Senayan, Jakarta â€“ Perpustakaan Nasional (Perpusnas) mendapat apresiasi atas sejumlah capaian prestasi yang diterima pada tahun 2021.
Diantaranya, Perpusnas meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama enam tahun berturut-turut, Nilai Kerja Anggaran (NKA) dengan predikat sangat baik 93,18 serta capaian realisasi 98,95 persen dari pagu APBN TA 2021.
"Komisi X DPR RI mengapresiasi seluruh capaian yang telah diraih oleh Perpusnas. Kami mendorong Perpusnas untuk lebih meningkatkan kinerja dan mempertahankan capaian prestasi tersebut," kata Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan agenda tunggal Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (25/8/2022).
Atas capaiannya tersebut, Syaiful Huda mengaku Perpusnas perlu dibantu dalam hal peningkatan anggaran. "Karena capaiannya ini perlu dibantu sebanyak-banyaknya, karena ini sudah teruji artinya ini capaian realisasi 98,95 sudah diatas rata-rata nasional," lanjutnya.
Hal senada juga disampaikan, Legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sosial, Sakinah Aljufri mendukung agar anggaran Perpusnas dapat meningkat.
"Anggarannya sudah kecil, kena refocusing lagi. Harapannya di tahun 2023 anggaran Perpusnas bisa lebih ditingkatkan lagi," ujarnya.
Di sisi lain, Legislator dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Rano Karno mendorong Perpusnas untuk memperkuat tata kelola pustakawan daerah.
"Perpustakaan ini tidak ada artinya kalau pustakawannya sedikit, berapa jumlah pustakawan kita saat ini? Tidak akan pernah hebat perpustakaan tanpa pustakawan di dalamnya," ungkap Rano.
Legislator Fraksi Partai Gerindra, Sodik Mujahidin menyatakan pihaknya mendukung penuh pengadaan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Pustakawan. Pihaknya juga berharap Perpusnas juga dapat bersinergi dengan kementerian lainnya dalam peningkatan budaya literasi.
Terkait laporan keuangan, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menjelaskan, anggaran Perpusnas terkena refocusing sebanyak empat kali di tahun 2021 karena pandemi Covid-19. Total refocusing senilai Rp 110 Miliar atau 16,32 persen dari pagu awal sebesar Rp 675.539.800.000,00. Sedangkan, realisasi anggaran Perpusnas tahun 2021 mencapai 98,95 persen. Dengan realisasi sebesar Rp 559 Miliar dari pagu anggaran sebesar Rp 565 Miliar.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada Komisi X yang telah mendukung Perpusnas selama ini, sehingga program Perpusnas dapat berjalan dengan baik. Selain itu, Perpusnas juga telah mendapatkan predikat WTP sebanyak enam kali berturut-turut," ungkap Syarif.
Dalam kesempatan itu, Syarif mengatakan, masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi. Terutama dari segi anggaran yang sangat terbatas, jumlah pustakawan yang masih minim, serta kemampuan memfasilitasi daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih sangat terbatas.
"Untuk itu kami laporkan juga bahwa di tahun 2023, Perpusnas berkolaborasi dengan TNI Angkatan Laut dalam hal distribusi buku. Dengan kerja sama ini, bahan bacaan dapat didistribusikan menggunakan fasilitas kapal laut. Sehingga harapannya dapat menjangkau sampai daerah 3T," jelasnya.
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Prakas Agrestian

