Salemba, Jakarta&nbsp;&ndash; Keluarga besar Perpustakaan Nasional Republik Indonesia mengadakan halal bihalal Idul Fitri 1438 Hijriyah pada Rabu (4/7) di Auditorium Perpusnas, Jl. Salemba Raya No. 28A, Jakarta. Kegiatan silaturahim antarkaryawan Perpusnas tersebut dihadiri Kepala Perpusnas Muh. Syarif Bando, para pejabat struktural dan fungsional, seluruh staf, serta para purnabakti. Pada halalbihalal ini, hadir Syeikh Fikri Thoriq Alkatiri sebagai penceramah.
Dalam sambutannya, Muh. Syarif Bando menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh pegawai, purnabakti, dan mitra, jika selama memimpin Perpusnas telah melakukan kesalahan. &ldquo;Tentu saja saya memiliki keterbatasan, ketidakmampuan dalam memimpin. Namun saya pastikan, kehadiran saya sebagai Kepala Perpustakaan Nasional tugasnya adalah melayani kita semua. Dan kita sudah sepakat bahwa kehadiran kita adalah untuk kepentingan masyarakat,&rdquo; jelasnya.
Syarif Bando menekankan fungsi dan peran perpustakaan yang dibutuhkan masyarakat. &ldquo;Sejatinya, tidak ada umat manusia yang memandang enteng perpustakaan. Kecuali para pekerja di perpustakaan yang merendahkan diri dan martabatnya karena tidak mampu menghasilkan ide dan gagasan yang sesuai dengan eksistensi perpustakaan yang fungsinya mencerdaskan manusia,&rdquo; urainya.
Karena itu, Syarif Bando berharap seluruh pegawai mengembangkan ide dan gagasan agar menjadikan Perpustakaan Nasional sebagai lembaga rujukan masyarakat. Syarif menjelaskan, untuk mengembangkan Perpusnas, dia memiliki dua hal yang menjadi perhatian. Pertama, melakukan digitalisasi buku bacaan. Kedua, Syarif kembali mengingatkan bahwa budaya baca masyarakat Indonesia sangat tinggi. Kendala yang saat ini dialami masyarakat adalah jumlah buku tidak bisa mengimbangi jumlah penduduk. &ldquo;Budaya baca masyarakat Indonesia tidak rendah. Data terakhir tahun 2017, delapan judul buku ditunggu oleh 120.000 orang. Namun bagaimana bisa membaca, orang di daerah pedalaman, pulau terpencil, di perbatasan, dan di luar Pulau Jawa? Oleh karena itu, tugas kita bersama untuk menekankan bahwa membaca dan menulis itu penting,&rdquo; tuturnya.
Syarif mengajak seluruh pegawai untuk bekerjasama meningkatkan pemerataan minat baca. &ldquo;Mari kita betul-betul bekerja lebih dari yang seharusnya dilakukan, karena itulah yang menjadi esensi lembaga kita,&rdquo; tutupnya.
Benteng Suatu Bangsa Adalah Perpustakaan
Dalam ceramahnya di hadapan seluruh pimpinan dan pegawai Perpusnas, Syeikh&nbsp;Fikri Thoriq Alkatiri menjelaskan pentingnya perpustakaan untuk kemajuan bangsa. Pengasuh program Kecerdasan Spiritual Para Nabi dan Sahabat di salah satu TV swasta ini mengajak seluruh pegawai untuk menjadi teladan dalam mengajak masyarakat agar gemar membaca.
&ldquo;Diawali dengan apa? Kita yang bertugas di perpustakaan ini, ya harus rajin membaca. Kita tidak akan berhasil mengajak masyarakat untuk rajin membaca kalau kitanya, malas membaca. Dakwah dengan perbuatan atau contoh lebih mengena, ketimbang dakwah dengan perkataan. Jadi dakwah kita ada sentuhannya,&rdquo; urainya.
Menurut Fikri, perpustakaan merupakan gudang ilmu bagi suatu bangsa. Dia menilai, suatu bangsa bisa hancur jika gudang ilmu tersebut dimusnahkan. &ldquo;Perpustakaan adalah benteng terbesar suatu negara. Kenapa saya bisa bilang begitu? Saya kasih bukti, kehancuran Al-Andalus (Andalus) diawali dari kehancuran Kordoba. Yang pertama dihancurkan adalah perpustakaan terbesar Andalus yang ada di Kordoba, setelah itu hancur leburlah Andalus. Luar biasa. Suatu bangsa kekuatannya ada di perpustakaannya. Sebegitu besar peran perpustakaan. Dan kita sangat khawatir, jika anak bangsa meremehkan suatu perpustakaan, maka kelemahan suatu bangsa itu terjadi,&rdquo; urainya.
Fikri mengajak seluruh pegawai untuk membiasakan membaca buku. Karena keteladanan akan menjadi rujukan untuk lingkungan, terutama keluarga. &ldquo;Insya Allah kita bisa menjadi orang mensyiarkan budaya baca ini,&rdquo; pungkasnya.
Reporter: Hanna Meinita/Fotografer: Arwan Subakti

