Jakartaâ€”Pustakawan harus bisa menjadi penengah dalam kondisi ramainya berita bohong (hoaks) di masyarakat.
Idealnya, pustakawan berperan dalam menghindarkan masyarakat dari pertentangan dan pertengkaran karena hoaks. Karenanya, pustakawan tidak boleh ikut menyebarkan dan mempercayai berita hoaks.
Ini disampaikan dosen perpustakaan Universitas Padjadjaran Agus Rusmana saat menjadi pembahas dalam Diskusi dan Bedah Buku â€œCerita tentang Pustakawan dan Kepustakawananâ€ karya Blasius Sudarsono yang terbit pada 2018. Agus meminta para pustakawan, khususnya kaum muda, agar menjadi pustakawan yang berdampak dan tidak biasa saja.
â€œPustakawan Indonesia harus waspada, nah sekarang ini hoaks banyak beredar, seharusnya janjinya pustakawan yang akan memberantasnya. Pak Blasius sudah menduga ini pada 2018, banyak informasi hoaks, tugas pustakawanlah menangani ini,â€ jelasnya secara virtual pada Selasa (27/7/2021).
Agus menyebut, sebagai profesi, pustakawan memiliki makna mendalam. Di dalam buku tersebut, disebutkan bahwa ada empat pilar penyangga pustakawan yakni kepustakawanan sebagai panggilan hidup, semangat hidup, karya pelayanan, dan karya profesional.
â€œKalau di bukunya, pustakawan itu susah banget, bukan hanya sebuah identitas. Pustakawan adalah panggilan jiwa. Perpustakaan seharusnya diurus seperti rumah ibadah, orang yang mengurusnya itu pengabdian,â€ urainya.
Dia menambahkan perpustakaan bukanlah gedung atau sistem. Dalam buku tersebut, ujarnya, disebutkan bahwa perpustakaan adalah koleksi pustaka terpilih, yang dikelola dengan cara atau metode tertentu untuk memenuhi kebutuhan intelektual penggunanya.
â€œOleh karena itu perpustakaan menang bersaing dengan internet. Di sini, koleksi yang ada di internet itu bukan hasil seleksi. Apapun yang ada di internet, ada, tapi di perpustakaan hanya yang terpilih dan yang memilih adalah pustakawan. Tidak pernah ada buku salah di perpustakaan. Karena ada klasifikasinya,â€ urainya.
Ukuran keberhasilan perpustakaan bukan pada bangunan dan sistem, tapi yang terutama adalah memberikan layanan untuk kebutuhan intelektual penggunanya. Agus menyebut, buku ini menggambarkan bahwa ketika pengguna belum mendapatkan ilmu, maka perpustakaan belum dianggap berhasil.
Sementara itu, aktivis perpustakaan ramah anak dan perpustakaan sekolah Kuswanto menyebut buku karya Blasius Sudarsono merupakan kristalisasi dari 33 tahun pengalaman pribadi Blasius dan pengalaman professional. Menurut pengamatannya, buku ditulis berlandaskan experiental knowledge. â€œJadi sebenarnya, experiental vs professional itu digunakan pak Blasius untuk membandingkan pengalaman praktek ketika di LIPI, dengan pengalaman profesional yang scientific,â€ jelasnya.
Dalam kesimpulannya, buku tersebut menggambarkan kebutuhan akan konsep kepustakawanan Indonesia, cukup mendesak. Dia sependapat dengan hal tersebut. Dia mencontohkan, kondisi literasi masyarakat Indonesia yang dinilai rendah. Konsep kepustakawanan dinilai bisa berkontribusi dalam menjawab hal tersebut.
Blasius Sudarsono mengapresiasi tanggapan para pembahas. Sebagai penulis, dia menilai respons dari pembaca merupakan hal penting. Harapannya, pustakawan Indonesia mau berkembang mengikuti perkembangan zaman. â€œPada dasarnya, perpustakaan itu adalah pustakawannya. Jadi kalau pustakawannya tidak mau berkembang, ya sudah, perpustakaannya akan tertinggal oleh kemajuan yang sangat cepat dan pesat,â€ ungkap pria yang akrab disapa Pak Dar tersebut.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Sri Marganingsih menjelaskan diskusi buku diselenggarakan dalam rangka memperingati dua tahun Perpusnas Press. Â Melalui diskusi dan bedah buku, pembaca atau masyarakat dapat mengetahui dan memahami pemikiran Blasius Sudarsono.
â€œBeliau adalah pemerhati kepustakawanan yang tidak pernah mengenal lelah dalam pemikiran kemajuan bidang kepustakawanan. Tidak semua pustakawan memiliki pribadi kepustakawanan dan orang yang memiliki pribadi kepustakawanan hanyalah orang yang memiliki spirit of life, demikianlah kata-kata yang sering terlontar dari Pak Dar,â€ jelasnya memaparkan sosok Blasius Sudarsono.
Sri Marganingsih menambahkan diskusi buku dan webinar kepenulisan akan diselenggarakan pada Rabu, 28 Juli 2021 dan Kamis, 29 Juli 2021. Ini masih dalam rangkaian peringatan dua tahun Perpusnas Press. Semua kegiatan diselenggarakan secara virtual dan dapat diakses masyarakat melalui laman media sosial Perpusnas.
Reporter: Hanna Meinita

