Salemba, Jakartaâ€”Pentingnya literasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sduah banyak disadari oleh para pemimpin daerah. Mereka kini berlomba-lomba menggalakkan aneka program dukungan maupun penguatan literasi di daerahnya. Salah satunya seperti yang dilakukan Kabupaten Lampung Barat, yakni dengan mencanangkan Lampung Barat sebagai Kabupaten Literasi.
Hal ini disampaikan Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus saat melakukan kunjungan kerja ke Perpustakaan Nasional dan diterima langsung oleh Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando, Kamis, (25/4). Pada kesempatan tersebut Bupati Parosil meminta kesediaan Kepala Perpusnas untuk hadir ikut mencanangkan Lampung Barat sebagai Kabupatan Literasi pad atanggal 2 Mei mendatang. Â 
Keseriusan Pemkab Lampung Barat sebagai Kabupaten Literasi dibuktikan dengan menggiatkan pendirian pojok baca di 131 desa di Lampung Barat. Pojok baca yang didirikan adalah berupa gardu yang berfungsi sebagai wadah minat baca masyarakat desa. â€œProgram kerja ini sudah kami laksanakan bertahap sejak 2017,â€ terang Parosil. Selain pembangunan gardu baca, pihaknya, aku Bupati juga telah membenahi sarana dan prasarana bangunan perpustakaan di kabupaten agar representatif.
Kepala Perpusnas mengapresiasi niat dan upaya Kabupaten Lampung Barat mencanangkan daerahnya sebagai Kabupaten Literasi. Kepala Perpusnas mengatakan bahwa semangat menaikkan kualitas literasi dapat berujung pada kesejahteraan masyarakat. â€œMasyarakat tidak hanya diajari pentingnya membaca tapi juga dilatih untuk mengerti segala maksud isi pesan maupun informasi yang terkandung dalam setiap bahan bacaan,â€ ujar Muhammad Syarif.
Seiring jaman, Kepala Perpusnas juga menerangkan bahwa paradigma perpustakaan sudah berubah. Bukan lagi sekedar tumpukan buku yang diterima, diolah, diklasifikasikan, dikatalogisasi hingga akhirnya berdebu dan membusuk tapi nihil manfaat bagi masyarakat. Pustakawan yang bertugas di perpustakaan harus mampu menjadi jembatan pengetahuan dari semua koleksi yang tersedia. â€œKami menyebutnya sebagai proses knowledge mobilizationâ€.
Pemerintah Lampung Barat menurut Kepala Perpusnas juga harus menyadari bahwa tuntutan jaman tidak lagi mengharuskan masyarakat dijejali dengan buku-buku teks tapi juga harus disediakan berbagai macam buku-buku yang berisi ilmu terapan, keterampilan, seperti budi daya ternak lele, olahan kerajinan hasil perkebunan atau kreasi tangan yang bisa dijadikan sebagai sumber pendapatan baru masyarakat.
Kabupaten Lampung Barat memiliki 15 kecamatan dengan 131 desa dan 5 kelurahan. Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu daerah pemekaran yang masih memerlukan keseriusan pembangunan. Sebagian alam kabupaten Lampung Barat difungsikan sebagai pertanian dan hutan lindung. Mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani kopi yang masih tradisional (perorangan). Pemkab Lampung Barat menginginkan sumber daya masyarakatnya meningkat. Alokasi dana desa (ADD) yang diterima oleh pemerintah dimanfaatkan Pemkab untuk mendirikan gardu baca di setiap desa agar masyarakat terus mendapatkan informasi maupun ilmu pengetahuan yang berkualitas yang berujung pada meningkatnya kesejahteraan dan taraf hidup. Â Â Â 
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Â 
Â 
Â 
Â

