Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Demi meningkatkan pelayanan perpustakaan, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Seluma dan DPRD Kota Parepare melakukan kunjungan ke Perpustakaan Nasional. Kunjungan kedua instansi legislatif tersebutÂ  diterima langsung oleh Sekretaris Utama Perpusnas Sri Sumekar didampingi Inspektur Darmadi, Kepala Biro Umum Joko Budi Santoso, di Gedung Perpusnas di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 11 Jakarta Pusat, Kamis (2/8).
Ketua DPRD Kabupaten Seluma Husni Thamrin mengatakan kunjungan yang dilakukan pihaknya adalah untuk meminta bantuan buku dan rak untuk kebutuhan perpustakaan desa yang ada di wilayahnya. "Kami memerlukan bantuan rak dan buku mengingat banyak warga Seluma yang tinggal di pegunungan sehingga kesulitan mengakses buku. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui perpustakaan diharapkan membebaskan Kabupaten Seluma dari ketertinggalan," imbuh Husni.
â€œKabupaten Seluma merupakan satu-satunya kabupaten yang masuk kategori tertinggal di Bengkulu berdasarkan Perpres Tahun 2015. Â Ini menjadi acuan bagi kami untuk melangkah lebih baik. Salah satu yang bisa dilakukan adalah meningkatkan SDM untuk memanfaatkan dan mengelola seluruh potensi yang ada di Kabupaten Seluma. Kami harap melalui perpustakaan, minat baca meningkat kemudian mereka dapat memperoleh buku atau membaca langsung di desa mereka. Sehingga jarak antara rumah dan perpustakaan itu tidak terlalu jauh,â€ jelasnya.
Husni menambahkan, menurut pengamatannya minat baca di Kabupaten Seluma cukup tinggi, namun hal ini tidak selaras dengan daya baca. â€œMinat baca masyarakat Seluma tinggi tapi daya bacanya rendah. Mereka lebih tertarik membaca lewat ponsel. Mudah-mudahan adanya buku-buku di perpustakaan dapat menjawab masalah ini,â€ tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Parepare Kaharuddin Kadir meminta masukan dari Perpusnas terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan yang sedang digodok oleh pihaknya. Anggota DPRD Kota Parepare memiliki harapan tinggi tentang fungsi perpustakaan. â€œKami ingin perpustakaan menjadi destinasi wisata ilmu pengetahuan.Â  Memaknai perpustakaan sebagai tempat peradaban bangsa dan negara,â€ jelasnya.
Anggota Pansus Raperda tentang Perpustakaan DPRD Kota Parepare Andi Nurhanjayani menyatakan Raperda disusun karena anggaran perpustakaan minim. Dengan adanya perda diharapkan ada nomenklatur terkait anggaran perpustakaan. â€œTerkait dengan konten perda yang kami bahas, akan dimasukkan muatan lokal, yakni perpustakaan komunitas. Dan ada juga pasal yang mengatur tentang kepenulisan buku mengenai Kota Parepare yang akan dibiayai APBD untuk biaya penerbitannya,â€ jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Sri Sumekar menyatakan Raperda harus menindaklanjuti UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Sri berpesan agar ada perhatian khusus mengenai standar kepala perpustakaan daerah yang tercantum di pasal 30 UU Perpustakaan.Â  â€œPasal 30 mengatakan perpustakaan umum kabupaten/kota dipimpin oleh pustakawan atau oleh tenaga ahli dalam bidang perpustakaan. Standar kepala perpustakan ini yang sering belum dilaksanakan sepenuhnya. Semoga bisa dilaksanakan karena sangat mempengaruhi dalam manajemen perpustakaan,â€ urainya.
Terkait bantuan buku untuk perpustakaan desa, Sri menyarankan agar mengajukan untuk permintaan bantuan buku Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk perpustakaan. Selain itu, anggota dewan bisa mempertimbangkan mengembangkan perpustakaan menggunakan dana desa. â€œSudah terbit peraturan dari Kementerian Desa bahwa sebagian dari Alokasi Dana Desa (ADD) bisa digunakan untuk pengembangan perpustakaan. Bisa untuk membangun gedung ataupun pengembangan koleksinya,â€ jelasnya.Â 
Reportase: Hanna Meinita

Kunker DPRD Kab. Seluma & Kota Parepare : Minta Dukungan Bantuan Koleksi dan Penyusunan Perda Perpustakaan

Karangasem, Bali - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) terus berinovasi membuat program yang lebih mendekatkan sumber informasi kepada masyarakat.
 
