Salemba, Jakarta-Bonus demografi segera dinikmati bangsa Indonesia ketika memasuki usia seabad kemerdekaan pada 2045 mendatang. Limpahan sumber daya alam menjadi modal pembangunan. Potensi istimewa namun bisa tidak berdampak apapun jika para generasi berikutnya tidak dibekali pengetahuan dan informasi yang cukup.
Era teknologi 4.0 membawa perubahan signifikan. Dalam hitungan detik semua perkembangan dunia bisa disaksikan. Namun, banyak informasi yang tidak dikenal dan bisa merusak kecerdasan berpikir jika tidak dibentengi dengan kualitas literasi seseorang," ujar Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando saat memberikan arahan pada kegiatan Lomba Bertutur Tingkat SD/MI Nasional 2021 yang digelar secara virtual di Jakarta, Senin, (7/9).
Literasi mempunyai peranan penting dalam menjaring dan menyaring sumber informasi sehingga siapapun terutama anak-anak dan remaja tidak terjerumus kepada hal yang negatif dikarenakan informasi yang salah dan tidak tepat. Literasi harus dipahami sebagai proses belajar sepanjang hayat yang dimaknai sebagai penguatan kualitas hidup. Literasi sebagai sesuatu yang diterapkan (applied), sebuah praktis dan merupakan hal yang disituasikan (situated).
Dalam upaya peningkatan literasi, perpustakaan mempunyai peranan penting melalui beberapa kegiatan seperti lomba bertutur, story telling, kontes resensi dan penulisan (esai) buku, pembuatan karya ilmiah dan lainnya. Literasi tidak hanya untuk siswa akan tetapi juga untuk seluruh masyarakat.
Pada aspek yang lain, Kepala Perpusnas meyakini di masa mendatang kemajuan peradaban akan menyebabkan praktek konvensional hilang dan berganti dengan teknologi siber. Pertarungan dunia tidak lagi beradu kekuatan militer tetapi beralih kepada perang teknologi atau virus.
Indonesia pada usia seabad nanti diharapkan bisa memegang kendali dunia. Julukan adidaya tidak lagi dikuasai oleh beberapa negara saja. Syaratnya, mau bekerja keras dan membaca. Kualitas manusia ditentukan oleh kualitas yang dibaca saat ini.
"Apapun peran yang dimainkan tanpa membaca maka tidak ada power. Kemampuan dan kualitas SDM akan membawa Indonesia menjadi bangsa yang berdikari, berdaulat dalam ekonomi," tambah Syarif Bando.
Perpustakaan dalam banyak kesempatan diartikan dapat mengolah SDM yang melimpah rentetan program aktif yang melibatkan masyarakat agar mampu memperbaiki kualitas kesejahteraan hidup.
Pelibatan pemerintah daerah juga dibutuhkan program yang digulirkan mendapatkan dukungan maksimal. Keberhasilan program seperti transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial bisa dijadikan contoh bagi daerah untuk mengadaptasi kegiatan serupa. Bahkan jauh lebih kreatif dan inovatif.
Pelaksanaan Lomba Bertutur SD/MI Tingkat Nasional diikuti oleh pewakilan dari seluruh provinsi. Kegiatan berlangsung dari tanggal 7-10 September. Para peserta diberikan kesempatan tampil selama 15 menit dan dipersilakan berkreasi dari yang dibacanya dipadu-padankan dengan kemampuan tuturnya.
Reporter : Agus Djoko, Rizki Agung
Fotografer : Ahmad Kemal
Â 
Â

