Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Sinergi dan kolaborasi masih perlu untuk direformulasikan agar kerja-kerja dalam meningkatkan literasi dapat membuahkan hasil dan literasi Indonesia tidak lagi darurat.
Komisi X DPR RI pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 telah menyelesaikan Panitia Kerja (Panja) Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan (PLTP).
Hasil kerja Panja PLTP telah dirangkum oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih menjadi sebuah buku berjudul &ldquo;Darurat Literasi Indonesia: Urgensi Reformulasi Sinergi dan Kolaborasi&rdquo;.
Buku ini mengetengahkan potret literasi di Indonesia, kondisi perpustakaan, bahan bacaan, serta kebijakan dan kewenangan penyelenggaraan perpustakaan yang masih perlu dijawab oleh berbagai pihak.
&ldquo;Perpustakaan yang kurang memadai baik dari jumlah bangunan maupun koleksi, kebutuhan pustakawan yang juga masih kurang, sinergi program literasi, dan efektivitas penggunaan anggaran menjadi beberapa permasalahan yang terpampang nyata. Darurat literasi harus diatasi,&rdquo; ungkap Fikri.
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Adin Bondar dalam sambutannya pada kegiatan Peluncuran Buku &ldquo;Darurat Literasi Indonesia: Urgensi Reformulasi Sinergi dan Kolaborasi&rdquo;, Selasa (19/3/2024) mengatakan bahwa peluncuran buku ini merupakan sebuah langkah strategis dalam rangka menuju Indonesia emas pada tahun 2045.
&ldquo;Kehadiran buku ini lahir dari semangat dan kerinduan reflektif dari seorang cendekiawan karena memang literasi dan kegemaran membaca bangsa kita masih perlu didorong agar hadir masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif, dan produktif,&rdquo; ucapnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) selaku Koordinator Gerakan Literasi Nasional, E. Aminudin Aziz juga menyampaikan apresiasi dan masukannya atas buku tersebut.
&ldquo;Bagi saya, inisiatif untuk menerbitkan buku ini patut diapresiasi karena dengan demikian hak masyarakat untuk memperoleh informasi dapat terpenuhi. Namun, karena tujuannya bukan untuk akademik, buku ini sangat minim dalam membahas kajian akademik dalam hal ini terkait literasi. Harapan ke depan, struktur buku Panja berikutnya juga dapat lebih mengangkat segi akademiknya,&rdquo; jelas Amin. 
Sementara itu, Penulis dan Pegiat Literasi, Asma Nadia juga mengutarakan harapannya perihal kondisi iklim perbukuan yang saat ini terjadi di Indonesia.
&ldquo;Sinergi serta kolaborasi antara perpustakaan dan penerbit buku diharapkan dapat terjalin lebih baik lagi kedepannya, sehingga perpustakaan bukan hanya menjadi gudang buku saja tetapi semakin menggiatkan literasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia,&rdquo; harapnya.
Perlu diketahui, Panja PLTP merupakan bagian dari fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Komisi X DPR RI mengenai persoalan literasi di Indonesia yan g berada pada kondisi darurat.
Adapun rangkaian kegiatan yang telah dilakukan Panja PLTP diantaranya Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mengundang semua pemangku kepentingan di bidang literasi dan juga melakukan kunjungan kerja di beberapa daerah di Indonesia.
Reporter: Anastasia Lily/Basma Sartika
 Dokumentasi: Aditya Irfan Fakhruddin/Ahmad Kemal Nasution/Aji Anwar

