Bogor, Jawa Barat â€“ Melalui program transformasi berbasis inklusi sosial yang digagas Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, perpustakaan tidak hanya menyediakan koleksi sebagai pusat ilmu pengetahuan, tetapi perpustakaan berkontribusi menyejahterakan masyarakat.
Perpusnas telah melaksanakan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial sejak tahun 2018 dengan menyasar pada perpustakaan provinsi, kabupaten/kota dan perpustakaan desa/kelurahan. Dari jumlah perpustakaan sebanyak 164.610 perpustakaan di Indonesia, baru 2.900 perpustakaan yang sudah bertransformasi.
Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Deni Kurniadi mengatakan, perlunya kolaborasi dengan kementerian/lembaga maupun swasta sebagai strategi percepatan transformasi perpustakaan desa/kelurahan yang berbasis inklusi sosial.
"Guna mewujudkan ketersediaan layanan perpustakaan di seluruh Indonesia, sebagai implementasi dari strategi percepatan ini dimulai dengan kerja sama Perpusnas dengan Kementerian Pertanian," katanya dalam Peluncuran Transformasi Perpustakaan Desa/Kelurahan Berbasis Inklusi Sosial, di Ruang Rapat 2C Gedung Pustaka Jl. Ir.H. Juanda No.20 Bogor, Jumat (18/6/2021). Dalam acara tersebut juga dirangkaikan dengan Penandatangan Perjanjian Kerja Sama Transformasi Perpustakaan antara Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus Perpusnas dengan Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian (PUSTAKA) Kementerian Pertanian (Kementan).
Dijelaskan, dengan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, perpustakaan berperan sebagai pusat pemberdayaan masyarakat sehingga menjadi tempat aktivitas untuk melatih keterampilan. Sehingga tidak hanya menjadikan masyarakat cerdas, tetapi juga masyarakat sejahtera melalui koleksi life skill yang ada di perpustakaan.
Kepala Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian (PUSTAKA) Kementerian Pertanian (Kementan) Abdul Basit menyambut baik adanya kerja sama transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Menurutnya program ini sangat relevan untuk peningkatan kualitas SDM melalui literasi yang tujuan utamanya dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, dari impelentasi informasi dan pengetahuan yang diterapkan.
"Lebih dari separuh masyarakat Indonesia berkerja di sektor pertanian, dengan perpustakaan berbasis inklusi sosial yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat menjangkau petani yang ada di pedesaan. Jika program ini dilakukan, maka diharapkan dapat membantu. Karena tujuan kita sama yakni menyejahterakan masyarakat, bagi kami di Kementan tentu saja khususnya masyarakat petani," ungkapnya.
Abdul Basit menjelaskan, dengan adanya kerja sama ini dapat membantu PUSTAKA menjangkau sampai ke pelosok pedesan. Karena, binaan dari PUSTAKA ada kurang lebih 90 perpustakaan yang berada di level provinsi yakni di balai teknologi pertanian di 34 provinsi.
"Untuk sampai kabupaten sampai kecamatan bahkan desa kami belum punya, sementara kebutuhan literasi informasi bisa sampai masyarakat pedesaan. Apalagi skala prioritas di Kementan adalah desa-desa rawan pangan, tertinggal, miskin, terpencil dan terluar. Untuk menjangkaunya kita bisa menggunakan jaringan yang dimiliki Perpusnas yang memiliki perpustakaan sampai pada tingkat kelurahan/desa," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus Perpusnas Upriyadi mengatakan, perpustakaan desa yang sudah bertransformasi baru sebesar 1.250 perpustakaan, sehingga Perpusnas melakukan kolaborasi sebagai upaya mewujudkan layanan perpustakaan desa/kelurahan yang bertransformasi.
"Idealnya perpustakaan tidak hanya sekadar mengolah, dan melayankan bahan bacaan, tetapi saat ini yang dibutuhkan perpustakaan sebagai transfer pengetahuan," ujarnya.
Dalam transformasi perpustakaan desa berbasis inklusi sosial, perpustakaan bertransformasi dalam hal koleksi yang menyediakan koleksi sesuai kebutuhan masyarakat, transformasi layanan yang tidak terbatas pada fisikal tetapi juga virtual, serta transformasi ruang, perpustakaan menjadi ruang berbagi pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman.
Koordinator Perpustakaan (PUSTAKA) Riko Bintari Permatasari menyampaikan Pustaka pun sudah bertransformasi dan memberikan kontribusi dalam mensejahterakan masyarakat khususnya masyarakat pertanian. Hal ini sebagai strategi untuk mempertahankan eksistensi perpustakaan di masyarakat.
Kegiatan perpustakaan berbasis inklusi sosial yang telah dilaksanakan oleh Pustaka, diantaranyaÂ  menyediakan bahan informasi berupa buku-buku pertanian kepada masyarakat di beberapa lokasi potensi pertanian, serta memfasilitasi pengetahuan dan ketrampilan petani dengan menghadirkan pakar di bidangnya sesuai kebutuhan.
"Diharapkan melalui program ini dapat mendorong petani Indonesia bertransformasi dari petani tradisional menjadi petani modern sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya," ucap Riko.
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Fauzan Abdi