Kualitas Yang Ditentukan Dari Yang Dibaca

Indralaya, Sumatera Selatan - Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Ofy Sofiana mendorong pemerintah Kabupaten Ogan Ilir agar lebih aktif dalam membangun komunikasi dengan Perpustakaan Nasional RI. Jajaran pemerintah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ogan Ilir diminta agar memanfaatkan program bantuan yang dimiliki Perpusnas, terutama Dana Alokasi Khusus (DAK) bantuan fisik bidang perpustakaan.
â€œPerpusnas sudah memberikan DAK Bantuan Fisik Perpustakaan. Untuk tahun 2020 baru saja ditutup. Ada tiga menu yang ditawarkan yakni Pembangunan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan dengan anggaran 10-15 miliar rupiah, rehabilitasi layanan yang terdiri dari tiga submenu renovasi gedung layanan perpustakan, bantuan pengembangan TIK, bantuan pemberian perabot perpustakaan, serta pengembangan koleksi perpustakaan,â€ jelas Ofy Sofiana dalam pertemuan di Kantor Bupati Ogan Ilir. Dalam kesempatan tersebut, Ofy mendampingi Komisi X DPR RI yang melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi X DPR RI di Ogan Ilir, Sumsel, Jumat (26/7/2019).
Menurut Ofy, kabupaten yang diresmikan pada 18 Desember 2003 ini belum mendapatkan banyak bantuan dari Perpusnas. Data Perpusnas mencatat, Kabupaten Ogan Ilir baru mendapat bantuan buku untuk tiga pondok pesantren pada 2017. Saat ini, ada berbagai program bantuan buku Perpusnas yang diberikan untuk daerah di antaranya bantuan buku untuk pondok pesantren atau Pendidikan keagamaan, perpustakaan kabupaten/kota, lembaga permasyarakatan, perguruan tinggi, rumah sakit, komunitas. Selain itu, ada juga hibah mobil perpustakaan keliling dan motor untuk pegiat literasi. â€œIni beberapa hal yang kepala dinas mohon untuk intens lagi untuk berkomunikasi dengan Perpustakaan Nasional,â€ tutur Ofy.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih yang menjadi pimpinan rombongan menyebut kunker bertujuan melaksanakan fungsi pengawasan guna mendapatkan masukan langsung dari kabupaten/kota. Fikri menjelaskan selama periode 2014-2019, Komisi X sudah menghasilkan tiga Undang-undang yaitu UU Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, UU Nomor 3 tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, dan UU Nomor 13 tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Karenanya, pemerintah pusat diminta berperan aktif dalam melakukan sosialisasi UU untuk memastikan sistem pemerintahan berkesinambungan.
Sebanyak 12 anggota Komisi X DPR RI mengikuti kunker di Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Palembang. Dalam kegiatan ini, turut mendampingi mitra kerja Komisi X DPR RI yaitu Perpusnas,Â Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,Â Kementerian Pariwisata, Kementerian Pemuda dan Olahraga,Â Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Bidang Pendidikan Tinggi, danÂ Badan Ekonomi Kreatif. Dalam pertemuan, anggota dewan dan mitra kerja diterima Bupati Ogan Ilir Ilyas Panji Alam.
Reportase: Hanna Meinita
Â