Wujud dari inovasi tersebut adalah transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial (TPBIS). Perpustakaan tidak hanya berperan sebagai pusat informasi, tetapi juga sebagai ruang berkreasi, dan pengembangan kualitas diri.
 
Demikian disampaikan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI dalam kunjungan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Perpustakaan Desa Bukit, Karangasem, Bali pada Minggu (19/3/2023).
 
"Konsep yang saat ini kami kembangkan adalah bagaimana perpustakaan bertransformasi," ungkapnya.
 
Perpustakaan, lanjutnya, harus hadir di masyarakat untuk mendukung cita-cita pembangunan nasional melalui pembentukan SDM yang unggul, sebagaimana yang tertuang dalam RPJMN Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin tahun 2020-2024.
 
"Transformasi perpustakaan memiliki dampak ganda bagi masyarakat. Ketika seseorang membaca terjadi transfer pengetahuan yang harus diimplementasikan. Jika diimplementasikan maka dapat meningkatkan kualitas hidup," lanjutnya.
 
Dijelaskan, sebanyak enam desa di Kabupaten Karangasem telah mendapat program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Salah satunya, perpustakaan Desa Bukit yang berada di Kecamatan Karangasem.
 
Dalam program tersebut, masyarakat khususnya kaum perempuan mendapatkan berbagai pelatihan. Seperti, pelatihan membuat tusuk sate, kerajinan dari rotan dan ate, serta pembuatan minyak virgin coconut oil (VCO).
 
"Kami mohon kiranya pemerintah daerah dapat mereplikasi program ini dengan pendanaan dari APBD ataupun CSR, sehingga banyak komunitas masyarakat kita bisa tersentuh literasi," harapnya.
 
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga, mengapresiasi Perpusnas dalam upaya meningkatkan komitmen serta mengalokasikan segala sumber daya untuk meningkatkan kapasitas dna kemandirian ekonomi perempuan.
 
"Kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan ruang aman dan nyaman bagi perempuan untuk mengembangkan dirinya dan membuka kesempatan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga," ungkapnya.
 
Menteri Bintang mengatakan, perempuan menjadi kunci tumbuhnya literasi dalam keluarga. Maka sangat penting literasi bagi perempuan ditingkatkan dengan memberikan peluang dan ruang seluas-luasnya untuk berkembang.
 
"Literasi tidak sekadar baca saja, tetapi banyak aspek&nbsp; dari literasi seperti di bidang ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.
 
Sementara itu, Wakil Bupati Karangasem, I Wayan Artha Dipa saat membacakan sambutan Bupati Karangasem I Gede Dhana menyampaikan, perpustakaan Desa Bukit adalah sumber daya yang berharga bagi perempuan di Karangasem yang mungkin tidak memiliki akses ke peluang pendidikan atau pemberdayaan lainnya. 
 
"Dengan menyediakan koleksi ilmu terapan, dan layanan komputer serta internet, kami dapat membantu mereka mendapatkan pengetahuan yang dibutuhkan untuk membuat perubahan positif dalam hidup mereka," katanya. 
 
Wabup mengatakan, dengan eksistensi perpustakaan sebagai inkubator kreatifitas,&nbsp; masyarakat dapat berkarya melalui edukasi atau pelatihan melalui pembinaan yang berkelanjutan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem. 
 
"Atas berbagai kreasi itulah, &nbsp;masyarakat dapat menghasilkan produk-produk yang bisa menambah pengasilan," ungkapnya.
 
