Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Pengelolaan data yang baik menjadi fondasi penting untuk mendukung pengelolaan perpustakaan Indonesia.
Hal tersebut dinyatakan oleh Pustakawan Ahli Madya Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Rifa Fadilah dalam Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Satu Data Perpusnas di Ruang Serbaguna, Gedung Perpusnas, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (3/12).
Rifa mengatakan bahwa acara ini bertujuan memperkuat tata kelola data berbasis Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dengan memperkenalkan aplikasi Rekomendasi Statistik (Romantik) dari Badan Pusat Statistik (BPS).
"Hari ini kita akan membahas aplikasi Romantik, sebuah alat yang dirancang untuk mempermudah pengajuan rekomendasi data statistik dari BPS,” ujarnya.
Lebih lanjut, dia berharap bimbingan ini dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Perpusnas terkait pengelolaan data statistik dan informasi publik. Rifa juga mengingatkan peserta untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya dengan aktif bertanya dan menggali informasi yang relevan.
Sesi utama yang dibawakan oleh Statistisi Muda Direktorat Diseminasi Statistik BPS Della Hardyati Prabowo, mengupas tuntas fitur-fitur aplikasi Romantik, mulai dari pengenalan hingga praktik penggunaannya.
Della menyampaikan bahwa aplikasi tersebut dirancang untuk mempermudah proses pengajuan rekomendasi kegiatan statistik bagi instansi pemerintah.
“Melalui Romantik, proses pengumpulan dan pengelolaan data statistik menjadi lebih terstruktur, sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh BPS. Aplikasi ini juga membantu menghindari duplikasi data dan memastikan hasil statistik dapat dipertanggungjawabkan secara teknis,” ungkapnya.
Dia juga menjelaskan bahwa rekomendasi kegiatan statistik berperan penting dalam mewujudkan Sistem Statistik Nasional (SSN) yang andal, efektif, dan efisien.
“Dengan penerapan aplikasi Romantik, data statistik yang dihasilkan akan mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti dan memenuhi prinsip transparansi serta akuntabilitas,” imbuhnya.
Sejumlah 49 peserta sebagai pengelola data dari berbagai unit kerja Perpusnas, turut aktif berpartisipasi dalam diskusi selama kegiatan ini.
Pusat Pembinaan Pustakawan (P3K) Rudianto mengutarakan pertanyaannya terkait mekanisme pengelolaan data lintas wilayah dan validasi data.
“Apakah data yang akan disajikan di web institusi harus melalui wali data, ataukah produsen data diperbolehkan langsung menyajikannya? Kemudian, bagaimana mekanisme validasi data yang berasal dari berbagai daerah, misalnya data perpustakaan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, agar tidak terjadi duplikasi?” tanyanya.
Menanggapi hal tersebut, Della menerangkan bahwa setiap data yang akan dipublikasikan harus melalui pengolahan dan validasi sesuai standar BPS.
“Data yang dipublikasikan harus melewati proses validasi oleh wali data untuk memastikan kualitas dan kesesuaiannya dengan standar nasional. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap data yang disajikan,” jawabnya.
Reporter: Alditta Khoirun Nisa
Dokumentasi: Pusdatin
