<div dir="auto">Salemba, Jakarta - Biro Umum Perpustakaan Nasional bekerja sama dengan Dirjen Perbendaharaan Kementerian RI menggelar Sosialisasi Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN dan Pranata Keuangan APBN, Selasa (21/7). Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando.Â </div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">Kasubdit Standardisasi dan Pengembangan Kompetensi Pengelola Perbendaharaan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, Bekti Utami menjelaskan, bahwa jabatan fungsional di bidang perbendaharaan terdiri dari Pranata Keuangan APBN dan Analisis Pengelolaan Keuangan APBN. "Jabatan fungsional membentuk pola karir seseorang yang duduk di jabatan fungsional itu. Seperti yang tertuang dalam Peraturan Menpan RB No. 53 dan 54 Tahun 2018 tentang jabatan fungsional di bidang perbendaharaan. Untuk pranata keuangan APBN kualifikasi minimal D3 dengan jenjang terampil, mahir, penyelia. Sedangkan analisi pengelolaan keuangan APBN dengan kualifikasi pendidikan minimal S1 dan jenjang ahli pertama, ahli muda dan ahli madya," jelasnya.Â </div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">Lebih lanjut, Bekti mengatakan, pembentukan jabatan fungsional di bidang perbendaharaan dikarenakan kerugian negara disebabkan pejabat perbendaharaan. Berdasarkan LKPP Tahun 2019, temuan BPK menunjukkan perlunya perbaikan kualitas pengelola keuangan. Diharapkan dengan adanya jabatan fungsional keuangan ini diharapkan pengelola keuangan harus mampu mewujudkan visi pemerintah melalui perencanaan pembangunan yang dialokasikan dalam APBN untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.</div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">"Ada tiga unsur dalam pengelolaan anggaran pada kementerian negara/lembaga, diantaranya PPK, PPSPM dan Bendahara. Untuk masuk dalam jabatan fungsional ini, ada kualifikasi pendidikan diantaranya manajemen, akuntansi, hukum, administrasi, keuangan dan ekonomi," lanjutnya.</div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">Sementara itu, Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando mendorong pegawai yang sudah lama bertugas sebagai pengelolaan keuanganÂ  untuk bisa beralih ke jabatan fungsional. "Saat ini di Perpustakaan Nasional, yang sudah berjalan jabatan fungsional pustakawan, arsiparis, pranata komputer. Karena jika sudah jabatan fungsional itu kerjanya lebih maksimal," tuturnya.</div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">Syarif berharap dengan kegiatan sosialisasi ini, diharapkan memberikan pemahaman terkait eksistensi dan manfaat jabatan fungsional keuangan, termasuk mekanisme inpassing atau penyesuaian. "Dan juga dalam jabatan fungsional kita harus memiliki uraian butir-butir untuk angka kredit yang mengantarkan karir ASN yang berjenjang. Jangan sampai terhenti karena tidak bisa dikembangkan. Pengelola keuangan merupakan jabatan yang akan memiliki prospek masa depan yang sangat baik," pungkasnya.</div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">Reportase : Wara Merdekawati</div>
<div dir="auto">Fotografer : Raden Radityo</div>
<div dir="auto">Â </div>

Sosialisasi Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN dan Pranata Keuangan APBN

