Â 
Salemba, Jakartaâ€”Indonesia pada usia satu abad mendatang akan mendapati bonus demografi. generasi muda (milenial, red) diperkirakan mendominasi wajah negeri ini. Usia yang produktif memungkinkan mereka mempunyai kompetensi yang beragam. Potensi inilah yang ditangkap Perpustakaan Nasional untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas.
Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan sering mengatakan bahwa fokus pembangunan pada periode kepemerintahannya adalah menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing dan unggul. â€œGenerasi milenial saat momentum satu abad kemerdekaan nanti adalah generasi emas. Tentu saja akan memunculkan potensi head to head diantara mereka pada aspek skill,â€ jelas Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca Perpusnas Adin Bondar pada Webinar bersama Duta Baca Indonesia bertajuk â€˜Kebutuhan Skill Milenial di Era Industri 4.0â€™, pada Jumat siang, (28/8).
Dengan begitu, maka aspek pengusaan teknologi menjadi mutlak dimiliki. Jika dari segi sumber daya manusianya telah unggul bukan tidak mungkin Iptek akan dikuasai. Bahkan, laju pertumbuhan ekonomi pun disokong oleh pertumbuhan indeks literasi masyarakat. Di sinilah kemudian peran perpustakaan, yakni membentuk manusia yang berpengetahuan sehingga nantinya memunculkan kognitif skill yang akan mampu menemukan solusi dari berbagai persoalan hidup. Â 
â€œKemampuan kognitif skill diperoleh dari perilaku gemar membaca. Peran perpustakaan adalah sebagai pihak yang terus mendorong masyarakat untuk gemar membaca bertujuan agar hidup mereka lebih sejahtera melalui program tranformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, tambah Adin.
Tidak dipungkiri kombinasi pengetahuan dan informasi merupakan kunci keberhasilan suatu bangsa. Sehingga yang diperlukan saat ini adalah semacam gerakan sosial (social moving) bagaimana kegemaran membaca ini bisa massif dilakukan, pungkas Adin.
Â 
Reportase : Robby Fuji, Josan Kusuma
Fotografer : Ahmad Kemal
Â

Webinar Duta Baca Indonesia: Unggul SDM, Iptek Bisa Dikuasai Â 

Batam, Kep. Riau--Ikatan Pustakawan Indonesia Kembali menggelar Rapat Kerja Pusat XXII dan Seminar Ilmiah Nasional Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) di Batam, 7-10 Juli 2019. Raker Pusat XXII kali ini mengambil tema â€œPustakawan Berkarya Berbagi Pengetahuan untuk Kesejahteraanâ€ dan bertepatan dengan hari lahirnya Ikatan Pustakawan Indonesia 46 tahun yang lalu.
Narasumber yang mengisi Raker Pusat XXII dan Seminar Ilmiah ini adalah Wagub Jawa Timur Emil Dardak, Kepala Perpustakaan Nasional Singapura Tan Huism, wakil presiden Frankfurt Book Fair Claudia Kaiser, dan Joko Santoso dari Perpustakaan Nasional.
Acara tersebut dibuka oleh Gubernur Kepri yang diwakili oleh Sekda Provinsi Kepri, Arif Fadilah. Dalam sambutannya, Arif menyatakan bahwa peningkatan kualitas perpustakaan merupakan bentuk dukungan untuk mewujudkan cita-cita dalam pembukaan undang-undang dasar yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kepri sendiri dikenal memiliki peradaban tinggi dalam bidang literasi sejak dahulu melalui Raja Ali Haji yang menghasilkan Gurindam Dua Belas dan sebagai dasar dari bahasa Indonesia yang kita gunakan dewasa ini. Selain itu, ada juga Raja Muhammad Yusuf Al Ahmadi sebagai pendiri perpustakaan di pulau Penyengat dan percetakan untuk menggerakkan gairah penulis di sekitar Kepri.
â€œPerpustakaan yang dimiliki oleh Indonesia sebanyak 164 ribuan sebagai jantung pengetahuan, menjadi tantangan bagi Ikatan Pustakawan Indonesia dalam mengelola pustakawannya agar dapat menunjukkan keprofesionalismenya dalam mengelola dan memberikan pelayanan terbaik,â€ kata Tengku Syamsul Bahri, Ketua Umum IPI periode 2018-2021, dalam sambutannya.
Hal senada disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional yang menyatakan bahwa profesi pustakawan menjadi mulia bila dapat menyediakan informasi bagi masyarakat. Selain itu, ada tiga hegemoni dunia, yaitu hegemoni militer, SDM, teknologi, yang semuanya berasal dari peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dimulai dari membaca. Hal ini membuat paradigma perpustakaan harus berubah agar lebih menjangkau masyarakat. Dengan kata lain, paradigma perpustakaan sekarang adalah akses perpustakaan dijadikan sebagaiÂ  skala prioritas.Â 
Pembukaan Rakerpus XXII dan Seminar Ilmiah Nasional diakhiri oleh keynote speech oleh Emil Dardak, wakil gubernur Jawa Timur. Selain itu, Raker menyepakati lokasi pelaksanaan Rakerpus tahun depan di Bali.
Â 
Reportase: Elsa Tuasamu
Fotografer: Radhitya Purnama

