Pancoran, Jakarta - Wakil Walikota Tegal Muhamad Jumadi menantang pemerintah daerah untuk lebih serius memberi dukungan terhadap gerakan literasi di daerahnya masing-masing. "Dukungan pemerintah pada literasi itu omong kosong saja, kalau tidak memberikan kontribusi langsung,Â  jangan hanya acara seremonial," ujarnya pada Rapat Koordinasi Perpustakaan Nasional di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (26/2).
Menurut Jumadi masih banyak yang belum sadar akan pentingnya literasi, padahal literasi merupakan kunci peradaban dan perpustakaan adalah jantungnya literasi. Untuk itu kota Tegal telah mengusung sejumlah kegiatan literasi antara lain pembuatan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Sakila Kerti di kawasan Terminal Kota Tegal pada 2011 lalu. Semula lokasi ruangan seluas 4x6 meter tersebut kotor, kumuh dan sering digunakan untuk tempat berjudi, namun sekarang telah berkembang menjadi perpustakaan yang melayani masyarakat marjinal yang berkegiatan di terminal. "Kami memiliki program 'Ladis Song Malam', Layanan dengan Inovasi Simultan untuk Pengasong Masyarakat Lansia Terminal," jelasnya.Â Â 
Gerakan literasi di Tegal, kata Jumadi, tidak sekedar dilakukan di lingkungan pemerintah, tapi secara simultan dilakukan di kawasan perkampungan, sekolah, kafe, kepolisian, kejaksaan dan kodim. "Semua kita ajak untuk bergerak bersama. Kalau pemerintah saja tidak akan mampu. Semua bergerak bersama," tambahnya. Pencanangan Duta Baca, misalnya, bukan sekedar menempatkan istri walikota sebagai duta, tapi memilih duta-duta masyarakat dariÂ  tingkat Rukun Tetangga (RT) hingga kotamadya untuk giat menumbuhkan minat baca di daerahnya masing-masing. "Kalau berharap orang lain, tentu tidak bisa. Kita harus bekerja dulu, baru dapat support. Setiap hari harus bergerak, bukan hanya diam dan berharap semua berjalan dengan lancar," imbuh Jumadi.
Rakornas Perpusnas Tahun 2020 mengambil tema 'Inovasi dan Kreativitas Pustakawan dalam Penguatan Indeks Literasi untuk Mewujudkan SDM Unggul Menuju Indonesia Maju', berlangsung selama 3 (tiga) hari, 25-27 Februari 2020 di Hotel Bidakara, Jakarta. Diikuti sekurangnya 1.500 pemangku kepentingan baik dari pemerintah pusat, daerah maupun pengiat dunia literasi dan perpustakaan di Indonesia. Rapat koordinasi diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi dan sinkronisasi program untuk peningkatan indeks literasi di Indonesia.
Reportase : Puspen Kemendagri

Wakil Walikota Tegal : Dukungan Pemerintah Jangan Hanya Acara Seremonial

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Muhammad Syarif Bando, sangat mengapresiasi perhatian atas perpustakaan yang telah diberikan Komisi D DPRD DIY dan Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi DIY. Saat ini Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi DIY dijadikan sebagai contoh dan referensi utama bagi seluruh dinas perpustakaan dan arsip daerah di seluruh Indonesia. Selain itu, Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi DIY juga telah menjalin kerja sama yang baik dengan Perpusnas dalam menyelesaikan satu tugas penting yakni pengembalian manuskrip dalam bentuk digital yang dilakukan oleh British Library di tahun 2019. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Perpusnas dalam pertemuan kerja yang bertempat di Lantai 5 Gedung Layanan Perpusnas Medan Merdeka Selatan, Rabu (10/2/2021).
Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi DIY, Monika NL, menjelaskan program kemitraan yang telah terjalin dengan Komisi D DPRD DIY salah satunya berupa bedah buku yang dilaksanakan di seluruh wilayah DIY. â€œSaat ini ada 60 titik yang kami sasar di tahun 2021. Akan tetapi terkait dengan pandemi ini, kami belum bisa berbuat banyak, tetapi kami siap dan terbuka untuk menerima tamu dari manapun dan siap mengedukasiâ€ jelasnya.
Disamping itu, lanjut Monika, kemitraan yang terjalin antara Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi DIY dan Perpusnas telah sangat membantu masyarakat di Yogyakarta. RS. Sardjito dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ringroad Utara tercatat menjadi tempat yang paling aktif dalam memanfaatkan pojok baca. Untuk itu, pembangunan POCADI (Pojok Baca Digital) di kedua tempat tersebut dapat terealisasi pada tahun 2020.
Komisi D DPRD DIY berharap agar masyarakat diberi bacaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan, terutama di daerah DIY. Mereka pun mengharapkan adanya peningkatan dari sisi strategi dalam hal kualitas pelayanan. Di samping itu, salah satu anggota Komisi D DPRD DIY, Imam Priyono, menginginkan sebuah program dari Perpusnas yang mampu menaikkan kualitas SDM secara ekonomi yang dimulai dari perpustakaan.
â€œTanggal 29 Desember 2020 DPRD DIY telah mengesahkan Perda tentang Perpustakaan. Dan tahun 2021 ini kami mulai menindaklanjuti dengan menyusun Perbup seperti yang diamanatkan oleh Perdaâ€, ujar Monika. Diharapkan oleh Syarif Bando, Perda ini bisa dimasukkan dalam situs website Perpusnas agar dapat dibaca dan dijadikan contoh oleh dinas provinsi yang lain.
Perpusnas merupakan perpustakaan terbaik di dunia terkait Open Access dalam penyediaan jurnal yang berjumlah kurang lebih 4 milyar dan memiliki banyak digital collections yang dapat diakses secara gratis oleh masyarakat. Menjawab harapan dari para anggota DPRD tersebut, Syarif Bando menyampaikan bahwa Perpusnas telah memiliki fasilitas baca digital berupa aplikasi iPusnas.
Reporter: Anastasia Linawati
Fotografer: Basma Sartika

