Boyolali, Jawa Tengah- Melalui penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) subbidang perpustakaan, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI memberikan bantuan bantuan pembangunan gedung layanan perpustakaan kepada Pemerintah Kab. Boyolali senilai 10 milyar rupiah.
Gedung Perpustakaan yang diberi nama â€œRemen Maosâ€ tersebut, diresmikan Selasa (15/3/2022) oleh Deputi Bidang Pengembangan Bahan Perpustakaan dan Jasa Informasi, Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas), Ofy Sofiana bersama Bupati Boyolali, M. Said Hidayat.
Ofy mengatakan skema pendanaan pembangunan perpustakaan melalui DAK subbidang perpustakaan diharapkan mampu menjadi stimulan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan layanan perpustakaan dan meningkatkan indeks literasi masyarakatnya.
â€œPembangunan kualitas SDM Indonesia merupakan fokus prioritas pemerintah dalam pembangunan bangsa, dan salah satunya adalah dengan penguatan literasi masyarakat, karena dengan menguatnya literasi masyarakat maka semakin besar peluang kita untuk dapat bersaing secara global dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,â€ ungkap Ofy.
Ofy juga meminta peran dukungan pemerintah daerah Boyolali agar mendukung peningkatan sarana dan prasarana layanan maupun program dan kegiatan perpustakaan.
â€œKeberhasilan pembangunan ini juga harus diimbangi dengan kelengkapan fasilitas lainnya, seperti perabotan, perangkat teknologi dan koleksi yang lengkap sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat ketika memanfaatkan perpustakaan,â€ imbuhnya.
Ofy juga berharap perpustakaan yang baru tersebut dapat difungsikan secara maksimal sebagai ruang pembelajaran maupun berkegiatan bagi masyarakat Boyolali untuk memperoleh akses pengetahuan dan informasi yang berguna bagi peningkatan kualitas hidupnya.
Bupati Boyolali M. Said Hidayat mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat melalui Perpusnas atas perhatian dan dukungan pembangunan fasilitas perpustakaan bagi masyarakat Boyolali.
â€œPerpusnas membantu mewujudkan mimpi menciptakan generasi muda Boyolali yang semakin hebat dan punya keinginan terus membaca seperti nama perpustakaan â€œRemen Maosâ€ yang artinya suka membaca,â€ ungkapnya.
Said mengatakan, yang perlu menjadi perhatian tidak hanya dengan mempersiapkan gedung yang representatif saja, tapi juga bagaimana mengisinya sehingga masyarakat khususnya anak-anak dan generasi remaja punya keinginan membaca.
â€œMembaca akan memunculkan inovasi dan gagasan berwirausaha dan berpikir kreatif yang tidak diajarkan di ruang kelas. Ini juga akan berperan mengurangi angka pengangguran dan menyerap tenaga kerja di Kab. Boyolali,â€ imbuhnya.
Lebih lanjut Said menyampaikan harapan dengan dibukanya Perpustakaan Derah Remen Maos ini bisa memberikan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat Kab. Boyolali mengisi ruang kosong di kepala dengan berbagai ilmu.
Â 
Reporter: Eka Purniawati Fotografer: Ahmad Kemal