Pustakawan Berkarya Berbagi Pengetahuan untuk Kesejahteraan

Salemba, Jakarta â€“ Perpustakaan Nasional melakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK), serta penyerahaan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), dan SK Tim pengelola APBN TA 2021 secara daring maupun luring di Aula Salemba, Kamis (17/12).
Dalam arahannya, Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mengatakan, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang diterima segera dilaksanakan untuk dilakukan review dan revisi. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus memahami semua implementasi dari semua mata anggaran kegiatan yang ada di dalamnya.
â€œDalam melakukan belanja tidak boleh ada mark up Â atau fiktir. Dan tidak bisa melakukan suatu kegiatan tanpa persetujuan penguasa anggaran, dalam hal ini Sestama,â€ tegasnya.
Di tahun 2021, lanjut Syarif, kita tidak hanya bicara mengenai input, proses dan output. Penting bagi seluruh PPK yang dalam hal ini pejabat eselon 2 yang didukung pengelola APBN yakni fungsional di bidang pengolah anggaran, serta seluruh staf, untuk memahami hasil (outcome) dan dampak (impact) dari belanja APBN yang telah diserahkan ke Perpustakaan Nasional.
â€œBagaimana anggaran yang terbatas yang diberikan kepada kita untuk bisa menghasilkan hasil dan dampak yang sebesar-besarnya. Maka dari itu, perlu untuk dibaca, dan pahami,â€ lanjutnya.
Syarif meminta, pengelola keuangan di tahun 2021 bisa dilaksanakan secara akuntable, transparan, terbuka dan berdasarkan keputusan kolektif, agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.
â€œSaya harap kesadaran kita semua akan pemahaman bahwa era telah berubah drastis, segala keterbukaan sudah di depan mata dan menjadi regulasi, Parameternya adalah kinerja kita,â€imbuhnya.
Syarif berpesan, dalam membelanjakan uang negara segalanya harus ditujukan dan berorientasi pada kepentingan rakyat terutama pada saat pandemi Covid-19 ini.
Sementara itu, Sekretaris Utama Perpusnas, Woro Titi Haryanti mengingatkan kepada PPK untuk membaca, memahami, menganalisis serta memastikan proses dari DIPA yang telah diterima. Tidak sekedar input dan output saja tetapi memahami apa yang menjadi outcome maupun impactnya.
Woro berpesan, diharapkan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama serta pengelola APBN yang ditetapkan, secara tertib dan tepat waktu melaporkan pencapaian kinerjanya pada aplikasi SMART DJA-KEMENKEU baik realisasi anggaran dan output kegiatan sesuai waktu yang ditetapkan.
Dalam acara tersebut, setelah dilakukan penandatanganan perjanjian kinerja oleh Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama dilanjutkan penyerahan rincian kerja kerja TA 2021 serta POK TA 2021.
Â 
Reporter: Wara Merdeka
Fotografer:Arwan Subakti/Basma Sartika

Perpusnas Lakukan Penandatanganan Perjanjian Kinerja serta Penyerahan POK TA 2021