Perpusnas Luncurkan Program Transformasi Perpustakaan Desa/Kelurahan Berbasis Inklusi Sosial 

MENCENGANGKAN!!! Di tengah hiruk pikuk global mempersiapkan antisipasi dan transformasi Revolusi Industri 4.0, secara mengejutkan Jepang pada 21 Januari 2019 secara resmi meluncurkan â€œSocietv 5.0â€ dengan menjadikan manusia sebagai subjek utama (human centered society) dalam mengendalikan kemajuan ilmu dan teknologi. Bukan sebagai objek yang bakal terancam atau bahkan tergilas oleh Revolusi Industri 4.0.
Salah satu alasannya, Jepang menghadapi persoalan demografi yang sangat serius. Yakni kelompok usia produktif, sekitar 77 juta jiwa akan berkurang sebesar 70 persen menjadi 53 juta pada 2050. Sementara itu, populasi di atas usia 65 tahun akan naik 38,4 persen pada 2065.
Bagi mereka, tanpa bantuan teknologi digital akan sulit untuk melayani dan memenuhi semua kebutuhan masyarakatnya. MengÂ­ingat semakin sedikitnya jumlah populasi produktif. Kesadaran akan geopolitik dan geostrategi yang meÂ­reka bangun tidak muncul tiba-tiba, namun melalui perjalanan panjang mencakup perencanaan dan imple- mentasiyangfokus danterintegrasi untukkesejahteraandankeamanan bangsa dan negaranya.
Iptek yang menjadi keunggulan kompetitif telah dijadikan momenÂ­tum dahsyat untuk memengaruhi dunia global menembus batas imaÂ­jiner negara. Jepang akan semakin terkenal diduniadenganmemanfaat- kan internet of things (IoT), big data, artificial intelligence (AI), robot, dan sharing economy serta berfokus pada humanisme. Ini arah baru perpaduan era Revolusi Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0.
Â 
Paradigma Humanistis
Konsep â€œMasyarakat 5.0/Society 5.0â€ menjadikan manusia sebagai pusat pengendali teknologi. Manusia berperan lebih besar dengan menÂ­transformasi big data dan teknologi bagi kemanusiaan demi tercapainya kehidupan yang lebih baik. Society 5.0 iin menjadi sebuah cetak biru dan strategi masa depan yang mendoÂ­brak kegilaan negara-negara selain Jepang akan Revolusi Industri 4.0.
Di tengah banyaknya pekerjaan yang akan hilang karena otomatiÂ­sasi, digitalisasi dan kapitalisme untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi industrialisasi, kehadiran Society 5.0 menjadi paradigma baru yang humanistis.
Menurut TechCrunch (4/2/2019): Masyarakat 5.0 mengacu pada enam pilar utama yang meliputi infrastruktur, teknologi keuangan, perawatan kesehatan, logistik, dan AI. Teknologi dan inovasi perlu diÂ­manfaatkan untuk membantu dan memajukan masyarakat, bukan untuk menggantikan peran manuÂ­sia. Sementara itu, Charles A Beard mengemukakan bahwa revolusi inÂ­dustri sebenarnya fokus pada mateÂ­rial (membuat sesuatu) dan pada manusia (sosial).
Â 
PELUANG BAGI INDONESIA
Transformasi digital membuka peluang terciptanya jenis pekerjaan baru yang sebelumnya tidak ada: walau di sisi lain ada jenis-jenis pekeijaan yanghilang karena terganÂ­tikan. Teknologi digital telah mengÂ­ubah cara dan gaya hidup kekinian. Harga ponsel semakin murah dan biaya internet semakin terjangkau merupakan faktor percepatan transÂ­formasi teknologi digital.
Terkait hal ini, perlu kita pikirkan prasyarat dukungan energi kelistriÂ­kan yang mutlak diperlukan dalam akses teknologi digital. Karena keÂ­gagalan kelistrikan atas perangkat keras IT akan menjadikan kegaÂ­galan semua akses dan aktivitas digital selanjutnya. Hal ini penting, mengingat ketersediaan energi bagi bangsa dan negara kita saat ini mauÂ­pun masa depan menjadi persoalan yang sangat serius. Bahkan dapat memicu krisis energi.
Produktivitas BBM yang hanya mencukupi 48 persen kebutuhan nasional menjadikan negara kita pada status darurat energi. Harus ada solusi jitu untuk memperkuat dan membesarkan BUMN-BUMN bidang energi agar memiliki kinerÂ­ja membanggakan, meraup keunÂ­tungan luar biasa dan menjadi tuan di negaranya sendiri.
Mengingat cadangan dalam negeri yang terbatas, diperlukan langkah-langkah ekspansi bisnis hingga mancanegara secara cerÂ­mat dan profesional. Sementara itu, sumber kekayaan alam (SKA) Indonesia jangan menjadi tarik- menarik kepentingan, termasuk kepentingan asing.
Kemudian terkait Society 5.0 yang diinisiasi oleh Jepang, hendaknya kita jadikan momentum untuk mempercepat transformasi atas kedua arah baru tersebut secara simultan. Perpaduan Revolusi InÂ­dustri 4.0 dan Society 5.0 hendaknya dapat dijadikan roadmap/blue print naÂ­sional Indonesia.
