Bogor, Jawa Baratâ€”Jabatan fungsional pustakawan merupakan suatu jabatan karir aparatur sipil negara yang bersifat fungsional dan diukur berdasarkan prestasi kerja yang dicapai dalam melaksanakan tugas masing-masing jenjang jabatan. Namun, kadangkala dalam penilaian angka kredit tidak tercipta kesamaan pola pandang (persepsi) diantara tim penilai angka kredit pustakawan.
Tim Penilai jabatan fungsional pustakawan memiliki peranan penting dalam mendukung peningkatan karir fungsional pustakawan. Tim Penilai haruslah orang yang memiliki kompetensi yang memadai dalam menilai hasil prestasi kerja pustakawan. Oleh karena itu, diperlukan kordinasi kembali agar terjadi kesamaan persepsi dalam menilai prestasi kerja pustakawan. Persamaan persepsi amat diperlukan sebelum menetapkan aturan main. Rapat Kordinasi Pembinaan Tim Penilai Pustakawan dimaksudkan agar tidak terjadi perbedaan atau silang pendapat akibat pemahaman yang multitafsir dari suatu butir kegiatan.
Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Pengembangan Pustakawan Perpustakaan Nasional Opong Sumiati di hadapan 80 peserta Tim Penilai Pustakawan dari seluruh provinsi di Sentul, Bogor, Senin, (30/7). â€œSelain untuk menyamakan persepsi di antara tim penilai, rakor ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis berbagai hambatan atau kendala yang dihadapi tim penilai dan mencari solusi dari kendala yang dijumpai,â€ urai Opong.
Opong mengakui kinerja rekan-rekan pustakawan dalam mengumpulkan angka kredit juga dipengaruhi oleh kinerja tim penilai. Artinya, jangan sampai upaya keras mengumpulkan angka kredit dari butir-butir kegiatan bisa meleset dari target dikarenakan beda pendapat diantara tim penilai pustakawan.
Sementara itu, Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando dalam arahannya mengatakan tim penilai itu ibarat pintu terakhir. Oleh sebab itu, Muhammad Syarif meminta angka kredit harus disesuaikan dengan kewenangan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sebagai pembina kepegawaian. Kepala Perpusnas meminta harus ada pedoman tentang angka kredit. Selain itu, tim penilai juga harus bisa memotivasi pustakawan agar bisa naik pangkat dengan waktu dua tahun. Jangan hanya bisa menolak pengajuan angka kredit yang diajukan. Nilai angka kredit yang ada dalam tiap butir kegiatan juga harus lebih manusiawi. Jangan lagi nol koma-nol koma.
â€œArtinya, harus ada perbaikan juknis penilaian dan cara pandang dari tim penilai," ujar Kepala Perpusnas.Â  Capaian pendidikan pustakawan harus masuk ke dalam komponen pendidikan. "Bukan masuk dalam komponen penunjang," tambahnya.
Keinginan Kepala Perpusnas agar diperbaiki juknis dan angka kredit juga diamini para tim penilai. Burhan, salah satu peserta Rakor dari Jakarta,Â  menanyakan bagaimana jika seorang pustakawan berhasil membuat software/aplikasi panduan yang bermanfaat bagi kinerja pustakawan, apakah prestasi tersebut bisa dihargai dengan angka kredit yang lebih manusiawi.Â Â 
Khusus di beberapa provinsi yang belum membentuk tim penilai pustakawan, pustakawan yang akan mengajukan angka kredit dipersilakan mengajukannya ke tim penilai yang ada di provinsi lain yang terdekat atau mengirimkannya ke tim penilai pusat (Perpusnas, red). Namun, ke depannya, tim penilai instansi dan pusat harus turun langsung ke daerah yang belum memiliki tim penilai karena tim penilai pusat adalah pembina,â€ lanjut Muhammad Syarif.
Di akhir arahannya, Kepala Perpusnas meminta setiap pustakawan bisa menjadi juru kampanye jika ada rekan-rekan ASN yang ingin berprofesi menjadi pustakawan mengingat ketersediaan tenaga pustakawan masih belum sebanding dengan jumlah perpustakaan di Indonesia. Apalagi saat ini paradigma perpustakaan dan pustakawan sudah berubah. Perpustakaan bukan lagi sebagai gudang penyimpanan buku, mendiamkan buku lalu akhirnya menjadi rusak, usang, tidak bernilai apa-apa. Pustakawan pun tidak lagi dianggap sebagai penjaga perpustakaan, lebih banyak diam menunggui pemustaka atau pengunjung datang.
Perpustakaan saat ini harus menjadi penggerak perubahan terhadap kesejahteraan masyarakat. Koleksi-koleksi yang terdapat di perpustakaan, utamanya koleksi ilmu-ilmu terapan harus bisa dimanfaatkan seluas-luasnya agar bisa diterapkan di masyarakat. Di sinilah pustakawan mengambil peran. Pustakawan lah yang menjadi jembatan agar kandungan ilmu yang ada dalam buku-buku bisa dipahami dengan baik oleh masyarakat. "Inilah yang disebut dengan knowledge mobilization. Ilmu pengetahuan terus bergerak, memberikan manfaatnya dari individu ke indidu lain. Dari komunitas lain ke komunitas lainnya. Jika hal ini sudah berkesinambungan, maka tingkat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat bisa membaik," terang Muhammad Syarif.Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Â