Salemba, Jakarta - Asas netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap segala aspek yang berkaitan dengan kampanye politik menjadi perhatian utama seiring dengan mendekatnya momentum Pemilu tahun 2024.
Berkenaan dengan aktivitas kampanye politik yang dimulai pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, semangat netralitas ASN menjadi fokus utama dalam kegiatan Apel Pagi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) yang diselenggarakan secara daring.&nbsp;
Oleh karena itu, Plt. Sekretaris Utama Perpusnas, Ofy Sofiana mengingatkan pesan krusial tersebut pada Apel Pagi, Senin (15/1/2024).
&ldquo;Kita semua tahu bahwa ASN yang terdiri dari PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja merupakan profesi yang bekerja pada instansi pemerintah tentu memiliki memiliki asas netralitas,&rdquo;ungkapnya.
Ofy menekankan bahwa ASN tidak diperbolehkan terlibat dalam kegiatan politik praktis atau menunjukkan dukungan pada kontestan politik, baik dalam kegiatan pemilu maupun pilkada.&nbsp;
Hal ini dilakukan karena ASN merupakan tenaga profesional penggerak pemerintahan. Plt. Sestama mengingatkan bahwa adanya kebijakan netralitas ini tidak berarti bahwa ASN kehilangan hak pilihnya.
&ldquo;Namun, hal ini tidak mengurangi hak pilih yang dimiliki ASN. SKB netralitas ASN yang diterbitkan tahun 2024 dan di tahun-tahun berikutnya bertujuan untuk mewujudkan pegawai ASN yang netral dan profesional serta terselenggaranya pemilu yang berkualitas&rdquo; ujarnya.
Ia juga menambahkan terdapat hukuman disiplin akan diberikan bagi siapapun yang melanggar peraturan sesuai dengan pasal 5 ayat 2 undang-undang ASN dan pasal 5 huruf N angka 5 PP No. 94 tahun 2021.
Dijelaskan bahwa bagi ASN yang melakukan atau membuat postingan, comment, share, like, bergabung atau follow dalam grup akun pemenangan calon Presiden, Wapres, DPR, DPRD, Gubernur, Walikota, Bupati, atau Wakil Bupati, Gubernur maupun Wakil Walikota termasuk pelanggaran disiplin.&nbsp;
&ldquo;Bagi pelanggar akan dijatuhkan hukuman disiplin berat yang terdiri dari penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatan, dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS,&rdquo; jelasnya.
Di samping itu, Plt. Sestama juga mengingatkan pentingnya menjaga tali silaturahmi,&nbsp; persatuan dan kesatuan meskipun terdapat perbedaan pilihan dalam situasi politik saat ini.
&ldquo;Perbedaan pilihan Jangan dijadikan ajang perpecahan, pilihan boleh berbeda tapi silaturahmi harus tetap terjaga. Jagalah selalu persatuan dan kesatuan jangan mau dipecah-belah,&rdquo; tutupnya.
&nbsp;
Repoter: Veronica / Wara Merdeka
&nbsp;