Komisi X DPR RI Puji Kinerja Perpusnas

Bandung, Jawa Barat--Penandatanganan Deklarasi Literasi oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Kepala Perpustakan Nasional, Muhammad Syarif Bando, Bunda Literasi Jawa Barat, Atalia Pratatya, Kepala Kantor Bank Indonesia Regional Jawa Barat, dan Plt. Direktur Bank Jabar Banten, menandai dibukanya Festival Literasi bertemakan "Habis Gelap Terbitlah Terang" yang digelar di Halaman Kantor Gubernur Jawa Barat, Sabtu, (20/4).
Festival Literasi yang bertepatan dengan momen peringatan Hari Kartini memiliki makna penting mengingat peran Kartini sebagai salah satu inspirator penggerak literasi pada zamannya. "Kartini adalah sosok wanita yang suka dengan membaca dan melakukan korespondensi ke sejumlah sahabat-sahabatnya," ucap Bunda Literasi Jawa Barat, Atalia Pratatya.
Senafas dengan semangat Kartini, Gubernur Ridwan Kamil merasa perlu untuk menggalakkan literasi di daerahnya. Ia mengaku kuatir dengan masyarakat yang aktif bergaul dengan handphone. Lebih dari empat jam waktu dihabiskan dalam sehari bermain handphone. "Dari waktu segitu, rata-rata mereka mudah mendapatkan informasi yang tidak jelas atau bahkan cenderung hoaks. Hoaks itu diakibatkan karena membaca sepintas, kurang punya kemampuan memahami informasi. Habis waktu untuk bahas hal-hal yang tidak jelas," beber Gubernur Ridwan Kamil.Â 
Namun, Ridwan Kamil mengaku tidak patah semangat. Ia punya solusi. Setelah sukses dengan 'Kolecer', Ridwan Kamil meminta setiap kepala daerah kabupaten/kota di Jawa Barat untuk menambahkan infrastruktur kolecer sebanyak mungkin. Selain itu, pemprov akan menggalakkan budaya baca di tiap jenjang pendidikan, minimal sebelum masuk kelas. Tapi bukan buku pelajaran, melainkan buku-buku fiksi atau pengayaan pengetahuan lainnya. Program satu desa satu perpustakan juga akan digulirkan. "Saya juga akan meminta setiap kepala dinas untuk membaca minimal satu buku per bulan lalu meresumenya," lanjut Gubernur. Penduduk di Jawa Barat merupakan 38% dari penduduk Indonesia, namun tingkat literasinya masih masuk kategori sedang, yakni 68,18%. Oleh karena itu apapun program literasi yang dicanangkan harus didukung. "Membaca itu sama dengan mengubah pola pikir sempit menjadi luas. Dari yang apa adanya menjadi komprehensif".
Di saat yang sama, Kepala Perpusnas mengapresiasi niat baik Gubernur yang ingin menjadikan literasi sebagai upaya mensejahterakan masyarakatnya. Secara sederhana literasi bisa diartikan sebagai kemampuan mengenal kata, menyatakan pendapat, dan menciptakan barang dan jasa. "Bandung adalah kota yang dinamis sehingga saya berharap dibawah kendali Gubernur Ridwan Kamil, masyarakat Jawa Barat akan memasuki babak baru dalam hal kecerdasan," ungkap Syarif Bando.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Ridwan Kamil memberikan penghargaan kepada pedongeng terbaik dari para bunda literasi di Jawa Barat, pemenang lomba bercerita tingkat SD, pustakawan terbaik, perpustakan sekolah, dan penerbit aktif dari perguruan tinggi dan swasta.
Festival Literasi turut disemarakkan oleh penampilan kolaborasi siswa tuna rungu dan tuna netra, performance dari para istri forkopimda dan Bhayangkari, pameran perpustakan dan produk kerajinan dari 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat, serta aksi flash mob 'Ayo Membaca' oleh Ferry Curtis.
Â 
Reportase: Hartoyo Darmawan

Jawa Barat Gelar Festival Literasi Habis Gelap Terbitlah Terang

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo menyambangi Perpustakaan Nasional dan disambut langsung oleh Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando di Ruang Rapat Pimpinan lantai 5 Perpusnas Jalan Medan Merdeka Selatan No. 11 Jakarta (8/5). Adapun maksud kunjungan Bupati adalah bersilaturahmi dan berkonsultasi mengenai pembangunan perpustakaan di daerahnya.
Adnan menjelaskan Pemerintah Kabupaten Gowa sangat perhatian dalam meningkatkan literasi dan pengembangan perpustakaan. â€œkami satu-satunya di Sulawesi Selatan yang memiliki Sanggar Pendidikan Anak Saleh (SPAS) yang tersebar di 167 desa/kelurahan di 18 kecamatan,â€ terang Bupati muda tersebut. Adnan menceritakan gedung SPAS tersebut didalamnya sudah terdapat fasilitas perpustakaan.
Bupati Gowa juga mengutarakan bercita-cita membangun perpustakaan modern dekat kantor bupati yang memiliki letak strategis dan mudah dijangkau masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya berkoordinasi dengan Perpustakaan Nasional terkait teknis perencanaan pembangunan dan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus bidang Perpustakaan.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando dalam pertemuan tersebut sangat mengapresiasi usaha yang dilakukan Adnan dalam pengembangan perpustakaan di daerahnya. Syarif juga meminta Pemerintah Kabupaten Gowa menyiapkan berkas-berkas administrasi yang diperlukan untuk pembangunan gedung perpustakaan yang nantinya diusulkan melalui Dana Alokasi Khusus Bidang Perpustakaan.
Â 
Reportase : Arwan Subakti