Komisi D DPRD DIY dan Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi DIY Ingin Tingkatkan Kualitas SDM dengan Perpustakaan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Dinas Perpustakaan dan Kearsiapan Kabupaten Badung tengah menyiapkan layanan tambahan khusus bagi penyandang tuna netra. hal ini dilaukan agar para difabel penyandang tuna netra bisa menggunakan layanan perpustakaan.
Demikian disampaikan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Badung, Ni Wayan Kristiani saat melakukan kunjungan ke Gedung Layanan Perpustakaan Nasional, Rabu (16/10). Kristiani mengatakan, pihaknya ingin melakukan sesuatu agar dapat memberikan perhatian lebih bagi masyarakat penyandang tuna metra, khususnya dalam hal membaca.
â€œMereka memiliki hak untuk mendapatkan informasi dari buku, maka dari itu kami menyiapkan layanan untuk difabel khususnya penyandang tuna netra. Saat ini sudah ada beberapa komputer yang berisi materi untuk mereka, namun setelah melihat layanan disabilitas di Perpusnas sepertinya audiobook lebih mudah diakses oleh penyandang tuna netra,â€ ungkapnya.
Kristiani juga menyampaikan, tingginya antusiasme anak-anak di wilayah kabupaten Badung untuk membaca, membuat pihaknya kewalahan karena terbatasnya ketersediaan buku yang ada.
â€œSudah ada 60 sekolah dasar yang bekerjasama dengan kami, melalui perpustakaan digital pustaka gita, para siswa dapat meminjam buku setelah terpinjam, buku itu akan tersimpan di laptop atau ponsel siswa. Dan siswa dapat membaca secara offline dalam kurun waktu batas peminjaman. Dan buku yang ada masih kurang, kami harap ada kerjasama dengan Perpusnas terkait pengadaan buku,â€ jelasnya.
Sementara itu, Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando mengapreasi kinerja dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Badung yang turut mendukung meningkatkan gemar membaca di kalangan anak-anak, dan juga penyandang disabilitas.
â€œKedepan kita bisa bekerjasama dalam hal layanan difabel yang saat ini tengah disiapkan oleh Disperpusip Badung, salah satunya dengan menugaskan staf yang ahli braile.Selain itu, untuk pengadaan buku anak-anak bisa segera didata judul apa saja yang dibutuhkan. Karena memang hampir semua wilayah yang kami datangi, anak-anak kesulitan mendapatkan bahan bacaan,â€ tuturnya.
Reportase : Wara Merdekawati
Fotografer : Raden Raditya