Perpustakaan, Benteng Terbesar Suatu Bangsa

Dublin, Irlandiaâ€”International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) menggelar World Library and Information Congress (WLIC) ke-87 pada 26-29 Juli 2022 di Dublin, Irlandia dengan mengusung tema dengan tema â€œInspire, Engage, Enable, Connectâ€.
Dalam perhelatan WLIC 2022 diadakan pertemuan antara Kepala Perpustakaan dunia dalam Conference of Director of National Libraries (CDNL). Agenda ini bertujuan untuk saling mengenalkan para pimpinan perpustakaan dan membahas isu-isu menarik dalam bidang perpustakaan, kepustakawanan, sosial, dan budaya. Sesi ini dibagi dalam beberapa grup, dan para kepala perpustakaan saling bertukar cerita mengenai perpustakaan di negara masing-masing.
Kepala Perpusnas berada satu grup dengan Kepala Library of Congres, Kepala Perpustakaan Prancis, Polandia, dan Serbia Herzegovina. Kepala Perpusnas bertukar cerita tentang keberhasilan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang merupakan upaya penguatan literasi melalui pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan.Â 
Program ini dampaknya telah dirasakan dan dibukukan dengan judul Impact Stories of Library Transformation Based on Social Inclusion. Kisah para penerima manfaat program inilah yang diceritakan kepada peserta satu grup untuk kemudian para kepala perpustakaan kembali menceritakan tentang isu buku yang saat itu dijadikan sebagai materi cerita Kaperpusnas.
â€œSemua peserta diberikan kesempatan untuk menceritakan tentang apa yang dilakukan di negaranya masing-masing. Dalam pencermatan, para kepala perpustakaan mengangkat storytelling tentang pribadi masing-masing. Dan dapat dipastikan, bahwa hanya Indonesia yang menceritakan tentang impact stories dari program perpustakaan berbasis inklusi sosial. Negara-negara yang masuk dalam satu grup memberikan apresiasi yang luar biasa dan menginspirasi atas program-program yang telah dilakukan dan dicapai oleh Perpustakaan Nasional,â€ urainya.
Dalam WLIC 2022, Kepala Perpustakaan Nasional RI didampingi oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Deni Kurniadi dan empat delegasi lain dari Perpusnas serta satu delegasi dari BRIN. WLIC 2022 dihadiri oleh 1.934 peserta yang berasal dari 96 negara dengan sukarelawan lebih dari 200 orang dari beberapa negara anggota IFLA.
Pada tahun ini, kepemimpinan Presiden IFLA, Barbara Lison yang berasal dari Jerman, berakhir. Selanjutnya, IFLA akan dipimpin oleh Vicki McDonald asal Australia untuk masa 2022â€“2023. IFLA WLIC 2023 akan berlangsung di Rotterdam, Belanda.
Tematik WLIC 2022
WLIC ke-87 Tahun 2022 dibagi dalam beberapa sesi untuk menjawab tantangan terkini dunia pustakawan dan perpustakaan. Salah satu isu yang dibahas terkait akses terbuka informasi.