Kab. Gowa Bercita-cita Bangun Perpustakaan Modern 

Jakarta- Upaya mengaktualisasikan makna nilai dan perjuangan sejarah Bangsa Indonesia dalam perjuangan di masa lampu dapat dilakukan dengan menggali isi yang terkandung dalam naskah kuno Nusantara.
Hal tersebut ditegaskan Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando saat memberikan sambutan dalam webinar â€œMempertahanankan Indentitas Bangsa Melalui Koleksi Bersejarah dan Warisan Budayaâ€ yang digelar secara daring (31/8/2021). Menurutnya, Indonesia harus berbangga dengan nilai-nilai sejarah yang terkandung dalam naskah-naskah kuno koleksinya dan mampu mengaktualisasikan kedalam kehidupan saat ini.
Lebih lanjut Syarif menegaskan, naskah kuno juga bisa menjelaskan kepada masyarakat khususnya generasi muda kita bahwa Indonesia memiliki kejayaan yang pernah dicapai ribuan tahun sebelum kita terkumpul sebagai sebuah bangsa.
â€œKita ingin menghimbau dan mengharapkan sekali kepada para pustakawan betapa penting perjalanan sejarah ini diaktualisasikan dalam konteks kekinian. Apa yang kita bisa angkat dari perjuangan perjuangan para raja-raja di masa kejayaannyaâ€, ungkapnya.
Pustakawan sekaligus Suubkoordinator Perawatan dan Perbaikan Bahan Perpustakaan Terekam dan Naskah Kuno Perpusnas, Aris Riyadi menjelaskan dalam rangka pelestarian koleksi telah dilakukan Perpusnas dengan berbagai cara. Sebagai seorang konservator naskah, Aris menjelaskan banyak sekali bahan perpustakaan yang ada di Perpustakaan Nasional mulai dari kertas, karya rekam, dan naskah kuno yang memiliki karakter dan membutuhkan perlakuan yang berbeda-beda dalam upaya pelestariannya.
â€œSaya melihat sebuah fenomena bahwa memang banyak lembaga dalam dan luar negeri yang tertarik dengan konten warisan budaya kita. Sehingga program digitalisasi koleksi atau dokumen bersejarah atau dengan nilai budaya tinggi menjadi gencar dilakukan untuk mendapatkan informasinya. Namun sayangnya hal ini kadang-kadang tidak berimbang dengan sasaran fisik yang cenderung diabaikan,â€ terangnya.
Aris mengibaratkan naskah kuno seperti sebuah koin emas yang memiliki dua satu sisi berharga. Naskah kuno baik nilai fisiknya maupun nilai informasinya merupakan sebuah warisan budayanya yang sama- sama penting.
Dalam kegiatan ini Perpusnas juga menghadirkan dua Peneliti Naskah Koleksi Indonesiana dari Staat Bibliotek zu Berlin, Jerman Yonnes Dehghani dan Thoralf Hanstein. Di jerman menurut Yonnes saat ini ada lebih dari 20 institusi di jerman yang memiliki koleksi manuskrip oriental dan Asia yang di dalamnya termasuk naskah kuno yang berasal dari Indonesia.
â€œJika seorang peneliti ingin menemukan beberapa naskah kuno, hal tersebut membuat mereka sulit menemukan naskah-naskah yang mereka cari,â€ paparnya. Naskah Nusantara Indonesia yang ada di Jerman nantinya akan tergabung dalam sebuah katalog gabungan atau terpadu yang disebut Union Calaloge yang tersaji dalam bentuk portal.
Di sisi lain Thoralf Hanstein menyebutkan bahwa secara keseluruhan koleksi naskah nusantara di Staat Bibliotek zu Berlin kini memuat hampir 700 objek. Sepertiganya sudah di digitalisasi dan dilayankan secara online dalam kualitas gambar tinggi secara gratis baik untuk kepentingan pribadi, ilmiah, maupun bisnis.
â€œProses katalogisasi Naskah Nusantara di seluruh Jerman menurut saya sebenarnya sangat penting sekali. Karena ternyata banyak sekali koleksi-koleksi kecil yang tersembunyi dalam arsip daerah yang eksistensinya tidak diketahui sebelumnya,â€ pungkasnya.
Hal ini menurut Thoralf merupakan sesuatu yang sangat mungkin terjadi mengingat banyak rakyat Jerman bekerja di Indonesia pada zaman kolonialisasi Belanda dan kemudian kembali dengan membawa naskah yang disimpan sebagai koleksi pribadi maupun arsip daerah.
Reporter: Eka Purniawati