Rakor Tim Penilai Pustakawan : Samakan Cara Pandang dan Perbaiki Juknis Penilaian

Salemba, Jakarta - Sebagai sebuah instansi, Perpustakaan Nasional RI dihadapkan pada ancaman internal ataupun internal. Karenanya, harus dirumuskan manajemen risiko untuk melakukan mitigasi dan tahapan dalam menghadapi risiko bencana. Manajemen risiko disusun untuk mengidentifikasi risiko, evaluasi dan pengukuran risiko, dan pengelolaan risiko. Hal ini disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando dalam pertemuan Grand Design Manajemen Risiko Perpustakaan Nasional Tahun 2021-2025 dan Pedoman Risiko Perpustakaan Nasional.
â€œTentu semua tahu ada ancaman-ancaman tertentu yang tidak mungkin dihindari, gempa bumi misalnya. Kebakaran, bisa dihindari atau tidak, tergantung keteledoran atau kecerobohan. Atau banyak sekali hal-hal yang menjadi perhatian kita yang harus dirumuskan secara terstruktur,â€ jelasnya dalam pertemuan awal yang digelar di Ruang Teater Perpusnas Salemba, Jakarta, Jumat (12/6/2020).
Untuk itu, Syarif Bando meminta semua pejabat eselon satu dan dua di Perpusnas agar menyusun draft ancaman minimal dan maksimal terhadap tugas, pokok, dan fungsi dari setiap unit. Perpusnas menghadapi risiko yang membutuhkan biaya yang sangat besar yaitu pelestarian bahan pustaka. Menurutnya, hal ini dikarenakan kondisi iklim di Indonesia yang memiliki tingkat kelembaban udara, terutama kota Jakarta yang memiliki tingkat polusi udara tinggi.
Kepala Perpusnas berharap perumusan grand design menghasilkan empat pemikiran utama. Yang pertama, manajemen risiko yang secara umum menjadi ancaman antara lain gempa, banjir, dan kebakaran. Kedua, memastikan manajemen risiko dalam pengendalian dan pengelolaan bahan pustaka dengan spesifikasinya. Ketiga, perumusan tentang pengelolaan manajemen risiko yang terkait dengan pengelolaan data center, informasi teknologi dengan penyiapan SDM yang memiliki kemampuan teknologi tinggi dan kemampuan pemahaman seperti badan siber. Terakhir, mempersiapkan dokumen manajemen risiko terkait tuntutan hukum.
â€œSaya berharap bahwa standarisasi manajemen risiko ini punya level, setiap aktivitasnya punya skor. Karena dengan skor dan standar ini akan memaksa kita untuk menciptakan sumber daya, baik sumber daya manusia, maupun pembiayaan apalagi yang namanya peralatan kerja untuk pengendalian atau mitigasi bencana,â€ urainya.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Perencanaan Joko Santoso menyatakan manajemen risiko merupakan amanah dari delapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi yang masuk ke dalam area Tata Laksana. Dalam mencapai sasaran yang tertuang dalam rencana strategis (Renstra) 2020-2024, Perpusnas menghadapi berbagai hal dan bisa mengakibatkan tujuan tidak tercapai sesuai harapan.
â€œSehingga selain manajemen risiko 2021-2024, kita juga akan memiliki pedoman manajemen risiko. Nah dengan demikian di dalam hal ini dengan pedoman itu kita bisa mengantisipasi, menangani risiko-risiko yang akan menghambat atau menggagalkan tercapainya tujuan organisasi, dan juga bisa mengintegrasikan proses manajemen yang baik di dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai pada evaluasi kinerja yang ada,â€ pungkasnya.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Radhitya Purnama