Perpusnas Dorong Kabupaten Ogan Ilir Aktif Berkomunikasi

Medan Merdeka Selatan, Jakarta--Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) meluncurkan program penguatan literasi keluarga berbasis digital mobile. Program ini sebagai upaya mendukung transformasi perpustakaan inklusif untuk kesejahteraan.
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Adin Bondar menyampaikan literasi keluarga adalah bagian dari trilogi pembangunan dalam pengembangan budaya literasi yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan. Trilogi tersebut mencakup satuan pendidikan, masyarakat dan keluarga.
"Dalam trilogi pembangunan budaya literasi, satuan keluarga adalah salah satu fokus utama kita. Upaya ini masih belum terlalu tersentuh," ungkapnya pada Peluncuran Penguatan Literasi Keluarga Berbasis Digital Mobile yang diselenggarakan secara hibrida pada Jumat (27/10/2023).
Deputi menekankan perlunya kolaborasi melalui platform digital yang dapat menyediakan konten bacaan berkualitas, mulai dari sejak bunda mengandung hingga ke usia lanjut.
"Dalam upaya menghadapi Indonesia Emas 2045, kita harus fokus pada penguatan budaya literasi, terutama karena bonus demografi yang akan datang. Saat ini, terdapat 84 juta anak-anak yang merupakan modal berharga bagi bangsa kita," jelasnya.
Menurutnya, peran literasi keluarga dalam perkembangan otak manusia sejak dalam kandungan sangat penting. Peningkatan kualitas bacaan dan stimulasi otak sejak usia dini dapat membantu membangun fondasi kuat untuk perkembangan anak-anak.
"Usia emas anak adalah 0-6 tahun, dan pada periode ini, anak-anak memerlukan role model, bacaan, dan permainan edukatif. Konsep ini harus didorong agar bangsa kita memiliki daya saing di masa depan," ungkapnya.
Penguatan literasi keluarga berbasis digital, lanjutnya, merupakan inovasi yang dianggap perlu untuk memberikan akses informasi dan pengetahuan kepada seluruh masyarakat Indonesia, dari anak-anak hingga orang dewasa.
Dengan literasi yang kuat, individu dapat mencapai tingkat produktivitas yang lebih tinggi, memperbaiki ekonomi, dan pada akhirnya, membangun kebahagiaan dan rasa percaya diri dalam masyarakat.
"Selain itu, literasi juga dapat berperan dalam menangani masalah seperti gizi buruk dan stunting. Banyak kasus gizi buruk tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh ketidaktahuan tentang gizi dan perawatan yang baik. Oleh karena itu, peningkatan akses informasi dan pengetahuan adalah kunci dalam mengatasi masalah ini," lanjut Deputi Adin.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyampaikan keluarga memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan literasi. Dia menjelaskan bahwa literasi keluarga berbasis digital mobile adalah langkah yang sejalan dengan amanat Undang-undang Dasar 1945 salah satunya, mencerdaskan anak bangsa.
"Namun, literasi bukan sekadar kemampuan membaca dan menulis melainkan juga menciptakan karakter, integritas, dan keinginan untuk belajar, yang harus ditanamkan sejak dini dalam keluarga," ungkapnya.
Kepala Perpusnas menekankan bahwa perpustakaan adalah jantung dari pendidikan. Oleh karena itu, penting untuk menjadikan perpustakaan sebagai tempat yang mendorong literasi di dalam keluarga.
Sementara itu dalam talkshow, Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi BKKBN Sukaryo Teguh Santoso menjalskan pentingnya literasi keluarga dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas dan seimbang dari segi pertumbuhan penduduk.
Deputi Sukaryo memaparkan fakta jumlah keluarga di Indonesia saat ini mencapai lebih dari 71 juta, di mana jumlah penduduknya mencapai lebih dari 272 juta jiwa. "Literasi keluarga adalah keniscayaan, terutama karena keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat dan wahana utama dalam penanaman nilai luhur," terangnya.
Dia mengatakan BKKBN pun memiliki berbagai program untuk memperkuat kualitas keluarga, mencakup program 1.000 hari pertama kehidupan yang memberikan perhatian khusus pada balita dan pendidikan orang tua. Selain itu, ada program "Sekolah Orang Tua Hebat" yang menggunakan pendekatan akademis yang interaktif untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada orang tua.
"Literasi keluarga berbasis digital mobile ini menjadi strategis di era digital saat ini. Melalui platfrom digital, terutama mobile menjadi kebutuhan penting bagi keluarga," katanya.
Deputi menuturkan pihaknya menyambut baik kolaborasi dengan Perpusnas dalam upaya meningkatkan literasi keluarga dan menekankan pentingnya gerakan ini untuk mewujudkan keluarga berkualitas. "Program-program ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memahami peran penting keluarga dalam pembangunan masyarakat yang lebih baik," harapnya.
Senada, Plt Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) Rini Handayani mengatakan bahwa anak-anak di Indonesia merupakan aset besar negara. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan minat baca dan literasi anak-anak sesuai dengan usia mereka.
"Anak-anak menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam keluarga. Oleh karena itu, keluarga memainkan peran penting dalam mencerdaskan generasi muda," katanya.
Selain itu, dia menjelaskan upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian dalam membangun resiliensi keluarga melalui penguatan literasi keluarga. Salah satunya adalah pendirian Pusat Pembelajaran Keluarga yang bertujuan membantu keluarga dalam memberikan pengasuhan yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak mereka.
Plt Deputi menegaskan bahwa negara harus hadir dalam mendukung keluarga dalam upaya mencerdaskan generasi muda. Kolaborasi dan sinergi antara negara, masyarakat, media, dan mitra pembangunan lainnya sangat diperlukan dalam memastikan pemenuhan hak anak-anak untuk literasi dan pengasuhan yang layak.
"Saya mengapresiasi upaya penguatan literasi berbasis digital yang berfokus pada keluarga. Saya yakin kolaborasi ini akan memperkuat generasi emas Indonesia pada 2045," tegasnya.
Reporter: Wara Merdeka
Dokumentasi: Ahmad Kemal

