Senayan, Jakarta - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi X DPR RI, Usulan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) mengenai pagu anggaran sebesar Rp 721.684.480.000 untuk Tahun Anggaran 2025 telah disepakati.
Komisi X DPR RI akan melakukan pendalaman lebih lanjut terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non-fisik dalam waktu dekat. Kamis (29/8), RDP ini digelar untuk membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2025 serta usulan program-program yang akan didanai oleh DAK.
RDP ini menjadi momentum penting bagi Perpusnas untuk mendapatkan dukungan dari Komisi X DPR RI dalam merealisasikan program-program strategis yang telah direncanakan untuk tahun 2025.
Sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Perpusnas, Aminudin Aziz mengawali pemaparannya dengan mengucapkan syukur atas pencapaian besar yang diraih Perpusnas pada September 2024, yaitu penghargaan UNESCO/Jikji Memory of the World (MoW) Prize 2024 di Korea Selatan.
"Penghargaan ini merupakan bukti atas komitmen kami dalam melestarikan naskah-naskah kuno Nusantara. Perpusnas menjadi lembaga pertama di Indonesia yang mendapatkan prestasi ini," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Aminudin menjelaskan arah kebijakan Perpusnas untuk tahun 2025 yang meliputi beberapa program prioritas. Di antaranya program penguatan budaya baca dan literasi, melalui program Festival Literasi Nusantara, Gerakan Indonesia Membaca, dan berbagai pelatihan penguatan kecakapan literasi di seluruh wilayah Indonesia.
Ia mengungkapkan program selanjutnya yakni pengarusutamaan naskah nusantara. “Perpusnas akan mempercepat digitalisasi dan konservasi naskah kuno yang ada, mengingat dari sekitar 13.800 naskah, baru sekitar 6.000 yang berhasil didigitalisasi dan dikonservasi. Jika tidak dilakukan percepatan, naskah-naskah ini berisiko mengalami kerusakan," tegasnya.
Ketiga, program standardisasi dan pembinaan perpustakaan. Ia mengemukakan program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pustakawan melalui berbagai pelatihan yang lebih proaktif dan jemput bola, memberikan kesempatan pelatihan kepada pustakawan di daerah.
Arah kebijakan Perpusnas tersebut disambut baik oleh Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf Macan Effendi. Lebih dari itu, Ia menyoroti pentingnya digitalisasi naskah kuno Nusantara.
"Media perpustakaan naskah kuno ini sangat penting. Banyak lontar-lontar kuno di daerah yang belum didigitalisasi, dan kami sering melihat kondisi naskah yang kurang terawat," ungkapnya.
Ia menambahkan, "Perpusnas harus segera mengambil alih proses digitalisasi ini sebelum naskah-naskah tersebut mengalami kerusakan,” imbuhnya.
Sementara itu, anggota Komisi X lainnya, Desy Ratnasari mengapresiasi upaya Perpusnas dalam peningkatan kualitas perpustakaan di tingkat desa.
"Desa bisa menjadi pusat kegiatan masyarakat, dan perpustakaan desa harus mampu menyediakan pusat pendidikan bagi masyarakatnya," tuturnya.
Ia juga menekankan pentingnya sertifikasi bagi perpustakaan desa agar mampu memenuhi standar pelayanan yang baik.
Dengan dukungan penuh dari Komisi X DPR RI, Perpusnas optimis dapat merealisasikan program-program strategisnya untuk tahun 2025 secara optimal dan terus berkontribusi dalam memperkuat literasi serta pelestarian budaya di Indonesia.
Reporter: Alditta Khoirun Nisa
Dokumentasi: Irfan / Prakas