Perpusnas Susun Grand Design Manajemen Risiko untuk Mitigasi

Jakarta - Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) mengikuti tahapan wawancara yang dilakukan oleh evaluator pada proses evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2021. Proses wawancara adalah tahapan di mana evaluator dapat bertanya atau melakukan klarifikasi terkait jawaban, penjelasan, dan bukti-bukti pendukung yang disampaikan oleh Perpusnas pada tahapan evaluasi mandiri. Evaluator pada tahapan wawancara ini dipimpin oleh Yunus Abdul Halim dari Universitas Airlangga.
Yunus menjelaskan bahwa tahapan wawancara ini hanya membahas indikator yang memiliki perbedaan persepsi antara evaluator dan instansi.Terdapat setidaknya 14 indikator dari total 47 Indikator yang perlu diklarifikasi. Indikator itu muncul dari semua domain, yaitu Kebijakan SPBE, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Layanan SPBE.
Evaluasi SPBE ini sendiri merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Perpusnas untuk menghasilkan nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE. Tiga unsur penting dalam penerapan SPBE tersebut adalah unsur tata kelola dari birokrasinya, kehandalan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai pengungkit (enabler) dalam pelaksanaannya, dan yang terakhir adalah kemudahan layanan pemerintah yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
Perpusnas juga dapat memilih tiga layanan unggulan yang dinilai oleh evaluator. Tiga layanan unggulan yang diajukan Perpusnas adalah iPusnas, Indonesia OneSearch, dan e-Resources. Yunus melihat bahwa pada sisi layanan pemerintah yang dihasilkan Perpusnas memiliki kualitas yang baik dan juga dikenal masyarakat."Karena kalau layanan publik sudah bagus di Perpusnas, ada iPusnas, IOS, dan inlis. Yang e-Resources ini saya baru tahu," ucap Yunus.
Ketua Tim evaluasi SPBE Perpusnas, Taufiq A Gani Â mengatakan bahwa pelaksanaan evaluasi ini akan ditindak lanjuti dengan terobosan yang dapat meningkatkan kualitas SPBE Perpusnas. Terobosan yang akan dilaksanakan di antaranya adalah pemanfaatan infrastruktur Â Pusat Data Nasional (PDN) yang ada di kementerian Komunikasi dan Informatika. Kapasitas server yang besar dari PDN akan dimanfaatkan untuk iPusnas. "Secara prinsip mereka sudah setuju kita memanfaatkannya, iPusnas itu sangat luar biasa jadi kami butuh backup redudan server," ucap Taufik Gani.
Taufiq menambahkan bahwa Langkah-langkah pengembangan SPBE Perpusnas ke depannya akan mengutamakan kolaborasi agar menghasilkan layanan publik yang berkualitas dengan pembiayaan dan pelaksanaan yang efektif dan efesien.
Pasca proses wawancara ini, Perpusnas diberikan kesempatan untuk memperbaiki jawaban evaluasi dan dokumen pendukungnya maksimal lima hari. Selanjutnya, penilaian akhir akan ditentukan oleh KemenPAN-RB dan Tim Koordinasi Nasional SPBE.
Reportase: Radhitya Purnama