Bukan Sekadar Identitas, Pustakawan Punya Peran Memberantas Hoaks

Jakarta-Sejarah dan perjuangan dalam mewujudkan regulasi untuk kebangkitan dan kemajuan ekonomi kreatif (ekraf) di Indonesia dihadirkan dalam sebuah buku berjudul Kebangkitan Ekraf dari Regulasi karya Dr. H. Abdul Fikri Faqih yang merupakan mitra legislatif sebagai Wakil Ketua X DPR RI.
Buku tersebut merupakan gambaran dinamika pembahasan regulasi Rancangan Undang- Undang (RUU) Ekonomi Kreatif yang secara intensif dibahas dari tahun 2018 hingga 2019 dan pada akhirnya disahkan menjadi undang &ndash; undang.
Regulasi yang dimaksud adalah Undang &ndash; Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif yang dirancang dan dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah serta telah diundangkan pada tanggal 24 Oktober 2019.
Sebagai bentuk apresiasi kepada penulis dan sekaligus sebagai bentuk kampanye budaya membaca dan menulis, Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) meluncurkan buku tersebut sekaligus dirangkaikan dalam talkshow bertema Membaca itu Sehat, Menulis itu Hebat di gedung teater Perpusnas, Rabu secara hybrid. (15/03/2023)
Hadir dalam kegiatan ini adalah Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando beserta jajaran Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, Bupati Buton Selatan, La Ode Budiman, Bupati Pasaman Barat, H. Hamsuardi, Bupati Nias, Yaatulo Gulo, Bupati Aceh Jaya, Nurdin dan Bupati Minahasa, Royke Octavian Roring serta salah satu penyanyi/aktor/komika Indonesia yang sedang naik daun berkat lagunya, Komang, Raim Laode.
Dalam sambutannya, Muhammad Syarif Bando menyampaikan apresiasi atas karya yang telah ditorehkan oleh Fikri Faqih. &ldquo;Kehadiran buku yang fundamental ini adalah sebuah kekayaan khazanah bangsa. Dengan regulasi ini, values dari sebuah produk ekonomi kreatif akan semakin terjamin, sehingga masyarakat akan mendapatkan nilai tambah serta hak paten,&rdquo; ungkapnya.
Kaitan perpustakaan dalam ekonomi dijelaskan oleh Syarif Bando. &ldquo;Peran perpustakaan dalam pengembangan ekonomi antara lain 67% pengunjung perpustakaan mendapatkan informasi bisnis di perpustakaan, 43% mendapatkan tawaran pekerjaan dan 72% pengunjung mendapat kemampuan untuk mendapatkan pekerjaan,&rdquo; imbuhnya.
Sementara itu, Fikri Faqih menjelaskan alasan lamanya pembahasan hingga menjadi UU. &ldquo;Lamanya pembahasan karena panitia kerja ingin menciptakan undang &ndash; undang yang mampu menjawab permasalahan dan kebutuhan di bidang ekonomi kreatif. Serta Peraturan Pemerintah yang selesai di tahun 2022 karena adanya problematika dari sisi pelaku ekonomi kreatif, yaitu tentang permodalan dan marketing system,&rdquo; jelasnya.
Fikri Faqih menambahkan, &ldquo;Literasi dan ekonomi kreatif harus bergerak bersama dan tidak bisa dipisahkan serta berkolaborasi&rdquo;.
Sementara itu, Raim Laode mengungkapkan keterkaitan antara literasi dengan bidang yang digelutinya. Selaku pihak yang bergerak di bidang seni, Raim Laode memandang literasi dalam suatu produk.
&ldquo;Produk literasi adalah kreatifitas. Kita hidup di era, dimana orang kreatif mengalahkan kapitalis dengan kreatifitas,&rdquo; kata Raim Laode.
Syarat literasi menurutnya ada dua. &ldquo;Syarat literasi adalah motivasi dan sarana,&rdquo; tambahnya.
UU Nomor 24 Tahun 2019 memberikan kepastian hukum untuk pengembangan ekonomi kreatif dengan ekosistem yang kondusif sehingga memberikan perlindungan dan meningkatkan kemampuan ekonomi kreatif dalam skala global.
Hal tersebut disampaikan oleh Sandiaga Uno. &ldquo;Berbicara tentang ekosistem harus ada pemainnya. Terdapat sekitar 24 juta pelaku ekonomi kreatif di seluruh Indonesia. Subsektor kuliner sebanyak 42%, subsektor fashion 18%, subsektor kriya 15% dan 14 subsektor lainnya antara lain aplikasi, permainan, musik, arsitektur, desain kreasi visual dan lain &ndash; lain,&rdquo; terangnya.
Sandiaga Uno menambahkan, bahwa per tahun 2022 dengan disahkan PP Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif yang diundangkan pada tanggal 12 Juli 2022 senyatanya memberikan kemudahan bagi para pelaku ekonomi kreatif. &ldquo;Produk ekonomi kreatif yang didaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) akan mendapatkan keleluasaan, menjadikan HAKI dan produknya menjadi obyek pembiayaan. Yang artinya akses pembiayaan bagi para pelaku ekonomi kreatif sudah bisa dibiayai oleh perbankan, Kredit Usaha Rakyat (KUR) ataupun crowdfunding,&rdquo; pungkasnya.
Kegiatan ditutup dengan peluncuran buku yang ditandai dengan penandatanganan bersama di atas kanvas oleh Muhammad Syarif Bando, Sandiaga Salahuddin Uno dan Abdul Fikri Faqih.
&nbsp;
Reportase&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : Anastasia Linawati
<span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;">Dokumentasi : Aditya Irfan

