Medan Merdeka Selatan, Jakarta &ndash; Pada 21 tahun Kiprah Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB) bersinergi dengan TP PKK Pusat dan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) meluncurkan Gerakan Keluarga Baca Nasional. Gerakan ini untuk menumbuhkan minat baca masyarakat yang dimulai dari lingkup keluarga.
Sekretaris Umum PP GPMB, Robinson Rusdi mengatakan, GPMB sengaja menggandeng TP PKK dikarenakan program yang ada di dalam PKK terdapat program yang sesuai dengan gerakan tersebut.
"Di dalam 10 program PKK, salah satunya terdapat program pendidikan keluarga. Oleh karena itu, tepat jika gerakan ini disinergikan dengan PKK. Terlebih PKK gerakannya sampai ke desa-desa," katanya dalam Peluncuran Keluarga Baca Nasional yang diselenggarakan secara hybrid pada Senin, (21/11/2022).
Selain itu, lanjut Robinson, gerakan ini juga sejalan dengan program Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Program ini sebagai implementasi dari kegiatan baca yang dilakukan oleh keluarga.
Kabid Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga TP PKK Pusat, Ninuk Triyanti mengatakan, PKK memiliki peran dalam menumbuhkembangkan minat baca dan literasi. Pihaknya menyadari bahwa masyarakat Indonesia sangat rendah dalam kecerdasan literasi dan minat baca.
"Ini menjadi suatu keprihatinan bersama bahwa ada sesuatu yang terus diperjuangkan untuk membawa Indonesia lebih maju," kata Ninuk.
Menurutnya, menjadi PR bersama termasuk gerakan PKK dalam mengkondisikan masyarakat mulai anak usia dini sampai dewasa mempunyai kesadaran bisa mempunyai minat baca dan cerdas berliterasi. Jika tidak tentunya membawa dalam 'kehancuran' bagi generasi penerus bangsa.
"Keluarga menjadi lingkup yang strategis dalam menumbuhkembangkan minat baca anak. Sebagai lingkup terkecil, pembudayaan membaca di keluarga perlu adanya keteladanan dari anggota keluarga itu sendiri. Seperti bapak, ibu yang memberikan contoh pada anak," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengaku, keluarga memiliki peran penting dalam membangun gerakan membaca. Tantangan besar yang dihadapi saat ini salah satunya mengubah budaya tutur menjadi budaya baca tulis.
"Ini menjadi tantangan kita bersama. Dari kita dimulai dari budaya tutur kemudian melangkah menjadi budaya baca tulis. Di dalam budaya baca tulis inilah akan tertanam cara berpikir rasional," ungkap Syarif.
Syarif berharap melalui gerakan ini dapat meningkatkan minat baca masyarakat, mengingat PKK merupakan organisasi yang ada sampai di tingkat desa.
"Saya apresiasi dan luar biasa ketika GPMB dapat bersinergi dengan PKK dalam hal pemasyarakatan budaya baca. Tentu saja gerakan ini memang menjadi program kunci PKK," katanya.
&nbsp;
&nbsp;Reporter: Wara Merdeka Dokumentasi: Alfiyan