<span style="font-size: 12pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) menjalin kerja sama dengan Dharma Wanita Persatuan Pusat. Hal ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pada Senin, (19/2/2024).
<span style="font-size: 12pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Dengan kerja sama ini, Dharma Wanita Persatuan diharapkan dapat ikut berperan dalam mewujudkan peningkatan literasi melalui pemberdayaan perpustakaan.
<span style="font-size: 12pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Plt. Kepala Perpusnas E. Aminudin Aziz mengatakan akan mendukung berbagai program yang akan dilakukan Dharma Wanita Persatuan, terutama untuk bersinergi dengan program yang akan dijalankan Perpusnas.
<span style="font-size: 12pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Perpusnas menginisiasi untuk mengembangkan perpustakaan di level desa melalui sinergi dengan taman baca masyarakat, dengan mengirimkan masing-masing 1000 buku ke 10 ribu perpustakaan desa,&rdquo; tuturnya.
<span style="font-size: 12pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Program ini menurutnya juga akan diselaraskan dengan berbagai pihak yang memiliki peran yang sama di bidang peningkatan literasi masyarakat. &ldquo;Kami ingin program ini memiliki dampak yang lebih besar apabila dilakukan bersama-sama,&rdquo; sebutnya.
<span style="font-size: 12pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Lebih lanjut Plt. Kepala Perpusnas menjelaskan, seorang ibu juga punya kewajiban untuk membangun masyarakat dimulai dengan mendidik anak-anak menjadi generasi yang literat.
<span style="font-size: 12pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Literasi yang dimaksud bukan hanya sebatas membaca, menulis, atau berhitung, tapi bagaimana masyarakat meningkatkan kapasitas dan kecakapan hidup dengan menjadi manusia yang literat,&rdquo; ungkapnya.
<span style="font-size: 12pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan Pusat Franka Nadiem Makarim mengukuhkan Dharma Wanita Persatuan Perpusnas periode 2019-2024. Franka Nadiem Makarim juga menyambut baik langkah kerja sama Dharma Wanita Persatuan Pusat dengan Perpusnas.
<span style="font-size: 12pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Kerja sama ini merupakan wujud komitmen kita bersama untuk meningkatkan literasi di Indonesia melalui pemberdayaan dan pemanfaatan perpustakaan,&rdquo; terangnya.
<span style="font-size: 12pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Menurutnya, menumbuhkan minat dan kecintaan masyarakat pada membaca merupakan upaya besar yang membutuhkan proses yang panjang. &ldquo;Saya yakin sekali dengan kolaborasi Perpusnas dan Dharma Wanita Persatuan kita dapat mendukung berbagai program yang akan dilakukan baik di pusat maupun daerah,&rdquo; tuturnya.

<span style="font-size: 12pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Franka Nadiem Makarim juga berpesan bahwa kegiatan di Dharma Wanita Persatuan senantiasa dilandasi semangat kolaborasi dan dampak serta manfaatnya dapat dirasakan bagi keluarga, lingkungan, bangsa dan negara. &ldquo;Mari terus kuatkan gotong royong untuk memajukan perpustakaan dan memajukan literasi di Indonesia,&rdquo; pungkasnya.
&nbsp;
Reporter: Eka Purniawati
Fotografer: Aji Anwar

