Jakarta - Bertepatan dengan tanggal 28 November 2022, ada 2 peristiwa yang dapat diperingati dalam kalender Nasional yaitu Hari Menanam Pohon Indonesia dan Hari Dongeng Indonesia.
Demikian disampaikan oleh Pustakawan Utama Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Subekti Madriani saat memimpin apel pagi secara virtual pada hari Senin, (28/11/2022).
&ldquo;Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mencanangkan hari menanam pohon Indonesia dengan tujuan memberikan kesadaran serta kepedulian masyarakat tentang betapa pentingnya pemulihan kerusakan pohon,&rdquo; kata Subekti.
Subekti mengungkapkan, Hari Menanam Pohon Indonesia ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 24 tahun 2008 sebagai momentum strategis Indonesia dalam upaya mengantisipasi perubahan iklim global, degradasi, dan deforestasi hutan dan lahan, serta kerusakan lainnya yang mengurangi produktivitas dan kelestarian lingkungan. Hal ini merumus pada Sustainable Development Goals (SDGs), yang dirancang untuk setiap negara dipaksa berkontribusi di dalam pelestarian lingkungan.
&ldquo;Sejalan dengan Hari Menanam Pohon Indonesia, komitmen dan kepedulian Indonesia pada pelestarian lingkungan juga terlihat pada agenda KTT G20, dengan mengadakan tinjauan dan penanaman mangrove di Taman Hutan Raya (Tahura) Bali,&rdquo; &nbsp;tambah Subekti.
Semenetara itu, Hari Dongeng Indonesia digagaskan oleh Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan hari kelahiran Bapak Soejadi yang biasa dikenal sebagai Pak Raden, yang berjasa dalam menghidupkan dunia dongeng.
&ldquo;Mendongeng merupakan salah satu kegiatan dalam menumbuhkan minat baca pada anak. Membaca sebagai kegiatan konstruktif dapat membangun pola pikir sehingga dapat menjadikan orang lebih kritis, inovatif dalam menghadapi persoalan yang dihadapi,&rdquo; ungkap Subekti.
Dalam memperingati Hari Dongeng Indonesia, Perpusnas menyelenggarakan kegiatan lomba Bercerita/Bertutur bagi siswa Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) tingkat Nasional. Para peserta lomba ini nantinya akan menjadi agen literasi cilik, yang dapat menyebarkan kegemaran membaca kepada lingkungan sekitarnya.
&ldquo;Perilaku kegemaran membaca (Reading Society) perlu ditumbuhkan sebagai budaya kolektif bangsa untuk mewujudkan masyarakat pembelajar (Learning Society) yang menjadi ciri khas masyarakat maju dan peradaban tinggi,&rdquo; kata Subekti.
Ia juga menambahkan bahwa upaya membangun kualitas manusia Indonesia berbudaya literasi perlu dijadikan pondasi yang kokoh demi terwujudnya masyarakat berkualitas dan sejahtera.
Reportase : Andri T K