Harapan Baru bagi Pelaku Ekonomi Kreatif

Salemba, Jakarta - Tim Reformasi Birokrasi (RB) Perpustakaan Nasional Tim Reformasi Birokrasi Unit berpartisipasi dalam acara Sosialisasi RB Tahun 2020 yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB). Kegiatan diselenggarakan melalui video telekonferensi untuk Perpustakaan Nasional RI dan Kementerian Sosial, yang masuk Wilayah III dalam Pengawasan Kementerian PANRB.
Sekretaris Utama Perpusnas Sri Sumekar sebagai Penanggung Jawab RB, Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Ofy Sofiana, dan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Woro Titi Haryanti turut hadir dalam sosialisasi ini. Sebanyak 146 ketua dan anggota tim Area Perubahan RB juga mengikuti sosialisasi.
Dalam pembukaannya, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Jufri Rahman menyatakan RB dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintah. Sesuai Arahan Presiden Joko Widodo, birokrasi harus berorientasi pada hasil yang nyata.
Kebijakan RB yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010-2025 memuat rancangan induk pelaksanaan RB Nasional. Perpres ini memuat roadmap grand design RB Nasional yang terbagi dalam tiga tahap, yaitu tahap I (periode 2010-2014), tahap II (2015-2019), dan tahap III (2020-2024). Â 
Jufri menjelaskan, ada tiga agenda prioritas RB yang harus dilaksanakan yakni penyederhanaan eselonering dari struktural ke jabatan fungsional untuk menciptakan birokrasi yang lebih lincah dan efektif. Kedua, melakukan penyederhanaan proses perizinan untuk memutus mata rantai struktur dan aturan kebijakan yang dianggap berbelit. â€œTerakhir, menegakkan integritas dengan terus mencegah dan menindak segala bentuk penyimpangan dan KKN,â€ jelasnya saat membuka acara pada Jumat (26/6/2020).
Perpusnas diingatkan untuk segera menyusun Roadmap Grand Design RB Perpusnas Tahun 2020-2024. Saat ini, tim RB Perpusnas masih menyusun draft roadmap.
Sementara itu, Asisten Deputi PelaksanaanÂ  dan EvaluasiÂ  Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur Dan Pengawasan Wilayah III Kementerian PANRB Naptalina Sipayung menjelaskan roadmap RB tahun 2020-2024 tahap ketiga yang disusun Perpusnas harus fokus pada akar masalah tata kelola pemerintahan. â€œAda tiga hal baru pada roadmap RB Tahun 2020-20204 yakni lebih melibatkan banyak pihak baik dari internal maupun eksternal, strateginya lebih implementatif, serta program dan kegiatan yang didesain hingga unit kerja. Sehingga nanti jelas perubahannya apa, dampak dari perubahan itu apa,â€ tuturnya.
Kementerian PANRB menemukan sepuluh catatan hasil evaluasi RB. Di antaranya, RB selama ini dianggap bersifat proyek, tidak mengacu pada akar permasalahan, tidak terintegrasi, fungsi pengawasan yang tidak optimal, belum terdapat budaya kinerja (masih berada di zona nyaman).
Naptalina melanjutkan evaluasi mencatat pemahaman mengenai RB hanya di tingkat instansi (tim RB) sedangkan pada unit kerja belum dipahami dan diinternalisasi, RB hanya dianggap dukungan kelengkapan administrasi bahkan sebagian beranggapan RB sama dengan remunerasi, pengukuran kinerja individu belum dilakukan berdasarkan tunjangan kinerja, orientasi kepada harapan dan kepuasan penerima layanan masih rendah, dan kesulitan membutikan perubahan yang terjadi.
â€œPoin penting implementasi RB adalah menjadikan perubahan sebagai kebutuhan instansi,â€ tuturnya.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Raden Radityo
Â

Sosialisasi RB, Efisiensi & Efektivitas Tata Kelola Pemerintah

Perpusnas RI Mendampingi Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI Ke Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan

