Jakartaâ€“Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) harus menjadi pusat informasi dengan fokus pada penyediaan informasi terintegrasi (informasi, tempat bermain, tempat peningkatan kreativitas, tempat konsultasi) yang dibutuhkan oleh anak-anak, dengan pendekatan pelayanan yang ramah anak. Hal itu berupa perpustakaan anak, mobil baca, dan pojok informasi anak digital.
Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Endah Sri Rejeki mengatakan perkembangan teknologi dan informasi memberikan dampak positif dan juga negatif bagi anak.
â€œDampak positifnya yakni literasi informasi yang dapat diakses cepat, mudah dan murah. Sementara dampak negatifnya yakni tidak ada yang menjamin keabsahan atau kebenaran informasi karena maraknya berita hoaks. Membuat pengguna terisolasi dari interaksi sosial secara langsung karena kecanduan gawai dan anak belajar konflik (politik) dari media online,â€ katanya saat Rakornas Bidang Perpustakaan 2022 yang mengangkat tema Transformasi Perpustakaan untuk Mewujudkan Ekosistem Digital Nasional di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (29/3/2022).
Maka, program Perpustakaan Nasional (Perpusnas) perlu mengembangkan dan membina sejumlah perpustakaan kabupaten/kota yang memiliki layanan perpustakaan anak dan ekstesifikasi layanan melalui mobil perpustakaan keliling. Hal ini guna pembudayaan kegemaran membaca dan literasi anak terbangun dengan baik.
Informasi layak anak membangun kecerdasan intelektual, emosional, spiritual dan sosial anak. Negara menjamin bahwa setiap anak berhak dan dapat mengakses informasi dari sumber yang beragam, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, spiritual dan moral serta kesehatan fisik dan mental.
Maka dari itu, PISA diperlukan guna meningkatkan kesempatan anak untuk menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan. Kemudian memberikan lingkungan informasi yang sehat bagi anak diperlukan karena lingkungan informasi anak selama ini tidak selamanya positif.
Sementara, Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Pusat, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Marsekal Pertama TNI Budi Leman, menyatakan mendukung transformasi digital yang dilakukan Perpusnas melalui Strategi Keamanan Siber Nasional (SKSN).
BSSN bertindak sebagai tulang punggung kemajuan sains, inovasi, dan teknologi bangsa Indonesia melalui kualitas pendidikan yang dapat memproduksi hasil-hasil riset, teknologi, dan sumber daya manusia yang berkualitas, transformatif, dan kompetitif dalam konteks menghadapi perkembangan ancaman dan tantangan keamanan siber di tingkat global.
â€œPemerintah berperan melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum meliputi penetapan strategi keamanan siber nasional yang merupakan bagian dari strategi keamanan nasional, termasuk pembangunan budaya keamanan siber serta penyelenggaraan penanganan tanggap darurat,â€ katanya.
Menurutnya, hal ini bisa diambil studi kasus sistem digital yang dimiliki oleh Perpusnas. Pada profil sistem elektronik yang dimiliki oleh Perpusnas, diketahui bahwa seluruh server dan sistem elektronik yang dijalankan oleh Perpusnas berada pada wilayah Indonesia. Ini berarti Perpusnas dapat mengelola dan melindungi data-data berklasifikasi di wilayah kedaulatan Indonesia.
Perpusnas menggunakan network provider dari Indonesia dalam menyediakan jaringan internet yang menghubungkan antar server dan client-nya. Sebagian besar server dikelola sendiri oleh Perpusnas, sedangkan server lain di-hosting oleh provider lain yaitu PT Cyber Network Indonesia dan PT Biznet Gio Nusantara.
â€œData-data tersebut dapat kita cari secara publik melalui internet, semua orang bisa memperoleh informasi ini. Oleh karena itu, kita perlu menerapkan standar keamanan informasi khususnya yang telah diatur pada peraturan BSSN atau peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi,â€ pungkasnya.
*Tim Humas Perpustakaan Nasional

Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2022: Anak Sudah Sepatutnya Mendapatkan Informasi yang Terintegrasi