Perpusnas Tanda Tangani Nota Kesepahaman Dengan Dharma Wanita Persatuan Pusat

Tebo, Jambi - Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Muhammad Syarif Bando bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tebo meresmikan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Kabupaten Tebo dengan melakukan prosesi pengguntingan pita yang dilanjutkan dengan penandatangan prasasti, Senin (25/9/2023).
Gedung fasilitas layanan perpustakaan Kabupaten Tebo yang berada di depan Sungai Batanghari ini diperluas dengan membangun gedung baru tiga lantai di samping gedung lama yang hanya memiliki satu lantai. Adapun pembangunannya dilakukan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2022 sebesar 4,4 miliar.
Pj. Bupati Tebo, Aspan dalam sambutannya yang pada kesempatan ini diwakili Sekda Kabupaten Tebo, Teguh Arhadi menyampaikan banyak terima kasih atas bantuan DAK yang telah diberikan.
Teguh menekankan bahwa perpustakaan adalah jendela dunia, karena perpustakaan berisi buku yang mengandung informasi dan dengan membacanya, masyarakat dapat mengetahui informasi yang terjadi di belahan bumi lain.
Namun di sisi lain, dia juga meminta agar perpustakaan lebih kreatif dalam membuat program untuk menarik minat masyarakat mengunjungi perpustakaan. Hal tersebut dikarenakan kecanggihan teknologi masa kini mampu menyajikan informasi lebih cepat, sehingga itu menjadi tantangan bagi perpustakaan dalam melayani kebutuhan informasi masyarakat.
&ldquo;Kita harapkan perpustakaan bukan hanya tempat membaca buku, tapi bisa menjadi tempat diskusi, menyampaikan pendapat, dan tempat berkumpul masyarakat untuk menyelesaikan persoalan. Kami juga mengimbau masyarakat Tebo untuk datang ke perpustakaan yang megah ini,&rdquo; imbuhnya.
Lebih lanjut Teguh juga mengharapkan adanya bantuan tambahan untuk melengkapi perpustakaan yang baru saja diresmikan.
Menanggapi yang telah disampaikan, Kepala Perpusnas mengatakan bahwa penyelenggaraan perpustakaan sebagai salah satu unit terkecil masyarakat dalam mencerdaskan anak bangsa sesuai dengan mandatori UUD 1945, dapat berjalan dengan baik apabila ada kontribusi bersama antara para pendidik, tokoh politik, dan orang tua.
&ldquo;Semua yang hadir di sini sudah sukses tapi itu belum cukup karena masih banyak anak-anak di belakang kita yang harus dipikirkan. Kita harus bersatu untuk membangun budaya baca ini,&rdquo; ucapnya.
Syarif Bando menambahkan sejatinya Indonesia kaya akan sumber daya alam, akan tetapi mayoritas masyarakatnya tidak dapat menikmati karena tidak berilmu. Untuk itu, dia mengajak seluruh pihak yang hadir untuk tidak semata mengandalkan dukungan dari pusat namun juga mulai bergerak untuk peduli yakni dengan cara menulis buku.
&ldquo;Untuk lebih menggali dan memahami potensi yang dimiliki suatu daerah, masyarakat yang ada di dalamnya membutuhkan koleksi buku yang sesuai. Jadi saya titip pak Sekda mohon berkenan selaku pengendali anggaran, mungkin sudah saatnya kita tulis buku tentang sejarah, potensi sumber daya alam, dan potensi sumber ekonomi Kabupaten Tebo,&rdquo; jelasnya.
Knowledge is power, demikian disampaikan oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Adin Bondar pada sesi talkshow Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat (PILM) untuk Kesejahteraan di Kabupaten Tebo. Menurutnya pengetahuan menjadi hal yang penting dan menjadi kekuatan bagi sebuah negara untuk maju.
&ldquo;Tidak ada satu negara pun maju tanpa adanya sebuah perilaku kolektif masyarakat atas kegemaran membaca yang kuat. Karena dari membaca, orang jadi memiliki sebuah kesadaran kognitif yang baik,&rdquo; katanya.
Kehadiran perpustakaan megah di daerah baginya dapat menjadi satu ruang publik terbuka bagi masyarakat untuk belajar secara kontekstual, melalui pendampingan keterampilan dan pembelajaran berbasis teknologi guna meningkatkan kualitas hidup mereka.
&ldquo;Kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan di perpustakaan adalah kegiatan pendekatan dalam rangka mengontruksi pengetahuan masyarakat agar cakap,&rdquo; ujarnya.
Sementara itu, Kepala Desa Purwo Bakti, Lenny Maryani memaparkan tiga hal yang dilakukannya sebagai strategi mengajak masyarakat membangun literasi, yaitu mengubah pola pikir masyarakat terhadap perpustakaan, melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat, dan mendukung segala kegiatan di perpustakaan, termasuk dalam hal pendanaan.
Lenny menceritakan kisah suksesnya dalam mengembangkan perpustakaan desa dengan berbagai kegiatan yang merupakan penerapan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
&ldquo;Tanpa kita sadari dari perpustakaan, kita sudah membantu mengurangi angka pengangguran. Kalau kita tidak membenahi dari bawah dulu, maka kita tidak bisa sampai ke atas. Membangun literasi masyarakat butuh proses,&rdquo; pesannya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tebo, Syamsu Rizal memaparkan generasi milenial merupakan generasi yang sangat dekat dengan dunia digital karena menjadikan digital sebagai ruang pribadinya dalam mengakses, mendapatkan, dan membagikan semua bentuk informasi yang ada di internet.
&ldquo;Untuk itu, literasi media di era digital merupakan seperangkat kemampuan yang harus dimiliki seseorang dalam menyaring informasi sekaligus menggunakan perangkat digital seperti internet yang melibarkan kemampuan teknis dan kecerdasan kognitif,&rdquo; paparnya.
Rizal dalam hal ini menyimpulkan, masyarakat literat ialah mereka yang bijak dalam menggunakan media sekaligus menjadi yang terdepan dalam informasi.
Kepala Kejaksaan Negeri Tebo, Dinar Kripsiaji juga mengundang pelajar dan mahasiswa untuk mengunjungi perpustakaan Kejaksaan Negeri Tebo.
&ldquo;Adik-adik kalau literaturnya tidak cukup untuk menganalisa, memecahkan persoalan, silakan ke kejaksaan, kami punya perpustakaan kecil yang bisa diakses oleh masyarakat, boleh siapa saja,&rdquo; ajaknya.
&nbsp;
Reporter: Eka Cahyani &amp; Basma Sartika
 Fotografer: Andri Tri Kurnia