Perpusnas Jalani Tahapan Wawancara SPBE

Jakarta - Penguatan kapasitas pengelola perpustakaan dalam menjalankan program aplikasi Inlis Lite merupakan kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan melalui kegiatan pemahaman program aplikasi Inlis Lite yang terintegrasi dari pusat hingga ke desa.
Demikian disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif saat membuka â€œPendalaman Materi Program Aplikasi Perpustakaan Inlis Lite Versi 3.1â€ di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, pada Selasa (10/7). Menurut Muhammad Syarif, koneksi antarperpustakaan di seluruh Indonesia menjadi kebutuhan untuk mengikuti perkembangan zaman mengenai perpustakaan digital.
â€œKita berharap pengakuan akan perpustakaan akan semakin baik. Tapi jangan bermimpi peran perpustakaan akan dirasakan banyak masyarakat kalau kita tidak menggunakan teknologi informasi, kalau kita tidak digital, kalau kita parsial. Karena itu, mari kita satukan kekuatan, potensi sumber daya, sarana prasarana, media yang ada,â€ ujar Muhammad Syarif di hadapan 68 peserta kegiatan yang terdiri dari perwakilan perpustakaan provinsi dan kabupaten/kota.
Muhammad Syarif menjelaskan, pengenalan program aplikasi Inlis Lite versi terbaru ini tidak mewajibkan seluruh perpustakaan menggunakan aplikasi tersebut. Karena aplikasi yang disediakan secara gratis ini memiliki fitur yang lengkap dan bisa melakukan migrasi data dari aplikasi berbeda. â€œAplikasi yang sudah ada, jangan diganti. Ini berguna untuk migrasi data, sehingga bisa dipertahankan. Ini menjadi kelebihan karena perpustakaan satu terkoneksi dengan perpustakaan lain. Maka ini menunjukkan bahwa perpustakaan menjadi tempat bagaimana informasi itu bisa diperoleh,â€ jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Syarif menyebut, akan ada perubahan tampilan pencarian buku di katalog daring Perpusnas. Hal ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan akan ilmu pengetahuan yang muktahir. â€œSetiap orang tinggal ketik kata kunci, akan ada cover bukunya. Penelusuran buku bisa langsung dideteksi di situ. Misalnya, buku ini ada di Layanan Perpusnas di lantai sekian, rak sekian, di urutan sekian, dan pustakawannya siapa,â€ tuturnya.
Program aplikasi Inlis Lite adalah salah satu komponen infrastuktur TIK yang disediakan Perpusnas untuk mitranya yakni perpustakaan, sebagai sarana untuk melakukan otomasi perpustakaan dan mengembangkan perpustakaan digital, serta bergabung dengan jejaring Perpustakaan Digital Nasional Indonesia. Program aplikasi yang dikembangkan sejak 2010 ini mengalami perubahan sesuai dengan masukan dari penggunanya.
Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpustakaan Nasional Ofy Sofiana menjelaskan, hal ini sesuai amanat UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan yang menyebut perpustakaan harus memperhatikan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam mengelola koleksi dan melakukan pelayanan kepada pemustakanya.
Diharapkan para pengelola perpustakaan dapat memanfaatkan program ini dengan fitur dan fasilitas baru serta menyosialisasikan program aplikasi ini kepada perpustakaan binaan di wilayahnya masing-masing.
Â Reportase: Hanna Meinita
Â 
Â

Perpusnas Sosialisasikan Program Aplikasi Inlis Lite Versi Terbaru

Medan Merdeka Selatan, Jakarta &ndash; Bagi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo masalah kemiskinan masih menjadi PR yang perlu diselesaikan.
 