ASN Harus Netral dalam Pemilu 2024

Jakarta -&nbsp;Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menjadi Anggota JDIHN Terbaik IV untuk Kategori Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) pada JDIHN Awards Tahun 2022.
Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Infomasi Hukum Nasional (JDIHN) didasarkan pada Peraturan Presiden RI Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Sebagai Pusat JDIHN, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) memiliki tugas untuk melakukan koordinasi, pembinaan, dan evaluasi terhadap para Anggota JDIHN.
Penyelenggaraan kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi dan membangun kerja sama yang efektif antara Pusat dan Anggota JDIHN, dan antar sesama Anggota JDIHN baik di tingkat pusat maupun di daerah untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum dalam sebuh sistem dan basis data nasional terintegrasi.
Sekretaris Utama Perpusnas, Ofy Sofiana, mengucap rasa syukur dan berterima kasih kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui BPHN yang telah memberikan apresiasi kepada Perpusnas sebagai Anggota JDIHN Terbaik untuk Kategori LPNK secara berturut-turut (2021 dan 2022).
&ldquo;Pencapaian ini akan menjadi motivasi dan amunisi untuk meningkatkan pengelolaan JDIH di lingkungan Perpusnas lebih baik lagi,&rdquo; ujar Ofy.
Perpusnas berkomitmen melakukan pengelolaan JDIH secara optimal. Adapun upaya yang telah dilakukan diantaranya penambahan dokumen hukum berupa buku dan artikel hukum sejumlah 32416. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan literasi bidang hukum untuk seluruh masyarakat.
Adapun inovasi ke depan yang telah Perpusnas rencanakan yaitu pengembangan JDIH berbasis ios dan android, penyempurnaan SISKA (sistem informasi penyusunan peraturan dan keputusan), dan storage evidence IKK dan IRH di lingkungan Perpusnas.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly, memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh anggota JDIHN dari berbagai institusi, baik dari pusat maupun daerah atas kerja sama dan sinergitas yang tetap terjalin dan semakin baik dengan Kemenkumham dalam rangka percepatan Reformasi Birokrasi (RB) yang lebih berorientasi pada hasil dan sekaligus berinovasi mengembangkan pelayanan publik di bidang hukum dalam rangka penguatan perlindungan hukum sebagai jaminan negara atas rasa aman dan keadilan bagi masyarakat.
&ldquo;Peran JDIHN sebagai bentuk layanan publik dalam mendokumentasikan dan sekaligus penyebaran informasi hukum menjadi semakin&nbsp;urgent, sehingga JDIHN perlu diprioritaskan eksistensinya,&rdquo; ucapnya.
Semakin lengkapnya jumlah Anggota JDIHN yang terintegrasi dengan Portal JDIHN.go.id memiliki korelasi yang signifikan dengan penambahan koleksi dokumen hukum, baik dari jenis maupun jumlah dokumen hukum.&nbsp;Hyper regulation&nbsp;yang terjadi seyogyanya diharapkan dapat teridentifikasi dengan basis data dokumen hukum tersebut.
&ldquo;Tema Menyongsong Satu Data Dokumen Hukum Indonesia melalui JDIHN menurut saya sangat relevan dengan arah kebijakan pemerintah saat ini dalam mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pelayanan public di bidang hukum,&rdquo; tambah Yasonna.
Pada 2022, sebanyak 56 institusi mendapatkan penghargaan dengan rincian 5 institusi untuk Kategori Kementerian, 4 institusi untuk Kategori Lembaga Negara, 5 institusi untuk Kategori LPNK, 3 institusi untuk Kategori LNS, 5 institusi untuk Kategori Provinsi, 10 institusi untuk Kategori Kabupaten, 5 institusi untuk Kategori Kota, 2 institusi untuk Kategori Sekretariat DPRD Provinsi, 3 institusi untuk Kategori Sekretariat DPRD Kabupaten, 2 institusi untuk Kategori Sekretariat DPRD Kota, 3 institusi untuk Kategori Perpustakaan Hukum, 1 institusi untuk Kategori Anggota JDIHN&nbsp;Best of The Best&nbsp;Tahun 2022, 3 institusi untuk Kategori Unit Eselon I Kemenkumham, dan 5 institusi untuk Kategori Kantor Wilayah Kemenkumham.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Humas BPHN Kemenkumham

Jakarta - The National Library (Perpusnas) of the Republic of Indonesia became the IV Best JDIHN Member for the Category of Non-Ministerial Government Institutions (LPNK) at the 2022 JDIHN Awards.
Management of the National Legal Documentation and Information Network (JDIHN) is based on RI Presidential Regulation Number 33 of 2012 concerning the National Legal Documentation and Information Network. As the JDIHN Center, the National Legal Development Agency (BPHN) has the task of coordinating, coaching, and evaluating JDIHN Members.
The implementation of this activity is intended to improve coordination and build effective cooperation between the Center and JDIHN Members, and among fellow JDIHN Members both at the central and regional levels to manage legal documentation and information in an integrated national system and database.
Main Secretary of National Library, Ofy Sofiana, expressed her gratitude and gratitude to the Ministry of Law and Human Rights (Kemenkumham) through BPHN for giving appreciation to National Library as the Best JDIHN Member for the LPNK Category consecutively (2021 and 2022).
"This achievement will be motivation and ammunition to improve the management of JDIH within the National Library of Indonesia," said Ofy.
National Library is committed to optimally managing JDIH. The efforts that have been made include adding legal documents in the form of books and legal articles totaling 32416. This was done in the context of increasing legal literacy for the entire community.
The future innovations that National Library has planned are the development of iOS and Android-based JDIH, improvement of SISKA (information system for drafting regulations and decisions), and IKK and IRH storage evidence within National Library of Indonesia.
The Minister of Law and Human Rights, Yasonna H. Laoly, gave high appreciation to all JDIHN members from various institutions, both from the center and the regions for the ongoing and improving cooperation and synergy with the Ministry of Law and Human Rights in the framework of accelerating Bureaucratic Reform (RB). which is more result-oriented and at the same time innovates to develop public services in the field of law in order to strengthen legal protection as the state's guarantee of a sense of security and justice for the people.
"The role of JDIHN as a form of public service in documenting and at the same time disseminating legal information is becoming increasingly urgent, so JDIHN needs to prioritize its existence," he said.
The more complete the number of JDIHN Members integrated with the JDIHN.go.id Portal has a significant correlation with the addition of legal document collections, both in terms of type and number of legal documents. Hyper regulation that occurs should be expected to be identified with the legal document database.
"In my opinion, the theme of Welcoming One Indonesian Legal Document Data through JDIHN is very relevant to the current direction of government policy in optimizing the utilization of information technology and public service communications in the field of law," added Yasonna.
In 2022, 56 institutions will receive awards with details of 5 institutions for the Ministry Category, 4 institutions for the State Institution Category, 5 institutions for the LPNK Category, 3 institutions for the LNS Category, 5 institutions for the Province Category, 10 institutions for the Regency Category, 5 institutions for City Category, 2 institutions for the Provincial DPRD Secretariat Category, 3 institutions for the Regency DPRD Secretariat Category, 2 institutions for the City DPRD Secretariat Category, 3 institutions for the Law Library Category, 1 institution for the 2022 Best of the Best JDIHN Member Category, 3 institutions for Kemenkumham Echelon I Unit Category, and 5 institutions for the Kemenkumham Regional Office Category.
&nbsp;
Reporter: Basma Sartika
Photographer: Public Relations of BPHN Kemenkumham