Megah, Perpustakaan Tiga Lantai Hadir di Tebo

Lima Puluh Kota, Sumatera Barat â€“ Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando meresmikan gedung layanan perpustakaan umum daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatra Barat.
Pada tahun ini, Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi salah satu daerah yang menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik subbidang perpustakaan untuk pembangunan gedung baru sebesar Rp10 miliar. Pada kesempatan sama, Kepala Perpusnas juga mengukuhkan Nevi Zulfia Nasrun Safaruddin sebagai Bunda Literasi Kabupaten Lima Puluh Kota periode 2021-2024.
Dalam sambutannya, Syarif Bando menyatakan perpustakaan harus hadir untuk semua kalangan. Tidak hanya melayani akademisi, perpustakaan juga harus melayani masyarakat marginal. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan bahan bacaan berupa ilmu terapan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga dengan begitu, masyarakat dapat mengalami perubahan tingkat kesejahteraan melalui bahan bacaan di perpustakaan.
"Kita harus mengubah masyarakat dari yang tidak baik menjadi baik," jelasnya dalam peresmian Gedung Layanan Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak, Sumbar, pada Senin (13/12/2021).
Dia berharap, gedung layanan dapat menjadi sumber penerangan yang mengirimkan cahaya ilmu pengetahuan kepada masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota. Selain itu, gedung layanan perpustakaan ini juga didorong agar menjadi sumber mata air utk menghilangkan dahaga masyarakat yang merasa kehausan atas ilmu pengetahuan dan skill.
"Mari kita ajak masyarakat ke sini. Bupati tolong instruksikan sekda agar setiap sekolah, berkunjung ke sini sehari satu sekolah, guru mengajak siswa belajar sampe sore di sini. Kepala dinas yang akan menyiapkan materi-materi tutorial. Karena sekarang pembelajaran serba cepat," urainya.
Dia menekankan, cara berpikir konvensional harus diubah ke mutakhir. Dunia pendidikan harus berbenah, terutama dalam pembelajaran, sehingga siswa dan mahasiswa harus disiapkan menghadapi persaingan pada masa mendatang. "Doktrin cara pendidikan kita perlu diperbaiki. Kalau saya mengajar mahasiswa saya, tidak akan mengajarkan teknologi bikin pesawat seperti saat ini, karena ke depan itu teknologinya sudah ketinggalan," tuturnya.
Sementara itu, Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo menyatakan rasa syukur dan terima kasih kepada Kepala Perpusnas atas dukungan dalam pembangunan gedung layanan perpustakaan. Dia berharap perpustakaan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, baik oleh masyarakat umum yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota maupun Provinsi Sumbar.
"Karena kita mengharapkan ke depan, masyarakat Lima Puluh Kota menjadi masyarakat yang literat dalam menghadapi industrialisasi 5.0," ujarnya.
Dia menegaskan, perpustakaan adalah milik bersama. Semua lapisan masyarakat yang tersebar di 13 kecamatan dan 79 nagari atau desa, maupun siswa di 400 sekolah dasar hingga menengah, harus memanfaatkan perpustakaan. "Semuanya itu tentu saja harus banyak membaca dan belajar, baik formal maupun nonformal," tegasnya.
Selain membaca, dia mendorong para guru agar menulis. Menurutnya, banyak membaca membuat kita mengetahui isi dunia. Namun jika menulis, dunia akan mengetahui kita. Para guru diminta minimal menulis biografinya. Dalam menghadapi masa depan, harus belajar menyalurkan ide dan pikiran. Itulah yang namanya berinovasi.
Usai pengukuhan, Bunda Literasi mengapresiasi pengukuhan sebagai penghargaan untuk berkontribusi dalam meningkatkan minat baca di Kabupaten Lima Puluh Kota. Dia berharap melalui perpustakaan dan aktivitas membaca, akan lahir para pemenang dari kabupatennya.
"Karena seperti disampaikan Kepala Perpusnas semua ilmu pengetahuan yang kita hadapi di masa depan ini melahirkan kita sebagai pemenang itu diawali dengan membaca, baik dengan buku cetak maupun buku digital," pungkasnya.
Gedung layanan perpustakaan Kabupaten Lima Puluh Kota dibangun di atas tanah seluas 3.000 meter persegi yang diperuntukkan oleh bupati untuk perpustakaan Kabupaten Lima Puluh Kota. Luas gedung 1.200 meter persegi dengan dua lantai dilengkapi rooftop. Pembangunan dilakukan pada Februari hingga November 2021.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution
Â