Jakartaâ€”Perpustakaan perguruan tinggi memiliki peran dalam mencetak lulusan yang berkualitas. Karenanya, akreditasi perpustakaan harus dipenuhi agar civitas academica memiliki kecakapan literasi yakni kemampuan menghasilkan barang dan jasa yang bisa bersaing secara global.
Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando mengungkapkan akreditasi perpustakaan merupakan kegiatan yang secara teratur, terstruktur, sistematis, dan konseptual dilaksanakan untuk memastikan seluruh komponen dari aspek-aspek perpustakaan bisa memenuhi standar menurut kaidah-kaidah yang berlaku secara internasional.
Syarif menegaskan ada 13 aspek perpustakaan yang harus dipenuhi perpustakaan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, agar bisa memainkan peran dalam menjawab tantangan kondisi kegemaran membaca, rendahnya indeks literasi, dan rendahnya kualitas perguruan tinggi Indonesia dibandingkan dengan negara lain.
Dia menyebut salah satu aspeknya adalah kelembagaan. Saat ini, di banyak perguruan tinggi, posisi kepala perpustakaan termarjinalkan. Rektor harus membuat kebijakan yang membuat keberadaan perpustakaan secara struktur organisasi setara dengan senat. Selain itu, kepala perpustakaan didorong agar berinovasi sehingga civitas academica bisa berkontribusi aktif mengatasi permasalahan sosial masyarakat.
â€œAda kurang lebih 120 juta yang tinggal di pedesaan dan perlu diedukasi perguruan tinggi. Karena itu dari 120 juta penduduk Indonesia, mereka membutuhkan buku berkualitas. Tetapi mereka tidak mampu menyimak presentasi disertasi. Mereka hanya membutuhkan buku ilmu terapan, life skills. Buku-buku ini bisa ditulis para mahasiswa,â€ jelasnya dalam webinar â€˜Akreditasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Swasta dalam Mendukung Peningkatan Indeks Literasi Masyarakatâ€™ yang diselenggarakan Perpusnas bekerja sama dengan Universitas Islam Makassar secara virtual pada Rabu (10/3/2021).
Aspek lainnya adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). Pustakawan harus mampu mengkolaborasikan ilmu pengetahuan yang ada di perpustakaan untuk disampaikan kepada rektor dan jajarannya. â€œJadi tugas pustakawan dibutuhkan di seluruh dunia. Karena dia tugasnya mengemas informasi sehingga orang-orang yang sibuk seperti rektor, dosen, dekan, bisa mendapatkan kemasan informasi dari pustakawan kapan dan di mana saja,â€ urainya.
Selain itu, aspek lainnya adalah anggaran, koleksi, pemustaka atau pengunjung, sistem layanan, promosi, indeks kegemaran membaca, indeks literasi, sarana dan prasarana, digitalisasi, transfer knowledge, dan testimoni penerima manfaat.
Terkait indeks kegemaran membaca, Syarif Bando meminta agar perguruan tinggi menargetkan mahasiswanya agar membaca buku dalam sehari di rumah atau di mana saja, tidak hanya saat jam kuliah. Karena ini akan berdampak pada indeks literasi mahasiswa. Dia berharap perguruan tinggi bisa melakukan reformasi sistem pendidikannya agar mengarah kepada bagaimana menghasilkan mahasiswa yang bisa menciptakan barang dan jasa yang mampu dijual dan bersaing di pasar global.
Saat ini, ada 2.057 perpustakaan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, perpustakaan yang terakreditasi sesuai Standar Nasional Perpustakaan sebanyak 392. Direktur Standardisasi dan Akreditasi Perpusnas Supriyanto menyatakan tahun ini, pihaknya menargetkan akreditasi terhadap 1.000 perguruan tinggi di Indonesia. â€œSehingga jumlah perpustakaan PT yang akan diakreditasi mencapai 60-70 persen. Saat ini yang sudah terakreditasi 392 atau baru 19,1 persen,â€ jelasnya.
Padahal, akreditasi perpustakaan perguruan tinggi merupakan unsur penting karena ikut berkontribusi dalam keberhasilan proses belajar mengajar di perguruan tinggi. Akreditasi menjadi syarat pengajuan program studi dan jurusan di perguruan tinggi serta peningkatan status perguruan tinggi dari sekolah tinggi menjadi institut, dan dari institut menjadi universitas.
â€œDan akreditasi ikut berkontribusi untuk akreditasi lembaga PT. Bahwa perpustakaan yang sudah diakreditasi, nanti untuk penilaian akreditasi perguruan tingginya untuk komponen perpustakaan tidak perlu dinilai ulang hanya perlu memperlihatkan sertifikat akreditasi dari Perpusnas,â€ pungkasnya.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Peran Perpustakaan Perguruan Tinggi Menghasilkan Lulusan Berdaya Saing Global

Jakarta&mdash;Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) terus berupaya membangun kolaborasi dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan minat baca dan budaya literasi masyarakat.
 
Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, menyatakan upaya peningkatan literasi dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa membutuhkan kerja sama dan sinergi dengan banyak pihak, salah satunya komunitas dan pegiat literasi. Untuk itu, dibutuhkan strategi dalam mencapai tujuan tersebut yakni mendorong pemanfaatan perpustakaan.
 
Hal ini diungkapkan Kepala Perpusnas dalam&nbsp;Rapat Koordinasi Asosiasi dan Komunitas Literasi se-Jabodetabek Tahun 2022 yang diselenggarakan di Hotel Aryaduta, Jakarta, pada Jumat (16/12/2022).
 
&ldquo;Intinya kita mengambil peran. Siapapun anak bangsa, tugas kita seperti diamanatkan Pembukaan UUD 45 ada empat yang mana salah satunya mencerdaskan kehidupan anak bangsa,&rdquo; urainya.
 
Kepala Perpusnas menegaskan negara harus hadir untuk warga negara yang tidak tersentuh dunia pendidikan. Untuk itu, kehadiran perpustakaan sangat dibutuhkan untuk menjangkau mereka, dengan dukungan komunitas literasi.
 
&ldquo;Ada ilmu di perpustakaan yang semua orang bebas memanfaatkannya. Tugas kita adalah memilih ilmu yang tepat untuk mereka baca,&rdquo; jelasnya.
 
Dia mengutarakan, program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) sangat relevan untuk mendorong peningkatan budaya literasi. Melalui program ini, masyarakat yang mendapatkan pelatihan dari perpustakaan dapat menghasilkan produk atau jasa. Program TPBIS digerakkan oleh Perpusnas dengan dukungan dari Bappenas RI sejak 2018. Program ini merupakan pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan di 34 provinsi di Indonesia.
 
Ke depan, dia berharap cakupan kolaborasi antara Perpusnas dan komunitas literasi mengalami peningkatan. &ldquo;Kita lanjutkan program ini dan progres lebjh besar pada 2023. Sekecil apapun, harus ada yang bisa kita produksi. Karena itu jangan ragu masuk ke UMKM dan kami akan dukung,&rdquo; ujarnya.
 
Sekretaris Utama Perpusnas, Ofy Sofiana, menjelaskan kehadiran komunitas membaca di daerah, apalagi yang jarang ditemukan perpustakaan dan toko buku, ibarat oasis di tengah padang gurun. Koleksi buku yang dapat dibaca, akan memuaskan dahaga anak-anak.
 
&ldquo;Relawan-relawan seperti ini adalah pahlawan literasi. Mereka menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mewujudkan cita-cita menjadi bangsa literat. Sebab yang paling diperlukan adalah tindakan ketimbang narasi-narasi yang dibangun soal kepedulian terhadap minat baca tapi tanpa dibarengi tindakan yang nyata,&rdquo; tukasnya.
 
Dia menegaskan, seluruh pihak harus aktif bergandengan tangan agar siklus ekosistem literasi tetap berjalan pada porosnya. Ibarat rantai, jika salah satu terputus, maka akan sulit untuk menyambungnya.
 
&ldquo;Maka ekosistem literasi ini bukan sekadar tugas satu orang atau satu institusi yang bisa dicapai dalam satu atau dua tahun, melainkan tugas atau kewajiban kita bersama yang harus kita wariskan pada generasi ke generasi, agar kita tidak selamanya menjadi bangsa penonton daripada pemain,&rdquo; tukasnya.
 
Sementara itu, Asisten Deputi Literasi, Inovasi, dan Kreativitas, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Molly Prabawaty, menjelaskan pihaknya mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Budaya literasi merupakan satu dimensi dalam indeks pembangunan kebudayaan.
 
&ldquo;Adapun indikatornya adalah persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik, persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengakses internet, persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat,&rdquo; jelasnya.
 