Ciptakan Masyarakat Literat, Panja PLTP Luncurkan Buku

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Perpustakaan Kabupaten Enrekang pada tahun 2019 berhasil mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Perpustakaan Nasional (Perpusnas) untuk menu pembangunan gedung perpustakaan dengan jumlah sebesar 10 miliar rupiah. Progres pembangunan fisik gedung perpustakaan ini sudah sejauh 80% dan untuk melengkapi gedung tersebut dibutuhkan faktor pendukung sarana dan prasarana lainnya. Hal inilah yang mendasari rombongan Komisi III DPRD Kab. Enrekang melakukan kunjungan kerja ke Gedung Layanan Perpusnas yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (19/4/2021).
Dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Kab. Enrekang, Rahmat, rombongan diterima langsung oleh Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, di Ruang Rapat Pimpinan yang berada di lantai 5. Membuka sambutan, Rahmat, mengatakan bahwa maksud dan tujuan kedatangannya adalah untuk mendapatkan informasi terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Perpustakaan dan kelanjutan pembangunan gedung perpustakaan di Kab. Enrekang.
â€œTujuan kedatangan kami kemari adalah ingin menggodok peraturan daerah tentang perpustakaan agar ke depannya produk yang dihasilkan bisa bermanfaat bagi masyakarat Kab. Enrekang. Kami juga membutuhkan pencerahan perihal kebutuhan sarana dan prasarana untuk melengkapi gedung perpustakaan yang sedang dalam proses pembangunan,â€ ujar Rahmat.
Menanggapi hal tersebut, Syarif Bando, menjelaskan literasi merupakan pengukuran tingkat kedalaman pengetahuan seseorang terhadap satu subjek pengetahuan. Selain itu, dia juga mengemukakan bahwa saat ini kegemaran membaca tidak lagi dimaknai dengan lamanya durasi seseorang saat membaca, melainkan seberapa jauh pengetahuan yang didapat orang tersebut dari membaca.
â€œLiterasi harus dimasukkan ke dalam perda tentang perpustakaan karena perda ini lah yang paling menentukan. Banyak orang yang akan menerima manfaat saat perda ini lahir,â€ tegasnya.
Lebih lanjut, Syarif Bando menambahkan untuk kelengkapan gedung perpustakaan, Kab. Enrekang bisa melakukan pengajuan menu DAK baru.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Kab. Enrekang Bangun Minat Baca Masyarakat untuk Memajukan Peradaban Daerah

Medan Merdeka Selatan, Jakarta &ndash; Perjalanan haji orang-orang islam di Asia Tenggara telah berlangsung sejak periode modern awal hingga abad ke-21. Selama masa itu, dinamikanya berjalan dengan sangat dinamis.
Para jamaah haji asal Asia Tenggara atau sering disebut dengan jamaah haji Jawi, di era modern awal hanya dapat mengandalkan kapal laut untuk pergi ke tanah suci. Hal itu dikarenakan, pada masa tersebut, fasilitas transportasi masih sangat terbatas.
&ldquo;Maka sudah menjadi mahfum jika perjalanan haji membutuhkan waktu berbulan-bulan, bahkan tidak jarang, hantaman ombak di Samudera Hindia pun sering membuat kapal-kapal pengangkut jamaah haji karam,&rdquo; ucap Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Mariana Ginting, Rabu (30/10/2024).
Lebih lanjut, dalam sambutannya pada kegiatan gelar wicara kesejarahan Jasmerah yang mengangkat tema Perjalanan ke Tanah Suci: Jamaah Haji Indonesia dalam Arus Sejarah, Mariana menambahkan bahwa masuknya kolonialisme Belanda di Indonesia juga telah mengubah aktivitas ibadah haji.
Pada sesi diskusi, Dosen Universitas Islam Internasional Indonesia, Zacky Khairul Umam mengatakan jamaah haji pada masa itu biasanya tidak langsung kembali ke kampung halaman. Mereka menetap di sana untuk mencari ilmu dari para ulama besar yang mengajar di Makkah.
&ldquo;Haji bagi muslim Asia Tenggara atau dalam hal ini Indonesia merupakan satu upaya pembentukan komunitas muslim internasional (ummah), komunitas intelektual muslim, dan jaringan otoritas agama/politik,&rdquo; jelasnya.
Sementara itu, pelaksanaan ibadah haji di Indonesia menurut Peneliti Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dadi Darmadi, negara memegang peranan besar.
&ldquo;Haji di Indonesia menggabungkan kontrol negara, kewajiban agama, dan kepentingan ekonomi dan politik. Kemudian melalui Kementerian Agama, negara memastikan organisasi penyelenggaraan haji dan dukungan negara bagi jamaah,&rdquo; ungkapnya.
Dadi juga menekankan bahwa perdebatan yang akan terus berlanjut adalah tentang pentingnya mereformasi birokrasi haji dan meningkatkan transparansi. Selain itu, inovasi kebijakan serta keterlibatan publik untuk meningkatkan pengalaman haji bagi jamaah Indonesia juga diperlukan.
Sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam meningkatkan tingkat literasi masyarakat, Perpusnas perlu mengadakan kegiatan gelar wicara kesejarahan Jasmerah.
Jasmerah merupakan akronim yang pernah diucapkan oleh Presiden Sukarno pada pidatonya yang terakhir di tahun 1966, di mana kepanjangannya ialah &lsquo;Jangan Sekali Kali Meninggalkan Sejarah&rsquo;.
Konteks akronim Jasmerah dalam kegiatan gelar wicara ini dimaknai sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kesadaran literasi masyarakat tentang isu-isu kesejarahan yang pernah terjadi di Indonesia. 
Reporter: Basma Sartika
 Dokumentasi: Aji Anwar dan Alfiyan Tarih Alfatih