Perpusnas Alokasikan DAK 10 Milyar Bangun Perpustakaan Daerah Boyolali

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menerima kunjungan Duta Besar Kazakhstan untuk Indonesia Daniyar Sarekenov di Ruang Rapat Pimpinan Gedung Layanan Perpusnas, Rabu (2/10). Pada kunjungan tersebut, dibahas mengenai kerjasama yang akan dilakukan antara Perpusnas dengan Kazakhstan.
Duta Besar Kazakhstan untuk Indonesia Daniyar Sarekenov mengatakan, keberadaan perpustakaan memiliki peran penting dalam melindungi kebudayaan suatu negara. Seperti halnya, Perpustakaan Nasional RI dapat menjadi wadah untuk melestarikan dan merawat budaya Indonesia.
Dalam kunjungannya, Daniyar menyampaikan keinginannya untuk bekerjasama dengan Perpustakaan Nasional RI. Diantaranya, dengan membuka Kazakhstan Literatur Corner, kegiatan ini sudah pernah diwujudkan di Perpustakaan Nasional Malaysia. "Saya berharap bisa bekerjasama dengan Perpustakaan Nasional RI untuk mengenalkan budaya Kazakhstan kepada Masyarakat Indonesia," jelas Daniyar.
Sementara itu, Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menyambut baik kerjasama yang akan dilakukan dengan pihak Kedubes Kazakhstan untuk Indonesia. "Sebelumnya kami juga sudah melakukan kerjasama dengan Negara Oman dan Iran untuk melakukan pameran di Perpusnas. Kami harap juga bisa bekerjasama dengan Kazakhstan untuk melakukan pameran disini," ungkapnya.
Reporter : Wara Merdekawati / Basma Sartika Fotografer : Raden