Dia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Karangasem sangat mendukung kegiatan ini, yang bertujuan untuk meningkatkan keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas antara pemerintah daerah dengan Pemerintah Pusat, khususnya di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta Bidang &nbsp;Perpustakaan. 
 
Reporter: Wara Merdeka
 
Fotografer: Ranny Kusumawardhani
 
&nbsp;

Perempuan Berdaya Melalui Peningkatan Literasi, Menteri Bintang Apresiasi Program TPBIS

Salemba, Jakarta â€“ Usia Kabupaten Musi Rawas Utara masih terbilang muda. Kabupaten yang terbentuk melalui program pemekaran di tahun 2013 hingga kini belum memiliki gedung layanan perpustakaan. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Kab. Musi Rawas Utara,Â Hasran Akwa, saat bersudiensi dengan Perpusnas, Rabu (7/8).
â€œDemi memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya anak- anak, kami ingin ada perpustakaan,â€ ungkapnya. Hasran berharap, adanya perpustakaan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Terlebih Kabupaten Musi Rawas Utara begitu dekat dengan Suku Anak Dalam.
â€œKami telah bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membangun perpustakaan untuk komunitas baca anak di daerah kami,â€ imbuhnya. Namun, kurangnya buku-buku bacaan anak juga menjadi hambatan. Maka dari itu bantuan Perpusnas sangat diharapkan.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Deposit Bahan Pustaka Perpusnas, Nurcahyono, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara atas kepeduliannya terhadap perpustakaan daerah. Pemerintah melalui Perpusnas telah menyediakan bantuan fisik lewat program Dana Alokasi Khusus (DAK). â€œDAK bisa diajukan melalui aplikasi KRISNA," imbuh Nurcahyono.
Selain itu, tambah Nur, untuk komunitas baca kami juga memiliki skema bantuan tersendiri. Dengan bantuan ini Perpusnas berharap budaya baca masyarakat khususnya di daerah seperti Kab. Musi Rawas Utara dapat terus meningkat melalui tumbuhnya komunitas baca.
Reportase: Eka Purniawati
Fotografer: Wara Merdekawati

Kab. Musi Rawas Utara Bangun Perpustakaan Ramah Anak

Kuningan, Jakarta -Â Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019 melansir bahwa satu dari empat penduduk di Indonesia adalah anak muda. Fakta tersebut bukan sekedar kabar baik tapi juga tantangan besar generasi muda di Indonesia.Â  Bertepatan satu dekade Mata Najwa,Â  di awal 2020, melalui inisiasi Narasi, Najwa Shihab melahirkan Gerakan Indonesia Butuh Anak Muda (IBAM) di Ciputra Entrepreneur, Rabu, (19/2). Gerakan IBAM adalah gerakan anak muda untuk diajak bersama-sama melakukan perubahan demi Indonesia yang lebih baik di masa depan. Dan Perpustakaan Nasional RI sebagai bagian dari lokomotif program pencerdasan anak bangsa tidak ketinggalan berpartisipasi dengan membuka gerai (stand) informasi terkait layanan digital, seperti layanan keanggotaan, e-book, e-resources, iPusnas, dan pameran beberapa koleksi Memory of The Worl (MOW) Negarakretagama, dan Naskah Panji.Â 
Sedikitnya 400 kartu anggota layanan disiapkan Perpusnas untuk mengantisipasi antusiasme pengunjung yang memang semuanya adalah anak muda. Di gerai layanan Perpusnas menyediakan aneka souvenir menarik bagi pengunjung, seperti komik edisi MOW, scraf, dan kaos eksklusif.Â  Dan yang lebih istimewa, Duta Baca Indonesia yang juga pendiri Narasi TV Najwa Shihab berkesempatan mendatangi booth Perpusnas dan memberikan 'Salam Literasi'.
Pada malam harinya digelar juga talkshow satu dekade Mata Najwa dengan menghadirkan berbagai tokoh dan figur public, diantaranyaÂ Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama, Menteri BUMN Eric Thohir, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, dan penulis/musisi Fiersa Besari,. Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Utama Perpusnas Sri Sumekar bersama Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Woro Titi Haryanti, Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pemasyarakatan Minat Baca (P3MB) Deni Kurniadi, dan Kepala Bidang Pemasyarakatan Minat Baca nani Suryani berkesempatan hadir mengikuti talkshowÂ  secara live.Â 
Â 
Reportase/Fotografer : Hartoyo Darmawan
Â