Perpusnas Luncurkan Program Penguatan Literasi Keluarga Berbasis Digital Mobile

Batam, Kep. Riau â€“ Pengelolaan desa memiliki dua asas yakni asas rekognasi dan asas subsidiaritas. Dengan kedua asas ini, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan Â mengurus dirinya sendiri. Kewenangan ini dilatarbelakangi oleh keanekaragaman antara satu desa dengan desa lainnya. Kewenangan mengurus dan mengatur urusannya sendiri juga meliputi dana desa. Hal tersebut dipaparkan oleh Direktur Pelayanan Sosial Dasar Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Bito Wikantosa saat menjadi narasumber pada Rapat Kerja Pusat XXII dan Seminar Ilmiah Nasional Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) di Batam, pada Senin (8/7).
â€œDana desa sejatinya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan kemandirian desa melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perekonomian, mengatasi kesenjangan antara pembangunan kota dan desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan,â€ungkap Bito.
Dana desa diberikan agar desa mampu mampu mengatur dan mengurus urusannya sendiri. Dana desa yang diberikan negara kepada desa dapat dimanfaatkan setelah melalui rembug desa dan musyawarah desa. Tanpa melalui kedua proses ini, dana desa yang dimiliki tidak dapat digunakan.Â  Bito menambahkan, â€œDewasa ini dana desa telah tersalurkan ke 20 desa di 20 kecamatan, 16 kabupaten dari 12 provinsi.
Salah satu item dana desa adalah untuk membuat taman bacaan dan membangun perpustakaan desa.Â  Taman bacaan dan perpustakaan yang ada di dalam desa akan menumbuhkan kebiasaan membaca dengan memanfaatkan perpustakaan desa. Hasil dari membacan diharapkan masyarakat desa dapat meningkatkan kecakapan hidup dalam berpikir kritis, pemetaan potensi dan problem solving bagi anggota masyarakat desa.
Â 
Reportase: Elsa Tuasamu
Fotografer: Radhitya Purnama

Direktur Pelayanan Sosial Dasar: Berdayakan Perpustakaan Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat

Jakarta, 7 Agustus 2023 &ndash; Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat untuk bersikap netralitas dan profesional. Netralitas mengharuskan ASN melakukan pengabdian kepada negara, kepada bangsa, dan kepada rakyat, bukanlah kepada kepentingan diri sendiri dan kelompok.
&ldquo;Sebagai apresiasi atas pengabdian ASN tersebut pemerintah berusaha pula meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian khususnya terkait tentang kenaikan pangkat para ASN&rdquo;, ujar Adriati dalam pidatonya pada apel pagi (Senin, 7/08/2023).
Badan Kepegawaian Negara (BKN) baru-baru ini mengumumkan perubahan signifikan dalam periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan diterbitkannya Peraturan Nomor 4 Tahun 2023. Peraturan terbaru ini mengubah pola periodisasi kenaikan pangkat yang sebelumnya hanya terdiri dari dua periode dalam setahun, yaitu pada bulan April dan Oktober.
Dalam peraturan baru ini, BKN telah menetapkan bahwa kenaikan pangkat ASN (Aparatur Sipil Negara) akan dilakukan sebanyak enam kali dalam satu tahun, dengan periode kenaikan pangkat pada tanggal 1 Februari, 1 April, 1 Juni, 1 Agustus, 1 Oktober, dan 1 Desember setiap tahunnya. Hal ini diharapkan dapat memberikan peluang lebih banyak bagi PNS untuk meraih kenaikan pangkat sesuai dengan prestasi dan pengabdiannya.
Namun, perlu dicatat bahwa peraturan ini tidak berlaku untuk kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian. Kenaikan pangkat anumerta masih akan mengikuti regulasi yang berlaku saat ini, sementara kenaikan pangkat pengabdian akan tetap mengacu pada aturan yang telah ada.
Peraturan ini akan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2024. Keputusan ini diambil setelah melalui kajian mendalam oleh BKN untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas dalam pengelolaan kenaikan pangkat PNS. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kesempatan lebih banyak bagi PNS untuk mengembangkan karir mereka dan memotivasi mereka untuk terus memberikan kontribusi yang maksimal bagi negara.
&ldquo;Dengan adanya perubahan ini, diharapkan semua ASN dapat segera mempersiapkan diri dalam mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kenaikan pangkat sesuai dengan periode kenaikan pangkat yang baru. BKN juga akan memberikan panduan lebih lanjut kepada seluruh ASN terkait prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan kenaikan pangkat sesuai dengan peraturan terbaru, tambahnya&rdquo;.
Semua pihak diharapkan dapat mengikuti aturan baru ini dengan penuh tanggung jawab dan kedisiplinan, sehingga kenaikan pangkat ASN dapat berjalan dengan lebih efektif dan adil sesuai dengan prestasi dan pengabdiannya.
Mudah-mudahan kita sebagai ASN dapat menikmati kenaikan pangkat yang sudah ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku.
&ldquo;Dan semoga kita tetap menjaga kesehatan agar lancar dalam menjalankan tugas dan dapat naik pangkat dengan mudah sesuai dengan peraturan yg telah ditetapkan pemerintah,&rdquo; pungkasnya.
Reportase : Herwin Saswita