Perpusnas Raih Penghargaan dalam JDIHN Awards Tahun 2022

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Banyaknya ragam koleksi bahan bacaan di Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI pastinya menjadi daya tarik sendiri. Penasaran ada apa saja? Yuk, kenali lebih dekat!
Tak dapat dipungkiri bahwa Layanan Koleksi Perpusnas merupakan daya tarik utama bagi sebagian besar pemustaka yang mengunjungi Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 11, Jakarta Pusat. Tak hanya untuk mencari informasi, Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas pun telah menjadi salah satu destinasi wajib dikunjungi di Jakarta.Â 
Menurut Pustakawan Ahli Pertama Perpusnas, Rachelia Methasary, Perpusnas memang menjadi destinasi favorit pemustaka terutama Lantai 24. Hal tersebut dikarenakan posisi balkon yang menyuguhkan pemandangan Monumen Nasional (Monas) dimana berada tepat di seberang Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas.
Rachelia juga menambahkan bahwa di Lantai 24 terdapat Layanan Koleksi Budaya Nusantara yang wajib dieksplor oleh pemustaka. Layanan ini hadir sebagai wadah atau media untuk pengenalan kembali khasanah budaya dan kearifan lokal dari 34 provinsi yang ada di Indonesia.Â 
â€œJadi diharapkan sih layanan ini bisa menumbuhkan kembali rasa cinta dan nasionalisme teman-teman terhadap kebudayaan dari daerah asal kita ataupun kebudayaan dari daerah-daerah lainnya,â€ ungkapnya.
Perpusnas juga menghadirkan layanan baru bersamaan dengan peresmian Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas pada tanggal 14 September 2017 yaitu Layanan Mancanegara yang menyediakan koleksi tentang sejarah, politik, budaya, dan ekonomi dari sekitar 60 negara.
â€œAda 15.441 judul buku yang dapat dinikmati dengan bebas namun hanya bisa baca di tempat oleh pengunjung dikarenakan keterbatasan jumlah per eksemplar buku,â€ terang Pustakawan Ahli Pertama Perpusnas, Aldila Putri Hakmi.
Salah satu tujuan utama dari keberadaan Perpusnas adalah menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pemustaka. Hal ini dapat terlihat dari ragam layanan yang menyesuaikan dengan kebutuhan pemustaka.
Perlu ditambahkan bahwa Perpusnas menganut beberapa sistem layanan, contohnya sistem layanan tertutup yang diterapkan di Layanan Monograf Tertutup. Namun tidak perlu khawatir karena pemustaka tetap dapat membaca koleksi di tempat.
â€œDikarenakan jumlah eksemplarnya yang terbatas, peminjaman buku dibatasi hanya boleh dibaca di tempat saja. Pengambilan akan dilakukan oleh petugas dengan terlebih dahulu memesan buku melali OPAC atau Katalog Online yang disediakan Perpustakaan Nasional,â€ jelas Pustakawan Ahli Pertama Perpusnas, Desviana Siti Solehat.Â 
Berbeda dengan Layanan Monograf Tertutup, pemustaka dapat bebas mengakses koleksi di Layanan Monograf Terbuka atau yang juga dikenal Layanan Koleksi Umum di Lantai 21 dan 22.
Pustakawan Ahli Pertama Perpusnas, Amri Yahya, menerangkan bahwa dengan menjadi anggota Perpusnas dan berdomisili di Jabodetabek, pemustaka dapat meminjam buku yang ada dengan mudah. Sedangkan bagi yang bukan namun berdomisili di Jabodetabek, dapat melampirkan surat domisili agar dapat melakukan peminjaman.
Tak hanya menyediakan koleksi umum, Perpusnas juga menyediakan Layanan Koleksi Rujukan dan Ilmu Pengetahuan yang bertujuan untuk menunjang kegiatan penelitian seperti skripsi, tesis atau disertasi pemustaka. Tak hanya menyediakan rujukan dari hasil penelitian dari seluruh universitas di Indonesia, layanan ini juga membantu pemustaka dalam rujukan online seperti jurnal.
â€œSebagai pustakawan, salah satu tugas utamanya adalah memberikan referensi bagi pemustaka, sehingga pemustaka berhak mendapatkan bimbingan dari pustakawan terutama dalam memanfaatkan koleksi-koleksi online dengan hanya perlu menemui pustakawan yang bertugas,â€ papar Pustakawan Ahli Pertama Perpusnas, Susi Setiyani.
Perpusnas juga berusaha memberikan layanan bagi semua kalangan, dalam hal ini adalah Layanan Disabilitas dan Lansia. Pustakawan Ahli Muda Perpusnas, Indah Ekaputri, menjelaskan bahwa layanan ini melayani penyandang disabilitas dari usia anak-anak hingga dewasa dan juga masyarakat yang telah lanjut usia yakni 60 tahun keatas.
â€œMenyediakan layanan untuk mendapatkan informasi dan rekreasi bagi yang memerlukan kebutuhan khusus seperti tuna netra dan tuna rungu adalah salah satu landasan bagi Perpustakaan Nasional menyediakan layanan ini. Sama halnya dengan layanan bagi lansia, mereka memerlukan informasi khusus untuk lansia yang dapat menunjang daya ingat mereka,â€ ucap Indah.
Kegiatan Sosialisasi Layanan Koleksi Perpusnas ini diselenggarakan pada Senin (20/9/2021) dan merupakan bagian dari rangkaian acara Â dalam rangka memperingati Hari Kunjung Perpustakaan dan Bulan Gemar Membaca Tahun 2021. Dilaksanakan secara daring dan diikuti oleh ratusan peserta dari seluruh Indonesia.
Reporter: Noviani Maghfiroh