Kunker Bupati Lampung Barat  : Benahi SDM Masyarakat Dengan Peningkatan Literasi

Salemba, Jakarta-Sebagai wujud komitmen untuk meningkatkan literasi, Pemerintah Kabupaten Serang melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berupaya memperkuat infrastuktur literasi. Salah satunya melalui pembangunan gedung layanan perpustakaan.
Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengakui bahwa peningkatan literasi adalah kunci untuk membawa masyarakat menuju asa depan yang lebih maju.
"Jika literasi tinggi maka masyarakat akan maju," ujarnya dalam Audiensi yang diterima Sekretaris Utama (Sestama) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Joko Santoso, di Ruang Sidang Pimpinan, Senin (15/7/2024).
Dia mengatakan Kabupaten Serang tengah mengajukan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2025 untuk pembangunan Gedung perpustakaan. Dijelaskan bahwa konsep Gedung perpustakaan yang diusung yakni perpustakaan rekreatif dan edukatif.
"Konsep ini untuk menarik minat muda datang ke perpustakaan, sehingga perpustakaan harus menyediakan lingkungan yang menarik dan relevan bagi mereka," tambahnya.
Sementara itu, Sestama Joko Santoso menyampaikan saat ini perpustakaan menjadi pusat pengetahuan yang tidak lagi eksklusif tetapi inklusif, terbuka untuk semua lapisan masyarakat.
"Perpustakaan harus menjadi tempat yang inklusif bagi siapa pun yang ingin mengakses informasi dan pengetahuan," katanya.
Dalam pembangunan gedung perpustakaan baru, lanjutnya, agar bangunan didesain ramah lingkungan dan mempertimbangkan aksesbilitas bagi semua termasuk kaum disabilitas.
"Konsepnya harus dapat mengintegrasikan fungsi literasi dengan fasilitas seperti cafe, ruang pertemuan, dan ruang terbuka," lanjutnya.
Lebih lanjut, Sestama mengatakan selain DAK Fisik saat ini ada pula program DAK Non Fisik, yang digunakan untuk kegiatan penguatan budaya baca dan literasi. Misalnya, dengan menyelenggarakan festival literasi.
"Di era digital saat ini, di mana hoaks banyak menyebar, pustakawan harus bekerja keras untuk menyediakan informasi yang akurat dan terpercaya," tambahnya.
Selain itu, dia memaparkan Perpusnas memiliki program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) yang sukses karena program tersebut langsung mengena ke masyarakat.&nbsp;
"Tahun ini untuk penguatan literasi kami akan membagikan bantuan 1.000 buku. Di Kabupaten Serang ada sekitar 27 desa yang akan mendapat bantuan. Tidak hanya buku, kami pun membekali&nbsp; &nbsp;tenaga pengelola perpustakaan melalui pelatihan," paparnya.
&nbsp;
Reporter : Wara Merdeka
Dokumentasi : Aji Anwar / Deni
&nbsp;
&nbsp;