KESELAMATAN dan kesehatan kerja (K3) menjadi faktor utama dalam dunia kerja khususnya guna memacu kinerja safety maupun produktivitas kerja. Sejak dicanangkan oleh Ida Fauziah, Menteri Ketenaga kerjaan R.I pada 12 Januari lalu semarak Bulan K3 dirasakan hingga pelosok negeri.
Menurutnya, persoalan K3 zaman now sangat kompleks. Terlebih dihadapkan dengan tuntutan Revolusi Industri 4.0 yang sarat dengan kemajuan teknologi dan informasi yang berubah sangat cepat dan tidak menentu. Sehingga diperlukan strategi pengendalian yang lebih efektif, efisien dan inovatif dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
Semua pemangku kepentingan harus memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya konkret terhadap pelaksanaan K3 di lingkungan masing-masing agar budaya K3 benar-benar terwujud diseluruh Tanah Air. Kita perlu melakukan lompatan dan terobosan dengan inovasi-inovasi baru agar pelaksanaan K3 dapat terus diperkuat di tengah gerak perubahan masyarakat dan revolusi industri yang kian melesat.
Para pemangku kepentingan baik pengusaha, serikat buruh/pekerja, pekerja dan masyarakat untuk terus meningkatkan pengawasan dan penyadaran akan pentingnya K3. Persoalan K3 hendaknya tidak hanya diingat dan dibahas saat terjadi kasus kecelakaan atau musibah di tempat kerja: namun harus dijadikan budaya kita semua.
ANGKA KECELAKAAN KERJA 
Data Kemnaker mengungkapkan bahwa sepanjang 2018 telah terjadi 157.313 kasus kecelakaan kerja dan sepanjang Januari hingga September 2019 terdapat 130.923 kasus. Di sisi lain, kita menghadapi tantangan serius adanya pendidikan yang masih rendah yang dimiliki oleh para pekerja secara nasional yakni sebanyak 57,5persen dari 126,51 juta total penduduk bekerja.
Disinyalir ini menjadi salah satu potensi yang menyebabkan rendahnya kesadaran pentingnya perilaku selamat dalam bekerja. Akibat kecelakaan kerja tidak hanya menyebabkan kematian, kerugian materi, moril dan pencemaran lingkungan, namun juga dapat memengaruhi produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.
Kecelakaan kerja juga memengaruhi indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan ketenagakerjaan (IPK). Persoalan nyawa dan kesehatan manusia serta keselamatan adalah yang utama. Safety first. Karena uang bisa dicari, karier bisa dikejar, namun keselamatan dan kesehatan sama sekali tak tergantikan. Untuk itulah maka K3 harus terus kita promosikan sebagai bagian penting dalam perlindungan tenaga kerja.
Sejatinya, K3 bukan hanya tanggung jawab para pengusaha dan pemerintah pusat, namun peran penting serikat buruh/pekerja wajib hadir di perusahaan dan lingkungan kerja untuk memberikan perhatian dan mendorong K3 agar dapat dijalankan secara efektif. Pun, pemerintah daerah harus aktif melaksanakan K3 dan mengontrol pelaksanaannya, mengingat ketenagakerjaan merupakan bagian yang diotonomikan di daerah. Perlu koordinasi dan sinergi yang semakin solid dan tidak terkesan jalan masing-masing dan saling melempar tanggung jawab.
PERINGATAN BULAN K3