Hal ini pun mendorong Bupati Bone Bolango Hamim Pou menulis buku berjudul 'Belajar Dari Bone Bolango. Mengkaji Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Perdesaan'. 
 
Buku yang diangkat dari hasil riset ketika menjalani pendidikan doktoral ini, menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan di perdesaan dan pesisir di Kabupaten Bone Bolango.
 
"Disertasi ini tidak boleh hanya didiamkan menjadi koleksi terbatas di perpustakaan, tetapi lebih baik jika diperluas sehingga bisa mempengaruhi perspektif kita tentang program upaya pengentasan kemiskinan," ungkap Bupati dalam kegiatan Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat (PILM) di Gedung Layanan Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Senin (27/3/2023).
 
Bupati Hamim mengatakan, banyak sekali program yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi maupun daerah. 
 
Namun hasilnya belum menunjukkan hasil yang signifikan untuk menurunkan kemiskinan. Mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), pemberian beasiswa, hunian layak tinggal, penerima kredit usaha rakyat (KUR), kelompok usaha bersama (KUB), dan lainnya.
 
"Kebijakan pengentasan kemiskinan akan gagal jika subjek sasaran tidak diidentifikasi secara spesisfik, belum berdasarkan tipologi wilayah maupun sumber daya alam," jelasnya.
 
Dijelaskan, skenario kebijakan pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan peningkatan ekonomi daerah melalui peningkatan investasi daerah, mendorong pembangunan infrastruktur. Misalnya, mendukung produksi pangan, pembangunan jalan penghubung dan memberikan stimulus bantuan ternak sapi.
 
Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando mengapresiasi atas hasil karya yang ditorehkan oleh Bupati Bone Bolango Hamim Pou. 
 
"Merupakan kebanggan bagi pemerintah pusat khususnya Perpusnas jika semua bupati dapat menulis buku," pujinya.
 
Lebih lanjut, Kepala Perpusnas menyampaikan, kekuatan buku jauh lebih dahsyat jika dibandingkan dengan senjata. Maka pihaknya pun mendorong Bupati Bone Bolango untuk mendigitalkan buku hasil karyanya.
 
"Karena satu peluru memang menembuh satu kepala tapi sejatinya menghancurkan jutaan nilai kemanusiaaan. sedangkan satu buku yang kita digitalkan akan menembus jutaan kepala sekaligus menumbuhkan miliaran nilai kemanusiaan baru," ungkapnya.
 
Menurutnya, terdapat empat faktor penyebab kemiskinan. Diantaranya, akses terhadap ilmu pengetahuan, skill inovasi dan kreativas, akses terhadap permodalan serta budaya.
 
"Persoalan paling mendasar bagi pemerintah adalah mengatasi masyarakat termajinalkan," terangnya.
 
Dijelaskan, bahwa apa yang menjadi persoalan di dalam masyarakat pedesaan harus tetap kembali pada mandatori Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa tujuan negara untuk mencerdaskan bangsa menjadi tugas seluruh komponen bangsa.
 
&nbsp;
 
"Cerdas bukan berarti masyarakat memperoleh tingkatan gelar tetapi bagaimana bisa masyarakat ini mengelola potensi yang dimilikinya. Ini sejalan dengan yang dituliskan dalam buku tersebut," jelasnya.
 
Wakil ketua DPR RI, Rachmat Gobel pun mengapresiasi Bupati Bone Bolange yang memiliki keberanian untuk menulis mengangkat kemiskinan di wilayahnya.
 
"Mengangkat kemiskinan dalam sebuah buku ini luar biasa. Merupakan langkah berani karena jika kita mengakui maka ini menjadi modal untuk kita mau membangun Gorontalo," pujinya.
 
Pada sesi diskusi, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas Maliki menyayangkan, berdasarkan data dari BPS bahwa ternyata bantuan sosial saat ini banyak sekali menjadi pinjaman mendapatkan hutan, bukan lagi untuk menangani kebutuhan mendesak.
 