Kita perlu bertindak cepat dan jangan sampai terlambat sehingga terjamin kepentingan nasional dan keberlanjutanataseksistensibangsa. Karena populasi generasi tua akan semakin banyak. Sehingga akan terÂ­jadi krisis populasi produktif seperti Jepang, Rusia dan Korea saat ini.
Menurut Hehni Adam, pemerinÂ­tah Indonesia perlu menyiapkan regulasi untuk melindungi pekerja dari ancaman kehilangan pekerÂ­jaan akibat dari revolusi Industri 4.0. Sehingga bonus demografi yang dihadapi Indonesia dapat dijadiÂ­kan subjek yang mengendalikan teknologi. Jangan sampai terbalik manusia menjadi korban teknologi yang tumbuh berkembang.
Bonus demografi bagi Indonesia harus mampu dijadikan peluang melalui peningkatan kapasitas dan kualitasnya agar memiliki profesiÂ­onalisme dan nasionalisme tinggi sehingga memiliki daya saing gloÂ­bal yang membanggakan.
Hal ini perlu komitmen penyeÂ­lenggara negara maupun perusaÂ­haan untuk fokus dan mempersiapÂ­kan perencanaan dan pembiayaan yang memadai untuk pelaksanaan up skilling, social security net and funding. Sehingga mampu menjadi agent of technology sebagai sumber daya maÂ­nusia (SDM) yang unggul.
In paralel, terus dikembangkan industri-industri strategis nasional termasuk industri digital, yang berÂ­basiskan artificial intelligence (AI), internet atas segala hal (internet of thing/ IoT), realitas tertambah (augmented reality), pembelajaran mesin (machine learning), dan pembelajaran dalam (deep learnÂ­ing). Serta berorientasi pada pengemÂ­bangan SDM Indonesia, profit dan keberlanjutan. Bukan hanya imtuk memenuhi kebutuhan masa sekaÂ­rang namun juga mempersiapkan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.
Dikaitkan dengan profil ketenaÂ­gakerjaan, data BPS pada Februari 2018 menunjukkan jumlah penÂ­duduk usia kerja 193,55 juta jiwa terdiri dari: 1) angkatan kerja sebeÂ­sar 133,94 juta jiwa (127,07 juta jiwa yang bekerja dan 6,87 juta jiwa yang pengangguran) dan 2) bukan angÂ­katan kerja 59,61 juta jiwa (36,01 juta jiwa mengurus rumah tangga, 15,61 juta jiwa bersekolah dan lainnya 7,99 juta jiwa).
Dari 127,07 juta jiwa yang bekerja terdiri dari 87,08juta jiwa yang bekerÂ­ja penuh, 30,29 juta jiwa yang bekeija paruh waktu dan 9,7juta jiwa yang setengah menganggur. Dari data tersebut, tercermin bahwa angka pengangguran menjadi persoalan serius, terlebih jika dikaitkan dengan dampak negatif Revolusi lndustri 4.0. Secara nasional tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,34 persen lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya. Ini merupakan kinerja terbaik Kemenaker di bawah pimpinÂ­an M Hanif Dhakiri.
Tingkat pendidikan penduduk yang bekerja dilaporkan bahwa 11,71 juta jiwa (9,22 persen) berpenÂ­didikan universitas, 3,5 juta jiwa (2,75 persen) berpendidikan diploÂ­ma, 14,55 juta jiwa (11,45 persen) berpendidikan SMK, 21,32 juta jiwa (16,78 persen) berpendidikan SMA atau sederajat, 22,88juta jiwa (18 perÂ­sen) berpendidikan SMP atau sederÂ­ajat dan 53,11 juta jiwa (41,8 persen) berpendidikan SD ke bawah. Profil kependidikan pekerja yang seperti ini merupakan tantangan serius daÂ­lam transformasi ketenagakerjaan menuju era Revolusi Industri 4.0 maupun Masyarakat 5.0
Terkait penggunaan teknologi digital, hingga Januari 2018, data pengguna internet di Indonesia mencapai 132,7 juta (50 persen dari penduduk Indonesia sebesar 265,4 juta j iwa). Pengguna media sosial seÂ­besar 130 juta (49 persen), pengguna ponsel sebesar 177,9 juta (67 persen), pengguna mobile social media sebesar 120 juta (45 persen).
Sedangkan untuk industri yang menggunakan robot masih relatif sedikit dikaitkan dengan program padat karya yang menyerap tenaga kerja lebih banyak. Meski berposisi sebagai pasar media soÂ­sial terbesar di Asia Tenggara dengan 120juta orang menggunakan ponsel pintar, tetapi industri di bidang teknologi komunikasi ini masih terbatas. Negara harus hadir untuk menguasai mayoritas saham provider lT baik Telkom maupun Indosat agar kita bisa mengendalikan sekaligus mengamankan kepentingan nasional kita, jangan sampai big dataÂ disalahgunakan.