Perpusnas Partisipasi Dukung Gerakan IBAM

Medan Merdeka Selatan, Jakarta- DPRD Provinsi Jambi, DPRD Kota Pangkal Pinang, dan DPRD Kabupaten Belitung Timur melakukan kunjungan ke Gedung Layanan Perpustakaan Nasional, Jumat (10/1). Kunjungan yang diterima langsung oleh Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando dilakukan dalam rangka berkonsultasi terkait pengelolaan perpustakaan di daerah.
Ketua Komisi I DPRD Prov. Jambi Hapis Hasbiallah dan Wakil Ketua DPRD Kota Pangkal Pinang Rosdiansyah Rasyid mengharapkan bantuan untuk membangun perpustakaan di daerahnya masing-masing. â€œKami sudah memiliki Perpustakaan dan Mobil Pustaka Keliling, tapi operasionalnya belum maksimal,â€ ungkap Hapis. Dirinya berharap mendapat bantuan agar dapat membangun perpustakaan yang nyaman bagi masyarakat dan Â perpustakaan keliling yang dapat menjangkau masyarakat dengan akses terbatas terhadap bahan bacaan.
Rosdiansyah juga menyampaikan hal senada. â€œDi Pangkal Pinang kami ingin sekali memiliki perpustakaan yang bagus, seperti Perpustakaan Nasional ini,â€ jelasnya.
Sedangkan Ketua DPRD Kab. Belitung Timur Fezzi Uktolseja mengeluhkan kurangnya bahan bacaan yang ada. â€œSaya yakin minat baca akan meningkat apabila disediakan bahan bacaan yang cukup. Namun kenyataannya di daerah kami tidak ada. Apalagi di kawasan pedesaan,â€ keluhnya.
Menanggapi hal tersebut Muhammad Syarif Bando menyampaikan apresiasi atas perhatian Anggota Dewan kepada perpustakaan. Dirinya menegaskan Perpusnas akan senantiasa membina perpustakaan daerah dengan berkolaborasi dengan Pemda selaku pembuat kebijakan.
â€œHarus jelas. Seperti memastikan jumlah buku yang tersedia sesuai dengan jumlah penduduk dan kebutuhan bahan bacaan,â€ tegasnya. Â Lebih lanjut dia menjelaskan perlu adanya regulasi atau Peraturan Daerah yang secara menjelaskan terkait alokasi dana yang digunakan dalam pengelolaan perpustakaan di daerah.
â€œSebuah negara akan maju dengan membaca. Kedalaman pengetahuan untuk dapat menciptakan barang dan jasa dalam menghadapi persaingan global bisa didapat dengan membaca. Itu sejatinya yang dinamakan literasi,â€ tutup syarif.
Â 
Reportase: Syafira/ Eka Purniawati
Fotografer: Raden Radityo

3 DPRD Kunjungi Langsung Perpusnas

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Dalam upaya pengembangan perpustakaan dan meningkatkan minat baca masyarakat diperlukan komitmen serta kolaborasi dari berbagai pihak.
 
Demikian disampaikan Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Mariana Ginting saat menerima kunjungan Komisi D DPRD Kabupaten Lumajang, Senin (25/9/2023).
 
Deputi menyampaikan perpustakaan saat ini bukan hanya sebagai tempat untuk membaca buku saja, tetapi juga dapat digunakan untuk berkegiatan maupun melakukan kegiatan kreatif. 
 
"Paradigma perpustakaan saat ini sudah berubah, kalau masih ikut pola lama tentu perpustakaan lambat laun akan ditinggalkan," ungkapnya.
 
Dengan membaca, lanjutnya, masyarakat diharapkan dapat mengimplementasikannya menjadi sebuah produk yang dapat dijual sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan.
 