"Kemiskinan itu jangan dipelihara, dan jangan berlomba untuk menjadi miskin. Sehingga perlu dibangun jiwa kemandirian masyarakat," katanya.
 
Sementara itu Editor Senior Kepustakaan Populer Gramedia (KPG) Candra Gautama mengatakan, masalah kemiskinan di Indonesia sudah seperti lingkaran setan. Namun masalah kemiskinan, hanya menjadi studi yang dilakukan oleh akademisi dan sesekali dilaporkan. 
 
"Dari buku ini memiliki kekuatan untuk memprovokasi kepala daerah untuk melakukan inovasi dalam pengentasan kemiskinan," ujarnya.
Reporter: Wara Merdeka
Fotografer: Andri TK

Mengatasi Kemiskinan, Belajar dari Bone Bolango

Kemayoran, Jakarta&mdash;Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rarkornas) Bidang Perpustakaan Tahun 2024.
Dalam program tahunan ini, diusung tiga kebijakan yang menjadi fokus Perpusnas pada 2024 yakni pengembangan budaya baca dan kecakapan literasi, standardisasi dan akreditasi perpustakaan, serta pengarusutamaan Naskah Nusantara.
Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Perpusnas E. Aminudin Aziz menyatakan kebijakan ini dihasilkan melalui penataan ulang program Perpusnas. Dia menjelaskan, masyarakat dengan literasi tinggi dapat terwujud apabila kegemaran membaca masyarakat, tinggi. Menurutnya, yang saat ini harus dibangun adalah kegemaran membaca masyarakat.
Sejak menjabat sebagai Plt. Kepala Perpusnas pada November 2023, dia menilai, perumusan ulang hakikat perpustakaan harus dilakukan. &ldquo;Perpustakaan adalah wahana untuk tumbuh dan mengembangkan kreativitas dan munculnya gagasan dan ilmu pengetahuan baru,&rdquo; jelasnya saat membuka Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2024 di Jakarta, pada Selasa (14/5/2024).
Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ini menuturkan kebijakan pengembangan budaya baca dan kecakapan literasi dilakukan melalui sejumlah program yakni penguatan 10.600 perpustakaan di tingkat desa dan kelurahan, disediakan pojok baca digital di 100 lokasi, serta fasilitasi/supervisi 100 perpustakaan khusus dan 900 perguruan tinggi.
Sebanyak 10.600 perpustakaan yang mengalami penguatan adalah 600 perpustakaan yang melaksanakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dan 10.000 perpustakaan desa baru dan taman bacaan masyarakat, di mana setiap perpustakaan menerima seribu judul buku dan satu rak buku.
&ldquo;Karena kita mau fokus pada literasi sejak kecil, maka buku yang disediakan adalah buku untuk PAUD dan SD. Karena saya dari Kemendikbudristek, maka nantinya kegiatan di sekolah dan TBM harus nyambung. Oleh karena itu, kegiatan di desa betul-betul harus terkoordinasi dengan kegiatan di sekolah,&rdquo; urainya.
Kebijakan standardisasi dan akreditasi perpustakaan dilakukan melalui program diklat tenaga perpustakaan, bimtek pengelola perpustakaan, Gerakan Indonesia Membaca untuk calon pembaca dan pengunjung perpustakaan, dan perpustakaan yang diakreditasi.
&ldquo;Saya meminta agar ada pembeda antara akreditasi dan survei, jadi instrumennya harus beda. Jadi instrument dibuat dua sisi. Jadi akan terkumpul data kondisi perpustakaan kita dari yang paling hebat, serba ada, sampai yang apa adanya. Dan ini akan berdampak pada pembinaan pustakawan,&rdquo; tuturnya.
Terkait dengan pernaskahan, jelasnya, saat ini ada puluhan ribu naskah Nusantara namun hanya ribuan yang sudah terdigitalkan. Untuk mendukung hal ini, dilakukan identifikasi naskah-naskah Nusantara di luar negeri, terutama naskah yang sudah terdigitalisasi. Selanjutnya diupayakan agar naskah yang sudah didigitalisasi terkoneksi dengan Perpusnas sehingga pemanfaatannya bisa dilakukan bersama.
&ldquo;Kami berbicara dengan kawan-kawan di Alexandria Mesir, SOAS, British Library, Arab Saudi, mudah-mudahan dalam satu hingga dua bulan ini, naskah kerjasama dengan perpustakaan dunia ini terkoneksi, sehingga kita bisa mengakses naskah-naskah luar negeri itu dari Indonesia,&rdquo; ungkapnya.
Sekretaris Utama Perpusnas Joko Santoso menjelaskan pada tahun ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 memasuki tahap akhir. Selanjutnya, pelaksanaan RPJMN tahun 2025-2029.