Semakin banyaknya konten dengan akses terbuka membuat pustakawan dihadapkan pada tantangan mengelola akses ke konten. Mereka harus mengelola akses terbuka ini sesuai dengan kebijakan dan filosofi pengembangan koleksi. Bagaimana perpustakaan mengintegrasikan konten dengan akses terbuka yang memenuhi kebutuhan mereka dan dapat mengecualikan konten yang tidak dibutuhkan.
Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) tetap menjadi agenda tahunan yang dibahas dalam setiap perhelatan WLIC. Agenda 2030 PBB dan SDGs, akan mencapai titik tengahnya tahun depan dan nyatanya masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Implementasi di sejumlah perpustakaan pemerintah, relatif telah berjalan dengan baik dan menjanjikan. Namun aksi besar lainnya masih harus dilakukan serta dibutuhkan satu peta jalan perpustakaan untuk memberi arah sebagai implementasi dari program SDGs.
Sementara itu, Bagian Manajemen Asosiasi Perpustakaan IFLA menyoroti dukungan dari berbagai asosiasi perpustakaan di seluruh dunia dalam pengembangan kepemimpinan di bidang perpustakaan dan informasi. Bahasan yang dikembangkan antara lain bagaimana negara atau komunitas mendefinisikan 'kepemimpinan' dan dukungan lahirnya profesional baru yang lebih baik untuk mengambil peran kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi isu yang terus diangkat IFLA agar mampu melahirkan dan menghadirkan leadership di setiap perpustakaan.
Sesi yang tidak kalah menariknya adalah Penerbitan Perpustakaan: Komunikasi Ilmiah yang Inklusif dan Terbuka yang Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB. Sesi ini dirancang untuk menyoroti dampak transformatif nasional dan internasional dari pustakawan yang terlibat dalam kegiatan penerbitan perpustakaan yang mendukung â€œkeyakinan IFLA bahwa orang, komunitas, dan organisasi memerlukan akses yang universal dan setara terhadap informasi, ide, dan karya imajinasi untuk kepentingan sosial, pendidikan, budaya mereka, demokrasi dan kesejahteraan ekonomiâ€ (Rencana Strategis IFLA 2019â€“2024).
Sesi ini bertujuan untuk menghubungkan, memperkuat, dan menumbuhkan komunitas penerbitan perpustakaan IFLA yang dinamis, menyoroti nilai menggabungkan aktivitas penerbitan perpustakaan sebagai keharusan.
Pada Sesi Presiden, Presiden IFLA, Barbara Lison, bergabung dengan presiden terpilih, Vicki McDonald, serta ketua dan perwakilan dari kelompok di dalam dan di luar IFLA untuk mencermati lima tren utama untuk perpustakaan. Tema-tema ini antara lain menggabungkan analog dan virtual, mengatasi ketidaksetaraan dan diskriminasi, mempromosikan keberlanjutan dan pembelajaran seumur hidup, serta mengadvokasi akses digital, dan kesetaraan partisipasi masyarakat.
Reporter/Fotografer: Edi Wiyono
Â