Disperpusip Kab Badung Siapkan Layanan Untuk Penyandang Tuna Netra

Salemba, Jakartaâ€”Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando meminta para CPNS formasi Tahun 2019 dapat memberikan kontribusi dan menghasilkan berbagai program inovatif untuk memperbaiki kondisi perpustakaan di Indonesia.
â€œTugas Perpustakaan Nasional adalah perpustakaan pembina untuk semua perpustakaan di Indonesia, dengan kompetensi yang dimiliki diharapkan dapat berkontribusi untuk memperbaiki kondisi perpustakaan yang buruk, dan juga budaya baca yang seringkali di kata rendah,â€ ungkapnya saat memberikan Pengarahan kepada CPNS Perpustakaan Nasional formasi tahun 2019, Selasa (5/1/2021).
Lebih lanjut, Syarif Bando mengajak CPNS di lingkungan Perpustakaan Nasional untuk mempelajari dan memahami Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan. Hal ini menjadi fundamental bagi seorang PNS untuk mengetahui ruang lingkup serta tugas, pokok dan fungsi Perpustakaan Nasional.
â€œPahami dulu regulasi yang ada sehingga dapat mengetahui apa yang menjadi tugas dari Perpustakaan Nasional,â€ lanjutnya.
Menurutnya, menjadi seorang ASN berarti menjadi abdi negara, Â yang tunduk serta patuh pada aturan yang ditetapkan negara. Selain itu juga mengabdi untuk masyarakat dengan memberikan pelayanan yang prima.
â€œMasa depan Perpustakaan Nasional sebagian ada di tangan kalian, masa depan kalian ada di tangan anda sendiri. Saya berpesan untuk selalu belajar dan mengembangan kompetensi diri,â€ pesannya.
Sementara itu, Kepala Biro SDM dan Umum Perpusnas, Ahmad Masykuri mengatakan, jumlah CPNS formasi tahun 2019 yang diterima di Perpustakaan Nasional sebanyak 55 orang, yang terdiri dari 19 orang laki-laki dan 36 orang perempuan. CPNS ini akan mengisi 19 jabatan, di antaranya pustakawan, arsiparis, perancang grafis, pranata komputer, dan pranata humas terampil.
â€œKehadiran CPNS ini diharapkan dapat memperkuat SDM di lingkungan Perpusnas, khususnya di unit kerja dimana nanti akan ditempatkan. Selain itu, diharapkan mampu bersinergi dan melaksanakan program Perpustakaan Nasional sesuai dengan kemampuan masing-masing,â€ katanya.
Masykuri menjelaskan, CPNS formasi tahun 2019 ini sebelumnya akan mengikuti orientasi kerja di lingkungan unit eselon 2.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

CPNS Perpusnas Harus Siap Berikan Kontribusi dan Inovatif

Jakarta - Bank Indonesia (BI) memiliki misi untuk menjadi bank sentral terdepan di negara emerging market dan salah satu bentuk program dari Bank Indonesia untuk mendukung Indonesia maju adalah Indonesia Cerdas. Ada beberapa program dalam Bank Indonesia terkait Indonesia Cerdas salah satunya yakni pembangunan BI Corner dan pojok baca. Tujuan dari BI Corner dan pojok baca adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat khususnya terkait tentang Bank Indonesia sekaligus untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta literasi melalui penyediaan koleksi buku berkualitas dan fasilitas multimedia yang terkini.
Disampaikan oleh Kepala Kantor Perwakilan BI Kalimantan Barat, Agus, semangat BI adalah berperan aktif dalam mendukung literasi di berbagai kalangan terutama kalangan generasi muda karena kualitas mereka menjadi faktor penentu bagi kemajuan suatu bangsa. Sumber daya manusia yang terdidik, berilmu pengetahuan dan melek literasi akan jadi asset strategis dalam pembangunan bangsa dan negara dimasa yang akan datang. Di tengah kondisi pandemi Covid-19, literasi harus berubah dan melakukan inovasi agar tetap dapat tumbuh.