Salah satu agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 adalah revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Agenda ini dilaksanakan secara terpadu melalui salah satu program prioritas nasional, yaitu penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan dan berkarakter.&nbsp;
&ldquo;Salah satu indikator keberhasilan program ini adalah pencapaian sasaran strategis Perpusnas yakni nilai Tingkat Gemar Membaca tahun 2023 sebesar 66.77 dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat tahun 2023 sebesar 14.58. Angka-angka ini masih dalam posisi sedang,&rdquo; urainya.
Dalam Rancangan RPJMN 2025-2029 terdapat salah satu agenda pembangunan yaitu Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, di mana salah satu program pembangunnya adalah Penguatan Karakter Bangsa dan Pemajuan Kebudayaan dengan Kegiatan Pembangunan di antaranya Pelindungan dan Pelestarian Warisan Budaya dan Pengembangan budaya literasi untuk mendukung kreativitas dan inovasi.
&ldquo;Kedua agenda pembangunan dalam masing-masing periode RPJMN tersebut menegaskan peran perpustakaan sebagai salah satu pendukung dalam pencapaian tujuan kedua agenda pembangunan tersebut, yakni sumberdaya manusia Indonesia yang unggul,&rdquo; tuturnya.
Rakornas tahun ini menjadi momentum penting karena akhir dari RPJMN 2020-2024 sebagai penyambung dengan RPJMN 2025-2029. Disebutkan ada kaitan program yang sedang dilakukan pada akhir tahun ini dengan program yang akan datang.
Sementara itu, dalam prolognya, penggerak literasi nasional Maman Suherman menyampaikan membangun literasi dari pinggiran. Dia mengatakan para pegiat literasi di 'tepian' ini telah berbuat dengan buku seadanya, terkadang hanya dengan buku yang dibeli dari pemulung. Ini dilakukan untuk membangun budaya membaca yang inklusif dan menyeluruh.
"Mereka seperti berlomba mengajak manusia untuk memamah buku tinimbang buku habis sia-sia karena termakan rayap," ungkapnya.
Dengan kreativitas dan semangat, pegiat literasi menyediakan akses ke buku dan pengetahuan bagi komunitas. Mendirikan taman baca, pojok baca, dan bahkan perpustakaan bergerak seringkali dengan biaya sendiri dan dukungan minimal dari pemerintah.
Dirinya berharap ada kesatuan langkah agar peta jalan literasi Indonesia segera terwujud, yang di dalamnya sejalan dengan amanat undang-undang. "Melibatkan masyarakat, taman bacaan masyarakat, rumah-rumah baca, pustaka-pustaka bergerak atau apa pun nama yang disandangkan oleh/kepada mereka,&rdquo; pungkasnya.
Dalam Rakornas juga dilakukan penandatanganan Berita Acara Penyerahan Arsip Statis dan penyerahan sertifikat MoWCAP dari Plt. Kepala Perpusnas kepada Deputi Bidang Konservasi Arsip Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Dalam 10th Memory of the World World Regional Committee for Asia and the Pacific yang digelar di Ulaan Baatar, Mongolia, warisan dokumenter naskah Tambo Tuanku Imam Bonjol ditetapkan sebagai salah satu Memory of the World (MoW) for Asia and the Pacific pada Rabu (8/5/2024).
Penyerahan sertifikat dilakukan oleh pemimpin Memory of the World Regional Committee for Asia and the Pacific (MOWCAP) Kwibae Kim kepada Kepala ANRI Imam Gunarto didampingi oleh Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas. Naskah ini diusulkan Perpusnas dan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat.
Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2024 berlangsung secara hibrida pada 14-15 Mei 2024 dengan mengusung tema &ldquo;Menata Ulang Konsep dan Praktik Pembangunan Literasi&rdquo;. Rakornas Bidang Perpustakaan difokuskan untuk membahas tiga isu utama, yaitu penguatan budaya baca dan literasi, pengarus-utamaan Naskah Nusantara, serta standardisasi dan pembinaan tenaga perpustakaan.&nbsp;
Dalam pelaksanaannya, Rakornas Bidang Perpustakaan menghadirkan berbagai narasumber yang memiliki praktik baik serta pengalaman dalam keterlibatannya pada tiga isu tersebut. Mereka berasal dari berbagai pemangku kepentingan bidang perpustakaan yaitu kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, dan pegiat literasi.
Rakornas dihadiri 920 peserta secara luring terdiri dari kepala daerah, kepala dinas perpustakaan provinsi dan kabupaten/kota, ketua forum perpustakaan/penerbit/pengusaha rekaman, dan pihak yang bekerja sama dengan Perpusnas.
Reporter: Hanna Meinita/Wara Merdekawati
Dokumentasi: Ahmad Kema/Aji Anwar/Alfiyan A.