Perjalanan Haji Indonesia dari Masa ke Masa

Jakarta - Perpustakaan Nasional menambah hari dan jam buka layanan di gedung yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 11, Jakarta Pusat. Mulai pertengahan Februari 2018, layanan Perpusnas buka setiap hari dari Senin hingga Minggu. Pada Senin-Kamis, jam layanan dibuka pada pukul 08.30 WIB dan berakhir pada pukul 18.00 WIB, pada Jumat pukul 09.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB. Sementara pada Sabtu dan Minggu, jam layanan dibuka mulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB.
Dengan dibukanya layanan pada Sabtu dan Minggu, Perpusnas siap menjadi destinasi wisata untuk menghabiskan akhir pekan. &ldquo;Harus diinformasikan bahwa Perpustakaan Nasional sudah buka sampai hari Minggu, bagi yang ingin berekreasi ke sana,&rdquo; jelas Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando usai menerima arahan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, pada Jumat (23/2).
Syarif menjelaskan meski hari dan jam buka diperpanjang, belum ada penambahan petugas perpustakaan. &ldquo;Kita masih pegawai yang shift-shiftan karena belum ada tambahan,&rdquo; tuturnya.
Saat ini, Perpusnas sedang menghitung tambahan jumlah petugas perpustakaan. &ldquo;Ibu Menteri Keuangan (Sri Mulyani, red) sangat mendukung dan sudah menyampaikan ke DJA (Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu, red) untuk menindaklanjuti pembahasan anggarannya,&rdquo; jelas Syarif.&nbsp;
Selain itu, ujar Syarif, Perpusnas sedang membahas rencana membuka layanan hingga pukul 22.00 WIB. Syarif Bando menjelaskan, rencana ini sudah disampaikan kepada pihak terkait. &ldquo;Kita mesti menyesuaikan juga karena mesti minta laporan dengan pihak keamanan untuk memastikan apakah dikasih buka sampai jam 10 malam,&rdquo; jelas Syarif.
Layanan koleksi Perpusnas bisa diakses dengan datang secara langsung. Selain itu, layanan koleksi Perpusnas juga bisa diakses secara daring. Saat ini, Perpusnas mengembangkan dua aplikasi unggulan. Pertama adalah iPusnas. Aplikasi berbasis media sosial ini bisa diunduh di gawai dan komputer. &ldquo;Semua buku bisa dibaca full text,&rdquo; jelas Syarif.
Aplikasi lainnya adalah Indonesia One Search (IOS). Dengan mendaftar menjadi anggota melalui situs Perpustakaan Nasional, pengunjung bisa mengakses layanan IOS. Repositori perpustakaan di seluruh Indonesia ini terkoneksi dengan 828 lembaga perpustakaan dengan jumlah koleksi 2,6 juta eksempar. &ldquo;Kita tidak mesti datang ke Jakarta untuk membaca buku di Perpustakaan Nasional. Tetapi bisa saja di perpustakaan Papua atau perpustakaan Aceh. Ini bisa melalui portal IOS,&rdquo; urainya.
&nbsp;
Reportase: Hanna Meinita