Sementara itu, pertumbuhan sektor industri manufaktur dan industri- industri lain mengalami kelambatan rata-rata di bawah 5 persen. Ini menÂ­jadi persoalan tersendiri yang perlu short cut untuk mengatasinya. Ke deÂ­pan, kita juga harus meningkatkan pembiayaan riset dan pengembangan (R&amp;D) lebih besar lagi dari yang haÂ­nya 0,3 persen dari PDB (produk domestik bruto).Â  Agar mampu bersaing dengan negara-negara berkembang lainnya.
Di samping itu, perlu dikembangÂ­kan intelijen industri sebagai sarana pendukung pengembangan dan ekÂ­spansi bisnis global dari industri- industri strategis nasional yang kita miliki. Pun, harus dijauhkan dari keÂ­pentingan politik maupun elite parÂ­pol dalam pengelolaannya sehingga fokus mengembangkan industri-inÂ­dustri strategis nasional benar-benar untuk kepentingan nasional.
Â 
POROS MARITIM DUNIA
Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957 bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan (Archipelagic State). DeÂ­klarasi Djuanda selanjutnya diresÂ­mikan menjadi UU No 4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia. Setelah melalui perjuangan yang panjang, deklarasi ini pada 1982 akhirnya daÂ­pat diterima dan ditetapkan dalam konvensi hukum laut PBB III Tahun 1982 (United Nations Convention On The Law of The Sea/UNCLOS 1982). Selanjutnya deklarasi ini diperteÂ­gas kembali dengan UU Nomor 17 Tahun 1985tentang pengesahan UNÂ­CLOS 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Dan belum dapat disebut sebagai negara maritim kaÂ­rena belum menjadikan laut sebaÂ­gai tulang punggung eksistensi dan pengembangan negara.
Ke depan, orientasi bangsa ini harus mengacu pada laut dari berÂ­bagai aspek geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, ditamÂ­bah ilmu pengetahuan &amp; teknologi (asta gatra plus ini dapat saya sebut sebagai nawa gatra).
Laksda TNI (Purn) Robert Mang- indaan, Ketua Forum Kajian PerÂ­tahanan dan Maritim dan Tenaga Profesional Lemhannas RI menjeÂ­laskan, bahwa Maritime Security Strategy harus diimplementasikan agar Indonesia menjadi poros marÂ­itim dunia. Sekurang-kurangnya menjadikan laut Indonesia sebagai perekat antarpulau, sumber mata pencarian, dan sistem pertahanan.
Pun, perlu prioritas dan redefinisi Program Masterplan Percepatan Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dengan penambahan padaprogram-program kemaritiman. Poros maritim dunia akanmenyangkutMaritime Security Strategy yang memuat langkah-langÂ­kah objektif dan strategis.
Kita juga memerlukan SDM MarÂ­itim yang unggul, pakar ekonomi, pakai' pendidikan, pakaiâ€™ teknologi dan industri, maupun intelijen. In paralel, diperlukan agenda prioritas seÂ­perti armada berbendera Indonesia, sistem pelayaran tetap, infrastrukÂ­tur, logistik, arsitektur manajemen keamanan maritim, kompetensi capacity building, kualitas komunitas maritim, harmonisasi peraturan perundangan maupun industri straÂ­tegis perkapalan dan kemaritiman. Termasuk menjadikan Jakarta sebaÂ­gai pengendali dan pengawasan lalu lintas laut ASEAN, yang sekarang ini berada di Singapura.
Terkait Revolusi Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0 semua sektor harus bertransformasi, termasuk sektor maritim terlebih ingin menjadikan Indonesia menjadi pores maritim dunia. Juga di dalamnya, ada sektor hulu migas yang berada di onshore maupun offshore yang telah siap berÂ­transformasi menuju era Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0. karena inÂ­dustri tersebut sejak lama mengÂ­gunakan teknologi tinggi berbasis komputer, yang penuh risiko tinggi, bermodal sangat besar dan memiÂ­liki SDM yang profesional.
Dengan kondisi tersebut, kita haÂ­rus berpacu lebili kencang lagi untuk bersiapmenujuarahbaruperpaduan era Revolusi Industri 4.0 dan MasyaÂ­rakat 5.0 yang menjadikan manusia sebagai subjek pengendali kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kita pun harus bersinergi mengÂ­hasilkan keuletan dan ketangguhan bersama semua komponen bangsa dan negara untuk menjamin keseÂ­jahteraan dan keamanan nasional maupun ikut aktif dalam menjaga ketertiban dan kedamaian dunia agar tidak terjadi neo-liberalisme, imperialisme maupun kapitalisme. Semoga. E-mail: <a href="mailto:harysmwt@gmail.com">harysmwt@gmail.com</a>; <a href="http://www.webkita.net">www.webkita.net</a>. (ndu/k!5)
CATATAN : SUHARYONO SOEMARWOTO (PEMERHATI KETENAGAKERJAAN &amp; EKONOMI KERAKYATAN, KANDIDAT DOKTOR ILMU EKONOMI UNIVERSITAS TRISAKTI, PPRA LIX LEMHANAS RI)
Â