Semangat Kepedulian Lingkungan dan Dongeng untuk Masyarakat Berkualitas

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Pembangunan zona integritas merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi Indonesia, yang memiliki tujuan membangun reformasi birokrasi yang mampu mengembangkan budaya kerja di lokasi yang anti korupsi, berkinerja tingga dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birkorasi Bersih Melayani (WBMM) di lingkungan instansi pemerintah.
Demikian disampaikan, Tenaga Ahli Strategi Nasional Pencegahan Korupsi KPK, Yulita Windayani dalam Sosialisasi Zona Integritas, Selasa (6/10). "Strategi pencegahan korupsi ini mengandung semangat kolaborasi sehingga diharapkan tidak ada lagi ego sektoral dalam pencegahan korupsi. Dapat dilakukan bersama seluruh instansi untuk mewujudkan Indonesia bebas dari Korupsi," ungkapnya.
Yulita mengatakan, dalam pembangunan zona integritas ini dapat ditunjuk unit strategis yang dianggap penting terutama dalam hal pelayanan publik. Ada tiga kriteria, diantaranya unit strategis atau memegang peranan penting, memiliki jumlah SDM yang besar dan tingkat keberhasilan reformasi birokrasi yang cukup tinggi.
Dijelaskan, dalam pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBMM terdapatÂ  nilai komponen pengungkit sebesar 60 persen dan komponen hasil 40 persen. Adapun komponen pengungkit, seperti manajemen perubahan, penataan tata laksana manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja dan peninngkatan kualitas pelayanan publik.
Sedangkan, komponen hasil, diantaranya dilakukannya survey persepsi korupsi, presentase penyelesaian, dan nilai persepsi kualitas pelayanan. "Untuk menuju WBK dan WBMM kedua komponen tersebut harus terpenuhi," lanjutnya.
Selain itu, komitmen pimpinan dalam pembangunan zona integritas juga sangat penting, dan melibatkan semua level dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi. Selanjutnya, simplifikasi dan inovasi layanan dalam melakukan pelayanan publik suatu instansi. Misalnya selama pandemi Covid-19 untuk mendorong perubahan di dalam instansi. Seperti mengurangi rapat tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi.
"Pikirkan sebenarnya jenis pekerjaan dan skill yang dibutuhkan untuk menjalankan unit kerja. Bangun infrastruktur yang mendukung terciptanya budaya baru yang terintegritas," pungkasnya.
Reporter : Wara Merdeka
Â

Menuju WBK dan WBBM, Perpusnas Gelar Sosialisasi Zona Integritas

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Tahun ini, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) menerima sebanyak 42 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
 
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyebut PPPK dan PNS merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN). Meskipun tanpa mendapatkan hak tunjangan pensiun, namun penting dilakukan pegawai PPPK di lingkungan Perpusnas dapat fokus berkontribusi.
 
Para pegawai, lanjutnya, harus mampu memahami bahwa tugas pustakawan adalah sebagai pembaca dan pelayan ilmu pengetahauan yang akan terus mengupdate pengetahuan masyarakatnya.
 
"Para pustakawan harus menjadi triger bagi masyarakat, menjelaskan pentingnya adaptasi dengan perubahan dunia untuk mencapai kesejahteraan. Karena perpustakaan merupakan jembatan pengetahuan masa lalu, kini dan nanti," ungkapnya saat memberikan Pembekalan PPPK Perpusnas, Rabu (2/8/2023).
 
Kepala Perpusnas mengingatkan pentingnya semangat belajar dan transformasi diri menjadi profesional. Dia menegaskan bahwa kesuksesan dalam mengubah perpustakaan menjadi lebih baik dimulai dari perubahan diri sendiri.
 
"Kalian tidak bisa merubah perpustakaan menjadi lebih baik jika tidak mulai merubah diri anda sendiri menjadi orang yang profesional," lanjutnya.
 
Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Adin Bondar mengatakan bahwa pegawai PPPK ini merupakan orang-orang terbaik yang dipilih secara khusus untuk berbakti dan memberikan pelayanan terbaik dalam memajukan bangsa melalui tugas pokok Perpustakaan Nasional.
 
"Tentunya fokus pada pembangunan masyarakat berpengetahuan berbasis literasi," katanya.
 
Pada era yang kompleks saat ini, lanjutnya, tantangan globalisasi dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan membawa perubahan perilaku di masyarakat dan bangsa. 
 
"Oleh karena itu, dibutuhkan ASN yang adaptif dan tangkas dalam menghadapi perubahan tersebut, khususnya dalam menyediakan aksesibilitas informasi dan pengetahuan sesuai kebutuhan masyarakat," lanjutnya.
 
Dikatakan, Perpusnas tengah mengembangkan konsep literasi untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini memerlukan dukungan dari sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kesiapan dalam memberikan pelayanan aktif. 
 
"Kinerja pegawai juga akan terbukti melalui reformasi birokrasi yang berkorelasi dengan tunjangan kinerja yang diterima," jelasnya.
 
