Kepala Perpusnas: Masalah Literasi Indonesia Perlu Dilihat Secara Utuh

Jakarta - Humas Perpusnas. Keterbatasan akses terhadap buku yang sesuai dengan kebutuhan pembaca dinilai turut menjadi persoalan dalam pengembangan budaya baca di Indonesia. Minat masyarakat untuk membaca tidak serta-merta dapat tumbuh apabila bahan bacaan yang sesuai tidak tersedia.

 

Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) E. Aminudin Aziz mengatakan, persoalan tersebut perlu dilihat secara lebih utuh. Ia menyinggung, jangan hanya menganggap rendahnya minat baca sebagai akar persoalan literasi.

 

“Yang rendah itu bukan minat bacanya, tetapi ketiadaan sumber-sumber bacaan yang sesuai dengan minat baca orang itu,” ujarnya dalam Seminar Sinergi Bersama: Menguatkan Peran Perpustakaan dan Penerbit sebagai Motor Literasi Nasional. Seminar tersebut digelar dalam rangka Indonesia International Book Fair 2026, Rabu (30/9/2026).

 

Menurutnya, masyarakat pada dasarnya memiliki keinginan untuk membaca. Persoalannya, keinginan tersebut tidak selalu didukung ketersediaan bahan bacaan yang sesuai dengan minat mereka.

 

Perpusnas melalui penyediaan bahan bacaan di berbagai daerah memberikan program bantuan bahan bacaan yang akan kembali dilaksanakan pada tahun 2027. “Kita baru bisa menggarap 20.000, berarti masih ada tunggakan 63.000 desa, kelurahan, dan sekian ribu TBM. Oleh karena itu, tahun depan kita akan berikan lagi 10.000 lokus,” ujarnya.

 

Perpusnas juga menyiapkan pelatihan bagi pengelola perpustakaan dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM). Hal itu dilakukan agar koleksi dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal melalui Relawan Literasi Masyarakat (RELIMA) dan KKN Tematik Literasi. Mahasiswa serta pegiat literasi dilibatkan untuk mendampingi masyarakat di lokasi penerima buku.

 

General Manager Foreword Library Olive Hateem mengatakan, perpustakaan juga memiliki peran penting dalam mempertemukan buku dengan pembacanya. Menurutnya, penerbit dapat memiliki banyak buku berkualitas, tetapi buku tersebut belum tentu bertemu dengan pembaca yang tepat.

 

“Bagaimana caranya minat bacanya mau tinggi kalau aksesnya masih kurang, kalau ada akses yang berkualitas, mungkin minat bacanya bisa naik. Jadi saya rasa sekarang adalah saat yang tepat untuk mengembalikan perpustakaan menjadi sesuatu yang bisa didatangi,” ujarnya.

 

Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), Arys Hilman Nugraha menyoroti pentingnya mengubah orientasi pengadaan buku menuju penyediaan buku yang berkualitas, menarik, dan sesuai dengan minat masyarakat. Banyaknya buku, menurutnya, tidak akan berdampak optimal terhadap budaya baca apabila koleksi yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan pembaca.

 

Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa pembangunan budaya baca membutuhkan ketersediaan buku, relevansi koleksi, akses, pengelolaan, dan pendampingan. Karena itu, kolaborasi Perpusnas, penerbit, perpustakaan, komunitas literasi, dan masyarakat diperlukan agar buku yang tersedia benar-benar sampai kepada pembacanya.

 

“Kita membangun ekosistem ini bersama-sama,” pungkas Aminudin. *** (SA/Ed:DRS/Dok:ATK)