Arah Baru Perpaduan Era Revolusi 4.0 dan Masyarakat 5.0

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menerima kunjungan dari pengurus International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) dan Library of Congress (LOC) di Jakarta, Senin (4/9). Kunjungan pengurus IFLA dan LOC adalah untuk bersilaturahmi dengan Perpustakaan NasionalÂ  yang saat ini tengah populer di dunia kepustakawanan internasional. Hadir pada kunjungan tersebut, LOC Field Director Dr. Carol, Congessional Research LibrarianÂ  and IFLA Committee Lillian Gassie, Ahli Preservasi LOC Jean Drewes, Kepala Akuisisi LOC Ade Farida, Preservator LOC Herry Suprapto. Pada pertemuan tersebut, Kepala Perpusnas mengharapkan adanya kerjasama antara Perpustakaan Nasional dengan LOC dalam bidang preservasi dan konservasi bahan pustaka.
â€œPerpustakaan Nasional merupakan salah satu yang terunik di dunia karena satu-satunya negara yang mengatur pengelolaan perpustakaan dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan hingga desa yang dituangkan dalam sebuah undang-undangÂ  43 tahun 2007 tentang perpustakaan,â€ terang Syarif membuka percakapan. Kepala Perpusnas juga menyampaikan dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, perpustakaan menjadi urusan wajib non dasar. Syarif juga memaparkan dalam UU 43 tahun 2007 pasal 21 perpustakaan nasional melaksanakan pembinaan , pengembangan, evaluasi dan dan koordinasi terhadap pengelolaan perpustakaan dan membina kerjasama dalam pengelolana semua jenis perpustakaan. Pembinaan sebagaimana tercantum pada pasal 22 Â tentang perpustakaan umum, pasal 23 tentang perpustakaan sekolah/madrasah, pasal 24 tentang perpustakaan perguruan tinggi, pasal 25 tentang perpustakaan khusus. Sedangkan pada pasal 48, 49, 50, 51 mengenai regulasi dalam pembudayaan kegemaran membaca di masyarakat.
â€œSebenarnya kegemaran membaca masyarakat Indonesia itu tinggi, tetapi rasio antara buku yang terbit dengan yang dibutuhkan masyarakat itu jauh, Ada sekitar 100 juta masyarakat pedesaan membutuhkan buku-buku ilmu terapan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada,â€ papar Syarif. Â Saat ini sekolah-sekolah belum memberikan ruang untuk lebih banyak membaca tentang local content, hanya mempelajari materi-materi yang universal seperti matematika, fisika dan lain-lain. Syarif juga menyampaikan perkembangan internet atau online merupakan suatu fasilitas untuk memudahkan dalam mengakses tapi bukan merupakan sarana pembelajaran yang utama. Perpustakaan sebagai institusi pembelajaran, saat ini merupakan sumber informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. â€œSaat ini Perpustakaan Nasional juga telah mengembangkan perpustakaan digital melalui e-resources, iPusnas, Indonesia Onesearch (IOS). Fasilitas e-resources sangat cocok mencari jurnal penelitian internasional yang umumnya dibutuhkan peneliti, iPusnas merupakan alternatif dalam membaca dan mengakses buku digital, IOS bersifat layanan perpustakaan digital yang dapat diakses di seluruh wilayah Indonesia,â€ jelasnya.
Dalam Kunjungannya LOC Field Director Dr. Carol ingin mengetahui tentang preservasi maupun layanan serta kebijakan yang ada di Perpustakaan Nasional. Sedangkan Jean Drewes menyampaikan ketertarikannya terhadap khasanah budaya bangsa Indonesia yang bernilai luhur melalui naskah-naskah kuno yang tersebar di seluruh nusantara. Terkait naskah kuno, Syarif menjelaskan dalam UU 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan mewajibkan kepada Perpustakaan Nasional untuk mendata, mengkonservasi, dan memberikan penghargaan kepada setiap orang yang menyimpan, merawat dan melestarikan naskah kuno. Lillian Gassie juga ingin tahu mengenai kebijakan digitalisasi terhadap manuskrip atau naskah kuno yang ada di Indonesia. Syarif mengemukakan Indonesia memiliki regulasi yang tertuang dalam UU Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Terima Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR) dimana setiap hasil budaya perlu dihimpun, disimpan, dipelihara, dan dilestarikan di suatu tempat tertentu sebagai koleksi nasional.
Â 
Reportase : Arwan Subakti