Bersumber dari DAK, Kabupaten Lima Puluh Kota Miliki Gedung Layanan Perpustakaan Baru  Â 

JAKARTAâ€“Seluruh insan perpustakaan di Tanah Air harus menguatkan perannya dalam mentransfer pengetahuan. Hal itu ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan 2021. Acara dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri, Suhajar Diantoro mewakili Mendagri Tito Karnavian.
Rakornas tahun ini mengusung tema "Integrasi Penguatan Sisi Hulu dan Hilir Budaya Literasi dalam Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural" serta perumusan rencana pembangunan di bidang perpustakaan tahun 2021. Tema ini diangkat sebagai jawab berbagai persoalan dan tantangan peran perpustakaan dan stakeholder masa kini.
Berbeda dengan kegiatan Rakornas tahun lalu, mengingat pandemi virus corona belum mereda, Rakornas yang digelar pada 22-23 Maret ini dilakukan dilakukan secara virtual atau daring dengan menggunakan aplikasi Zoom yang diikuti sebanyak 10.000 peserta yang juga bisa disaksikan lewat media sosial Perpusnas.
Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Muhammad Syarif Bando menyatakan, Rakornas bertujuan menguatkan peran perpustakaan dalam transfer pengetahuan untuk meningkatkan budaya literasi sekaligus berperan dalam pemulihan ekonomi nasional. Diakui teori ilmu perpustakan yang relevan saat ini adalah transfer of knowledge.
"Konsolidasi dan koordinasi antarpemangku kepentingan di bidang perpustakaan secara intens dilakukan dalam Rakornas, sehingga perpustakaan sebagai leading sector dalam peningkatan literasi, inovasi, dan kreativitas bisa mewujudkan masyarakat berpengetahuan dan berkarakter,â€ ungkap Syarif Bando saat membuka Rakornas dari Gedung Layanan Perpusnas, Jakarta, Senin (22/3/2021).
Ditegaskan literasi adalah kedalaman pengetahuan seseorang terhadap suatu subjek ilmu pengetahuan yang menjadi kunci utama untuk berdaya saing. Tugas saat ini adalah memastikan sisi hulu berperan optimal dan berfungsi baik sekaligus memastikan kebutuhan bahan bacaan bagi 270 juta penduduk terpenuhi.
Menurutnya ada empat tingkatan literasi yakni pertama, kemampuan mengumpulkan sumber-sumber bahan bacaan. Kedua, kemampuan memahami apa yang tersirat dari yang tersurat.
Ketiga, kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan baru, teori baru, dan kreativitas serta inovasi baru hingga memiliki kemampuan menganalisis informasi dan menulis buku. Keempat, kemampuan menciptakan barang atau jasa yang bermutu yang bisa dipakai dalam kompetisi global.
Perspektif literasi Indonesia masih sedang dikarenakan kemampuan akses informasi terkait TIK yang rendah, kurangnya ketersediaan dan akses terhadap informasi yang berkualitas, serta ketidakmampuan untuk mendapatkan informasi yang relevan.
"Maka dari itu solusinya adalah peningkatan akses informasi, penguatan infrastruktur informasi dan penguatan konteks informasi bagi individu. Dengan begitu menghasilkan keadilan informasi dan peningkatan literasi sehingga berdampak pada kesejahteraan," ucap Syarif Bando.
Hasil kajian tingkat kegemaran membaca masyarakat Indonesia Tahun 2020 mencapai 55,74 persen dan pada 2019 mencapai 53,84. Hal ini masuk kategori sedang. Frekuensi membaca 4 kali/pekan, durasi membaca 1 jam 36 menit/hari, jumlah 2 buku/triwulan.Â  Sementara untuk tahun 2022 nilai kegemaran membaca masyarakat ditargetkan mencapai 63,3 dengan indeks pembangunan literasi masyarakat 13.