Pembukaan Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2024, Perpustakaan Menata Ulang Konsep dan Praktik Pembangunan Literasi

Merdeka Selatan, Jakarta-Perpustakaan Nasional menggelar Rapat Koordinasi Pengalokasian APBD untuk perpustakaan Tahun 2020. Sosialisasi ini diikuti seluruh Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi dan Kepala Bappeda, Kamis, (04/7). Sesuai mandatori UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, perpustakaan berperan sebagai layanan dan Perpustakaan Nasional menjadi pemandu semua kegiatan yang seharusnya dilakukan seluruh perpustakaan.
Menindaklanjuti hal tersebut, Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, menyebut akan segera menyusun Peraturan Kepala Perpusnas (Perka) untuk penjabaran tiga komponen utama. Di antaranya, pengembangan perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca, serta pelestarian dan pendayagunaan manuskrip. "Kami apreasi kinerja Kemendagri karena saat ini seluruh komponen penyelenggaraan perpustakaan sudah tertuang dalam Permendagri Nomor 33 tahun 2019 mengenai pedoman penyusunan anggaran dan belanja daerah tahun 2020. Hal ini menjadi bukti dukungan bahwa perpustakaan menjadi salah satu rencana prioritas nasional 2020," jelasnya.
Sementara itu, Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kementerian Dalam Negeri, Arsan Latif, mendorong agar kepala daerah menetapkan standar kebutuhan perpustakaan. Terlebih dalam menyusun APBD diperlukan rencana dan standar kebutuhan, salah satunya menganggarkan kebutuhan barang milik daerah yang dimiliki dinas perpustakaan.
"Ada aturan bahwa setiap belanja modal harus ada rencana dan standar kebutuhan. Kalau boleh usul dalam perka yang akan dibuat nanti ditambah satu pasal yang menyebut bahwa kepala daerah menetapkan standar kebutuhan terhadap perpustakaan. Disitulah kepala Dinas Perpustakaan bisa menyampaikan kebutuhannya," jelasnya.
Berdasarkan data, dari 514 kabupaten/kota, sudah 482 kabupaten/kota yang memiliki dinas perpustakaan. Sedangkan 24 daerah lainnya belum memiliki dinas perpustakaan. Arsan Latif mendorong semua daerah untuk segera membuat kelembagaan perpustakaan.
Reporter : Wara Merdekawati / Eka Purniawati Kameraman : Ahmad Kemal

Berita

Daerah Diminta Tetapkan Standar Kebutuhan Perpustakaan