Sinergi GPMB dan PKK, Luncurkan Gerakan Keluarga Baca Nasional

Jakarta - Manajemen kinerja menjadi langkah penting dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) berbasis sistem merit.
Kinerja pegawai akan menjadi pertimbangan dalam pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selain menjadi pertimbangan dalam pengembangan karier, penilaian kinerja dan pemeringkatan hasil kinerja pegawai dapat digunakan dalam manajemen talenta, pemberian tunjangan kinerja, reward (penghargaan) dan punishment (sanksi).
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Deni Kurniadi, menyatakan bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) No. 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja diharap mampu mendukung percepatan manajemen ASN berdasarkan sistem merit pada seluruh instansi pemerintah. Dengan demikian, semua pegawai dapat mengimplementasikannya melalui kinerja yang maksimal dan optimal sehingga sasaran kinerja individu yang selaras dengan kinerja unit kerja dan organisasi dapat tercapai,
â€œAcara ini diharapkan agar seluruh PNS di seluruh unit kerja di lingkungan Perpustakaan Nasional dapat menerapkan serta mengimplementasikan sistem manajemen kinerja sebagaimana amanat Permenpan RB No. 8 Tahun 2021,â€ ujar Deni pada kegiatan Sosialisasi Sistem Manajemen Kinerja PNS yang diselenggarakan secara daring, pada Jumat (17/12/2021).
Terbitnya PermenPANRB No. 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil membawa transformasi dalam penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Hal ini untuk menyelaraskan tujuan dan sasaran kinerja organisasi ke dalam sasaran kinerja individu. Kelak, SKP tersebut akan menjadi dasar pengukuran, pemantauan, pembinaan kinerja dan penilaian kinerja serta tindak lanjut hasil penilaian kinerja. Pada akhirnya seluruh kinerja pegawai harus berkontribusi dalam pencapaian sasaran kinerja organisasi.
Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber, pertama dari Analis Kebijakan Pertama, Asisten Deputi Manajemen Kinerja dan Kesejahteraan SDMA Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB, Efri Ihot Sinaga, memaparkan terkait penyusunan SKP tentang isu-isu kinerja individu pegawai, pengelolaan kinerja pegawai, siklus manajemen pegawai, Indikator Kinerja Individu (IKI), alur cascading kinerja organisasi ke kinerja individu PNS, menentukan IKI, menentukan target kinerja yang tepat untuk individu, perencanaan kinerja individu (penyusunan SKP), strategi penyelarasan kinerja, serta mekanisme dan metode kerja.
Kedua dari Analis Kepegawaian Ahli Madya pada Direktorat Kinerja ASN, Badan Kepegawaian Negara, Cari, S.Sos mengatakan untuk pengisian SKP dibutuhkan pemahaman dalam mengenali format dan cara pengisiannya. â€œCapaian SKP itu harus mendukung capaian kerja unitnya dan capaian kerja organisasinya,â€ ungkap Cari.
Kegiatan Sosialisasi Sistem Manajemen Kinerja PNS ini juga diharap dapat menjadi penyegaran bagi semua pegawai dalam pendalaman SKP PNS di lingkungan Perpusnas.
Â 
Reporter: Herwin Saswita
Editor: Basma Sartika

Manajemen Kinerja Penting dalam Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit

Jakarta - Perpustakaan tak lagi hanya menjadi tempat untuk membaca buku, melalui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, perpustakaan hadir untuk mensejahterakan masyarakat.
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Masyarakat Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Deni Kurniadi mengatakan, program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial mengadopsi dari program PerpuSeru dari Bill and Melinda Gate Foundation di tahun 2011-2018.
Melihat keberhasilan program ini, lanjut Deni, yang tidak hanya mencerdaskan masyarakat tetapi juga mensejahterakan. Perpusnas didukung Bappenas, dan DPR untuk mengusung program serupa bernama transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial sejak 2018.
"Program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial menjadi program prioritas nasional, untuk mencerdaskan dan program ini ikut mengentaskan kemiskinan," ujar Deni dalam Webinar Nasional, Literasi untuk Kesejahteraan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang digelar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur dengan Perpusnas, secara daring pada Senin (15/11/2021).
Deni mengatakan, jumlah kabupaten/kota dan desa yang mendapat program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, tiap tahunnya meningkat. Di tahun 2020, sebanyak 32 provinsi, 100 kabupaten/kota, dan 300 desa tambahan yang mendapat program tersebut.
"Kami berharap program ini dapat terus berkembang dan menambah titik-titik layanannya, agar banyak masyarakat yang terlibat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat," katanya.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawangsa mengajak, perpustakaan dapat memfasilitasi masyarakat dalam melihat keragaman budaya serta kemauan untuk menerima perubahan menjadi bagian yang paling penting.
"Literasi dapat dibangun bagaimana membuka ruang sosial yang lebih inklusif, interaksi yang lebih inklusif. Maka posisi ini memungkinkan kita membangun keberadaban yang luas, terbuka, sehingga bisa memberikan penguatan pada perlindungan HAM," ungkap dia.
Khofifah mengatakan, literasi mendorong peningkatan produktivitas dan kesejahteraaan. Berawal dari literasi individual menginisiasi individu yang bersangkutan untuk lebih produktif sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan. Literasi dari indvidu bisa melakukan perubahan dan mendorong ilmu pengetahuan serta perubahan perilaku individu.
"Misalnya literasi yang terkait upaya untuk bisa mendorong semangat kita terus bergerak mencapai kemajuan-kemajuan. Ini harus diikuti oleh ekosistem yang memungkinkan kita bergerak lebih komprehensif," katanya.
Sementara itu, Kepala Perpustakaan Universitas Negeri Malang Djoko Saryono menegaskan, perpustakaan harus mengambil tempat dan peran sebagai pusat gerakan penguatan literasi.
Karena, perpustakaan merupakan salah satu institusi yang telah menjadi ruang lahirnya literasi, merawat dan menjaga literasi di sepanjang sejarah pasang surut perpustakaan.
"Untuk itu, perpustakaan perlu memiliki desain induk penguatan literasi bagi transformasi bangsa selain harus mentransformasi diri," tegasnya.
Djoko berharap perpustakaan dapat menjadi ruang publik untuk berkegiatan. "Tidak hanya menyediakan buku, tetapi perpustakaan harus menjadi makerspace, ruang kreasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat," harapnya.
Dalam kesempatan itu, hadir Owner Kampung Coklat asal Blitar, Kholid Mustofa, yang merupakan pengusaha sukses berkat memanfaatkan perpustakaan.
Kholid bercerita, berawal dari kegagalan ternak ayam petelur, dia mulai menekuni budidaya kakao di kebun keluarga dengan mendirikan kelompok tani Guyub Santoso. Kelompok tani ini semakin berkembang dan terbentuklah Gabungan Kelompok Tani bernama Gapoktan Guyub Santoso.
Kholid mengaku, mendapat pengetahuan tentang budidaya kako melalui literasi buku yang didapatkan dari kerja sama dengan UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno.
"Buku dari perpustakaan, setiap anggota Gapoktan lebih memahami cara berbisnis, budidaya kakao, serta produksi cokelat," katanya.
Saat ini, Kholid tidak hanya mengembangkan budidaya kakao saja, tetapi berkembang menjadi wisata edukasi kampung coklat yang memberikan pengetahuan pada masyarakat tentang cokelat.
Â 
Reportase: Wara Merdeka

