DPRD Jeneponto Koordinasi dengan Perpusnas untuk Usulan Pembangunan Gedung Perpustakaan 2026

Salemba, Jakarta - Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Adin Bondar menerima audiensi Komisi I DPRD Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan.

Kunjungan dimaksudkan untuk melakukan koordinasi dan konsultasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Sub Bidang Perpustakaan, Pembangunan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Tahun Anggaran 2026.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Jeneponto Alex Nursaina menyampaikan kunjungannya untuk berkoordinasi mengenai bantuan DAK menu pembangunan gedung fasilitas layanan perpustakaan. "Kedatangan kami ini pengusulan kembali DAK untuk pembangunan gedung," ungkapnya di Ruang Rapat Deputi II Salemba, Rabu (12/2/2025).

Menurutnya penting untuk meningkatkan fasilitas perpustakaan di Jeneponto. Kabupaten yang memiliki luas 749,79 km² dengan jumlah penduduk lebih dari 420.000 jiwa masih menghadapi keterbatasan fasilitas literasi yang memadai.

"Kerja sama antara eksekutif dan legislatif sangat penting untuk memastikan fasilitas perpustakaan yang lebih baik. Saat ini, Kabupaten Jenepo masih kekurangan infrastruktur literasi dibandingkan dengan daerah sekitarnya seperti Kabupaten Bantaeng dan Gowa yang telah memiliki Gedung perpustakaan representatif," ungkapnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan permohonan bantuan DAK telah diajukan sejak tahun 2023, namun terus diperjuangkan agar apat terealisasi dalam anggaran tahun 2026. DPRD Kabupaten Jeneponto bersama jajaran dinas terkait berharap usulan tersebut mendapatkan respons positif dari Perpusnas.

"Adanya pembangunan fasilitas perpustakaan yang lebih baik, diharapkan masyarakat, terutama pelajar dan komunitas lokal, dapat lebih mudah mengakses bahan bacaan serta mengikuti program literasi yang mendukung peningkatan kualitas SDM di Indonesia," katanya.

Sementara itu, Deputi Adin menyampaikan bahwa perpustakaan memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa, tidak hanya sebagai pusat pendidikan dan informasi, tetapi juga sebagai tempat rekreasi, penelitian, serta pelestarian budaya.

"Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung integrasi program-program literasi di wilayah masing-masing," jelasnya.

Menurutnya, kemiskinan informasi menjadi salah satu faktor utama yang menghambat kemajuan masyarakat. “Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, tetapi juga dengan kurangnya akses terhadap informasi dan pengetahuan. Tanpa literasi yang kuat, masyarakat sulit membangun kreativitas dan daya," ungkapnya.

 

Reporter: Wara Merdeka

Dokumentasi: Andri TK