Tingkatkan Literasi Melalui Pembangunan Perpustakaan 

Salemba, Jakarta - Anggota DPRD Kota Banjarmasin dan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Banjarmasin mengunjungi Perpustakaan Nasional RI untuk mengembangkan layanan perpustakaan dan minat baca. Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Banjarmasin Bambang Yanto P menyatakan ada empat hal yang menjadi kendala di daerahnya terkait perpustakaan dan minat baca yaitu kekurangan sumber daya manusia (SDM) di bidang perpustakaan, bangunan perpustakaan yang tidak representatif, koleksi buku yang minim, dan rendahnya minat baca warga Kota Banjarmasin.
â€œKami meminta masukan dari Perpusnas untuk kendala-kendala tadi. Karena saya yakin, dengan membaca, masyarakat bisa pintar,â€ jelas Bambang dalam pertemuan DPRD Kota Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Nasional yang dilakukan di Gedung Heritage Perpusnas, Jalan Salemba Raya, Jakarta, pada Jumat (6/4).
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengapresiasi anggota DPRD Kota Banjarmasin yang berkomitmen untuk mengembangkan perpustakaan dan minat baca. Menurutnya, semua pihak harus bekerja sama mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.Â 
Untuk SDM pengelola perpustakaan, Syarif Bando menyarankan agar menyelenggarakan inpassing pustakawan. Selain itu, pemerintah kota juga bisa mengajukan formasi pegawai baru dan memberikan diklat pustakawan untuk pegawai pemerintah.
Mengenai minat baca yang rendah, Syarif Bando menepis anggapan itu dan menekankan permasalahannya ada pada ketersediaan buku. â€œTidak ada itu minat baca rendah. Karena di Pustaka Bergerak yang tersebar di banyak daerah, buku itu menjadi rebutan anak-anak. Mereka sampai antre untuk mendapatkan buku,â€ ujarnya.
Untuk permasalahan minimnya koleksi buku, Syarif meminta agar DPRD membuat kebijakan yang memastikan koleksi yang ada di perpustakaan mengandung konten lokal dan ilmu terapan. â€œHarus ada buku budaya mengenai Banjarmasin. Karena siapa yang bisa membuat buku mengenai Banjarmasin kecuali orang Banjarmasin? Masa mesti menunggu orang di daerah lain,â€ ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Banjarmasin, Ahmad Husaini, menyampaikan kendala terkait gedung layanan perpustakaan dan arsip. Dalam pertemuan tersebut, Ahmad menyatakan bahwa pada 2014 dan 2015, pembangunan gedung layanan perpustakaan urung terlaksana karena terbentur moratorium pembangunan kantor pemerintahan dan kurang menguasai teknik pembangunan. Saat ini, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Banjarmasin berencana membeli rumah toko sebagai gedung perpustakaan dan arsip.
Merespons hal ini, Syarif Bando menyatakan siap membantu Dinas Perpustakaan Kota Banjarmasin membangun gedung layanan perpustakaan. â€œKami bisa kirimkan tim ke sana, bagaimana agar tim di sana mengkomunikasikan ke unit-unit teknis lain untuk membangun gedung. Betapapun kita tidak ada komando, tapi kita bisa berkoordinasi. Karena kami harus membina perpustakaan di kabupaten/kota, provinsi,â€ jelas Syarif.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Banjarmasin Ananda menegaskan komitmennya membangun perpustakaan yang didukung teknologi informasi dan interior yang mutakhir. Menurutnya, perpustakaan harus menjadi rumah bagi generasi muda untuk meningkatkan kualitas dan daya saing. â€œJadi daripada remaja-remaja itu melakukan hal yang tidak bermanfaat, lebih baik kita tanamkan kepada mereka bagaimana cinta perpustakaan,â€ jelas wanita yang sudah dua kali terpilih menjadi anggota dewan tersebut.
Reportase: Hanna Meinita