Dia menambahkan, baseline nilai budaya literasi pada 2019 sebesar 59,11, target 2022 sebesar 65,70 dan 2024 sebesar 71,04. Dia mengakui target 2024 tidaklah mudah. Program pembudayaan literasi sendiri dijalankan oleh banyak kementerian/lembaga, di antaranya Perpusnas, Kemendikbudristek, Kemenag, Kemendagri, Kemendes PDTT, Kemenkominfo, kementerian teknis lain, serta pemda, akademisi, media, dan masyarakat.
 
Pada 2021, Kemenko PMK telah menyusun naskah akademik penyusunan peta jalan pembudayaan literasi. Pihaknya sudah menyurati Kemdikburistek terkait rancangan peraturan presiden pembudayaan literasi agar ditindaklanjuti. Disebutkan bahwa dalam penyusunan peta jalan pembudayaan literasi, pihaknya sudah mengundang 56 kementerian/lembaga untuk membahas bersama.
 
&ldquo;Kami semua sepakat bahwa ini akan menjadi payung hukum untuk pembudayaan literasi dan tentu nanti akan ditindaklanjuti oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Saat ini posisinya sedang dibahas secara paripurna mengenai konsep besar program kegiatan literasi di setiap unit kerja eselon 1 di Kemendikbudristek,&rdquo; urainya.
 
Dia berharap tahun depan perpres terkait pembudayaan literasi sudah disahkan.
 
Reporter: Hanna Meinita
 
Fotografer: Alfian
 
&nbsp;
 
&nbsp;

Kolaborasi Perpusnas dengan Komunitas Literasi

Mbay, Nusa Tenggara Timur - Dalam perhelatan Festival Literasi Nagekeo 2019, Perpustakaan Nasional meresmikan Nagekeo sebagai kabupaten literasi. Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyatakan, hal ini merupakan bentuk dukungan dari Perpusnas kepada Kabupaten Nagekeo yang memiliki visi membangun sumber daya manusia melalui literasi.
â€œKewajiban kami dari Perpustakaan Nasional sebagai pemerintah pusat, mendukung penuh apa yang menjadi esensi keinginan dari bapak bupati karena ini sejalan dengan keinginan dari pemerintah pusat. Kita tahu bahwa Presiden Jokowi sudah mendeklarasikan â€œSDM unggul, Indonesia Majuâ€ dan saya kira ini sangat setuju untuk kita tindaklanjuti,â€ ujar Syarif Bando di sela acara yang digelar di Lapangan Berdikari, Mbay, Nusa Tenggara Timur, pada Senin (30/9/2019).
Festival Literasi Nagekeo 2019 dengan tema â€œMelalui Perpustakaan Membangun Rumah Peradaban Baru di Timur Indonesiaâ€ berlangsung pada 27-30 September 2019. Pada malam puncak festival yang diisi dengan talkshow, para bupati, wakil bupati, ketua DPRD sementara, dan ribuan orang turut hadir memeriahkan acara tersebut.
Wakil Gubernur NTT Josef Nai Soi membacakan Deklarasi NTT Bangkit, NTT Sejahtera yang didampingi bupati dan walikota se-NTT, disaksikan Syarif Bando. Deklarasi berisikan komitmen untuk mendukung literasi dan memanfaatkan perpustakaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT.
Bupati Nagekeo Yohanes Don Bosco Do menyatakan festival literasi yang baru pertama kali ini, digelar untuk mengangkat kekhasan yang dimiliki Nagekeo agar tetap relevan di tengah perubahan dunia. Salah satunya dengan mengangkat kembali kerajinan tembikar Esu Kose yang sudah hilang selama 40 tahun tersebut. Pada malam puncak festival, sebanyak 1.000 wanita dilibatkan dalam Parade Esu Kose.
â€œEsu Kose ini merupakan simbol, ingatan spontan saya, bahwa kita sebetulnya punya sesuatu, kreativitas, kerajinan tangan, kalau yang anyam, tenun, sudah banyak dikenal. Tapi tembikar ini, kebetulan dia mewakili keterampilan, kebudayaan yang sudah hilang 30-40 tahun yang lalu. Jadi kita bangkitkan kembali, dalam sebuah gebrakan massa. Ini sebuah kebangkitan dari masyarakat Nagekeo yang diwakili oleh Komunitas Adat Ndora, Kecamatan Nangaroro. Dan saya berharap tahun yang akan datang, festival literasi ini akan menampilkan juga kreasi-kreasi masyarakat yang sudah lama tinggalkan,â€ jelas Bupati Don.
Wagub Josef mengapresiasi perhelatan akbar yang diselenggarakan Bupati Nagekeo. Menurutnya, festival literasi yang melibatkan kekayaan budaya merupakan bentuk penghormatan kepada Allah (Tuhan), alam, dan leluhur.Â â€œBapak ibu mengenakan pakaian adat, ini bukan hanya kerajinan tangan nenek moyang tapi juga kekayaan intelektual leluhur kita," tuturnya. Wagub Yosef menjelaskan festival literasi merupakan salah satu perwujudan misinya bersama Gubernur NTT Viktor Laiskodat yaitu meningkatkan kualitas SDM. Hal ini bisa diwujudkan melalui literasi dan pemanfaatan perpustakaan. 
â€œLiterasi artinya kita membuat perpustakaan di masing-masing desa supaya seluruh masyarakat bisa membaca,â€ jelasnya.
Dia menjelaskan, semangat yang diusung Undang-Undang Perpustakaan Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan memiliki makna mendalam. â€œSeperti filosofi bahasa Latin bahwa belajar bukan untuk sekolah tapi belajar untuk hidup. Itulah literasi,â€ pungkasnya. 
Pada kesempatan tersebut, Syarif Bando menyerahkan tiga mobil perpustakaan keliling kepada Wagub Josef dengan peruntukan provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Nagekeo, dan Kabupaten Sabu Raijua. Selain itu, Ketua Tim PKK NTT Julie Sutrisno Laiskodat dinobatkan sebagai Bunda Baca NTT.
Reporter: Hanna Meinita/Agus Joko