Kepala Perpusnas Sharing Program Transformasi Perpustakaan di Kongres IFLA

Jakarta &ndash; Literasi adalah bagian dari kerja kebudayaan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan, sehingga penting untuk membangun sinergi dan strategi intervensi untuk pembangunan perpustakaan.
Hal tersebut disampaikan Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Kedeputian Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Amich Alhumami pada Sesi Kebijakan di kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Bidang Peprustakaan Tahun 2023 hari kedua, Selasa (7/3/2023).
&ldquo;Literasi itu bagian dari kerja kebudayaan dengan melibatkan komunitas-komunitas kecil di tingkat masyarakat yang kemudian bertindak sebagai vocal point karena mereka berada di ujung terdepan,&rdquo; katanya.
Membangun kehidupan masyarakat dan kebangsaan yang mencerminkan kualitas dari penduduk Indonesia dijelaskan Direktur Amich merupakan bentuk tanggung jawab moral dan etik sebagai penyelenggara pemerintahan negara.
&ldquo;Strategi yang dapat kita tempuh untuk dapat mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus menumbuhkan kesejahteraan yakni melalui peningkatan instrumen perpustakaan,&rdquo; ucapnya.
Dia meyakini perpustakaan bersama dengan pendidikan menjadi bagian dari strategi kebudayaan untuk mewujudkan masyarakat yang tidak hanya melek huruf dan angka, namun juga memiliki kemampuan cognitive skills untuk memahami bahan bacaan hingga menghasilkan keterampilan atau inovasi baru.
&ldquo;Kita ingin mengonfirmasi juga bahwa ada kaitan antara literasi untuk penguatan produktivitas ekonomi,&rdquo; ungkapnya.
Lebih lanjut, Direktur Amich menjelaskan, literasi dipahami sebagai kunci untuk meningkatkan produktivitas ekonomi melalui ragam kegiatan produktif di tingkat individu, maupun di tingkat rumah tangga secara keseluruhan. &nbsp;&nbsp;
Di akhir paparan, dia menekankan 4 (empat) hal yang perlu menjadi perhatian. Pertama, kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial diharapkan dapat mengubah cara pikir dan cara kerja perpustakaan dalam memberikan pelayanan masyarakat.
Kedua, perpustakaan perlu dioptimalkan sebagai media peningkatan indeks budaya literasi dan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, penguatan komitmen Kepala Daerah dan Kepala OPD penanggung jawab pelaksanaan kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.
Keempat, penguatan literasi dengan swasta, komunitas perguruan tinggi, dan OPD terkait agar pelaksanaan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial semakin optimal.
Reporter: Basma Sartika
 Fotografer: Prakas Agrestian

Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2023: Literasi sebagai Kerja Kebudayaan, Siapkan Investasi SDM Unggul

Salemba, Jakarta â€“ Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) menerima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dalam kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian sebagai Badan Publik yang cukup informatif dengan perolehan nilai 75,74 poin. Ini merupakan penghargaan pertama yang diterima oleh Perpusnas.
Kepala Biro Hukum Organisasi Kerjasama dan Humas, Sri Marganingsih mengatakan, penghargaan ini sebagai bentuk komitmen Perpustakaan Nasional untuk menyelenggarakan pengelolaan Badan Publik yang transparan dan akuntabel.
â€œHadirnya PPID di Perpustakaan Nasional sebagai implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dengan memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat secara transparan dan akuntabelâ€, tuturnya usai mengikuti acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik secara daring, Rabu (25/11).
Sri Marganingsih pun mendorong agar Pejabat Publik Informasi dan Dokumentasi (PPID) Perpustakaan Nasional dapat meningkatkan predikatnya di tahun mendatang. â€œJangan puas dengan predikat cukup informatif, tetapi kami berharap dapat mencapai predikat informatif,â€ harapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Presiden RI Maâ€™ruf Amin mendorong Badan Publik yang masih berpredikat cukup informatif untuk terus melakukan akselerasi dan perbaikan keterbukaan informasi publik dengan mengaplikasikan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, inovasi serta partisipasi ke dalam setiap aspek pelayanan informasi kepada publik.
â€œDengan adanya keterbukaan informasi publik diharapkan masyarakat dapat semakin aktif terlibat dalam proses pembuatan kebijakan publik mulai dari tahap perencanaan, implementasi, pemantauan hingga evaluasi kebijakan. Hal ini penting untuk mewujudkan kebijakan publik yang tepat sasaran dan relevan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,â€ tuturnya.
Saat ini kita berada dalam era revolusi industri 4.0 dimana transformasi digital menjadi keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Hal ini perlu direspon secara bijak oleh seluruh Badan Publik dengan memberikan pelayanan yang inovatif, adaptif dan solutifÂ  untuk masyarakat. Selain itu, arus informasi yang bergulir begitu cepat seringkali tanpa ada proses filterisasi, tidak menutup kemungkinan adanya arus informasi yang tidak benar untuk menyesatkan masyarakat yang dikenal dengan istilah kesalahan informasi.
â€œSaya meminta Badan Publik melalui PPID dapat memaksimalkan penggunaan seluruh kanal untuk penyebaran informasi publik yang benar, melindungi masyarakat dari sebaran disinformasi, misinformasi dan malinformasi sekaligus membendung arus hoaks yang berkembang,â€pesannya.
Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana menyampaikan masih diperlukan dorongan yang lebih besar untuk menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Penganugerahan ini bukanlah suatu yang dimaknai sebagai kontestasi antar badan publik, tetapi harus dimaknai sebagai tolak ukur implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia.
â€œKomisi Informasi akan lebih menggelorakan budaya keterbukaan informasi publik melalui komitmen dan dukungan yang kuat dari pemerintah,â€ ungkapnya.
Reportase : Wara Merdeka