DPRD Kota Banjarmasin Berkomitmen Kembangkan Perpustakaan

Jakarta, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI mengajak penerbit dan produsen karya rekam untukÂ  menyerahkan karyanya baik cetak maupun rekam ke perpustakaan.
Seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (SS KCKR), tiap penerbit wajib menyerahkan dua eksemplar dari setiap judul Karya cetak kepada perpustakaan Nasional dan satu eksemplar kepada perpustakaan Provinsi tempat domisili penerbit.
Diatur juga bahwa setiap Produsen Karya Rekam yang memublikasikan Karya Rekam wajib menyerahkan satu salinan rekaman dari setiap judul Karya Rekam kepada Perpustakaan Nasional dan satu salinan kepada Perpustakaan Provinsi tempat domisili Produsen Karya Rekam.
Direktur Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Perpusnas Emyati Tangke Lembang mengatakan, meskipun penghimpunan KCKR pada tahun 2020 telah melebihi target Perpusnas yakni sejumlah 420.000 eksemplar. Namun tingkat kepatuhan para pelaksana serah masih belum pada level ideal, yakni berada di angka 39,1 persen.
"Jika angka kepatuhan 1 persen mewakili penghimpunan koleksi KCKR tingkat nasional sejumlah 10.000 eksemplar. Dan jika target kepatuhan dinaikkan menjadi 70 persen, maka seharusnya koleksi KCKR yang terhimpun Perpusnas setidaknya sejumlah 700.000 eksemplar tiap tahunnya," jelasnya dalam Rapat Koordinasi Pendataan KCKR Hasil Penghimpunan Tahun 2020, Selasa (7/9/2021)
Berdasarkan data yang diolah Direktur Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan, lanjut Emyati, tingkat kepatuhan serah simpan pelaksana serah tertinggi diraih oleh Provinsi Kalimantan Barat dengan nilai 58,7 persen disusul oleh Provinsi Sulawesi Tenggara dengan nilai 54,7 persen.
"Sayangnya nilai kepatuhan ini tidak dibarengi oleh banyaknya pelaksana serah yang melaksanakan serah simpan KCKR. Misalnya dari provinsi Kalimantan Barat hanya ada 13 pelaksana serah yang menyimpan koleksinya ke Perpusnas. Provinsi yang memiliki jumlah pelaksana serah tinggi cenderung memiliki tingkat kepatuhan pelaksana serah yang rendah," paparnya.
Emyati menegaskan, dengan kewajiban serah simpan karya cetak dan karya rekam secara tidak langsung akan mendukung tersedianya koleksi bahan perpustakaan yang bisa diakses masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan, Nurlianti menyampaikan, pasca diberlakukannya UU No. 13 Tahun 2018 pihaknya gencar mengadakan sosialisasi rutin tiap tahun yang diikuti oleh penulis dan penerbit. Bahkan, sebagai bentuk apresiasi pihaknya memberikan piagam untuk pelaksana serah.
"Kami tidak ada anggaran untuk memberikan materi kepada penerbit, tetapi dengan sosialisasi yang secara rutin, kami ingin mereka memberikan secara ikhlas sebagai kewajibannya menyerahkan hasil buku atau karya rekam lainnya. Ini sebagai upaya kami untuk mendorong pelaksana serah menyerahkan karyanya," ungkapnya.
Di Jawa Timur, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi setempat memiliki berbagai inovasi untuk menggugah kesadaran penerbit maupun produsen rekam untuk menyerahkan karyanya. Diantaranya melalui penghargaan kepada penerbit aktif dan peran masyarakat, serta penulisan dan penerbitan buku lokal konten Jawatimuran.
"Ini dilakukan agar kita bersama penulis dan penerbit bersama-sama sadar bahwa KCKR ini penting sehingga penyerahan ke perpustakaan jadi prioritas utama," ujar Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, Tiat S. Suwardi.
Sementara itu, di Sulawesi Selatan, Kabid Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, Yulianto mengatakan tahun ini pihaknya memiliki program kegiatan festival aksara lontaraq untuk menghimpun lokal konten untuk diserahkan ke peropustakaan. â€œKami pun memberikan penghargaan kepada produsen atau penerbit yang aktif dalam bentuk acara bedah buku,â€ terangnya.
Reportase: Wara Merdeka
Â