Sejahterakan Masyarakat Lewat Transformasi Perpustakaan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta &ndash; Dalam upaya meningkatkan akses terhadap pengetahuan dan mendorong transformasi digital di Indonesia, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) memberikan dukungan penuh terhadap digitalisasi buku karya Mahkamah Konstitusi (MK).
 
Hal ini diungkapkan oleh Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando dalam Bedah Buku Mahkamah Konstitusi Bekerjasama dengan Perpustakaan Nasional yang diselenggarakan secara hibrida, Kamis (22/6/2023).
 
Tiga buku yang dibedah yakni Oligarki dan Totalitarianisme Baru &nbsp;karya Jimly Asshiddiqie, The Constitutional Court and Human Rights Protection in Indonesia karya I Dewa Gede Palguna, Wakil Saldi Isra, dan Pan Mohamad Faiz, serta Dinamika Praktik Perencanaan Legislasi karya Enny Nurbaningsih.
 
"Kami bangga bisa mendapatkan tiga buku yang sangat kredibel dan dapat menambah khasanah kekayaan bangsa Indonesia," ungkapnya.
 
Kepala Perpusnas menyatakan dukungannya untuk mendigitalisasikan buku-buku yang dihasilkan oleh MK.
 
Menurut dia, satu peluru memang hanya menembus satu kepala, tetapi sejatinya telah menghancurkan jutaan nilai kemanusiaan. Sedangkan satu buku yang didigitalkan akan menembus jutaan kepala sekaligus menumbuhkan nilai kemanusiaan baru.
 
"Satu buku yang didigitalkan akan menjangkau ribuan kepala dan mewariskan pengetahuan yang tak ternilai," kata Kepala Perpusnas.
 
Dia juga menuturkan bahwa Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara top open access dalam mempublikasikan jurnal penelitian dengan sistem terbuka.
 
"Mungkin ke depan kita dapat membuat satu portal yang berisikan semua buku di MK agar semua buku yang sudah didigitalkan dapat diakses melalui portal tersebut," ungkapnya.
 
Dukungan penuh juga disampaikan oleh Ketua MK Periode 2003-2008 Jimly Asshiddiqie. Dia mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki potensi untuk mengejar ketinggalan dalam perkembangan perpustakaan secara global. Ini terbukti, Indonesia menempati peringkat pertama dalam mengakses jurnal ilmiah.
 
"Maka kami mendukung program digitalisasi Perpusnas. Apalagi ini dapat memperkenalkan Indonesia kepada dunia dan memastikan penulis Indonesia memiliki kontribusi yang signifikan dalam bidang hukum dan konstitusi," ungkapnya.
 
