DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Siap Kolaborasi Tingkatkan Budaya Literasi
Jakarta - Komisi IV DPRD Kabupaten Indragiri Hulu berkomitmen dukung upaya pengembangan dan pengembangan literasi.
Akan tetapi, efisiensi anggaran yang saat ini dihadapi sangat memengaruhi keberlangsungan usaha yang dilakukan sehingga kolaborasi antar instansi dibutuhkan.
Hal tersebut menjadi latar belakang dilakukannya audiensi oleh Komisi IV DPRD Kabupaten Indragiri Hulu ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Kamis (20/2/2025).
"Fasilitas sarana dan prasarana di Dinas Perpustakaan Kabupaten Indragiri Hulu perlu disupport karena bangunannya sudah sangat memprihatinkan dan sangat mengganggu para pegawai dalam melaksanakan tugasnya," ucap Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, Doni Rinaldi.
Dia menegaskan bahwa pihaknya siap mendukung untuk meningkatkan kinerja di Dinas Perpustakaan Kabupaten Indragiri Hulu, namun demikian Doni tidak menampik bahwa mereka tetap membutuhkan bantuan dari pusat.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, R. Irwantoni membenarkan kondisi tersebut dan mengharapkan kolaborasi yang baik terbangun dengan Perpusnas.
"Selaku mitra, kami ingin berbuat banyak tapi karena kondisi APBD semakin kecil dan efisiensi terkait belanja di kabupaten semakin diperketat, besar harapan kami bisa dibantu dengan dana pusat atau sumber dana lainnya," katanya.
Irwantoni juga menambahkan bahwa jumlah pustakawan di Kabupaten Indragiri Hulu sangat sedikit, untuk itu dia memohon petunjuk dan arahan agar ke depan perpustakaan bisa dikelola dengan baik agar lebih berguna bagi masyarakat.
Perpustakaan menjadi unit strategis untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam meningkatkan budaya literasi.
Sekretaris Utama Perpusnas, Joko Santoso membenarkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik memang menjadi dukungan terhadap program prioritas nasional peningkatan budaya baca dan kecakapan literasi.
"Perpustakaan menjadi prasyarat untuk menciptakan masyarakat yang kreatif dan inovatif. Terkait dengan itu kalau tidak ada perubahan kebijakan, ada 78 lokus. Tapi perlu diketahui dan dipahami DAK Fisik Bidang Pendidikan mengalami efisiensi cukup dalam dan ada penyempitan menjadi 29 lokus," terangnya.
Joko meminta agar data yang diajukan melalui Krisna untuk DAK Tahun 2025 dapat diperbarui agar dapat dinilai ulang.
"Sebagai pemutakhiran terkait RAB, DED, dan surat dukungnya bisa dilakukan. Mengusulkan kembali itu wajib karena akan dinilai ulang," ungkapnya.
Terkait penambahan jabatan fungsional pustakawan, Joko menginfokan ada perubahan signifikan di Kementerian PANRB, oleh karena itu dia mengusulkan agar dilakukan peninjauan ulang dan diajukan kembali jumlah serta rinciannya sesuai dengan kebutuhan.
Reporter: Basma Sartika
Dokumentasi: Ahmad Kemal Nasution