Maka dari itu kebijakan dan sinkronisasi pengembangan perpustakaan pusat dan daerah diperlukan guna mewujudkan pembangunan literasi dan kegemaran membaca masyarakat. Indikatornya meningkatnya nilai kegemaran membaca masyarakat dengan target 2024 adalah 71,3 persen dan nilai indeks pembanguna literasi masyarakat pada tahun 2024 mencapai 15. Untuk itulah diperlukannya sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan lainnya.
Sejalan dengan Perpusnas
Suhajar Diantoro yang mewakili Mendagri Tito Karnavian menyatakan Kemendagri mendorong terwujudnya budaya literasi yang sejalan dengan sasaran strategis Perpusnas. Hal ini guna mewujudkan pembangunan literasi dan kegemaran membaca masyarakat serta target kinerja urusan perpustakaan di provinsi dan kabupaten/kota.
â€œUsaha-usaha integrasi dari hulu ke hilir yang melibatkan berbagai sektor dalam memperkuat budaya literasi harus terus dibangun. Dari hulu, dibutuhkan kesadaran pentingnya perpustakaan oleh kepala daerah," ucap dia.
Menurutnya sudah saatnya kelembagaan perpustakaan berdiri sendiri. Pasalnya, ketika kelembagaan masih digabung, maka penganggaran terkait literasi juga akan terbagi. Untuk itu diwujudkanlah dukungan APBD bagi pembangunan perpustakaan daerah dalam meningkatkan indeks literasi dan kegemaran membaca.
Namun kendalanya adalah keterbatasan sarana dan prasarana perpustakaan, ketersediaan koleksi buku yang memadai dan sesuai kebutuhan masyarakat, keterbatasan SDM pengelola perpustakaan, keterbatasan pemahaman tentang penyelenggaraan urusan perpustakaan serta keterbatasan dukungan anggaran.
â€œPadahal, Indonesia memiliki 164.000 jumlah perpustakaan, dan menjadi negara kedua dengan jumlah infrastruktur perpustakaan terbanyak setelah India yang berjumlah 323.605 perpustakaan,â€ urai dia.
Pada 2019 banyak kepala daerah belum menganggap penting keberadaan perpustakaan. 33 kabupaten/kota yang sudah membentuk kelembagaan perpustakaan setingkat dinas. 23 kabupaten/kota belum memiliki perpustakaan. 458 kabupaten/kota menggabungkan perpustakaan dengan lembaga lainnya.
Maka dari itu kepala daerah (pemda) berperan atas kesadaran pentingnya perpustakaan. Pemerintah perlu mendorong agar budaya literasi tidak bisa ditawar, untuk menjawab tantangan peningkatan sumber daya manusia. Dukungan penuh dari APBD dan peningkatan kualitas SDM sangat mutlak.
â€œPerpustakaan daerah harus membangun kerja sama dengan berbagai lembaga dengan mengusung program inovatif untuk turut mengatasi permasalahan seperti minimnya anggaran, kurangnya sumber daya manusia, meningkatnya kebutuhan informasi pemustaka serta perbaikan standarisasi penyediaan dan pengelolaan data yang terintegrasi baik pada tingkat pusat maupun daerah,â€ ungkap Suhajar.
Pemda perlu mendorong konsep perpustakaan yang lebih inklusif, sebagaimana perpustakaan modern pada umumnya. Serta mengintegrasikan seluruh layanan perpustakaan daerah baik secara offline maupun online sehingga memudahkan akses masyarakat dalam mendapatkan bahan bacaan.
Sesi kebijakan Rakornas diisi oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Bupati Magetan Suprawoto. Selain itu, hadirÂ Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Deputi Bidang Pembangunan Manusia Masyarakat dan Kebudayaan Bappenas Kementerian PPN/Bappenas, dan Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi.
*Laporan Tim Humas Perpustakaan Nasional RI