Dia berkeinginan suatu hari nanti, cukup ada satu perpustakaan yakni Perpusnas yang mampu melayani semua lembaga pendidikan tinggi, organisasi, bisnis, dan kantor di seluruh Indonesia.
 
"Era digital saat ini memberikan peluang untuk mewujudkan hal tersebut, terutama dengan perkembangan teknologi dan kecepatan belajar yang semakin pesat," lanjutnya.
 
Jimly mengatakan, pentingnya membentuk masyarakat yang gemar membaca dan menulis, sebagai penyeimbang dari penggunaan media sosial dan komunikasi virtual. "Karena mayoritas 90 persen informasi tidak dapat dijadikan referensi yang akurat untuk mengambil sikap atau membuat keputusan bernegara," katanya.
 
Dia menyatakan bahwa dunia hakim adalah dunia yang berfokus pada membaca, menulis, dan berdebat. Selama kepemimpinannya di MK, ia mendorong hakim untuk menulis dan menghasilkan buku.
 
"Saya merasa bangga karena banyak hakim MK yang telah menulis dan menerbitkan buku setelah pensiun, bahkan saya telah menulis 75 judul buku yang sebagian besar telah didigitalisasi dan diserahkan ke Perpusnas," ungkapnya.
 
Sementara itu, Wakil Ketua MK Saldi Isra mengatakan MK telah menghadirkan sekitar 117 buku yang sudah diluncurkan. Literasi dan perpustakaan tetap menjadi salah satu fokus di Mahkamah Konstitusi karena pekerjaan seorang hakim melibatkan kemampuan membaca dan menulis.
 
"Minimal hakim harus mampu membaca berkas serta menulis putusan. Jika tradisi literasi ini terus berlanjut, maka kekhawatiran terhadap kemunduran peradaban tidak akan terjadi," katanya.
 
Dia mengatakan, ide yang dibawa oleh Jimly Asshiddiqie untuk menulis terus ditumbuhkembangkan. Dia berencana menjadikan para asisten ahli hakim konstitusi sebagai asisten penulis buku, dengan setiap asisten ditugaskan untuk menyelesaikan satu buku setiap tahun.
 
"Dengan demikian, setiap tahun akan tercipta banyak tulisan dari Mahkamah Konstitusi, baik yang didasarkan pada literatur yang ada maupun yang menganalisis putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sendiri," pungkasnya.
 
&nbsp;
 
Reporter: Wara Merdeka
 
Fotografer: Prakas Agrestian

Perpusnas Dukung Digitalisasi Buku Karya Mahkamah Konstitusi

Bandung, Jawa Barat&mdash;Penulis Maman Suherman menilai dikotomi literasi pedesaan dan literasi urban sudah tidak relevan. Pasalnya, dia menilai pada masa kini batasan antara desa dan kota sudah tidak ada.
Problematika yang dialami desa dan kota sudah hampir sama. Dia menyebut, desa dan kota menghadapi masalah literasi yang sama yakni memaknai bahwa literasi bukan sekadar membaca dan menulis. 
 
Hal ini disampaikan penulis Maman Suherman dalam talkshow di gelaran Perpusnas Writers Festival (PWF) 2023. Pria yang akrab disapa Kang Maman ini menyatakan saat ini, angka melek huruf di Indonesia sudah tinggi yakni di atas 96 persen. Namun, kemampuan untuk memahami bacaan dinilai masih rendah.
 
&ldquo;Apakah kita sudah mengikuti Ki Hajar Dewantara, jadi baca dan memahami. Persoalan di perpustakaan, gedung ada tapi aktivitas tidak ada. Harusnya, di perpustakaan daerah ada buku dari hasil karya lokal,&rdquo; ujarnya di De Majestic, Bandung, Jabar, pada Kamis (7/9/2023).
 
Kang Maman menambahkan, literasi bukan sekadar perpindahan buku dari satu tempat ke tempat lain. Oleh karena itu, aktivitas dalam mendukung literasi juga membutuhkan dana dan dukungan materiil. Selayaknya perpustakaan jangan merasa bangga jika memiliki banyak koleksi buku. Seharusnya, perpustakaan bangga jika banyak orang yang membaca koleksi bukunya.
 
&ldquo;Literasi adalah hulu hingga hilir, jadi bukan hanya punya TBM. Tapi membaca buku agar anak-anak yang datang merasa bisa berguna. Ini bukan tentang kognitif, afektif, psikomotorik, tapi belajar keteladanan seperti Ki Hajar Dewantara yakni Taman Siswa. Sehingga perpustakaan bukan hanya tentang Gedung,&rdquo; urainya.
 