&nbsp;
 
&nbsp;
 
Reporter: Wara Merdeka
 
Fotografer: Ahmad Kemal

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Perpusnas Diharapkan Adaptif dan Profesional

Jakartaâ€”Upaya pelestarian koleksi dokumenter bangsa, termasuk karya rekam, di Indonesia masih mengalami banyak kendala. Suhu dan kelembaban yang tinggi kurang mendukung kelestarian arsip karena rawan menimbulkan jamur dan bakteri. Selain itu, kondisi Indonesia yang rawan bencana membuat arsip rentan mengalami kerusakan.
Direktur Preservasi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Kandar menyatakan kondisi-kondisi tersebut menjadi permasalahan dalam penyimpanan arsip, khususnya arsip film. Karenanya, alih media atau digitalisasi arsip film melalui Data Recovery Centre harus dilakukan.
â€œSeperti yang kami alami di Bencana Garut pada 2016. Kami menemukan film pada saat film ini kami temukan, seminggu setelah kejadian kami bisa rawat, perbaiki, dan kami digitalisasi. Kami sudah serahkan ke pemerintah Garut. Tetapi yang lain, setelah satu bulan ditemukan, sudah tidak bisa dirawat lagi karena gambarnya sudah hilang. Ini tentu kita harus antisipasi bila terjadi bencana,â€ ujarnya dalam webinar â€œPentingnya Pelestarian Dokumenter Sejarah Peradaban Bangsaâ€ yang diselenggarakan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI secara hybrid pada Kamis (22/4/2021).
Pelestarian dokumenter sejarah peradaban bangsa harus dilakukan untuk menjamin pemahaman rekam jejak budaya bangsa. Dia menjelaskan, preservasi arsip film dilakukan melalui upaya preventif dan kuratif. Preventif adalah memelihara dan melindungi arsip dari kerusakan, sementara kuratif adalah memperbaiki arsip yang rusak. Saat ini, arsip film yang ada di ANRI berjumlah 59.035 dan berisikan dokumenter, cerita, dan animasi. Salah satu arsip film yang dimiliki ANRI adalah pidato Bung Karno di Sidang PBB pada 1960.
â€œSemua arsip itu kita upayakan preventifnya. Kalau arsip sudah rusak, masuk ke kuratif, tentu ini akan menurunkan derajat keotentikannya, derajat kepercayaan, dan sebagainya,â€ jelasnya.
Menurutnya, kelestarian arsip film tidak dapat dipertahankan selamanya. Yang bisa dilakukan hanya memperlambat kerusakannya. Dia meminta agar ada kebijakan tegas terkait pengelolaan arsip film, didukung dengan sumber daya (sarana/prasarana, SDM, anggaran) yang memadai, dan percepatan digitalisasi menuju transformasi digital.
â€œMelestarikan arsip film dokumenter menjadi media dalam membangun kharakter bangsa, akan bermuara pada pembentukan sejarah peradaban bangsa,â€ ungkapnya.
Senior Audio Preservation Specialist National Film &amp; Sound Archive of Australia Victor Fumic menjelaskan, standar penyimpanan audiovisual harus dalam suhu dingin berkisar 16 derajat Celcius dengan fluktuasi dua derajat dan kelembaban 35 persen. â€œJika memang tidak bisa mencapai suhu ideal, usahakan mencapai suhu yang stabil,â€ ujarnya.
Sementara itu, Subject Librarian on Southeast Asia Leiden University Libraries Marije Plomp menyatakan pihaknya memiliki koleksi buku, foto dan lukisan, manuskrip, map, audiovisual, grey literature, dan arsip mengenai Asia Tenggara. Saat ini, Perpustakaan Universitas Leiden memiliki cabang di Jakarta.
â€œKami mengumpulkan koleksi kuno dan unik dari Indonesia. Tidak hanya manuskrip tapi juga koleksi modern. Kami juga mempunyai banyak variasi materi, jadi tidak hanya buku, dokumen, dan manuskrip. Ada juga tiket film, menu dari restoran, dan materi yang tidak disimpan dalam waktu lama,â€ urainya.
Dia menegaskan, koleksi perpustakaannya terkait Indonesia, terbuka untuk para peneliti dan bisa diakses secara daring. Peneliti Indonesia juga bisa berkunjung langsung atau melalui cabang di Jakarta.
Sebagai informasi, Perpustakaan universitas berpartner dengan Perpusnas terkait Warisan Ingatan Dunia dari Unesco yakni Naskah Panji, La Galigo, dan Babad Diponegoro.
Reporter: Hanna Meinita