Rakornas Bidang Perpustakaan 2021: Kuatkan Peran Perpustakaan dalam Transfer Pengetahuan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta &ndash; Program TPBIS menjadi pokok bahasan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan Tahun 2023.
Rakornas Tahun 2023 mengusung tema &ldquo;Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial untuk Kesejahteraan, Solusi Cerdas Pemulihan Ekonomi Masyarakat Pasca Pandemi COVID-19&rdquo;.
Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) yang diusung Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) dinilai efektif dan manfaatnya dirasakan masyarakat.
Demikian disampaikan oleh Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Ofy Sofiana, saat menjadi narasumber pada kegiatan Konferensi Pers Jelang Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2023.
Program TPBIS dijalankan oleh Perpusnas dengan dukungan dari Bappenas RI sejak 2018. Tujuannya demi terciptanya masyarakat sejahtera melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Sejahtera dalam hal ini menunjuk ke keadaan yang baik.
Esensinya, TPBIS berupaya mengurangi kemiskinan masyarakat marginal melalui pendayagunaan perpustakaan umum di daerah di Indonesia.
Rakornas difokuskan pada upaya Perpusnas memperkuat program TPBIS sebagai solusi dalam pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi COVID-19. Perpustakaan dituntut untuk memiliki inovasi, kreativitas, rancangan dan interaktivitas, serta perubahan pola pikir.
&ldquo;Rakornas tahun 2023 memang difokuskan pada upaya Perpusnas untuk memperkuat program TPBIS karena di tahun ini kita sedang berupaya bangun dari dampak pandemi Covid-19, sehingga program TPBIS perlu dilakukan dalam rangka pemulihan masyarakat,&rdquo; ucap Ofy Sofiana.
Lebih lanjut, dia mengatakan, program TPBIS ke depan mampu secara berkesinambungan memvalidasi bahwa keberadaan perpustakaan mampu menjadi sektor pendukung dalam pemulihan sektor ekonomi di Indonesia.
&nbsp;&ldquo;Perpustakaan mampu menjadi sektor pendukung dalam pemulihan sektor ekonomi,&rdquo; tegasnya.
Ketua Panitia Rakornas, Joko Santoso, menerangkan bahwa konsep program TPBIS ialah merancang perpustakaan sebagai ruang publik terbuka, sehingga tidak sebagai ruang kantor. Hal tersebut diharap dapat menggeser mindset lama tentang perpustakaan.
&ldquo;Perpustakaan saat ini dapat dijadikan sebagai ruang publik bagi masyarakat untuk berlatih secara kontekstual, berlatih keterampilan pun kecakapan dan berbagi pengalaman, sehingga buku-buku yang ada jenisnya harus praktis, pragmatis, dan tepat guna,&rdquo; jelasnya.
Adapun keberhasilan dari program TPBIS yang dirasakan oleh masyarakat di banyak daerah terletak pada tim sinergi yang dibentuk. Tim sinergi ini merupakan gabungan dari pegiat literasi, akademisi, dan dinas lain di daerah yang dikuatkan dengan SK kepala daerah.
&ldquo;Salah satu keberhasilan dari tim sinergi yakni mereka berhasil dalam melakukan advokasi terkait penggunaan dana desa untuk pembangunan perpustakaan,&rdquo; terangnya.
Joko menambahkan, konsolidasi, sinergi, dan koordinasi antarpemangku kepentingan di bidang perpustakaan baik pusat maupun daerah secara intens harus dilakukan sehingga perpustakaan dapat memberikan peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan Konferensi Pers Jelang Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2023 menghadirkan juga Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah, dan Perguruan Tinggi Perpusnas, Nurcahyono, Kepala Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara Perpusnas, Agus Sutoyo dan Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerjasama dan Humas Perpusnas, Sri Marganingsih.
Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2023 yang rencananya berlangsung pada 6-7 Maret 2023 di Hotel Pullman Jakarta Central Park akan menghasilkan kebijakan dan/atau rekomendasi serta rencana program dan kegiatan tahun 2024.
Reporter: Basma Sartika
 Fotografer: Aditya Irfan Fakhruddin dan Andri Tri Kurnia

Berita

Booklet Informasi Layanan (Penerima Bantuan)

Pencarian

Berita Lainnya

Sosialisasi Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN dan Pranata Keuangan APBN

Perpusnas Tanda Tangani Nota Kesepahaman Dengan Dharma Wanita Persatuan Pusat

Megah, Perpustakaan Tiga Lantai Hadir di Tebo

Bersumber dari DAK, Kabupaten Lima Puluh Kota Miliki Gedung Layanan Perpustakaan Baru Â

Rakornas Bidang Perpustakaan 2021: Kuatkan Peran Perpustakaan dalam Transfer Pengetahuan

Perpusnas Gelar Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2023, TPBIS Jadi Topik Utama