Tema Peringatan Bulan K3 Tahun 2020 adalah Optimalisasi Kemandirian Masyarakat Berbudaya K3 pada Era Revolusi Industri 4.0 Berbasis Teknologi Informasi. Dengan maksud untuk memberikan motivasi kepada perusahaan-perusahaan, tenaga kerja, pemerintah dan masyarakat pada semua level dalam menerapkan program K3 sehingga K3 benar-benar menjadi Budaya kita. Tahun ini juga bertepatan dengan peringatan 50 tahun K3.
Kemnaker mencanangkan Bulan K3untuk Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan norma K3. Menjamin terlaksananya perlindungan K3 pada setiap kegiatan usaha di era ekonomi digital. Meningkatkan penerapan K3 pada pola dan bentuk pekerjaan baru yang timbul akibat era ekonomi digitalisasi. Mewujudkan sumber daya manusia K3 yang unggul dan berdaya saing. Dan meningkatkan partisipasi semua pihak dalam mewujudkan pelaksanaan budaya K3 di setiap kegiatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
PACU PRODUKTIVITAS KERJA
Indeks produktivitas pekerja Indonesia menduduki urutan ke-4 di antara negara-negara ASEAN, berada di bawah Singapura, Malaysia dan Thailand. Berdasarkan data dari Asian Productivity Organization (APO) Â produktivitas pekerja Indonesia sekitar USD 24.900 setara Rp 348 juta. Sementara itu produksi pekerja Singapura USD 131.900, Malaysia USD 56.400 dan Thailand USD 28.300.
Sehingga kita perlu memacu lebih kencang lagi antara lain melalui peningkatan kesehatan, gizi, ekonomi dan pendidikan. Pun, peningkatan pendidikan vokasi melalui perubahan kurikulum yang lebih fleksibel guna menyesuaikan dengan tuntutan zaman yang serba digital dan cepat berubah. Redefinisi BLK-BLK untuk mengatasi persoalan re-skilling, up-skilling dan skilling agar persoalan ketidaksesuaian dengan dunia industri dapat diatasi.
Perlu melakukan penguatan antara lain melalui strategi mempersiapkan tenaga kerja memasuki pasar tenaga kerja dengan melakukan harmonisasi standardisasi dan sertifikasi kompetensi melalui kerjasamalintas sektor. Meningkatkan akses pekerja kepada sumber daya produktif melalui peningkatan keterampilan pekerja dengan cara melakukan pelatihan.
Peningkatan akses angkatan kerja kepada sumber daya produktif. Peningkatan fungsi pasar tenaga kerja dengan cara memastikan job matching dilaksanakan dengan tepat. Mendorong pengembangan ekonomi perdesaan dengan cara meningkatkan prasarana dan sarana perekonomian daerah dan perluasan akses kredit bagi pelaku ekonomi.
Membekali pekerja dengan pengetahuan, pendidikan dan keahlian. Memperbesar pemanfaatan jasa keuangan bagi pekerjadengan mendorong pengembangan penyedia kredit. Menciptakan hubungan industrial yang harmonis. Penguatan tindakanhukum. Dan pengembangan sistem pengawasan dan evaluasi peraturan ketenagakerjaan.
Harapannya Bulan K3 dapat memacu kinerja safety dan produktivitas pekerja sehingga memiliki dayasaingandaldalam membangun bangsa dan Indonesia tercinta sekaligus mampu bersaing dengan negara-negara lain baik regional maupun global. Semoga. (ndu/k18)
Â 
Oleh:
SUHARYONO S. HADINAGORO
PEMERHATI KETENAGAKERJAAN &amp; EKONOMI KERAKYATAN
Â