Perpustakaan Nasional Siap Bekerjasama dengan Library of Congress (LOC) Jakarta

Medan Merdeka Selatan, Jakarta--Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando bersama Sekretaris Utama Woro Titi Haryanti, Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Ofy Sofiana, dan Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Deni Kurniadi mengikuti detik-detik peringatan HUT ke-75 Republik Indonesia secara virtual, pada Senin, (17/8). Selain diikuti oleh pejabat utama dan madya, sembilan pejabat pratama lainnya mengikuti peringatan kemerdekaan dari ruang teater Perpusnas secara khidmat.
Peringatan 75 tahun kemerdekaan Ri tahun ini dirasa sangat spesial mengingat pandemi yang masih terjadi di Indonesia dan banyak negara, pelaksanaan kenaikan bendera dilaksanakan dengan tetap mengikuti anjuran protokol kesehatan yang ketat. Para menteri, kepala lembaga, kepala daerah, maupun tamu negara sahabat yang biasanya mengikuti langsung dari Istana Negara, kali ini hanya bisa menyaksikan dan mengikuti jalannya upacara secara virtual
Sebagai pemimpin upacara, Presiden Joko Widodo mengenakan busana adat dari Timor Tengah Selatan (TTS), provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).Â  Di kutip dari detik.com, pakaian yang dikenakabn Presiden Jokowi ini sarat makna. Kain yang dikenakan Presiden adalah kain motif kaif berantai Nunkolo. Nunkolo adalah salah satu daerah di TTS. Motif dimodifikasi dari bentuk belah ketupat (motif geometris) dengan batang tengah yang berarti sumber air. Pada bagian pinggir kain yang dikenakan terdapat motif bergerigi melambangkan wilayah TTS yang berbukit-bukit dan berkelok-kelok.Â 
"Warna merah melambangkan keberanian laki-laki Nunkolo," tulis Biro Pers Sekretariat Presiden.
Â Dirgahayu Indonesia.Â 
Reporter : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Rd Radityo

Kepala Perpusnas Ikuti Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan RI Secara Virtual

Jakarta, - Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) memperingati hari ulang tahun ke-50 dan Peringatan Hari Pustakawan yang jatuh pada 7 Juli 2023.
 
Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando yang hadir dalam kesempatan tersebut mengatakan, sejak berdiri tahun 1973&nbsp; IPI terus menghadapi tantangan terutama di era perkembangan teknologi.
 