Sementara itu, Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat (FTBM) Nero Taopik menyatakan sejak 2012 sudah aktif membangun Komunitas Ngejah di Garut, Jabar. Dia menyebut, saat ini tercatat ada 2.300 TBM di Indonesia. Namun diyakini jumlahnya melebihi itu yakni 5.000 TBM. &ldquo;Sebanyak 80 persen saya yakin ada di pedesaan,&rdquo; tambahnya.
 
Pria yang biasa disapa Kang Opik ini mengaku aktivitasnya banyak dilakukan di pedesaan. Meski begitu, mendorong literasi urban dapat dilakukan dengan rancangan yang tepat yakni optimalisasi pemanfaatan keberaan infrastruktur teknologi digital yang cenderung sudah bagus, pemanfaatan ruang publik/fasilitas umum dengan menyediakan akses literasi, serta menyediakan program yang menyesuaikan dengan kultur masyarakat perkotaan yang identik dengan mobilitas tinggi.
 
Dia menambahkan, mendorong literasi urban dapat dilakukan dengan memiliki program khusus yang menyasar daerah-daerah pinggiran kota yang biasanya dihuni mayoritas kaum urban, serta optimalisasi program kolaborasi antarpihak.
 
&ldquo;Contoh dan bentuk kegiatannya, kalau di daerah pinggiran hanya disediakan pojok baca tidak diselenggarakan kegiatan atau aktivitas, pastinya tidak akan laku. Harusnya ada pengelola atau pendampingan. Atau gerakan literasi di halte,&rdquo; urainya.
 
Pendiri Koran Gala Bonni Irawan yang juga hadir sebagai narasumber menyatakan, secara survei, Indonesia memiliki angka yang bagus dalam pemberantasan buta aksara. Namun kenyataannya, banyak media cetak yang tutup sejak 2018. Bahkan yang terbaru, Toko Buku Gunung Agung juga menutup tokonya.
 
Dia menambahkan, hal ini bukan berarti minat baca turun dan angka literasi. Menurutnya, literasi adalah kemampuan untuk memecahkan masalah. Menurut UNESCO, jelasnya, ada enam literasi dasar yakni literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, literasi budaya dan kewargaan.
 
&ldquo;Harus ada gerakan agar enam literasi dasar ini dapat dilakukan. Maka desain literasi urban harus menyelesaikan masalah di kota yakni hoaks, kesehatan mental, dan lainnya,&rdquo; pungkasnya.
 
Reporter: Hanna Meinita
 
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Desa dan Kota Menghadapi Masalah Literasi yang Sama