Perpustakaan Nasional Raih Predikat Cukup Informatif

Jakarta -&nbsp;Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menjadi Anggota JDIHN Terbaik IV untuk Kategori Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) pada JDIHN Awards Tahun 2022.
Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Infomasi Hukum Nasional (JDIHN) didasarkan pada Peraturan Presiden RI Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Sebagai Pusat JDIHN, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) memiliki tugas untuk melakukan koordinasi, pembinaan, dan evaluasi terhadap para Anggota JDIHN.
Penyelenggaraan kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi dan membangun kerja sama yang efektif antara Pusat dan Anggota JDIHN, dan antar sesama Anggota JDIHN baik di tingkat pusat maupun di daerah untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum dalam sebuh sistem dan basis data nasional terintegrasi.
Sekretaris Utama Perpusnas, Ofy Sofiana, mengucap rasa syukur dan berterima kasih kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui BPHN yang telah memberikan apresiasi kepada Perpusnas sebagai Anggota JDIHN Terbaik untuk Kategori LPNK secara berturut-turut (2021 dan 2022).
&ldquo;Pencapaian ini akan menjadi motivasi dan amunisi untuk meningkatkan pengelolaan JDIH di lingkungan Perpusnas lebih baik lagi,&rdquo; ujar Ofy.
Perpusnas berkomitmen melakukan pengelolaan JDIH secara optimal. Adapun upaya yang telah dilakukan diantaranya penambahan dokumen hukum berupa buku dan artikel hukum sejumlah 32416. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan literasi bidang hukum untuk seluruh masyarakat.
Adapun inovasi ke depan yang telah Perpusnas rencanakan yaitu pengembangan JDIH berbasis ios dan android, penyempurnaan SISKA (sistem informasi penyusunan peraturan dan keputusan), dan storage evidence IKK dan IRH di lingkungan Perpusnas.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly, memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh anggota JDIHN dari berbagai institusi, baik dari pusat maupun daerah atas kerja sama dan sinergitas yang tetap terjalin dan semakin baik dengan Kemenkumham dalam rangka percepatan Reformasi Birokrasi (RB) yang lebih berorientasi pada hasil dan sekaligus berinovasi mengembangkan pelayanan publik di bidang hukum dalam rangka penguatan perlindungan hukum sebagai jaminan negara atas rasa aman dan keadilan bagi masyarakat.
&ldquo;Peran JDIHN sebagai bentuk layanan publik dalam mendokumentasikan dan sekaligus penyebaran informasi hukum menjadi semakin&nbsp;urgent, sehingga JDIHN perlu diprioritaskan eksistensinya,&rdquo; ucapnya.
Semakin lengkapnya jumlah Anggota JDIHN yang terintegrasi dengan Portal JDIHN.go.id memiliki korelasi yang signifikan dengan penambahan koleksi dokumen hukum, baik dari jenis maupun jumlah dokumen hukum.&nbsp;Hyper regulation&nbsp;yang terjadi seyogyanya diharapkan dapat teridentifikasi dengan basis data dokumen hukum tersebut.
&ldquo;Tema Menyongsong Satu Data Dokumen Hukum Indonesia melalui JDIHN menurut saya sangat relevan dengan arah kebijakan pemerintah saat ini dalam mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pelayanan public di bidang hukum,&rdquo; tambah Yasonna.
Pada 2022, sebanyak 56 institusi mendapatkan penghargaan dengan rincian 5 institusi untuk Kategori Kementerian, 4 institusi untuk Kategori Lembaga Negara, 5 institusi untuk Kategori LPNK, 3 institusi untuk Kategori LNS, 5 institusi untuk Kategori Provinsi, 10 institusi untuk Kategori Kabupaten, 5 institusi untuk Kategori Kota, 2 institusi untuk Kategori Sekretariat DPRD Provinsi, 3 institusi untuk Kategori Sekretariat DPRD Kabupaten, 2 institusi untuk Kategori Sekretariat DPRD Kota, 3 institusi untuk Kategori Perpustakaan Hukum, 1 institusi untuk Kategori Anggota JDIHN&nbsp;Best of The Best&nbsp;Tahun 2022, 3 institusi untuk Kategori Unit Eselon I Kemenkumham, dan 5 institusi untuk Kategori Kantor Wilayah Kemenkumham.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Humas BPHN Kemenkumham