K3 Pacu Kinerja dan Produktivitas

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Indonesia saat ini masih dalam situasi pandemi, selain memukul aspek kesehatan tetapi juga banyak aspek kehidupan lainnya, seperti aspek pariwisata. Dalam laporan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sejak tahun 2020, jumlah wisatawan yang masuk ke Indonesia mengalami penurunan drastis.
Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI sebagai tempat belajar, tempat menggali informasi dan tempat berkegiatan masyarakat, dapat memberikan kontribusi dalam pemulihan di bidang pariwisata.
â€œSalah satunya adalah dengan menginformasikan keindahan alam dan ragam destinasi di Indonesia kepada masyarakat melalui bacaan koleksi budaya nusantara,â€ terang Koordinator Substansi Koleksi Monograf dan Berkala Langka, Luthfiati Makarim, dalam sambutannya saat sosialisasi Koleksi Budaya Nusantara secara hybrid pada Kamis. (17/09/2021)
Indonesia merupakan negara yang kaya budaya. Sebanyak 1.340 suku di Indonesia memiliki budaya masing â€“ masing dan sebagai masyarakat Indonesia ikut serta untuk melestarikan budaya nusantara tersebut.
Luthfiati menginformasikan bahwa Perpusnas memiliki layanan khusus budaya nusantara yang berada di lantai 24 yang memilki koleksi sebanyak 4.845 judul dan 6.136 eksemplar.
â€œMelalui bacaan yang menarik tentang budaya nusantara yang ada di Perpusnas, pelayanan ramah dari pustakawan, fasilitas membaca serta ruangan yang nyaman, kebudayaan nusantara dari dikenalkan dari berbagai aspek, salah satunya pariwisataâ€, terangnya
Acara dipandu oleh Vira Farhana serta turut hadir dua narasumber, travel writer dan travel blogger, Trinity dan Ashari Yudha yang berbagi cerita berkeliling Indonesia.
Trinity merupakan travel writer yang telah menelurkan 15 buku tentang traveling dan karyanya pernah diangkat dalam film yang berjudul Trinity, The Nekad Traveler (2017) dan Trinity Travel (2019)
â€œBuku â€“ buku tersebut merupakan buku tentang pariwisata dan traveling yang menarik karena berisi journey dan juga tentang trik dan tips berpergian. Buku â€“ buku tersebut sudah tersedia di iPusnasâ€, jelas Trinity
Saat traveling yang dilihat adalah sejarah, budaya, kuliner dan banyak hal yang bisa dieksplor, Trinity menjelaskan apa yang dieksplornya, â€œIndonesia kelebihannya adalah alam dengan ratusan ribu pulau. Alam bawah laut Indonesia sangat indah, saya lebih suka berkeliling di alamâ€, jelas Trinity
Sejalan dengan Trinity, Ashari Yudha juga aktif menulis di blog yang bernama Catatan Backpacker yang berisi journey selama menjelajah Indonesia.
Menjawab pertanyaan bagaimana seorang traveler harus menyesuaikan diri dengan budaya pada tempat yang dituju, Trinity dan Ashari Yudha memberi saran bahwa kita harus toleran, karena banyak sekali budaya yang unik.
Bagaimana cara berinteraksi dengan penduduk sekitar saat solo traveling?
Trinity memberi tips bahwa kuncinya adalah sopan santun, maaf ataupun berterima kasih yang merupakan bahasa global.
Sependapat dengan Trinity, Ashari Yudhapun menjawab, â€œSelain open minded, kita juga harus tahu cara orang di sana berkomunikasi. dan pelajari sedikit kata sapaan dalam bahasa lokalâ€.
Diharapkan setelah memperoleh beragam cerita dari para narasumber, ratusan peserta yang mengikuti acara, dapat berpartisipasi dalam menggerakan pariwisata di Indonesia dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
Acara tersebut digelar dalam rangkaian Hari Kunjung Perpustakaan dan Bulan Gemar Membaca 2021 yang diselenggarakan mulai 15-23 September 2021. Tetap ikuti rangkaian kegiatan melalui Zoom dan kanal Youtube Perpusnas.
Â 
Reporter: Anastasia Linawati