Salemba, Jakarta - UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, bertujuan antara lain untuk menumbuhkembangkan budaya literasi, menghasilkan buku bermutu, murah dan merata, serta mempromosikan kebudayaan nasional Indonesia. Di sisi lain, perpustakaan juga memainkan peran penting untuk mencerdaskan bangsa yakin dijadikan sebagai wadah belajar sepanjang hayat dalam mengembangkan potensi masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan konsistensi dalam melaksanakan gerakan gemar membaca untuk membangun SDM unggul.
â€œKegiatan webinar ini merupakan salah satu langkah strategis yang terjalin antara Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) dan Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB) dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang berbudaya literasi dan mendukung prioritas pembangunan nasional untuk menghasilkan SDM unggul,â€ ungkap Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca, Adin Bondar dalam Seminar Nasional GPMB dengan tema â€˜Sejarah Gerakan, Peta dan Paradigma Literasi Indonesia: Perkembangan dan Pencapaianâ€™, Selasa (27/10).
Lebih lanjut, Adin menegaskan bahwa Perpusnas akan terus mendorong dan memfasilitasi seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh GPMB yang ada di seluruh Indonesia. â€œMeskipun sedang berada dalam kondisi pandemi Covid-19, kita harus tetap produktif untuk membangun masyarakat gemar membaca. Dengan demikian diharapkan target Indonesia di tahun 2045 untuk menjadi negara maju yang didukung dengan masyarakat berkualitas dapat tercapai,â€ ujarnya.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian menjelaskan bahwa tugas konstitusional pemerintah negara RI pada alinea 4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 antara lain melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Lebih lanjut, Hetifah mengatakan literasi adalah gerakan penting untuk mencerdaskan bangsa Indonesia. â€œKomisi X DPR RI sangat berpihak untuk mendorong Perpusnas dalam membuat perencanaan yang baik, menjalin kolaborasi yang solid dengan instansi lain, dan meningkatkan pembinaan terhadap Taman Bacaan Masyarakat serta perpustakaan komunitas,â€ jelasnya.
Sementara itu, Guru Besar FKIP Uiversitas Halu Oleo, Hanna mengungkapkan bahwa dewasa ini istilah literasi sangat populer dan sering disebut di berbagai kesempatan. Begitu pentingnya makna literasi, pemerintah melalui Perpusnas dan beberapa mitranya membuat sebuah gerakan khusus yang berkaitan dengan literasi.
â€œAl-quran mengenalkan literasi dengan Iqraâ€™, artinya bacalah karena dengan membaca kita dapat melahirkan ide dan gagasan baru yang kreatif dan inovatif. Bahkan, 80-90% pengetahuan diperoleh dari membaca,â€ ucap Hanna.
Narasumber terakhir yakni Ketua II PP-GPMB, Herlina Mustikasari menjabarkan bahwa jejak literasi sudah terlihat di Indonesia pada tulisan yang ada di goa-goa bersejarah, daun lontar, bahkan kulit hewan. Selain itu terdapat pula relief cerita di candi-candi serta prasasti-prasasti dari abad V, VI, dan VII. Semenjak itu, literasi terus berkembang hingga saat ini sampai pada era digital dengan bentuk laman sastra, blogspot, e-book, a-magazine, e-news, web, dan seagainya.
Adapun tantangan yang harus dihadapi di era literasi digital menurut Herlina diantaranya tidak semua informasi di web memiliki kualitas yang sama, pengguna literasi digital memiliki pengetahuan, sadar data, dan kemampuan yang berbeda, terdapat pengikisan terhadap nilai warisan budaya, dan luasnya informasi di internet menimbulkan keengganan untuk berpikir secara mandiri.
â€œSebenarnya masyarakat Indonesia sudah memiliki akar budaya literasi namun budaya baru lain membuat literasi tersingkir, untuk itu diperlukan gerakan atau program kerja dan strategi baru agar literasi kembali tumbuh. Ke depannya dengan adanya masyarakat yang berbudaya literasi maka hoaks akan sirna,â€ jelas Herlina.
Reporter: Basma Sartika

Perpusnas Siap Fasilitasi GPMB Cerdaskan Bangsa dengan Literasi

Salemba, Jakarta&nbsp;&ndash; Anggota DPRD Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, mengunjungi Perpustakaan Nasional untuk berkonsultasi mengenai Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Perpustakaan. Anggota DPRD Kota Payakumbuh, yang diwakili Panitia Khusus I, diterima oleh Kepala Biro Hukum dan Perencanaan Perpusnas Joko Santoso.
Ketua DPRD Kota Payakumbuh Yendri Bodra Dt. Parmato Alam menyatakan Ranperda bertujuan mengembangkan fasilitas dan layanan perpustakaan di daerahnya. &ldquo;Kami berkonsultasi dan meminta masukan dari Perpusnas agar Ranperda perpustakaan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat. Kami juga berharap ada bantuan dari Perpusnas untuk tingkatkan fasilitas dan layanan,&rdquo; ujarnya di Jakarta, Selasa (14/11). Anggota Pansus I meminta masukan di antaranya tentang mengembangkan koleksi baik secara fisik maupun digital, hukuman untuk koleksi buku yang tidak dikembalikan, dan pengembangan profesi pustakawan.
Menanggapi hal ini, Joko Santoso mengapresiasi kedatangan Pansus I DPRD Kota Payakumbuh. Menurut Joko, Perpusnas memiliki perhatian khusus kepada perpustakaan di daerah. &ldquo;Hampir setengah dari anggaran Perpusnas ada di daerah, melalui dana dekon, bantuan mobil perpustakaan keliling, perpustakaan kapal, dan sebagainya. Kami sangat memperhatikan perpustakaan di daerah,&rdquo; jelas Joko.
Pada akhir pertemuan, Joko mengundang anggota dewan untuk berkunjung ke Gedung Layanan Perpusnas Terbaru di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, yang diresmikan ioleh Presiden Joko Widodo pada 14 September 2017 lalu.
Reportase: Hanna Meinita

Berita

Demi Pengembangan Perpustakaan, DPRD Kota Payakumbuh Konsultasi ke Perpusnas