Jakarta - The National Library (Perpusnas) of the Republic of Indonesia became the IV Best JDIHN Member for the Category of Non-Ministerial Government Institutions (LPNK) at the 2022 JDIHN Awards.
Management of the National Legal Documentation and Information Network (JDIHN) is based on RI Presidential Regulation Number 33 of 2012 concerning the National Legal Documentation and Information Network. As the JDIHN Center, the National Legal Development Agency (BPHN) has the task of coordinating, coaching, and evaluating JDIHN Members.
The implementation of this activity is intended to improve coordination and build effective cooperation between the Center and JDIHN Members, and among fellow JDIHN Members both at the central and regional levels to manage legal documentation and information in an integrated national system and database.
Main Secretary of National Library, Ofy Sofiana, expressed her gratitude and gratitude to the Ministry of Law and Human Rights (Kemenkumham) through BPHN for giving appreciation to National Library as the Best JDIHN Member for the LPNK Category consecutively (2021 and 2022).
"This achievement will be motivation and ammunition to improve the management of JDIH within the National Library of Indonesia," said Ofy.
National Library is committed to optimally managing JDIH. The efforts that have been made include adding legal documents in the form of books and legal articles totaling 32416. This was done in the context of increasing legal literacy for the entire community.
The future innovations that National Library has planned are the development of iOS and Android-based JDIH, improvement of SISKA (information system for drafting regulations and decisions), and IKK and IRH storage evidence within National Library of Indonesia.
The Minister of Law and Human Rights, Yasonna H. Laoly, gave high appreciation to all JDIHN members from various institutions, both from the center and the regions for the ongoing and improving cooperation and synergy with the Ministry of Law and Human Rights in the framework of accelerating Bureaucratic Reform (RB). which is more result-oriented and at the same time innovates to develop public services in the field of law in order to strengthen legal protection as the state's guarantee of a sense of security and justice for the people.
"The role of JDIHN as a form of public service in documenting and at the same time disseminating legal information is becoming increasingly urgent, so JDIHN needs to prioritize its existence," he said.
The more complete the number of JDIHN Members integrated with the JDIHN.go.id Portal has a significant correlation with the addition of legal document collections, both in terms of type and number of legal documents. Hyper regulation that occurs should be expected to be identified with the legal document database.
"In my opinion, the theme of Welcoming One Indonesian Legal Document Data through JDIHN is very relevant to the current direction of government policy in optimizing the utilization of information technology and public service communications in the field of law," added Yasonna.
In 2022, 56 institutions will receive awards with details of 5 institutions for the Ministry Category, 4 institutions for the State Institution Category, 5 institutions for the LPNK Category, 3 institutions for the LNS Category, 5 institutions for the Province Category, 10 institutions for the Regency Category, 5 institutions for City Category, 2 institutions for the Provincial DPRD Secretariat Category, 3 institutions for the Regency DPRD Secretariat Category, 2 institutions for the City DPRD Secretariat Category, 3 institutions for the Law Library Category, 1 institution for the 2022 Best of the Best JDIHN Member Category, 3 institutions for Kemenkumham Echelon I Unit Category, and 5 institutions for the Kemenkumham Regional Office Category.
&nbsp;
Reporter: Basma Sartika
Photographer: Public Relations of BPHN Kemenkumham