Kepala Perpusnas Terima Kunjungan Dubes Kazakhstan Daniyar Sarenekov

Jakartaâ€”Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) turut mendukung upaya percepatan penyelenggaraan mal pelayanan publik (MPP) di seluruh Indonesia.
Dukungan diberikan dengan ikut serta dalam penandatanganan nota kesepahaman antara 17 kementerian/lembaga, BUMN, dan badan hukum publik, yang memiliki layanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui MPP. Kerja sama ini merupakan inisiatif Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Para pihak yang melakukan kerja sama akan menyelenggarakan pelayanan publik di MPP sesuai lingkup kewenangan masing-masing.
Penandatanganan nota kesepahaman disaksikan secara langsung Wakil Presiden RI, Maâ€™ruf Amin. Selain itu, seluruh kepala daerah yang akan menyelenggarakan MPP mengikuti acara secara virtual.
Wapres menyatakan penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan langkah penting untuk mewujudkan komitmen dalam merealisasikan reformasi birokrasi. Wapres berharap nota kesepahaman segera diwujudkan dengan mengesampingkan ego sektoral, guna tercapainya percepatan penyelenggaraan MPP yang berkualitas.
Dijelaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab penuh dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas kepada warga negara sejak kelahiran hingga kematiannya. â€œPengurusan akta kelahiran, pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, pajak hingga surat kematian harus dapat diakses oleh masyarakat secara praktis dan sederhana,â€ jelas Wapres di kantor Kementerian PANRB di Jakarta, Selasa (28/6/2022).Â 
<img class="content-img" src="../webforms/uploads/images/477IMG_2196.JPG" border="0" width="400" height="267" />
Wapres memaparkan target 100% MPP sudah dibangun di seluruh Indonesia pada tahun 2024. Hingga Juni 2022, sebanyak 59 MPP sudah hadir di masyarakat.
â€œSampai pertengahan Juni 2022, jumlah MPP yang telah diresmikan baru mencapai 57 MPP, ditambah 2 MPP yang siap diresmikan pada tahun 2022. Artinya, baru terdapat 59 MPP atau sekitar 11% dari 508 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Dengan demikian, kita masih memiliki banyak pekerjaan rumah untuk menyediakan MPP pada setiap daerah,â€ urainya.
Selain target kuantitas, Wapres meminta agar kualitas MPP diperhatikan dengan melakukan evaluasi efektivitas maupun kesiapan untuk menjadi MPP digital.
â€œSaya optimis kita bisa mencapai kedua target kuantitas dan kualitas tersebut, apabila kepala daerah sungguh-sungguh melaksanakan komitmennya, serta pimpinan kementerian dan lembaga pusat memberikan dukungannya,â€ tuturnya.
Wapres menambahkan, keberhasilan penyelenggaraan MPP di kabupaten/kota dapat menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan reformasi birokrasi nasional.
<img class="content-img" src="../webforms/uploads/images/415IMG_2072.JPG" border="0" width="400" height="267" />
Sekretaris Utama Perpusnas, Ofy Sofiana, yang hadir mewakili Kepala Perpusnas, menyatakan pihaknya bangga dilibatkan untuk mengadakanÂ sarana dan prasarana di MPP. Menurutnya, keterlibatan 17 instansi dalam nota kesepahaman ini akan memudahkan masyarakat dalam mengakses pengurusan pelayanan publik.
Kemudahan akses ini sejalan dengan upaya Perpusnas untuk menjangkau masyarakat dengan menyediakan buku-buku yang mudah dijangkau dan dibaca. Esensinya, Perpusnas berupaya meningkatkan kegemaran membaca masyarakat. Di MPP, Perpusnas menyiapkan Pojok Baca Digital (Pocadi) sehingga masyarakat bisa mengurus kebutuhannya dan membaca buku.
â€œKarena intinya Perpustakaan Nasional juga mempunyai visi yang sama, memberikan kemudahan akses kepada masyarakat sehingga masyarakat dipenuhi kebutuhan informasinya, dipenuhi semua kepentingannya, dan memudahkan di dalam pengurusan segala hal terkait dengan kepentingan mereka,â€ paparnya.
Dia mendukung upaya pemerintah untuk membangun MPP di seluruh daerah di Indonesia. Namun ditambahkannya, hal ini membutuhkan komitmen dari pemerintah daerah dan dukungan dari pemerintah pusat.
Â <img class="content-img" src="../webforms/uploads/images/179IMG_0235.JPG" border="0" width="400" height="267" />
Menteri PANRB ad interim, Mahfud Md, menjelaskan MPP diadaptasi di Indonesia sejak 2017. Pada awal pelaksanaan kebijakan MPP ditetapkan 4 MPP percontohan yaitu MPP DKI Jakarta, Batam, Surabaya, dan Banyuwangi. Konsep penyelenggaraan MPP merupakan inisiasi yang bermula dari hasil studi, tiru, praktik pelayanan publik prima melalui konsep public service hall di Georgia dan Asan Xidmat di Ajerbaizan.
Untuk mendorong terselenggaranya MPP di kabupaten/kota, akan dilakukan upaya penguatan dan percepatan, yakni penguatan komitmen pimpinan terutama di daerah untuk mendukung terselenggaranya MPP, penguatan dukungan dari DPRD terkait kebijakan budgeting di daerah untuk pembentukan MPP, dan penguatan pemahaman tentang konsep penyelenggaraan MPP dan dampaknya terhadap reformasi pelayanan publik.
Daftar pimpinan instansi yang melakukan penandatanganan sebagai berikut:
<ol>
<li>Menteri PANRB</li>
<li>Menteri Dalam Negeri</li>
<li>Sekretaris Mahkamah Agung</li>
<li>Menteri Keuangan</li>
<li>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia</li>
<li>Menteri Agama</li>
<li>Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional</li>
<li>Jaksa Agung RI</li>
<li>Kepala Kepolisian Negara RI</li>
<li>Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN)</li>
<li>Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)</li>
<li>Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)</li>
<li>Kepala Perpustakaan Nasional RI</li>
<li>Direktur Utama BPJS Kesehatan</li>
<li>Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan</li>
<li>Direktur Utama PT Taspen</li>
<li>Direktur Utama PT PLN</li>
</ol>
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Humas Kementerian PANRB