Berkeliling Indonesia, Mengenali Budaya dan Wisata

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Mendapat bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang perpustakaan sebesar Rp 10 Milyar, Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo membangun gedung Perpustakaan.
Wakil Bupati Gorontalo, Thariq Modanggu menyebut, dengan pembangunan gedung perpustakaan merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mengembangkan tradisi literasi di wilayahnya.
"Kami mengapresiasi kepada Presiden dan Menteri Keuangan yang telah memberikan DAK ke Perpustakaan Nasional, sehingga tahun depan kami memiliki perpustakaan termegah di Gorontalo. Ini akan menjadi kebanggan kami warga Kabupaten Gorontalo Utara," ungkap Thariq dalam kunjungan kerjanya ke Perpusnas pada Rabu, (17/11/2021).
Lebih lanjut Thariq menjelaskan, di kabupaten Gorontalo Utara tradisi literasi dibangun di berbagai tingkatan. Baik di tingkat pemerintahan, tingkat Organisasi Perangkat daerah (OPD) dalam hal ini melalui Dinas Perpustakaan dan Arsip daerah dan tingkat desa.
"Dengan tiga level tradisi literasi ini, kami terus berupaya memberikan pencerahan kepada masyarakat, meningkatkan budaya baca, dan juga perubahan karakter," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan menjadi tantangan Wakil Bupati untuk mencetak kader-kader pemimpin. Maka berbahaya apabila masyarakat di wilayahnya tidak berliterasi.
"Karena literasi penting sekali untuk mewujudkan SDM Unggul," kata Syarif.
Dikatakan, pemahaman mengenai literasi perlu dipahami dengan benar. Bahwa esensi dari literasi adalah bagaimana mengimplementasikan pengetahuan yang dimiliki untuk menciptakan barang dan jasa yang bermutu.
"Segala barang dan jasa yang ada teknologinya memiliki nilai jual yang tinggi. Ini yang menjadi cita-cita Presiden Joko Widodo, bahwa Indonesia jangan hanya menjadi pengguna teknologi, melainkan pencipta teknologi." lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Thariq menyerahkan karyanya berupa buku yang berjudul Energi Perjalan Dinas, Dari Nikmatnya Suara Rakyat Hingga "Masjid yang Menyesatkan". Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando juga menyerahkan buku Story Impact yang merupakan kumpulan cerita dari penerima bantuan program transformasi berbasis inklusi sosial.
Reportase: Wara Merdeka Fotografer: Roby

Berita

Dapat Bantuan DAK, Kabupaten Gorontalo Utara Bangun Perpustakaan