Layanan Buka Setiap Hari, Perpusnas Siap Menjadi Destinasi Rekreasi

Salemba, Jakartaâ€”Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2000, pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil. Kegiatan pendidikan dan pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap agar dapat melaksanakan tugas pekerjaan, baik yang bersifat umum pemerintahan maupun pembangunan yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pengembangan partisipasi masyarakat.
Perpustakaan Nasional sebagai instansi pembina jabatan fungsional pustakawan bertanggung jawab dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis kepustakawanan yang diselenggarakan oleh instansi lain. Dalam rangka pembinaan tersebut, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan Nasional menyelenggarakan kegiatan penyusunan kurikulum, GBPP dan modul diklat penjenjangan pustakawan kategori keterampilan dan keahlian, pada Rabu (19/9). Bertempat di ruang aula Perpustakaan Nasional, Jl. Salemba Raya No.28A, Jakarta Pusat, kegiatan tersebut dihadiri oleh 95 peserta yang merupakan pustakawan Perpustakaan Nasional dari berbagai jenjang sebagai penyusun materi kurikulum, GBPP dan modul diklat penjenjangan pustakawan.
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Woro Titi Haryanti menjelaskan kegiatan tersebut memiliki target tersusunnya dua naskah kurikulum, GBPP dan modul diklat penjenjangan pustakawan kategori keterampilan (mahir dan penyelia) dan tiga naskah kurikulum, GBPP dan modul diklat penjenjangan pustakawan kategori keahlian (muda, madya dan utama). Jumlah naskah tersebut disesuaikan berdasarkan jumlah kategori jenjang jabatan pustakawan karena setiap pustakawan yang akan naik jenjang jabatan diwajibkan mengikuti diklat.
Dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 11 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya, terdapat dua jenjang jabatan fungsional pustakawan, yaitu Pustakawan Keterampilan dan Pustakawan Keahlian, dengan rincian sebagai berikut:
Pustakawan Keterampilan
<ul style="list-style-type: square; text-align: justify;">
<li>Pustakawan pelaksana/pustakawan terampil</li>
<li>Pustakawan pelaksana lanjutan/pustakawan mahir</li>
<li>Pustakawan penyelia</li>
</ul>
Pustakawan Keahlian
<ul style="list-style-type: square; text-align: justify;">
<li>Pustakawan pertama/pustakawan ahli pertama</li>
<li>Pustakawan muda/pustakawan ahli muda</li>
<li>Pustakawan madya/pustakawan ahli madya</li>
<li>Pustakawan utama/pustakawan ahli utama</li>
</ul>
Para peserta yang hadir dibagi menjadi sembilan kelompok yang beranggotakan penyusun materi yang sama namun dari jenjang jabatan pustakawan yang berbeda untuk pemetaan kedalaman materi masing-masing jenjang.
Â 
Reportase: Eka Cahyani/Fotografer: Dewi Ambarasih