Pelestarian Koleksi Karya Rekam untuk Pembentukan Sejarah Peradaban Bangsa  Â 

Bangka Belitung - Di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, budaya literasi harus semakin digencarkan guna meningkatkan kembali perekonomi masyarakat.
Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando, memaparkan bahwa literasi mampu menciptakan manusia unggul yang kreatif dan inovatif dalam menghasilkan produk berupa barang dan jasa berkualitas. Hasil produktivitas tersebut berfungsi guna meningkatkan devisa negara serta mewakili negara dalam persaingan global.
â€œDi kalangan masyarakat Indonesia, literasi sudah bagus tapi arahnya belum satu visi terutama dengan RPJMN 2020-2024 yang titik tolaknya adalah peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM),â€ ujar Syarif Bando pada webinar dengan tema â€œBangkit dari Pandemi dengan Literasi melalui Strategi Penguatan Literasi Informasi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakatâ€ yang diselenggarakan secara virtual, Rabu (17/11/2021).
Lebih lanjut, Syarif Bando mengatakan literasi berfungsi untuk mengukur tingkat intelegensi seseorang. Intelegensi bisa meningkat dengan membaca. Guna menunjang kebutuhan masyarakat akan bahan bacaan berkualitas di masa pandemi saat ini, perpustakaan wajib memanfaatkan internet dalam berinovasi.
â€œBangku terakhir bagi setiap orang yang tidak sekolah adalah perpustakaan. Jantung pendidikan adalah perpustakaan,â€ ucapnya.
Menanggapi hal tersebut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Muhammad Soleh, sependapat bahwa perpustakaan berperan besar dalam peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu agar layanan perpustakaan di Kepulauan Bangka Belitung dapat tetap berkontribusi di Era New Normal, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan.
â€œTiga hal penting yang harus diperhatikan untuk pelaksanaan kegiatan perpustakaan di Era New Normal yaitu layanan sirkulasi perpustakaan, penggunaan akses digital, dan inovasi pelaksanaan kegiatan di perpustakaan secara virtual dan on site,â€ jelas Soleh.
Soleh menambahkan bahwa perpustakaan di Kepulauan Bangka Belitung juga menumbuhkan mitra dan dukungan dari berbagai pihak untuk mengembangkan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
Ketua Komisi I DPRD Kepulauan Bangka Belitung, Heliyana, menjelaskan bahwa Komisi I DPRD Kepulauan Bangka Belitung sebagai mitra dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Bangka Belitung berperan penting untuk mendorong pemerintah dalam hal menguatkan seluruh program yang berhubungan dengan peningkatan literasi.Â  Â Â 
â€œAdapun dukungan yang diberikan oleh Komisi I DPRD Bangka Belitung diantaranya mendorong pembangunan perpustakaan, mengajak seluruh pihak untuk bersinergi, meminta agar fungsi layanan diperbanyak, mendorong budaya literasi, melakukan pengaawasan terhadap kinerja pemerintah untuk penguatan literasi, dan bersama melakukan pengembangan dan pembinaan,â€ papar Heliyana.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Bangka Belitung, Andri Nurtito, menyampaikan bahwa situasi pandemi Covid-19 di Bangka Belitung sudah berada di level 2 dengan angka kasus positif Covid-19 sudah berada di bawah 10 kasus. Meskipun jumlahnya sudah menurun namun penerapan protokol kesehatan harus tetap diberlakukan.
Baginya, kata kunci untuk melawan pandemi Covid-19 adalah masyarakat yang berdaya melalui literasi kepustakaan. Sehingga mereka mampu mengetahui bagaimana terjadinya proses penularan hingga upaya untuk memoting rantai penularan.
â€œMencerdaskan masyarakat terhadap kegemaran membaca dalam konteks literasi penting dilakukan sehingga pandemi bisa diatasi dengan maksimal. Selain itu, informasi hoax terkait informasi vaksin hingga jumlah kasus bisa ditangkal melalui budaya literasi,â€ ungkap Andri.
Sementara itu, Konsultan dari Pusat Layanan Usaha Terpadu Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Soâ€™ib Mansyur, mengungkapkan jumlah UKM yang dipasarkan melalui internet mengalami peningkatan. Menurut Soâ€™ib, pelaku usaha di Bangka Belitung memiliki prospek yang bagus pada bidang destinasi wisata dan kuliner. Mendukung hal itu, literasi informasi mengenai Online Single Submission (OSS) berbasiskan risiko usaha untuk pelaku usaha penting untuk diketahui.Â  Â Â 
â€œPerizinan usaha penting bagi pelaku usaha untuk menjadikan badan usaha mereka lebih kredibel dan membuat akses pemasarannya lebih luas. Mereka akan tertolong dengan adanya OSS yang mudah dan tidak berbayar,â€ pungkas Soâ€™ib.
Reporter: Basma Sartika