â€œAlhamdulillah dengan ide dan gagasan kreatif yang dituangkan dalam berbagai media maka literasi di Indonesia bisa berjalan dengan baik. Penyediaan koleksi seperti layanan sirkulasi referensi yang dapat diakses secara digital dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara online ini juga merupakan upaya dari perpustakaan untuk menjangkau masyarakat lebih luas,â€ ungkap Agus di webinar Pentas Literasi: FGD BI Corner yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom pada Jumat (7/5/2021).
Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando, selaku Keynote Speaker memberikan apresiasi kepada BI yang sudah sangat peduli untuk berkontribusi dalam mencerdaskan anak bangsa melalui penyediaan fasilitas BI Corner. â€œJumlah BI Corner yakni sebanyak 1100 sudah melebihi target di awal pencanangan dulu, ini luar biasa. Perpusnas sangat bangga dan berterima kasih atas dukungan serta kerja sama yang diberikan ini sehingga kita bisa semakin luas menjangkau masyarakat,â€ tuturnya.
Syarif Bando dengan mengulang pesan Presiden, Joko Wiodo, mengatakan Perpusnas yang dibangun dengan 24 lantai ke atas dan 3 lantai ke bawah tidak akan ada artinya jika hanya menjadi Menara Gading. Karena yang terpenting adalah bagaimana membangun perpustakaan yang bisa menjangkau masyarakat. Terlebih di era pandemi Covid-19 ini, bukan masyarakat yang menjangkau perpustakaan melainkan perpustakaan yang harus bisa menjangkau masyarakat.
â€œSudah menjadi concern kita bersama dalam meningkatkan literasi masyarakat Indonesia untuk bisa mengimplementasikan ilmu yang diperoleh, dengan demikian daya saing bangsa Indonesia dapat meningkat,â€ tambahnya.
Sementara itu, Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca Perpusnas, Adin Bondar, menjelaskan bahwa rangkaian dari perpustakaan, kegemaran membaca, dan literasi sudah sangat efektif dalam membangun serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Perpustakaan merupakan hak masyarakat, oleh karena itu kegemaran membaca adalah langkah awal untuk memperluas wawasan dan pengetahuan sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berdaya.
â€œSetiap komponen masyarakat harus memiliki hak dalam rangka mendapatkan layanan perpustakaan dan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan hidup mereka. Kemiskinan dan kebodohan itu tidak ada, yang ada adalah tidak adanya kesempatan untuk membaca dan mengakses informasi. Untuk itu guna menguatkan literasi, upaya yang harus dilakukan salah satunya dengan melakukan penerapan literasi yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah,â€ jelas Adin, panjang lebar.
Sepakat dengan hal tersebut, Kepala UPT Perpustakaan ITB, Yuli Setyo Indartono, menegaskan bahwa perpustakaan masih diperlukan di zaman yang sudah dipenuhi dengan mesin pencari informasi seperti Google. Karena mesin pencari informasi ini sifatnya hanya permukaannya saja, tidak mendalam. Akan tetapi paradigma perpustakaan jelas harus berubah terlebih di era digital seperti saat ini, maka dari itu perpustakaan harus memperbanyak koleksi digitalnya.
â€œPerpustakaan tetap dibutuhkan karena informasi yang diberikan lebih terstruktur, lebih dalam, dan lebih terarah. Berbagai upaya juga sudah dilakukan khususnya oleh Perpustakaan ITB yakni salah satunya dengan memperbanyak electronic resources yang dapat diakses dimana saja dan kapan saja,â€ ucap Yuli.
Reporter: Basma Sartika

