdeka
 
Fotografer: Aji Anwar

Pengembangan Perpustakaan Diperlukan Komitmen dari Berbagai Pihak

Kemayoran, Jakarta&mdash;Upaya sistematis dan terstruktur dalam membentuk kesadaran tentang pentingnya naskah kuno Nusantara sebagai jati diri bangsa yang dapat diterima luas oleh masyarakat, harus dilakukan.
Ketua Umum Masyarakat Pernaskahan Nusantara (Manassa) Munawar Holil menyatakan pemaknaan dari pengarusutamaan naskah kuno Nusantara, perlu dilakukan karena sejumlah faktor. Empat faktor tersebut adalah nilai penting naskah kuno, minimnya perhatian terhadap naskah kuno, kondisi naskah kuno, serta persepsi dan kesadaran tentang naskah kuno.
Pasalnya, naskah kuno memiliki beragam informasi penting mulai dari politik, sosial, hukum, bahasa, sastra, pengobatan, agama, hingga aspek lainnya.
&ldquo;Nilai penting naskah kuno sering tidak diketahui banyak pihak mulai dari pemilik naskah sendiri, komunitas, terutama yang di luar ilmu filologi. Naskah kuno juga minim perhatian karena nilai pentingnya tidak banyak diketahui. Padahal naskah kuno Nusantara sendiri sudah diatur dalam Undang-undang Perpustakaan dan Undang-undang Pemajuan Kebudayaan,&rdquo; urainya dalam Rapat Koordinasi Nasional Bidang Perpustakaan Tahun 2024 yang diselenggarakan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), di Jakarta, pada Rabu (15/5/2024).
Dia menambahkan, kondisi naskah kuno terancam rusak karena beragam faktor yakni iklim tropis Indonesia, biota dan jamur, cahaya, temperatur dan kelembaban udara, hewan, bencana, hingga manusia yang menganggap naskah tidak penting sehingga disimpan di tempat yang tidak layak.
&ldquo;Contoh naskah kuno di Indramayu, yang diwariskan dari kepala desa ke kepala desa tapi tidak ada yang berani buka. Namun akhirnya setelah bisa dibuka, naskah mulai rusak dan ternyata berisi sensus dari akhir abad 19 hingga awal abad 20,&rdquo; tukasnya.
Persepsi dan kesadaran tentang naskah kuno sendiri belum terbangun dengan baik. Hal ini didorong dari berbagai faktor yakni pemerintah, masyarakat umum, pemilik naskah, dan dosen atau mahasiswa.
&ldquo;Pemerintah belum menjadikan naskah kuno sebagai acuan untuk mengambil kebijakan, masyarakat umum menganggap naskah kuno tidak menarik dan tidak tahu. Selain itu, pemilik naskah ada yang menganggapnya sebagai benda pusaka sehingga penyimpanannya kurang peduli, hingga dosen dan mahasiswa yang menganggap penelitian tentang naskah kuno mahal dan sulit untuk diteliti,&rdquo; urainya.
Menurutnya, pengarusutamaan naskah kuno Nusantara mengalami sejumlah tantangan yaitu bagaimana menumbuhkan kesadaran pentingnya naskah kuno, menggandeng komunitas anak muda, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yakni peneliti, pemilik naskah kuno, generasi muda, hingga meningkatkan frekuensi sosialisasi dan kolaborasi.
Namun begitu, visibilitas pengarusutamaan naskah kuno Nusantara dapat ditingkatkan, salah satunya melalui kerja sama dengan media. &ldquo;Meningkatkan kerja sama dengan media massa, baik koran, majalah, radio, maupun TV. Dalam simposium Manassa, kami mengapresiasi media televisi atas perhatiannya kepada naskah kuno Nusantara,&rdquo; tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, pria yang akrab disapa Kang Mumu ini menjelaskan sejarah Manassa. Organisasi yang didirikan pada 5 Juli 1996 ini pada awalnya beranggotakan filolog. Kang Mumu mencoba mengubahnya dengan memperluas jaringan keanggotaan, termasuk pemilik naskah dan kalangan muda.
&ldquo;Karena naskah kuno ini sebenarnya ekosistem, jadi saya membangun ekosistem. Sehingga terus berkembang, sekarang jadi 727 anggota, tersebar dari Aceh hingga Sulawesi Tenggara. Kalau mau bergabung Manassa, kami senang sekali,&rdquo; ungkapnya.
Secara berkala, Manassa melakukan kegiatan seperti pertemuan ilmiah berupa simposium internasional, seminar nasional dan internasional, menerbitkan buku dan jurnal Manuskripta sejak 2011, penelitian, serta pelatihan atau bimbingan teknis.
Dijelaskan bahwa aktivitas yang dilakukan Manassa kebanyakan menggunakan sumber dana bantuan luar negeri. Namun saat ini, perhatian pemerintah kepada naskah kuno mengalami peningkatan.
Dia menekankan, upaya penelusuran naskah kuno dari pemilik naskah mesti menggunakan pendekatan khusus yakni kultural. &ldquo;Kalau kami di Manassa, anggotanya ada mahasiswa S1 hingga S3 dari seluruh wilayah Indonesia. Jadi kami menggunakan mereka yang berasal dari daerah yang dimaksud. Mereka yang mulai mendekati pemilik naskah, sehingga kami datang ke pemilik naskah itu tidak dari nol,&rdquo; urainya.
Selain itu, dia membagikan pengalaman agar menemui ketua adat atau pemimpin adat (raja) daerah setempat. &ldquo;Misalnya di wilayah timur saya membantu program digitalisasi naskah di Maluku, Ambon. Itu kami mendekati salah satu pegawai di instansi pemerintah, ternyata raja di sana. Kami menghubungi para raja dari sana, kemudian kami mendapatkan akses. Berbeda dengan di Jawa, kami berbicara ke kyai,&rdquo; pungkasnya.
Rarkornas Bidang Perpustakaan Tahun 2024 membahas tiga kebijakan yang menjadi fokus Perpusnas pada 2024 yakni pengembangan budaya baca dan kecakapan literasi, standardisasi dan akreditasi perpustakaan, serta pengarusutamaan Naskah Nusantara. Sebelumnya pada Selasa (14/5/2024), rakornas menghadirkan pimpinan daerah yang memiliki praktik baik serta pengalaman dalam keterlibatannya pada tiga isu tersebut.
 
Reporter: Hanna Meinita
 
Dokumentasi: Alfiyan A.&nbsp;
 
&nbsp;
 
&nbsp;
 
&nbsp;

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Kota Bima Bangun Perpustakaan di Pusat Kota

Terapkan E-Integrity BPKP, Perpusnas Teguhkan Komitmen Minimalisir Risiko

Pelajari Strategi, Perpusnas Percepat Pembangunan ZI

Perpustakaan Nasional melanjutkan Program Perpuseru pada Tahun 2019

Pengembangan Perpustakaan Diperlukan Komitmen dari Berbagai Pihak

Urgensi Pengarusutamaan Naskah Nusantara