Perpusnas Raih Penghargaan dalam JDIHN Awards Tahun 2022

Jepara, Jawa Tengah -&nbsp; Pemilihan Jepara sebagai lokasi penyelenggaraan Perpusnas Writers Festival (PWF) tahun ini tidak terlepas dari keterkaitan erat dengan R.A. Kartini, tokoh emansipasi perempuan yang lahir di kota ini.&nbsp;
Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) Joko Santoso dalam sambutannya, Kartini memahami literasi sebagai kekuatan yang mendorong perubahan sosial.
&ldquo;Penulisan bagi Kartini adalah bentuk perlawanan intelektual yang damai, Kartini menyuarakan gagasannya tentang pendidikan, emansipasi perempuan, dan kebebasan berpikir,&rdquo; ujarnya dalam pembukaan PWF 2024 di Pendopo Kartini, Jepara, Kamis (17/10/2024).&nbsp;
Joko menjelaskan bahwa menulis untuk perubahan bermakna menggunakan tulisan sebagai alat untuk memengaruhi, menginspirasi, dan menggerakkan orang lain menuju perubahan sosial, budaya, atau individu.&nbsp;
&ldquo;Tulisan memiliki kekuatan untuk membentuk opini, meningkatkan kesadaran, dan mendorong tindakan,&rdquo; tambahnya.&nbsp;
Ia berharap festival ini menjadi wadah bagi para penulis muda, termasuk penulis lokal di Jepara, untuk berkontribusi dalam mengembangkan literasi Indonesia. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;
&ldquo;Dengan menghadirkan berbagai narasumber yang telah menorehkan karya-karya terbaiknya, festival ini juga mendukung misi Perpusnas untuk membangun masyarakat yang lebih berpengetahuan,&rdquo; jelasnya.&nbsp;
Di sela rangkaian acara, Sekretaris Utama Perpusnas Joko Santoso secara simbolis menyerahkan bantuan motor perpustakaan keliling kepada Plt. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Jepara Hadi Sarwoko. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat Jepara terhadap bahan bacaan dan mendorong peningkatan minat baca di berbagai wilayah, terutama di daerah yang sulit dijangkau di Jepara.
Acara ini diinisiasi oleh Perpusnas Press sebagai ajang pertemuan antara penulis, pembaca, pegiat literasi, serta ekosistem penulisan untuk menciptakan karya-karya yang bermakna.
Sementara itu, Pj Bupati Jepara Edy Supriyanta menyampaikan terima kasih atas terpilihnya Jepara sebagai tuan rumah PWF 2024.&nbsp;
&ldquo;Kami selaku tuan rumah, berterima kasih telah diberikan kepercayaan untuk mengadakan acara sebesar ini. Karena Jepara adalah kota kecil di ujung Jawa Tengah. Nah sekarang ini Jepara ini sudah mulai berkembang,&rdquo; tuturnya dalam membuka festival ini.&nbsp;
Lebih lanjut, Edy mengungkapkan tantangan literasi di Jepara yang masih perlu peningkatan. Berdasarkan data Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), Jepara berada di angka 54,2 atau dalam kategori sedang.&nbsp;
&ldquo;Sementara itu, tingkat kegemaran membaca masyarakat juga berada di kategori sedang, yakni 72,5 sehingga masih perlu peningkatan," terangnya.
Edy Supriyanta juga mempromosikan destinasi wisata andalan Jepara, Karimunjawa, yang hanya berjarak 2,5 jam perjalanan dengan kapal dari Jepara.&nbsp;
"Kami menunggu kedatangan Bapak dan Ibu di Karimunjawa. Tempatnya indah, hotelnya bagus-bagus, dan tiketnya cukup murah," pungkasnya.
PWF 2024 yang berlangsung hingga 21 Oktober menampilkan berbagai kegiatan menarik, termasuk Gelar Wicara Penulisan, Peluncuran dan Bedah Buku, Lokakarya Penulisan, Pemutaran Film Pendek, Musikalisasi Puisi, Dramatic Reading, hingga Field Trip dan residensi penulisan ke Karimunjawa.
Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan Humas Perpusnas Sri Marganingsih menyoroti bahwa target kegiatan berupa 750 peserta aktif dan 1.000 pengunjung,
&ldquo;PWF ini diharapkan bisa memotivasi lebih banyak orang untuk menggeluti dan mencintai dunia kepenulisan dan literasi,&rdquo; harapnya.
Melalui kolaborasi dengan berbagai media, Sri juga memproyeksikan acara ini menjangkau lebih dari 100.000 orang yang terpapar informasi PWF, baik melalui media sosial Perpusnas, Pemkab Jepara, Forum Taman Bacaan Masyarakat (TBM), maupun mitra media lainnya​.&nbsp;
Pegiat literasi Maman Suherman sebagai pengisi gelar wicara di hari pertama menyatakan bahwa PWF sejatinya merayakan kecakapan hidup, mengajak semua unsur yang ada di masyarakat untuk terus meningkatkan kegemaran budaya membaca.
&ldquo;Susunan acara di PWF ini mengajak kepada hal-hal tersebut. Jangan sekadar membaca dan menulis, tapi bagaimana untuk berdaya dan saling memberdayakan,&rdquo; pesannya.
PWF telah menjadi kegiatan tahunan yang terus berkembang sejak pertama kali diadakan pada tahun 2021 di Jakarta. Tahun 2022 masih berlangsung di Jakarta dan pada tahun 2023 festival ini berpindah ke Kota Bandung. Dengan tema yang berbeda setiap tahun, pada tahun 2024, Jepara dipilih sebagai tuan rumah, menghadirkan tema yang sejalan dengan warisan literasi R.A. Kartini.
&nbsp;
Reporter: Alditta Khoirun Nisa&nbsp; 
Dokumentasi: Andri / Prakas