&ldquo;Dalam sebuah buku berjudul Intelegence of Nations yang saya baca, mencerminkan betapa parameter dunia bergeser yang kemudian penelitiannya menetapkan ada dua indikator negara terpintar di dunia yaitu intelegensi dan literasi,&rdquo; sebutnya.
 
Namun Kepala Perpusnas menyebut tidak hanya itu, tapi ada beberapa indikator lain yaitu peringkat universitas, rata-rata income perkapita, jenis barang ekspor hasil teknologi tinggi, fasilitas kesehatan, dan perkembangan teknologi sebuah negara.
 
Kepala perpusnas menambahkan, perpustakaan itu dinamis dia tumbuh sejalan dengan perjalanan umat manusia maka perlu adanya peran pustakawan yang lebih kuat untuk menyadarkan masyarakat pentingnya kemampuan literasi sampai pada proses produksi.
 
&ldquo;Ke depan bicara tentang bagaimana merubah persepsi dan cara pandang 278 juta penduduk Indonesia bahwa kita membutuhkan ilmu pengetahuan yang sampai kepada kemampuan memproduksi barang dan jasa sesuai definisi literasi,&rdquo; imbuhnya.
 
Literasi menurut Kepala Perpusnas adalah kedalaman pengetahuan seseorang terhadap suatu subjek ilmu pengetahuan yang dapat diimplementasikan dengan inovasi dan kreativitas yang tinggi untuk memproduksi barang dan jasa yang berkualitas dan dapat dipakai untuk memenangkan persaingan global.
 
Dalam peringatan Hari Ulang Tahun IPI ke-50 di Perpusnas Medan Merdeka Selatan tersebut, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pustakawan Indonesia (PP-IPI) periode 2022-2025&nbsp; Syamsul Bahri mengatakan selama 50 tahun sudah banyak program yang&nbsp; dilaksanakan IPI untuk meningkatkan kompetensi anggotanya.
 
&ldquo;Tidak hanya memperingati dengan cara yang ditandai dengan seremonial saja, untuk mengingat kembali sejarah panjang perjalanan terbentuknya organisasi IPI dan&nbsp; kegiatan yang lain seperti seminar dan lain-lain sebagainya untuk mendukung profesionalitas anggota,&rdquo; ungkapnya.
 
Syamsul menambahkan IPI akan terus belajar dari berbagai kiprah yang sudah kita lakukan untuk mengisi kegiatan para pustakawan yang saat ini berada dalam lingkungan perubahan. Salah satunya menggelar Sarasehan Ikatan Pustakawan Indonesia yang menghadirkan narasumber yaitu Perwakilan PP-IPI Zulfikar Zein, Pustakawan Perpusnas Luthfiati Makarim, dan Plt. Kepala Divisi Perpustakaan Public Exposure dan MU- BI Institute Shiddieq Adityarahman
 
Syamsul berharap kegiatan sarasehan ini akan melahirkan pemikiran dan gagasan baru baik dalam mengelola organisasi profesi maupun dalam menyiapkan program untuk para pustakawan dan seluruh tenaga pengolah perusahaan yang berdampak kepada pelayanan perpustakaan yang lebih baik.
 
&ldquo;Seperti hari ini, di mana kita sudah masuk di era perubahan dan pasca pandemi covid tentunya tepat pula kita mendengarkan atau mengikuti berbagai perkembangan pengelolaan informasi di era digital,&rdquo; pungkasnya. Reporter: Eka Purniawati Fotografer: Aji Anwar

