Senayan, Jakarta - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi X DPR RI, Usulan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) mengenai pagu anggaran sebesar Rp 721.684.480.000 untuk Tahun Anggaran 2025 telah disepakati.
Komisi X DPR RI akan melakukan pendalaman lebih lanjut terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non-fisik dalam waktu dekat. Kamis (29/8), RDP ini digelar untuk membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2025 serta usulan program-program yang akan didanai oleh DAK.
Sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Perpusnas, Aminudin Aziz mengawali pemaparannya dengan mengucapkan syukur atas pencapaian besar yang diraih Perpusnas pada September 2024, yaitu penghargaan UNESCO/Jikji Memory of the World (MoW) Prize 2024 di Korea Selatan.
“Jadi penghargaan ini adalah penghargaan atas kinerja Perpusnas di dalam melestarikan naskah-naskah kuno. Dan Perpusnas menjadi lembaga pertama di Indonesia yang mendapatkan ini,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Aminudin mengusulkan penambahan anggaran untuk memperbanyak bahan bacaan di masyarakat. Ketika penyaluran buku, dia juga memohon Komisi X DPR RI dapat berpartisipasi bersama.
“Dan ini nanti yang akan kami mintakan para anggota dewan untuk terlibat dalam penyerahan buku ke daerah supaya betul-betul dirasakan inisiatif dari Perpusnas ini menjadi manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” pintanya.
Lebih lanjut, Amin merencanakan tahun depan Perpusnas akan meningkatkan jumlah bahan bacaan guna pemerataan yang cekatan. “Nah ini, kami ingin ada percepatan sehingga kalau tahun ini ada 10 ribu, tahun depan ada 20 ribu,” ungkapnya.
Menindaklanjuti rencana tersebut, Amin memaparkan telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait pendataan Taman Baca Masyarakat (TBM) yang tahun ini belum memperoleh alokasi buku.
Mengenai program pengarusutamaan naskah nusantara, dia mengatakan bahwa pelestarian berbagai naskah sedang digarap melalui percepatan. “Kami melakukan ini karena ternyata sekitar 13.800-an naskah di Perpusnas itu baru didigitalisasi dan yang dikonservasi jumlahnya baru 6 ribuan. Berarti masih ada lebih dari setengahnya,” sebutnya.
Oleh karena itu, proses percepatan konservasi dan digitalisasi ini dilakukan guna menghindari kerusakan pada naskah-naskah nusantara.
Di samping itu, Amin juga menyoroti program standardisasi dan pelatihan pustakawan. Ia mengemukakan tahun ini sudah menambahkan jumlah pelatihan.
“Sekarang kami jemput bola proaktif untuk memberikan kesempatan pelatihan kepada para pustakawan di daerah supaya mereka bisa segera mengajukan para pustakawan atau pengelola perpustakaannya untuk diberi pelatihan melalui Pusdiklat Perpusnas,” tuturnya.
Program unggulan Perpusnas tersebut disetujui oleh Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf Macan Effendi. Kemudian, Ia menegaskan urgensitas digitalisasi naskah kuno nusantara. Mengingat baginya banyak lontar-lontar kuno di daerah yang belum terdigitalisasi dengan kondisi naskah yang kurang terawat.
“Apapun yang nanti ditemukan, saya pikir Perpusnas jika itu berkaitan sama literasi ataupun berkaitan sama naskah-naskah kuno, itu harus segera diambil alih sebelum nanti akhirnya ya terbakar,” pesannya.
Sementara itu, anggota Komisi X lainnya, Desy Ratnasari menilai positif upaya Perpusnas dalam peningkatan kualitas perpustakaan di tingkat desa. Dirinya menyadari pentingnya desa sebagai pusat kegiatan masyarakat yang juga berkewajiban menyediakan pusat pendidikan melalui perpustakaan desa.
“Jadi, apresiasi sudah menyasar hingga tingkat desa perpustakaannya dan tentu harus dibantu juga nanti distribusi pustakawan di tingkat desa,” sanjungnya.
Reporter: Alditta Khoirun Nisa
Dokumentasi: Irfan / Prakas