Perpusnas Writers Festival 2024: Menginspirasi Lewat Tulisan di Bumi Kartini

Kabupaten Semarang, Jawa Tengah - Sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI terus berikhtiar mewujudkan masyarakat berpengetahuan melalui perpustakaan sebagai benteng terakhir pendidikan yang memberikan edukasi, informasi dan pengetahuan.
Kehadiran perpustakaaan sebagai jantung pendidikan menjadi trigger yang akan menjadi jembatan emas bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
Demikian disampaikan Sekretaris Utama Perpusnas, Ofy Sofiana dalam talkshow Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat (PILM) Kabupaten Semarang pada Kamis, (16/11/2022).
"Dalam manifesto IFLA disebutkan bahwa perpustakaan menjadi bangku terakhir masyarakat. Konsep ini dikembangkan oleh Perpusnas melalui transformasi perpustakaan harus mampu berperan dan berkontribusi dalam pemulihan ekonomi," ungkap Ofy.
Lebih lanjut dijelaskan, sejalan dengan mewujudkan manusia unggul, dipastikan seluruh perpustakaan di indonesia telah mengimplementasikan prinsip-prinsip inklusivitas yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat.
Karenanya perpustakaan baik di tingkat pusat sampai dengan tingkat desa telah berkembang menjadi institusi yang memfasilitasi tempat bagi masyarakat dan para stakeholder untuk dapat berdiskusi, berkolaborasi dan tumbuh.
"Kecerdasan bangsa perlu ditumbuhsuburkan dengan menebar benih kegemaran membaca dan penguatan budaya literasi,&nbsp; sehingga mampu mengantar Indonesia menjadi negara hebat, maju dan sejahtera," jelasnya.
Sebagai bentuk dukungan dalam meningkatkan kegemaran membaca guna mewujudkan SDM unggul, Perpusnas menyerahkan bantuan satu unit mobil perpustakaan keliling kepada Kabupaten Semarang.
Bupati Semarang, Ngesti Nugroho menyampaikan perpustakaan tidak hanya sebagai tempat untuk beraktivitas membaca saja tetapi juga sebagai tempat untuk berkegiatan.
"Perpustakaan tidak hanya sebatas untuk membaca, tetapi didalamnya ada inovasi, edukasi untuk berkarya peningkatan ekonomi terutama dalam peningkatan SDM," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati mengajak masyarakat Kabupaten Semarang untuk meningkatkan literasi. "Jaman sudah digital harus ikuti tren perkembangan saat ini. Kita harus bersama-sama getok tular literasi bisa ditingkatkan," pesannya.
&nbsp;
&nbsp;
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Wara Merdeka

Berita

Dukung Peningkatan Literasi, Perpusnas Serahkan MPK