Perpusnas Dukung Percepatan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Kepala Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) menandatangani Piagam Penerapan Manajemen Risiko Perpustakaan Nasional yang diselenggarakan secara online dan on-site pada Rabu (30/6/2021). Kegiatan tersebut kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi kebijakan penerapan dan evaluasi manajemen risiko dengan narasumber Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan BPKP.
Memahami pentingnya penerapan manajemen risiko pada setiap kegiatan rutinnya, Perpustakaan Nasional telah menetapkan peraturan perundang-undangan sebagai langkah strategis bagi semua unit di lingkungan Perpustakaan Nasional RI, khususnya unit eselon 2 dan UPT untuk melakukan penerapan pengelolaan manajemen risiko di unitnya secara terstruktur, komprehensif, dan baku sesuai dengan pedoman yang berlaku.
Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Sri Marganingsih menyebutkan secara keseluruhan pada tahun 2020/2021 di unit eselon 2 dan UPT terdapat 398 risiko yang harus diselesaikan atau dalam proses penyelesaian. Oleh karena itu, diperlukan adanya tindak lanjut terhadap risiko tersebut dengan mengadakan pemetaan rencana perlakuan risiko dan tindak lanjut rencana perlakuan risiko yang menghasilkan dokumen yang ditandatangani pada hari ini.
â€œPenandatanganan naskah perlakuan risiko ini merupakan komitmen untuk menindaklanjuti apa yang telah disepakati secara tertulis untuk menyelesaikan, menindaklanjuti rencana perlakuan risiko di unit kerja masing-masing,â€ ujar Sri.
Sementara itu, Kepala Perpusnas M. Syarif Bando dalam sambutannya menjelaskan bahwa risiko yang teridentifikasi tersebut terkait dengan posisi Perpustakaan Nasional yang menjadi public service atau institusi pelayanan umum yang selalu dihadapkan pada persoalan baik yang disebabkan oleh alam yang tidak terduga maupun dinamika masyarakat yang dilayani di satu sisi dan pada sisi yang lain juga lebih besar disebabkan oleh faktor internal.
Lebih lanjut Syarif mengungkapkan Perpustakaan Nasional berkomitmen kuat untuk memastikan seluruh tahapan penyelesaian penyebab risiko terlaksana dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, ia mengharapkan arahan dari BPKP.
â€œSampai Desember 2021 ini target untuk tindak lanjut rencana perlakuan risiko kurang lebih sekitar 942, kami berharap bahwa di dalam agenda hari ini kami mendapatkan pencerahan, pengarahan bagaimana agar rencana ini bisa betul-betul direalisasikan, terutama karena banyak hal, misalnya kesadaran pengelolaan risiko belum menjadi budaya Perpusnas,â€ tegasnya.
Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan BPKP, Iwan Taufiq Purwanto, menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berdasarkan PP No. 60 tahun 2008 terdiri dari lima unsur, yang salah satunya adalah penilaian risiko dan risiko ini kemudian dikembangkan menjadi manajemen risiko secara keseluruhan.
â€œSebagaimana kita ketahui bahwa salah satu unsur dari lima unsur SPIP adalah penilaian risiko dan risiko ini kemudian dikembangkan menjadi manajemen risiko secara keseluruhan,â€ papar Iwan.
Iwan Taufiq Purwanto dalam paparannya menjelaskan bahwa dalam melakukan mitigasi risiko pada suatu lembaga, ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan, yaitu identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, respons risiko, dan pemantauan.
â€œPada saat melaksanakan identifikasi, analisis, dan evaluasi atas risiko harus dirumuskan secara spesifik agar tepat diusulkan rencana tindak pengendaliannya sebagai langkah mitigasinya,â€ pesannya.
Inspektur Perpustakaan Nasional Darmadi mengingatkan bahwa yang masih perlu dilakukan adalah mensosialisasikan bagaimana supaya semua unit kerja sadar akan risiko.
Acara diakhiri dengan penandatanganan dokumen perlakuan risiko semua unit kerja eselon 2 dan UPT di lingkungan Perpustakaan Nasional RI.
Â 
ReportaseÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â  : Radhitya Purnama