Mengenal Lebih Dekat Layanan Koleksi Perpusnas

<div class="news-post-desc-container clearfix animated fadeInUp visible" data-animation="fadeInUp">
Surakarta, Jawa Tengah&ndash;Perpustakaan Nasional RI kembali menyelenggarakan Festival Naskah Nusantara III bertempat di Auditorium Universitas Sebelas Maret Surakarta diselenggarakan pada hari Senin sampai Jumat (25-29/9). Hajatan kali ketiga tersebut di dalamnya diisi berbagai kegiatan yang terkait pernaskahan, yaitu pameran naskah dari berbagai lembaga dan individu, workshop, talk show dan seminar internasional pernaskahan nusantara. Adapun tujuan Festival Naskah Nusantara III adalah untuk mempromosikan, menggali, mengangkat dan mempertimbangkan persoalan-persoalan yang terkait dengan pembentukan identitas dan jati diri kebudayaan bangsa yang termaktub dalam berbagai naskah nusantara.
Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando menjelaskan acara Festival Naskah Nusantara merupakan suatu sarana untuk mengangkat bahwa betapa pentingnya naskah-naskah yang bangsa Indonesia miliki untuk dijadikan masukan dan rujukan kepada pemerintah dan masyarakat untuk mengambil kebijakan di masa yang akan datang. Syarif berharap untuk selanjutnya dapat mengundang para pakar atau praktisi di bidangnya yang terkait tentang naskah kuno untuk dapat dipelajari tentang bagaimana kearifan dan kebajikan bangsa Indonesia yang sudah terpelihara sejak dahulu. Namun Syarif juga menerangkan di Indonesia masih kekurangan para ahli yang dapat membaca naskah-naskah kuno tersebut.
Reportase: Arwan Subakti
</div>
<div class="related-photos">&nbsp;</div>

Berita

Festival Naskah Nusantara III: Naskah Kuno Sebagai Sumber Ilmu Pengetahuan dan Peradaban Nusantara