"Perpusnas memiliki program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial (TPBIS) ini sudah terasa dampaknya, semoga ini dapat diadopsi dan diimplementasikan di Kabupaten Lumajang," lanjutnya.
 
Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus (PPUK) Perpusnas Nani Suryani menambahkan Perpusnas sebagai institusi pembina sesuai dengan UU Nomor 43 tentang Perpustakaan bahwa memiliki kewajiban untuk memastikan keberadaan perpustakaan di daerah dapat berfungsi dan ada.
 
"Kami pun memiliki fungsi sebagai regulator, supervisor dan motivator. Memberikan dorongan, stimulan dan memberikan supervisi sehingga memang perpustakaan dapat dirasakan masyarakat," imbuhnya.
 
Kepala PPUK mengatakan Kabupaten Lumajang sebelumnya dikenal dengan kiprahnya di bidang perpustakaan, namun hal ini diperlukan komitmen untuk memastikan pengelolaan perpustakaan semakin baik di era yang terus berkembang.
 
"Dinas perpustakaan Harus tetap kreatif dan inovatif dalam mengembangkan perpustakaan. Bahkan Kabupaten Lumajang telah menerima bantuan dari program TPBIS," katanya.
 
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Lumajang Sugianto mengungkapkan kekhawatirannya mengenai strategi dan daya tarik yang telah hilang dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat dan kunjungan ke perpustakaan.
 
"Kami telah kehilangan strategi, kehilangan akal bagaimana Perpusda ini bisa diminati. Sebagaimana harapannya, perpustakaan dapat memberikan manfaat dan meningkatkan literasi serta pengetahuan masyarakat," ungkapnya. 
 
Dia menyebut bahwa telah ada upaya dalam meningkatkan status Perpusda yang sebelumnya kantor menjadi dinas, serta memperbaiki infrastruktur dengan harapan agar perpustakaan semakin diminati oleh masyarakat.
 
"Bahkan kita telah mencoba untuk menjadikan perpustakaan sebagai model kafe dengan fasilitas WiFi gratis, untuk menarik minat masyarakat terutama generasi muda," katanya.
 
Lebih lanjut, dia menyatakan tekadnya untuk mencari strategi ideal yang dapat meningkatkan minat baca di Kabupaten Lumajang.
 
&nbsp;"Kami ingin melihat peningkatan minat baca di daerah kami, yang saat ini masih terbilang rendah," tambahnya.
 
Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Lumajang Supratman mengatakan minat baca menjadi masalah yang harus ditingkatkan di masyarakat.
 
"Yang jadi masalah, jangankan membaca bahkan diundang ke balai desa saja kadang tidak hadir. Mereka hanya datang jika ada urusan tertentu saja," katanya.
 
Ketua Komisi D menekankan bahwa regulasi mengenai perpustakaan sudah ada dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda), namun implementasinya belum sepenuhnya efektif.
 
"Untuk membangkitkan semangat membaca, inilah yang menjadi masalah," tegasnya.
 
Dia mengakui ahwa di era digital seperti sekarang, perpustakaan memiliki tantangan tersendiri. "Karena saat ini sudah digitalisasi, otomatis masyarakat menjadi enggan datang ke perpustakaan fisik," ujar Supratman. Oleh karena itu, perpustakaan perlu melakukan inovasi-inovasi terbaru untuk tetap relevan dan menarik minat masyarakat.
 
&nbsp;
 
Reportase: Wara Merdeka
 
Fotografer: Aji Anwar

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Kunker DPRD Kab. Seluma & Kota Parepare : Minta Dukungan Bantuan Koleksi dan Penyusunan Perda Perpustakaan

Perempuan Berdaya Melalui Peningkatan Literasi, Menteri Bintang Apresiasi Program TPBIS

Kab. Musi Rawas Utara Bangun Perpustakaan Ramah Anak

Perpusnas Partisipasi Dukung Gerakan IBAM

3 DPRD Kunjungi Langsung Perpusnas

Pengembangan Perpustakaan Diperlukan Komitmen dari Berbagai Pihak