Perpustakaan Nasional Berkomitmen Tindak Lanjuti Rencana Perlakuan Risiko

Jakartaâ€”Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menyelenggarakan Focus Group Discussion #4 yang mengangkat tema â€œSejarah Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan di Indonesia dari Masa ke Masaâ€ dilaksanakan secara virtual. Acara dibuka dengan sambutan dari Kepala Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara Perpusnas Teguh Purwanto. Diskusi menghadirkan Pustakawan Ahli Madya Perpusnas Atikah dan guru besar Ilmu Perpustakaan di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia Sulistyo Basuki.
Dalam paparannya, Atikah menjelaskan tokoh yang terlibat pada masa awal pembentukan Perpusnas salah satunya adalah Raden Mas Ngabehi Poerbatjaraka yang merupakan budayawan, ilmuwan Jawa, filolog otodidak, dan pakar Jawa Kuno.
Atikah menambahkan awal terbentuknya Perpusnas dimulai dari kerja sama dengan UNESCO pada 1949 untuk membangun perpustakaan di berbagai desa. Kemudian dilanjutkan dengan pendirian Biro Perpustakaan termasuk Badan Bibliografi Nasional RI.
Pada akhirnya, Rencana Nasional Pengembangan Perpustakaan Nasional dilanjutkan dengan Pendirian Lembaga Perpustakaan atau Badan Nasional Pengembangan Perpustakaan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 095 Tahun 1967. Pada tahun 1970, pendirian â€œYayasan Perpustakaan Nasionalâ€ dilakukan, yang tugasnya adalah mempersiapkan berbagai hal demi terwujudnya sebuah â€œPerpustakaan Nasionalâ€.
â€œSebelum menjadi salah satu perpustakaan tertinggi, Indonesia pernah menjadi satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang belum mempunyai Perpustakaan Nasional,â€ tuturnya.
Sementara Sulistyo Basuki dalam paparannya menjelaskan mengenai Raden Patah, seorang pustakawan yang tidak banyak dikenal khalayak. Raden Patah merupakan pustakawan otodidak yang menjadi perantara perpustakaan yang dikunjungi di pulau Jawa dan Sumatera.
Pada 1953, atas biaya UNESCO, AGW Dunningham (New Zealand) datang ke Indonesia untuk memberikan konsultasi di bidang bibliografi dan perpustakaan. Laporannya berjudul A report on a survey and recommendation for the establishment of a national library service in Indonesia. Laporan itu dibuat dengan pendamping Raden Patah, kepala Perpustakaan Negara Yogyakarta.
Laporan tersebut menyarankan sistem perpustakaan nasional serta pembentukan Dewan Perpustakaan Nasional. Saran ini diterima dalam Kongres Perpustakaan Seluruh Indonesia 1954 yang mengusulkan kepada Menteri PPK. Yang pada akhirnya Mr. Muh Yamin membentuk Dewan Perpustakaan Nasional pada 1955.
â€œDunningham itu orangnya tinggi, yah tingginya sekitar 190an mungkin, saya pernah bertemu beliau di tahun 60-an,â€ tutur Sulistyo Basuki saat menjelaskan tentang Dunningham. Perpustakaan Nasional sangat beruntung bisa menghadirkan narasumber yang juga menjadi saksi sejarah lahir dan terbentuknya Perpustakaan Nasional Indonesia.
Reporter: Syifa Azka Layalia
Â