Peraturan Baru BKN: Kenaikan Pangkat ASN Dilakukan 6 Kali Setahun Mulai 2024

Salemba, Jakarta&nbsp;&ndash; Anggota DPRD Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, mengunjungi Perpustakaan Nasional untuk berkonsultasi mengenai Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Perpustakaan. Anggota DPRD Kota Payakumbuh, yang diwakili Panitia Khusus I, diterima oleh Kepala Biro Hukum dan Perencanaan Perpusnas Joko Santoso.
Ketua DPRD Kota Payakumbuh Yendri Bodra Dt. Parmato Alam menyatakan Ranperda bertujuan mengembangkan fasilitas dan layanan perpustakaan di daerahnya. &ldquo;Kami berkonsultasi dan meminta masukan dari Perpusnas agar Ranperda perpustakaan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat. Kami juga berharap ada bantuan dari Perpusnas untuk tingkatkan fasilitas dan layanan,&rdquo; ujarnya di Jakarta, Selasa (14/11). Anggota Pansus I meminta masukan di antaranya tentang mengembangkan koleksi baik secara fisik maupun digital, hukuman untuk koleksi buku yang tidak dikembalikan, dan pengembangan profesi pustakawan.
Menanggapi hal ini, Joko Santoso mengapresiasi kedatangan Pansus I DPRD Kota Payakumbuh. Menurut Joko, Perpusnas memiliki perhatian khusus kepada perpustakaan di daerah. &ldquo;Hampir setengah dari anggaran Perpusnas ada di daerah, melalui dana dekon, bantuan mobil perpustakaan keliling, perpustakaan kapal, dan sebagainya. Kami sangat memperhatikan perpustakaan di daerah,&rdquo; jelas Joko.
Pada akhir pertemuan, Joko mengundang anggota dewan untuk berkunjung ke Gedung Layanan Perpusnas Terbaru di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, yang diresmikan ioleh Presiden Joko Widodo pada 14 September 2017 lalu.
Reportase: Hanna Meinita

Demi Pengembangan Perpustakaan, DPRD Kota Payakumbuh Konsultasi ke Perpusnas

Jakarta- Pustakawan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Edi Wiyono terpilih sebagai yang terbaik pertama dalam ajang Pemilihan Pustakawan Berprestasi Terbaik Nasional 2024. Untuk terbaik kedua diraih pustakawan asal Dinas Perpustakaan Kota Parepare, Hery. Dan terbaik ketiga disandang pustakawan Rahmawati dari MAN 4 Aceh Besar.
Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Adin Bondar pada malam puncak pemilihan mengatakan prestasi yang dicapai tidak mudah. Pustakawan adalah seorang yang miliki kompetensi, baik keterampilan, keahlian dan sikap. Tugas pustakawan amat berat, selain sebagai pengelola dan pelayanan perpustakaan.&nbsp;
"Pustakawan harus memastikan bahwa pemenuhan hak masyarakat terhadap informasi dan ilmu pengetahuan untuk kecakapan hidupnya serta perwujudan atas tujuan pembangunan inklusif yang berpusat pada peningkatan kualitas sumber daya manusia," ucap Adin.&nbsp;
Kemajuan digitalisasi dan kecerdasan buatan (artifficial inteligence) dewasa ini berdampak pada degradasi fungsi perpustakaan, termasuk pada perubahan perilaku masyarakat. Mau tidak mau perpustakaan juga dituntut berbenah diri&nbsp; memperbaiki kualitas pelayanan.&nbsp;
Perpustakaan perlu melakukan transformasi berupa kreativitas dan inovasi agar lebih dinamis, tambah Adin.&nbsp;
Plt Kepala Pusat Pembinaan Pustakawan Nurcahyono mengatakan dari data 21 ribu pustakawan dan tenaga pustakawan, baru sekitar tiga ribu yang sudah tersertifikasi.&nbsp;
"Ini akan terus kita tingkatkan karena untuk mengelola perpustakaan yang profesional ada orang profesional dibelakangnya, yakni pustakawan yang dibekali kompetensi yang profesional," pungkas Nurcahyono.
&nbsp;
Reporter : Hartoyo Darmawan
Dokumentasi : Aditya Irfan / Prakas Agrestian

Berita

Edi Wiyono Terpilih Sebagai Pustakawan Berprestasi Terbaik Nasional 2024