Perpustakaan Nasional Mendukung Nagekeo sebagai Kabupaten Literasi   

Luwuk, Banggai â€“ Perpustakaan Nasional RI memberikan bantuan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) kepada Pemerintah Kabupaten Banggai yang diserahkan secara simbolis oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando pada acara Sosialisasi Literasi dan Kearsipan Sebagai Sumber Informasi Menuju Banggai Cerdas, Rabu (8/6/2022).
Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan sumber daya alam, tetapi banyak rakyat yang menerima bantuan sosial. Hal tersebut diungkapkan Kepala Perpustakaan Nasional RI dalam paparannya di hadapan kepala OPD se-Kabupaten Banggai. Ia pun mengutip pesan Bung Karno tentang ciri negara jajahan.
â€œCiri negara jajahan adalah bahan bakunya diambil negara lain, setelah jadi, negara itu menjadi pasar,â€ ujar Syarif Bando.
Jika suatu bangsa tidak memiliki kemampuan memproduksi dan terus menerus menjual bahan baku, maka akan menjadi masalah besar. Solusi untuk masalah tersebut, menurut Syarif, sangat sederhana, yaitu menghadirkan buku-buku ilmu terapan. Oleh karena itu, masyarakat harus berbasis ilmu pengetahuan dan membaca adalah cara untuk memperolehnya.
â€œKita harus berbasis ilmu pengetahuan dengan cara membaca,â€ tegas Syarif.
Lebih lanjut ia menambahkan bahwa buku-buku yang ada sekarang berbasis teori yang berasal dari luar negeri. Karenanya kita membutuhkan buku yang sesuai dengan keadaan yang ada di Indonesia, namun sayangnya masih kurang. Sementara itu, di Indonesia lanjut Syarif, satu buku ditunggu oleh 90 orang, padahal menurut standar UNESCO, tiga buku untuk setiap orang.
â€œIndonesia membutuhkan buku untuk mengelola Indonesia,â€ pesannya.
Â 
ReporterÂ  Â  Â  Â  Â  Â  : Eka Cahyani
FotograferÂ Â Â Â Â Â Â Â Â  : Arwan Subakti