Aktualisasi Nilai Perjuangan Bangsa Melalui Naskah Kuno Nusantara

Profesi pustakawan tidak akan hilang apabila memiliki soft skill. Pustakawan harus menjadi profesional agar&nbsp;selalu dibutuhkan&nbsp;kehadirannya oleh&nbsp;masyarakat.
Pustakawan Ahli Utama Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Dra. Subeti Makdriani menyampaikan pernyataan tersebut selaku pimpinan dalam apel rutin Senin pagi secara virtual yang diikuti oleh seluruh pegawai Perpusnas. (29/05/2023)
&ldquo;Pustakawan merupakan salah satu profesi mulia, karena kiprahnya dalam melayani pengetahuan kepada masyarakat, hal ini dikarenakan dunia terus memunculkan inovasi baru dalam segala aspek kehidupan&rdquo;, lanjut Subeti.
Perpusnas memiliki layanan khusus lansia dan disabilitas di lantai 7 gedung layanan. 
&ldquo;Hari ini, 29 Mei merupakan peringatan hari Lansia. Mengingat hal tersebut, Perpusnas memiliki koleksi berupa 3.276 judul buku beraksara Braille dan 462 buku audio yang meliputi biografi, fiksi, non fiksi, agama dan lain-lain. Tentu pustakawan diharapkan memberikan layanan maksimal dan koleksi tersebut dimanfaatkan oleh pengunjung lansia dan disabilitas&rdquo;, terang Subeti.
Tanggal 1 Juni memperingati hari Lahir Pancasila. Pustakawan turut berkiprah dalam mencerminkan berbangsa dan bernegara. 
Subeti menyatakan bahwa dalam sila pertama, pustakawan menunjukkan sikap menghargai, memberikan layanan yang adil kepada pemustaka tanpa membedakan suku, ras, agama dan antargolongan (SARA); sila kedua, pustakawan menjunjung tinggi martabat dan hak manusia dengan menyediakan informasi yang akurat; sila ketiga, pustakawan menyebarkan informasi, mempunyai peran penting dalam memberikan akses informasi merata kepada masyarakat, mempromosikan budaya Indonesia; sila keempat, pustakawan harus meningkatkan layanan dengan menyediakan berbagai forum diskusi dan berperan aktif di perpustakaan; sila kelima pustakawan mengupayakan program literasi yang inklusi, memastikan hak atas informasi yang adil bagi masyarakat yang dapat menjadikan masyarakat sejahtera.
&ldquo;Pustakawan mempunyai peran dalam setiap sila Pancasila, dari sila pertama hingga sila kelima&rdquo;, tutup Subeti dalam sambutan apel.
Reportase&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : Anastasia Linawati
&nbsp;
Dokumentasi : Anastasia Linawati