Perpusnas Selenggarakan FGD Sejarah Perpustakaan dari Masa ke Masa

Jakarta,- Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando mengatakan alumni perguruan tinggi harus bisa mendampingi masyarakat yang belum sejahtera untuk dapat keluar dari problematika yang dihadapi.
Dirinya mengungkapkan Indonesia segera mengubah institusi pendidikannya dan seluruh peserta didiknya dianjurkan menghasilkan buku-buku ilmu terapan, tidak hanya terbatas pada menulis skripsi maupun tesis saja sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat.
â€œSepertinya kita ditantang untuk persiapkan jutaan buku ilmu terapan yang kita akan sebarkan ke masyarakat desa dan kita dampingi mereka agar mereka bisa mengelola potensi sumber daya alam dan inilah yang mungkin akan mengubah paradigma perguruan tinggi bahwa alumni perguruan tinggi tidak lagi mencari pekerjaan setelah wisuda tapi menciptakan lapangan kerja bersama dengan masyarakat dengan potensi sumber daya alam yang melimpah,â€ imbuhnya.
Lebih lanjut Syarif Bando menjelaskan bahwa berkaitan dengan peran perpustakaan perguruan tinggi dalam meningkatkan kesejahteraan sudah sesuai dengan regulasi yang sudah disampaikan oleh Menteri Pendidikan di mana setiap alumni perguruan tinggi paling lama 6 bulan sudah harus menciptakan lapangan kerja atau terserap di lapangan kerja.
â€œSaya kira kita semua tahu bahwa parameter daripada perguruan tinggi yaitu menciptakan SDM yang kompetisinya bertaraf dunia. Karena itu alumni perguruan tinggi harus memiliki kemampuan bertaraf Internasional dan juga harus menjadi sosok yang bisa menciptakan lapangan kerja sesuai dengan keahliannya,â€ tegas Syarif.
Di sisi yang sama, peningkatan transformasi perpustakaan perguruan tinggi dengan berbagai aspek di dalamnya sangat besar manfaatnya untuk membuka wawasan dan memahami tantangan apa saja yang tengah dihadapi Bangsa Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Direktur Riset, Teknologi, dan Pengabdian pada Masyarakat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Teuku Faisal Fathani, Kamis (17/2/2022).
Dalam FGD Pengabdian Kepada Masyarakat Melalui Transformasi Perpustakaan Perguruan Tinggi untuk Kesejahteraan yang digelar Perpustakaan Nasional secara daring tersebut Faisal menyebut beberapa yang menjadi tantangan bangsa Indonesia saat ini yakni mulai dari demokratisasi, kesenjangan, hingga ketergantungan import.Â 
Bahkan Faisal menyebutkan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia masih di bawah rata-rata Global yaitu berada di peringkat 107 dari 189 negara dan indeks daya berada di peringkat 40 dari 140 negara.
â€œAda satu harapan bagi perguruan tinggi di mana perguruan tinggi menjadi mata air bagi pembangunan bangsa. Bagaimana mata air ini bisa terus menghasilkan air yang bersih, yang bisa dikonsumsi dengan baik ya oleh seluruh elemen bangsa ya tentunya melalui wadah perpustakaan yang kita kenal saat ini sangat dibutuhkan dan harus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman,â€ imbuhnya.
Transformasi perpustakaan di perguruan tinggi di Indonesia sendiri menurut Faisal menjadi salah satu upaya transformasi digital di lingkungan pendidikan sebagai bagian 5 prioritas riset dan pengabdian masyarakat di lingkungan pendidikan tinggi.
Faisal menambahkan, di beberapa tahun terakhir ini dalam menyiapkan sumber daya manusia yang unggul tantangan lainnya adalah menyiapkan keterampilan dan kompetensi baru yang lebih adaptif hingga pada literasi digital.
â€œKita bisa melihat digital literasi itu adalah salah satu tujuan yang mau kita capai kalau kita ingin membentuk sumber daya manusia yang berdaya saing. Saya selalu menekankan bahwa pendidikan itu kompleks dan salah satu yang juga menjadi penopang utama adalah literasi dari transformasi perpustakaan di perguruan tinggi,â€ pungkasnya.
Â 
Reporter/Foto: Eka Purniawati

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Perpusnas Alokasikan DAK 10 Milyar Bangun Perpustakaan Daerah Boyolali

Kepala Perpusnas Terima Kunjungan Dubes Kazakhstan Daniyar Sarenekov

Perpusnas Dukung Percepatan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik

Perpustakaan Nasional Berkomitmen Tindak Lanjuti Rencana Perlakuan Risiko

Perpusnas Selenggarakan FGD Sejarah Perpustakaan dari Masa ke Masa

Kepala Perpusnas: Lulusan Perguruan Tinggi Harus Bisa Dampingi Masyarakat Capai Kesejahteraan