Masyarakat Berliterasi Pasti Berdaya Saing

Jakarta- Perpustakaan Nasional (Peprusnas) menggelar sosialisasi Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi tahun 2021 yang merupakan hasil penyempurnaan NSPK sebelumnya.
Dalam kegiatan yang digelar secara daring ini, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan NSPK ini merupakan adalah implementasi dari pada penjabaran Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
â€œ Di dalamnya mengatur perpustakaan menjadi salah satu urusan wajib yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2018 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Kita menjabarkan undang-undang untuk memainkan peran masing-masing. peran Perpustakaan nasional sebagai regulator wajib merumuskan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang akan memandu teman-teman di semua jenis perpustakaan yang ada di Indonesia ,â€ papar Syarif.
Bambang Supriyo Utomo yang hadir sebagai narasumber mengatakan NPSP ini adalah suatu payung hukum atau pedoman agar pelaksanaan tugas limpah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah serta pelaku pasar bisa seragam. â€œJadi tidak mungkin kita akan membuat suatu peraturan yang ada, yang sempurna. Tetapi yang penting ada suatu pokok-pokok aturan, tinggal nanti dikembangkan oleh teman-teman di daerah, pelaku pasar, pelaku perpustakaan,â€ jelasnya.
Sri Sularsih, Staf Ahli Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/ Madrasah dan Perguruan Tinggi Perpusnas mengatakan bahwa dengan adanya upaya penyempurnaan NSPK Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi tahun 2021 dari versi sebelumnya yaitu tahun 2018 dilakukan untuk memberikan acuan agar pembinaanÂ  dan penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah/Madrasah berjalan optimal dan menghasilkan pelayanan yang prima bagi pemustaka. Melalui kegiatan sosialisasi ini, Sri berharap dapat memberikan informasi secara garis besar terkait NPS ini kemudian nantinya bisa mencermati, memahami, dan juga mengimplementasikannya.
â€œIni merupakan salah satu upaya menyamakan persepsi di antara kita semua dalam upaya untuk memahami NSPK yang telah diterbitkan oleh Perusahaan Nasional. Dengan adanya NSPK Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi ini diharapkan dapat bermanfaat untuk para pengelola Perpustakaan agar memudahkan dalam melakukan upaya layanan terbaik bagi para pemustaka di lingkungannya,â€ imbuhnya.
Lebih lanjut Sri mengatakan NPSK Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi ini sebagai alat pendukung menciptakan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar dalam proses belajar mengajar di sekolah. Serta bagian integral dari sekolah untuk peningkatan program gemar membaca bagi peserta didik dan pendidik. Serta sebagai dasar penyelenggaraan perpustakaan Sekolah/Madrasah yang berkualitas sesuai dengan standar nasional perpustakaan.
Reportase: Eka Purniawati
Â 
Â

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Semangat Kepedulian Lingkungan dan Dongeng untuk Masyarakat Berkualitas

Menuju WBK dan WBBM, Perpusnas Gelar Sosialisasi Zona Integritas

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Perpusnas Diharapkan Adaptif dan Profesional

Pelestarian Koleksi Karya Rekam untuk Pembentukan Sejarah Peradaban Bangsa Â

Masyarakat Berliterasi Pasti Berdaya Saing

Perpusnas Sosialisasikan NSPK Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi Tahun 2021