Indonesia Butuh Buku untuk Mengelola Indonesia

Jakarta â€“ Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI diamanatkan oleh berbagai regulasi untuk melaksanakan pelestarian dan penyelamatan koleksi naskah kuno yang merupakan khasanah budaya bangsa.
Sebagaimana telah diamanatkan dalam UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, yang diatur dalam mukadimah (poin b); Pasal 6 (ayat a, b, dan c); Pasal 7 (ayat 1) dan Pasal 9 (butir c). Selain itu, di atur dalam UU Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan yang diatur dalam pasal 24 dan 26. Serta dalam UU Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, Perpusnas memiliki kekuatan untuk melakukan pelestarian, penyelamatan warisan budaya bangsa.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Preservasi dan Alih Media Bahan Perpustakaan, Mulatsih Susilorini, pada kegiatan apel pagi yang berlangsung secara virtual melalui aplikasi Zoom, Senin (8/11/2021).
Lebih lanjut, wanita yang akrab dipanggil Rini ini memaparkan bahwa seiring berkembangnya teknologi, proses penyebaran informasi menjadi semakin mudah yakni melalui media internet yang serba digital.
â€œIni merupakan peluang bagi kami Pusat Preservasi untuk meningkatkan lagi kegiatan digitalisasi agar semua koleksi yang ada di Perpustakaan Nasional dapat dimanfaatkan oleh masyarakat melalui aplikasi yang tersedia.â€ paparnya.
Rini juga menjelaskan Perpusnas perlu mengembangkan Grand Design. Karena dibutuhkan perencanaan yang matang untuk melakukan penyelamatan naskah kuno nusantara yang tersebar baik di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang hingga Merauke, maupun yang tersebar di luar negeri. Adapun upaya yang kiranya bisa dilakukan diantaranya pengembalian fisik ataupun salinan digital.
Koleksi naskah kuno dalam bentuk digital akan lebih mudah untuk disebarkan dan dipergunakan oleh masyarakat luas, tanpa khawatir merusak koleksi aslinya. Selain itu, koleksi digital juga akan bertahan lebih lama dan dapat dimanfaatkan untuk generasi mendatang.
Rini menutup arahannya dengan komitmen untuk semakin meningkatkan dan mengembangkan kegiatan preservasi di Perpusnas.
Â 
Reporter: Syifa Azka Layalia

Perpusnas Laksanakan Pelestarian dan Penyelamatan Koleksi Naskah Kuno

Kabupaten Semarang, Jawa Tengah - Sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI terus berikhtiar mewujudkan masyarakat berpengetahuan melalui perpustakaan sebagai benteng terakhir pendidikan yang memberikan edukasi, informasi dan pengetahuan.
Kehadiran perpustakaaan sebagai jantung pendidikan menjadi trigger yang akan menjadi jembatan emas bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
Demikian disampaikan Sekretaris Utama Perpusnas, Ofy Sofiana dalam talkshow Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat (PILM) Kabupaten Semarang pada Kamis, (16/11/2022).
"Dalam manifesto IFLA disebutkan bahwa perpustakaan menjadi bangku terakhir masyarakat. Konsep ini dikembangkan oleh Perpusnas melalui transformasi perpustakaan harus mampu berperan dan berkontribusi dalam pemulihan ekonomi," ungkap Ofy.
Lebih lanjut dijelaskan, sejalan dengan mewujudkan manusia unggul, dipastikan seluruh perpustakaan di indonesia telah mengimplementasikan prinsip-prinsip inklusivitas yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat.
Karenanya perpustakaan baik di tingkat pusat sampai dengan tingkat desa telah berkembang menjadi institusi yang memfasilitasi tempat bagi masyarakat dan para stakeholder untuk dapat berdiskusi, berkolaborasi dan tumbuh.
"Kecerdasan bangsa perlu ditumbuhsuburkan dengan menebar benih kegemaran membaca dan penguatan budaya literasi,&nbsp; sehingga mampu mengantar Indonesia menjadi negara hebat, maju dan sejahtera," jelasnya.
Sebagai bentuk dukungan dalam meningkatkan kegemaran membaca guna mewujudkan SDM unggul, Perpusnas menyerahkan bantuan satu unit mobil perpustakaan keliling kepada Kabupaten Semarang.
Bupati Semarang, Ngesti Nugroho menyampaikan perpustakaan tidak hanya sebagai tempat untuk beraktivitas membaca saja tetapi juga sebagai tempat untuk berkegiatan.
"Perpustakaan tidak hanya sebatas untuk membaca, tetapi didalamnya ada inovasi, edukasi untuk berkarya peningkatan ekonomi terutama dalam peningkatan SDM," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati mengajak masyarakat Kabupaten Semarang untuk meningkatkan literasi. "Jaman sudah digital harus ikuti tren perkembangan saat ini. Kita harus bersama-sama getok tular literasi bisa ditingkatkan," pesannya.
&nbsp;
&nbsp;
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Wara Merdeka

Berita

Dukung Peningkatan Literasi, Perpusnas Serahkan MPK