Bank Indonesia Gadang Program Indonesia Cerdas Bangun BI Corner dan Pojok Baca

Jakartaâ€”Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI mendapatkan penghargaan sebagai badan publik dengan kualifikasi â€œInformatifâ€ untuk kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021.
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) terhadap keterbukaan informasi yang dilakukan Komisi Informasi Pusat pada tahun 2021, Perpusnas meraih nilai 93,73. Sebagai informasi, berdasarkan monev keterbukaan informasi pada tahun 2020, Perpusnas mendapatkan kualifikasi â€œCukup Informatifâ€ dengan nilai 75,74.
Pada 2021, KIP melakukan monev di 337 badan publik dengan rincian sebanyak 83 badan publik memperoleh predikat informatif, 63 badan publik menuju informatif, 54 badan publik cukup informatif, 37 badan publik kurang informatif, dan 100 badan publik tidak informatif. Monev Keterbukaan Informasi Publik merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh KIP setiap tahun.
Wakil Presiden Maâ€™ruf AminÂ menyatakan kunci keberhasilan dari Keterbukaan Informasi Publik adalah kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat, dan para pemangku kepentingan. Untuk itu, badan publik diminta untuk mengakselerasi upaya-upaya terbaik mengenai keterbukaan informasi melalui berbagai inovasi. Pengelolaan keterbukaan informasi publik mesti dilakukan untuk mendorong partisipasi masyarakat guna terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik dan transparan.
"Semua badan publik harus terus menggelorakan semangat keterbukaan dan akuntabilitas informasi yang bertujuan untuk membangun kepercayaan dan dukungan masyarakat dalam mengukuhkan semangat bernegara dan kebangsaan yang demokratis," jelasnya dalam acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2021 yang diselenggarakan secara virtual, pada Selasa (26/10/2021).
Semua badan publik diminta terbuka dengan kritik, saran, dan masukan dari masyarakat. Wapres menegaskan, kritik harus disikapi dengan santun, baik, beretika, sesuai norma serta ketentuan dan adab yang berlaku dalam negara demokratis.
Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia dituntut untuk melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi di antaranya adalah prinsip keterbukaan informasi sebagai perwujudan komitmen yang nyata dalam membangun pemerintahan yang terbuka, akuntabel, partisipatif, dan inovatif.
Wapres menambahkan, Indonesia merupakan inisiator berdirinya Open Government Partnership (OGP), inisiatif global untuk mempromosikan transparansi, memberdayakan warga negara memerangi korupsi, dan memanfaatkan teknologi baru untuk memperkuat pemerintahan dalam sebuah tata kelola kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan.
"Sebagai anggota OGP, pemerintah Indonesia bersama organisasi masyarakat sipil dapat menentukan langkah-langkah yang tepat untuk mendorong akses informasi secara luas terhadap kegiatan badan badan publik yang dibiayai negara serta pelayanan informasi publik yang terjangkau mudah dan berkualitas," ungkapnya.
Seluruh badan publik didorong untuk berkomitmen mengembangkan inovasi baru agar masyarakat dan bangsa semakin cerdas dan lebih memahami berbagai perkembangan kebijakan pemerintah. Secara paralel, modernisasi pelayanan publik melalui adopsi teknologi digital juga mutlak dilakukan untuk mewujudkan digital governance yang mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia.
Wapres berharap dengan adanya keterbukaan informasi publik, partisipasi masyarakat makin meningkat dalam proses kebijakan publik. Â â€œSeiring dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik, tentu akan semakin tinggi pula literasi dan pengetahuan masyarakat terhadap substansi kebijakan pemerintah sehingga diharapkan mampu meminimalkan mispersepsi masyarakat dan mendukung penguatan good governanve,â€ urainya.
Sementara itu, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyampaikan apresiasi jajarannya dalam pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik. Ke depan, dia meminta jajarannya agar meningkatkan kinerja di bidang informasi, sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Perpusnas.
"Saya berharap bahwa upaya untuk meningkatkan lagi kinerja di bidang informasi ini sejalan dengan substansi tugas pokok dan fungsi Perpustakaan Nasional sebagai institusi yang bertanggung jawab untuk menjadi sebuah lembaga non kementerian yang memang tupoksinya adalah memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat," tukasnya usai menerima penghargaan.
Dia menegaskan, hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. Oleh karena itu, Perpusnas sebagai benteng melawan hoaks, mesti menyebarkan informasi terpercaya seluas-luasnya. Dia berharap jajarannya bisa meningkatkan nilai dalam pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik.
"Ini adalah sebuah peluang yang sangat sempurna dan sangat cukup untuk bisa memastikan nilai ini akan meningkat. Dan tentu saja harus warning jangan sampai malah turun karena itu juga harus disertai kebijakan untuk memberi prioritas dan meningkatkan program kegiatan," katanya.
Sebagai simbol peradaban, Perpusnas harus mampu memberikan informasi yang mendidik kepada seluruh masyarakat. Oleh karena itu, dia berharap jajarannya tidak hanya memiliki kemampuan mengenali informasi instansi, tapi juga instansi lainnya. â€œSebab bagaimanapun Perpustakaan Nasional bertanggung jawab untuk mensosialisasikan, menyebarkan informasi-informasi kebijakan publik yang dilahirkan oleh stakeholder kita baik di eksekutif, legislatif, yudikatif, bahkan TNI-Polri,â€ pungkasnya.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Wakil Walikota Tegal : Dukungan Pemerintah Jangan Hanya Acara Seremonial

Komisi D DPRD DIY dan Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi DIY Ingin Tingkatkan Kualitas SDM dengan Perpustakaan

Disperpusip Kab Badung Siapkan Layanan Untuk Penyandang Tuna Netra

CPNS Perpusnas Harus Siap Berikan Kontribusi dan Inovatif

Bank Indonesia Gadang Program Indonesia Cerdas Bangun BI Corner dan Pojok Baca

Perpusnas Raih Predikat â€œInformatifâ€ dalam Keterbukaan Informasi Publik

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Wakil Walikota Tegal : Dukungan Pemerintah Jangan Hanya Acara Seremonial

Komisi D DPRD DIY dan Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi DIY Ingin Tingkatkan Kualitas SDM dengan Perpustakaan

Disperpusip Kab Badung Siapkan Layanan Untuk Penyandang Tuna Netra

CPNS Perpusnas Harus Siap Berikan Kontribusi dan Inovatif

Bank Indonesia Gadang Program Indonesia Cerdas Bangun BI Corner dan Pojok Baca

Perpusnas Raih Predikat â€œInformatifâ€ dalam Keterbukaan Informasi Publik

Perpusnas Raih Predikat â€œInformatifâ€ dalam Keterbukaan Informasi Publik