Ikatan Pustakawan Indonesia Peringati Hari Jadi ke-50

Yogyakarta, DIY - Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando memberikan sambutan pada acara Peer Learning Meeting Perpuseru 2018 di Ballroom Hotel Royal Ambarukmo, Yogyakarta (6/7). Dalam rangkaian acara tersebut didalamnya terdapat serah terima program Perpuseru yang telah dilaksanakan sejak tahun 2011 kepada Perpustakaan Nasional. Perpustakaan Nasional sebagai pemerintah berencana melanjutkan program tersebut. Program PerpuSeru adalah program pengembangan perpustakaan yang didukung oleh Coca-Cola Foundation Indonesia (CCFI) dan Bill &amp; Melinda Gates Foundation, saat ini sudah menjangkau seluruh wialayah Indonesia dan bertujuanÂ dapat memberikan dampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Chief CCFI Titi Sadarini mengatakan PerpuseruÂ bertujuan untuk menjadikan perpustakaan sebagai pusat belajar dan berkegiatan masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi. "Perpustakaan adalah institusi yang mempunyai akses layanan yang tanpa batas dan tanpa biaya. Pemberdayaan masyarakat melalui transformasi perpustakaan umum seluruh Indonesia kemudian dikembangkan menjadi pusat belajar masyarakat dan pusat kegiatan masyarakat yang inklusif," ujar Titi. Menurut Titi Sadarini transformasi perpustakaan dapat dilakukan dan memberikan dampak yang nyata. "Dari 768 perpustakaan desa yang menjadi mitra, 67 persen dilakukan mandiri melalui pemerintah kabupaten," imbuh Titi.Â  Chief CCFI juga mengapresiasi Perpusnas dan Bappenas yang menjadikan Perpuseru menjadi salah satu program prioritas dalam pengentasan kemiskinan. Harapannya kedepannya penyerahan tongkat estafet kepada Perpusnas dan Bappenas dapat berjalan baik.
Chief Director Perpuseru Erlyn Sulistyaningsih menyebutkan saat ini telah terdapat 65 trainer nasional dari pulau Buru sampai pulau Rote. Evlyn juga menampilkan testimoni Mas Wahid dari Pamekasan yang berrofesi sebagai peternak ayam, diman melalui perpustakaan dapat merubah hidupnya menjadi lebih baik. Evlyn juga menerangkan mulai tahun 2019 dan 2020 program akan dilaksanakan oleh Perpusnas. "Percaya Perpuseru atau tranformasi perpustakaan mampu membuat masyarakat hidup lebih baik. Jadilah kupu-kupu yang terbang rendah, karena mendekati masyarakat dan memperluas jangkauan kepada masyarakat dengan senyuman dan kerendahan hati.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menjelaskan kehadiran Perpusnas dan Perpuseru, yaitu membangun mindset bahwa setiap orang bisa berubah dengan bantuan akses ilmu pengetahuan. Merujuk UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perpustakaan sebagai urusan wajib yang ditetapkan oleh pemerintah.Â  Syarif juga menambahkan dukungan Kemendes PDT dengan kebijakan dana alokasi desa bisa untuk pengembangan perpustakaan demi menciptakan kualitas masyarakat yang lebih baik.Â  Perpusnas mengemban tugas berat dalam bersinergi dengan institusi lain untuk menghadirkan buku-buku di level masyarakat yang paling bawah. "Kami mengapresiasi atas program yang telah dilaksanakan dan berkomitmen melaksanakan program mulai tahun 2019 yang merupakan sebuah langkah awal," ujar Syarif.Â 
Reportase : Dewi Kartikasari dan Arwan Subakti
Â

Perpustakaan Nasional melanjutkan Program Perpuseru pada Tahun 2019

Medan Merdeka Selatan, Jakarta&ndash;Perpustakaan adalah benteng terakhir demokrasi, di mana semua persoalan bisa dibicarakan di perpustakaan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif&nbsp; Bando ketika memberi penjelasan pentingnya perpustakaan sebagai ruang publik yang inklusif&nbsp; kepada para anggota DPRD Komisi II Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat,di gedung fasilitas layanan Perpustakaan Nasional, Jakarta, Kamis, (25/1).
Syarif juga menekankan pentingnya perpustakaan di daerah sebagai repositori kebudayaan dari daerah tersebut. Tulis semua tentang kebudayaan, sumber daya alam, geografis atau apa saja yang berkaitan dengan Lombok Timur. &ldquo;Munculkan kekhasan lokal yang dimiliki. Itu tugas perpustakaan, bukan dinas pendidikan,&rdquo; terang Muhammad Syarif.
Kunjungan yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Timur Syafrudin juga dilatarbelakangi keingintahuan untuk melihat kemegahan fasilitas layanan perpustakaan yang baru diresmikan Presiden Jokowi, 14 September 2017. &ldquo;Ekspose dari berbagai media sangat sering, jadi kami tertarik untuk melihat langsung,&rdquo; ujarnya.
Syafrudin mengakui kunjungan tersebut juga ingin mengetahui program-program apa yang dilakukan Perpustakaan Nasional untuk bisa diduplikasi atau disinergikan dengan Pemerintah Lombok Timur sehingga arah kemajuan bangsa yang dicita-citakan bisa berjalan beriringan. &ldquo;Tentu, setelah kita pahami bersama, anggaran dinas perpustakaan Lombok Timur akan dinaikkan agar fungsi perpustakaan dapat berjalan sesuai yang diamanatkan UU Perpustakaan Nomor 43 Tahun 2017,&rdquo; tambah Syafrudin.
&nbsp;
&nbsp;
Reportase: Radhitya Purnama/Arwan Subakti

Berita

DPRD Kab. Lombok Timur Janji Naikkan Anggaran Perpustakaan