Penyusunan Kurikulum, GBPP dan Modul Diklat Penjenjangan Pustakawan

Jakarta--Fungsi perpustakaan sesuai amanat UU No. 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, yaitu sebagai wahana pendidikan, penelitian, informasi, pelestarian, dan rekreasi, yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Dapat dikatakan, perpustakaan berperan sebagai pusat belajar sepanjang hayat di tengah masyarakat. Layanan perpustakaan yang umumnya dimanfaatkan oleh pemustaka di antaranya layanan sirkulasi dan referensi, biasanya diakses secara langsung dengan mendatangi gedung perpustakaan. Namun, saat pandemi sekarang ini, dengan berbagai keterbatasan, perpustakaan dituntut untuk berinovasi dalam melayani pemustaka agar tetap dapat memberikan layanan prima sebagaimana kondisi normal. â€œSetelah pandemi, semuanya berubah,â€ tegas Titiek Kismiyati, Pustakawan Utama, saat menjadi narasumber pada Webinar â€œ25 Tahun Hari Kunjung Perpustakaan dan Bulan Gemar Membacaâ€, Selasa (15/9).
â€œAda beberapa hal yang harus diperhatikan mengenai prinsip layanan perpustakaan di masa pandemi, yaitu layanan perpustakaan tetap dibuka dengan memperhatikan kebijakan dan status wilayah Covid-19 yang telah ditetapkan pemerintah agar perpustakaan tidak menjadi klaster penularan baru, kesehatan tenaga perpustakaan dan pemustaka merupakan prioritas, perpustakaan ikut berperan menggerakkan perekonomian masyarakat, dan perpustakaan mengembangkan kerja sama dengan banyak pihak,â€ urai Titiek. Lebih lanjut ia kemudian menjelaskan bahwa terdapat tiga strategi yang dapat diterapkan oleh perpustakaan sesuai dengan kondisi wilayah suatu perpustakaan, yaitu tatap muka, tatap muka dan non-tatap muka, dan virtual.
Perpustakaan yang berada di zona hijau dan kuning tetap dapat menerapkan layanan perpustakaan tatap muka, tetapi secara terbatas. Layanan secara terbatas ini diterapkan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku, yaitu pengukuran suhu, penggunaan masker, penyediaanÂ hand sanitizer/tempat cuci tangan dan sabun, pembatasan jarak, pengurangan kapasitas pemustaka, penyemprotan disinfektan, dan karantina koleksi perpustakaan setelah dikembalikan selama 3 (tiga) hari.
Strategi yang kedua dapat diterapkan pada perpustakaan di zona hijau dan kuning. Layanan yang disediakan terdiri dari layananÂ onsiteÂ -seperti pada strategi pertama- danÂ online. Dengan demikian, perpustakaan harus mengembangkan sumber daya perpustakaan yang mendukung layananÂ online, seperti dengan menyediakan koleksi digital, menciptakan inovasi penyampaian layanan perpustakaan secaraÂ online, dan menyediakan jaringan internet danÂ wifi.
Strategi yang ketiga, yaitu layanan virtual diterapkan di perpustakaan yang berada di zona oranye dan merah, di mana risiko penularan Covid-19 tinggi. Perpustakaan harus menggunakan media yang memungkinkan pemustaka memanfaatkan layanan perpustakaan tanpa harus datang ke perpustakaan, bekerja sama dengan perpustakaan lain karena tidak mungkin suatu perpustakaan memiliki semua koleksi yang dibutuhkan, serta lembaga lain dalam hal pengiriman koleksi. Oleh karena itu, perpustakaan selain meningkatkan kompetensi pustakawan, juga harus memperkuat layanan digital, yaitu dalam hal penyediaan koleksi, layanan sirkulasi, referensi,Â dan penyelenggaraan kegiatan secaraÂ online.
"Sudah menjadi keniscayaan di era digital bahwa layanan perpustakaan nantinya akan lebih banyak secara online dan walaupun pandemi sudah lewat, layanan seperti ini akan lebih banyak berkembang," pungkas Titiek.
Â 
Reporter: Eka Cahyani

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Ciptakan Masyarakat Literat, Panja PLTP Luncurkan Buku

Kab. Enrekang Bangun Minat Baca Masyarakat untuk Memajukan Peradaban Daerah

Perjalanan Haji Indonesia dari Masa ke Masa

Layanan Buka Setiap Hari, Perpusnas Siap Menjadi Destinasi Rekreasi

Penyusunan Kurikulum, GBPP dan Modul Diklat Penjenjangan Pustakawan

Strategi Layanan Perpustakaan di Masa Pandemi Covid-19