Masyarakat Akan Selalu Membutuhkan Pustakawan

Mbay, Nusa Tenggara Timur - Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mengukuhkan Ketua Tim Penggerak PKK Julie Sutrisno Laiskodat sebagai Bunda Baca Provinsi NTT periode 2019-2023. Pengukuhan dilakukan pada malam puncak Festival Literasi Nagekeo 2019 sesuai dengan Keputusan Gubernur NTT Nomor 330/Kep/HK/2019 tentang Pengangkatan Ibu Julie Sutrisno Laiskodat sebagai Bunda Baca Provinsi NTT.
Bunda Baca memiliki lima tugas berkaitan dengan literasi, yang harus dilaksanakan hingga akhir masa jabatannya. Pertama, mengkampanyekan dan mensosialisasikan gerakan literasi. Kedua, mendorong Tim Penggerak PKK Provinsi dan Kabupaten/Kota, Tim Penggerak PKK Negeri, Desa, Kelurahan, dan Dasawisma untuk secara aktif melakukan sosialisasi gerakan literasi kepada keluarga di Provinsi NTT.
Ketiga, mendukung program inovasi layanan perpustakaan, pendidikan sejak dini kepada ibu hamil melalui kegiatan di posyandu. Keempat, mendukung gerakan literasi yang diaplikasikan sebagai salah satu program pokok PKK yaitu pendidikan dan keterampilan. Kelima, bersinergi dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mensukeskan gerakan literasi di Provinsi NTT.
Saat pengukuhan, Syarif Bando menyatakan, Bunda Baca Provinsi NTT harus menjadi panutan dalam membangun sumber daya manusia NTT. â€œSaya percaya bahwa saudara dapat menjadi role model dan menginspirasi dalam membangun sumber daya masyarakat NTT untuk maju bersama rakyat, cerdas, sehat, dan sejahtera,â€ ucap Syarif dalam pidato pengukuhannya di Lapangan Berdikari, Mbay, Nagekeo, NTT, pada Senin (30/9/2019).
Usai dikukuhkan, Julie Sutrisno menyerahkan bantuan berupa alat permainan untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nagekeo yang diterima Kepala Dinas Reinata Fernandes. â€œIni adalah permainan untuk anak-anak yang sudah zaman now, jadi bermain dengan belajar. Mohon diterima,â€ ujar istri gubernur NTT tersebut.
Pengukuhan disaksikan Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi, Bupati Nagekeo Johannes Don Bosco Do, Sahabat Duta Baca Indonesia Alvin Adam, dan para bupati dan wakil bupati di NTT.
Reporter: Hanna Meinita/Agus Joko

Kepala Perpusnas Kukuhkan Julie Laiskodat sebagai Bunda Baca NTT

Salemba, Jakarta - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka menilai pelaksanaan program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) pada Rabu (1/3/2023).
Sebagaimana tertuang dalam Instruksi Umum Inpres 2 Tahun 2022, presiden menginstruksikan dalam hal merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan pengadaan barang dan jasa paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa dialokasikan untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi produksi dalam negeri. 
BPKP melakukan Penilaian Risiko Kepatuhan, Kinerja, Korupsi dan Hambatan Kelancaran Pembangunan (K3HKP) atas Program P3DN pada Perpusnas sesuai dengan Instruksi Umum Inpres 2 Tahun 2022 mengenai Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah.
Selain itu kepatuhan dalam melakukan Tagging P3DN di aplikasi SiRUP juga menjadi salah satu penilaian kepatuhan ini.
Acara dibuka oleh Sekretaris Utama Ofy Sofiana dan dihadiri oleh seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara PPK, para Kepala TU Sub Bagian dan staf Unit Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Perpustakaan. Dalam sambutannya, Ofy mengajak para PPK untuk berperan aktif dalam diskusi dengan BPKP mengenai penyusunan Kategori Resiko di Perpusnas dan Penilaian Kepatuhan P3DN.
Pada kesempatan tersebut, Inspektur Perpusnas Wahyu Nurhayati juga berharap dalam diskusi ini tim BPKP dapat memberikan penjelasan lebih detail kepada para PPK mengenai penilaian kepatuhan ini, apakah ke depannya akan dilakukan audit mengenai P3DN ini.
Tim BPKP dalam hal ini diwakili oleh Auditor Madya Agus Hardja Santana menjelaskan penilaian resiko terkait pengelolaan P3DN di setiap unit kerja dalam rangka pengadaan barang dan jasa termasuk hal-hal yang menjadi ketentuan dan kewajiban unit kerja dalam pengadaan barang dan jasa yang mengutamakan produk dalam negeri. 
Kewajiban penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa adalah aspek yang harus dipenuhi oleh setiap unit kerja. &ldquo;Apabila pengadaan barang/jasa menggunakan produk/jasa dalam negeri namun harganya lebih tinggi dibandingkan dengan produk/jasa luar negeri atau impor maka tetap yang digunakan produk/jasa dalam negeri,&rdquo; pungkas Agus.
Reporter: Ranny Kusumawardhani
Editor: Eka Cahyani
 Fotografer: Aji Anwar

Berita

FGD Penilaian P3DN Bersama BPKP