Perpusnas Ajak Penerbit dan Produsen Karya Rekam Serahkan Karya ke Perpustakaan

Jakarta - Para calon pemimpin bangsa diminta belajar ajaran kepemimpinan Asthabrata Pakualaman. Ajaran kepemimpinan Asthabrata yang merangkum model kepemimpinan dari Paku Alam II hingga Paku Alam X tersebut, mensyaratkan pemimpin seharusnya memiliki delapan karakter utama berdasarkan teladan watak para dewa lokapala (penjaga alam semesta), agar tercapai hidup masyarakat yang bahagia dan sejahtera.
Pemimpin harus seperti Batara Indra yang bijaksana, Batara Yama yang memiliki karakter adil dan tegas, Batara Surya yang cermat dalam urusan keuangan, Batara Candra yang memiliki pesona dan kepribadian memikat, Batara Bayu yang memiliki kepribadian kuat tidak mudah terhasut, Batara Wisnu yang aksetis dan petapa, Batara Brama yang tangguh dan berani, dan Batara Baruna yang cerdas dan bijaksana. Ajaran kepemimpinan kearifan lokal dari kadipaten yang berusia 200 tahun ini dinilai relevan dengan kondisi bangsa pada saat ini.
Hal ini disampaikan Gusti Kanjeng Bendara Raden Ayu Adipati (GKBRAA) Paku Alam saat menyampaikan pidato kunci pada peluncuran buku â€œAjaran Kepemimpinan Asthabrata Kadipaten Pakualamanâ€ karya Kanjeng Gusti Pangeran Adipati AryaÂ (KGPAA) Paku Alam X di Ruang Auditorium Lantai 2, Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional, Jakarta, pada Kamis (12/4).
â€œAsthabrata yang berasal dari Kakawin Ramayana berupa ajaran kepemimpinan dari Rama yang disampaikan kepada adiknya, Barata, mendapatkan perhatian khusus dari para adipati yang bertahta di Kadipaten Pakualaman. Terdapat 12 teks yang mencoba menjelaskan konsep Asthabrata. Konsep ini merupakan mahakarya intelektual pada zamannya,â€ jelasnya.
Menurut GKBRAA Paku Alam, buku ini dikemas ulang dalam tiga bahasa yaitu Bahasa Jawa, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris. Tujuannya untuk mengajak para pakar dan aparatur pemerintahan agar mengkaji kembali hasil pemikiran pujangga Pakualaman yang pada masanya pernah dijadikan rujukan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Pada sesi diskusi buku, pengajar dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada Sudibyo menyatakan, ajaran kepemimpinan Asthabrata relevan dengan kondisi politik yang tengah memanas di Indonesia. Sebagai acuan dalam kehidupan berbangsa masa kini, Sudibyo merangkum ajaran Asthabrata dalam empat hal yakni, Ngadeg (artinya tetap berpegang kepada ketentuan ajaran agama masing-masing); Sabar (tetap tenang menghadapi segala macam peristiwa); Bener, lurus hati; Kuwat (tahan terhadap godaanÂ  nafsu jahat).Â 
â€œHanya dengan sikap-sikap itulah kita akan dibya tidak terhanyut dalam berbagai godaan yang secara sengaja atau tidak disengaja menghampiri kita,â€ ujarnya.
Sementara itu, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menilai peluncuran buku ini menambah khazanah bagi perpustakaan dan ajaran kepemimpinan. Perpustakaan sebagai institusi masa depan yang menghubungkan pengetahuan masa lampau, kini, dan yang akan datang harus melakukan sosialisasi nilai-nilai kearifan lokal tersebut.
â€œKarena kekuatan sebuah buku, bahwa kita semua mempercayai senjata itu sangat ampuh dibawa ke medan perang, tetapi tentara sekalipun tidak perlu membawa itu kecuali menghadapi musuh bangsa. Karena satu peluru memang hanya menembus satu kepala tapi sejuta huruf sejatinya telah membunuh jutaan nilai kemanusiaan. Satu buku bisa menembus jutaaan kepala sekaligus menumbuhkan milyaran kemanusiaan yang baru. Siapa menulis buku sebenarnya dia telah mendapatkan keabadian namanya dalam suatu zaman yang tiada akhir. Siapa membaca buku, dia sedang membangun peradaban dan siapa mengajarkan kebaikan dan perdamaian sejatinya dia telah mewujudkan peradaban dunia,â€ pungkasnya.
Reportase: Hanna Meinita
Â

Para Pemimpin Bangsa Diajak Meneladani Ajaran Kepemimpinan Asthabrata

Bukan Hanya Hafal Tapi Harus Bisa Mengimplementasikan Nilai Dasar ASN

Medan Merdeka Selatan, Jakarta -- Dharma Wanita Persatuan (DWP) Pusat melakukan kunjungan kerja ke Perpustakaan Nasional pada Senin, (15/8/2022). Kunjungan diterima secara langsung oleh Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando.
Ketua 1 DWP Pusat Yani Kuswandono menyampaikan, tahun ini DWP tengah menyusun program kerja unggulan. Diantaranya di bidang ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya. Di bidang pendidikan, pihaknya memiliki program untuk peningkatan PAUD, parenting dan literasi.
"Literasi sangat erat hubungannya dengan perpustakaan. Maka dari itu kami berniat untuk melakukan mou dan kerja sama dengan Perpusnas," ungkapnya.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyambut baik rencana kerja sama tersebut. Menurutnya, peran perempuan dalam peningkatan literasi sangat strategis.

Berita

DWP Pusat Jajaki Kerja Sama dengan Perpusnas

Pencarian

Berita Lainnya

Kunker Bupati Lampung Barat : Benahi SDM Masyarakat Dengan Peningkatan Literasi

Tingkatkan Literasi Melalui Pembangunan Perpustakaan

DPRD Kota Banjarmasin Berkomitmen Kembangkan Perpustakaan

Perpusnas Ajak Penerbit dan Produsen Karya Rekam Serahkan Karya ke Perpustakaan

Para Pemimpin Bangsa Diajak Meneladani Ajaran Kepemimpinan Asthabrata

Bukan Hanya Hafal Tapi Harus Bisa Mengimplementasikan Nilai Dasar ASN